Kekristenan dan Nasionalisme 1994

Organisasi Politik Kristen: Zaman Pergerakan

by Pdt. Dr. Zakaria J. Ngelow

BAB II

ORGANISASI POLITIK KRISTEN

 ZAMAN PERGERAKAN

  

2.1        Organisasi-organisasi Masyarakat Kristen 

Pergerakan nasional Indonesia seperti yang diuraikan dalam bagian terdahulu dilakukan sebagai kegiatan–kegiatan yang mengandalkan kekuatan organisasi modern. Sesuai perkembangan pergerakan itu, pada masa awalnya gerakan berciri sosial budaya dan keagamaan. Pengorganisasiannya terjadi menurut daerah asal, suku atau agama serta kemudian ideologi, dengan tujuan yang mula-mula lebih terkait pada soal sosial budaya dan ekonomi daripada politik praktis. Organisasi-organisasi “suku-suku Kristen”1 lebih merupakan organisasi kesukuan atau kedaerahan daripada keagamaan, walaupun dipimpin dan beranggotakan mayoritas orang Kristen. Tetapi organisasi-organisasi ini diuraikan di sini karena memperlihatkan latar belakang sosial dan politik orang Kristen Indonesia, serta sekaligus menjadi wadah alternatif mereka dalam pergerakan nasional. Memang organisasi-organisasi itu tidak dapat dianggap langsung mejalankan atau mewakili pihak Kristen dalam pergerakan nasional, kecuali yang jelas menegaskan diri sebagai organisasi Kristen. Haluan keagamaan suatu organisasi tidak dengan sendirinya dibentuk oleh agama yang dianut oleh pengurus atau anggotanya, melaikan harus jelas dari anggaran dasarnya. 

Berikut akan diuraikan secara ringkas berbagai organisasi suku di kalangan suku-suku Maluku (Ambon), Minahasa, Timor dan Batak, baik yang didirikan di kota-kota besar di pulau Jawa, maupun di daerah masing-masing. 

2.1.1        Ambon/Maluku 

Orang Ambon dan orang Minahasa termasuk suku-suku yang banyak merantau ke pulau Jawa karena diterima dalam kemiliteran pemerintah kolonial (KNIL, Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger),2 bekerja pada berbagai  jawatan dalam administrasi kolonial atau swasta. Kemudian juga para pemuda-pemudi banyak yang melanjutkan pendidikannya di kota-kota besar di Jawa. Pada tanggal 1 September 1908 para anggota tentara di bawah pimipinan J.P. Risakotta mengorganisir suatu perkumpulan untuk “anak-nak Ambon-Menado”, dengan nama Wilhelmina, yang mendapat pengesahan pemerintah pada tanggal 18 Januari 1912. Dalam anggran dasarnya dinyatakan organisasi bertujuan menyatukan suku-suku itu yang ada dalam “Amboineesche compagnie”: menghilangkan permusuhan, memperkuat ikatan kedua suku itu yang sudah berabad-abad dengan pemerintah Belanda, memajukan pendidikan a.l. dengan pengadaan beasiswa.

Untuk kepentingan orang-orang Ambon Kristen dr. W.K. Tehupeiory seorang lulusan STOVIA yang melanjutkan studinya ke Eropa dan mendapat diploma “dokter Eropa” mendirikan Ambonsch Studiefonds pada tanggal 24 September 1909 (pengakuan pemerintah 14 Januari 1911) dengan tujuan mencari bantuan beasiswa bagi pemuda-pemuda Kristen Ambon yang belajar di Hindia atau di Eropa. Organisasi yang berdiri sampai tahun 1942 ini menolong banyak pemuda Maluku membiayai pendidikannya. Tahun 1911 cabang Ambon berhasil mendirikan sekolah rakyat, kemudian disusul cabang-cabang lain. Organisasi beasiswa ini tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik sehingga mampu mempertemukan semua pihak Ambon yang berbeda pandangan politiknya selama zaman pergerakan.3 Pada waktu yang agak bersamaan debentuk di Ambon suatu perkumpulan pegawai-pegawai pribumi bernama Ambon’s Bond, yang juga bertujuan mengumpulkan dana beasiswa, di samping berjuang untuk meningkatkan dan memperhatikan taraf hidup rakyat dan memberi bantuan kepada bantuan kepada keluarga terdekat anggota. Organisasi ini juga mendapat pengakuan pemerintah, pada tanggal 11 September 1911. Pada tahun 1913 orang-orang Ambon di Jawa Tengah mendirikan Mena Moeria dengan tujuan membela dan memajukan kepentingan-kepentingan jasmani dan rohani penduduk pribumi dari pulau Seram dan sekitarnya sampai seluruh kepulauan Maluku, membangunkan kekuatan rakyatnya untuk dipimpin pada perkembangan dan kesejahteraan negeri dan rakyatnya. Walaupun rumusan tujuannya sangat luas, organisasi ini agak khusus melayani keperluan beasiswa anak-anak militer di Pulau Jawa. 

Suatu organisasi politik yang berdasarkan agama Kristen Christelijke Ambonsche Volksbond (CAV), didirikan pada tahun 1917 di Ambon dengan ketua W. Pattiasina, seorang pendeta pribumi (Indlandsch Leeraar). J.Soselisa dari CAV mewakili pihak Kristen Ambon dalam Volksraad atas dukungan CEP. Tujuan CAV adalah: (a) meningkatkan persatuan orang Kristen Ambon, (b) meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi anggotanya, dan (c) mendukung politik Christelijke Ethische Partij (CEP). 

Beberapa tahun kemudian didirikan di Ambon Sou Maluku Ambon, juga dengan tujuan memajukan perkembangan sosial dan ekonomi penduduk Amboina. Tidak jelas apakah organisasi ini juga merupakan organisasi politik. 

Dalam kerangka pergerakan nasional Indonesia, organisasi politik orang Maluku yang terpenting adalah Sarekat Ambon, yang didirikan di Semarang pada tanggal 9 Mei 1920 oleh A.J. Patty (1894-?), seorang wartawan. Inilah organisasi untuk mereka yang berjiwa progresif dan kritis terhadap kenyataan politik kolonial. Tujuannya untuk memajukan kepentingan jasmani dan rohani orang ambon dan daerahnya. Untuk itu gagasan kesatuan rakyat Ambon dipropagandakan membentuk pemerintahan parlementer. 4Redaksi Mena Moeria, koran yang diterbitkan Sarekat Ambon pada tahun 1922, memuat pernyataan J. Kayadoe, salah seorang pemuka Sarekat ambon, yang memperlihatkan suatu kesadaran baru mereka dalam memahami  hubungan mereka dengan pihak pemerintah Belanda pada satu pihak dan masa depan mereka dalam ciata-cita nasionalismepada pihak lain: 

Bagi bangsa Ambon, diantaranya, suatu petunjuk jelasbahwa di tempatnya adalah di sebelah orang-orang Jawa, Timor, Menado, Aceh; jadi di antara orang-orang Hindia lainnya yang secara alamah mereka itu merupakan bagian daripadanya. 

Dengan orang Hindia tadi ini, orang Ambon mempunyai kepentingan bersama yang besar; dengan mereka ia mempunyai nasib yang sama, yaitu nasib  sebagai orang-orang terjajah. Sekarang ia telah membuka matanya lebar-lebar. Hendaknya ia menyadari ini sepenuhnya, jangan sampai terjerumus karena kata-kata palsu ataupun alasan-alasan yang menyesatkan. Hendaknya ia tidak menutup mata oleh  karena ia mempunyai keuntungan-keuntungan yang sebenarnya hanya sementara saja agar ia tetap waspada dan mempergunakan akal sehatnya. Sebaiknya ia bergabung menjadi satu dengan suku-suku bangsa lainnya dan kaum sesukunya untuk mengangkat Negara dan Bangsanya agar bila tiba saatnya, dapat mengajukan tuntutan kepada negeri Belanda agar diadakan persamaan dalam segakla hal, yang menyangkut kewarga-negaraan penuh dari suatu bangsa besar di khatulistiwa. 

Suara kita, suara orang-orang Ambon, harus dapat didengar di dalam dewan perwakilan rakyat, dan bukan suara dari partai politik walupun namanya seolah-olah cenderung kepada urusan agama  Kristen ataupun etis. Pada asaznya partai-partai tersebut seharusnya membela kepentingan-kepentingan kaum imperialis; bukan kepentingan kita melainkan kepentingan mereka.5 

Patty bekerja sama dengan Najoan, tokoh komunis asal Minahasa, dalam menerbitkaan surat kabar untuk  melakukan propaganda radikal di kalangan militer Ambon di Jawa, yang mengakibatkan timbulnya kekacauan-kekacauan lokal. Patty menekankan perlunya perjuangan bagi keamaan dalam militer (KNIL) dengan orang Belanda, khususnya perlunya sistem penggajian baru, sistem pendidikan, dsb. Tetapi gerakan itu melemah ketika pemerntah menindak mereka. Pada tahun 1922 Patty mendukung pembentukan fraksi Radicale concentratie dalam Volksraad, yang menyebabkan pertentangan di kalangan pengurus Sarekat Ambon antara yang mengikuti kecenderungan radikal oleh pengurus sosialis dan komunis dengan yang khusus memberi perhatian kepada kemajuan Ambon. Karena pertikaian itu Sarekat Ambon melemah dan pusat kegiatan dipindah ke Ambon pada tahun 1923 untuk “mengembangkan kesatuan dan persatuan orang Ambon”. 6 Tetapi dalam gerkannya Patty berhadapan dengan kekuatan yang memusuhi, yakni para pejabat dan pemuka Ambon. Kegiatan-kegiatan Patty mendapat dukungan luas di kalangan rakyat sehingga membahayakan kedudukan mereka. Sebab itu mereka mencari jalan untuk menghalangi gerakannya dan bahkan menyingkirkan dia. Pada tanggal 28 Nopember 1923 Ambonraad mengajukan mosi supaya residen mengusir Patty keluar dari Ambon, dan supaya Sarekat Ambon dinyatakan terlarang. Akhirnya pada bulan Oktober 1924 Patty ditangkap lalu dikirm ke Makasar, dan pada tanggal 9 Januari 1925 dia dibuang ke Bengkulu, 7 kemudian dipindahkan ke Flores (1930) dan akhirnya ke Dugul. Pemerintah menolak memberi pengakuan terhadap Sarekat Ambon karena tindakan-tindakan Patty di Ambon dan karena isi majalahnya Mena Moeria, dianggap bertentangan dengan kepentingan umum. Demikian juga perhimpunan wanitanya, Ina Toeni, ditolak pemerintah. Dengan pengasingan Patty, pergerakan yang radikal ini melemah, walaupun wakil Ambon di Volksraad, dr.H.D.J. Apituley, menyatakan bahwa keanggotan mereka masih banyak. 

Pada tahun 1928 Sarekat Ambon diorganisasikan kembali oleh seorang tokoh Ambon, Mr. J. Latuharhary (1900-1959), ketua Pengadilan Negeri (Landraad) Surabaya.8 Pusat organisasi dialihkan dari Semarang ke Surabaya, dari pusat gerakan radikal ke yang lebih moderat. Organisasi ini netral terhadap agama anggota, menaruh simpati terhadap kegiatan Indonesische Studieclubnya Dr. Sutomo, tetapi menentang Sarekat Islam. Pada perayaan sembilan tahun Sarekat ambon, tanggal 18 Mey 1929, pengurus menerbitkan majalah baru dengan nama Haloen. Didalam media itu dinyatakan bahwa Sarekat Ambon menolak menjadi anggota PPKI (federasi yang didirikan atas inisiatif Sukarno pada tahun 1927 untuk menghimpun seluruh jajaran organisasi pergerakan nasiona) jika federasi itu tidak memegang prinsip netral terhadap agama lain dan tidak menolak keanggotaan organisasi yang berdasarkan keagaman dalam pergerakan nasional. 

Sarekat Ambon berkembang dengan baik; pengurusnya memberi perhatian pada bidang sosial, a.l. dengan mendirikan asrama wanita, dan sebuah sekolah tenun. Dalam rapat umumnya pada tanggal 16 Maret 1930 di Surabaya ditetapkan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Pemerintah mensahkannya pada tanggal 16 Maret 1930. Tujuannya untuk, dengan cara yang sesuai, membela kepentingan jasmani dan rohani dan memajukan kesejahteraan penduduk pribumi Maluku, dan memperjuangkan penghapusan hal-hal yang tidak baik dan tidak sesuai hukum yang merintangi tujuan itu. Disebutkan pula cara-cara untuk mencapai tujuannya: a) menekankan gagasan kesatuan rakyat seluruh kepulauan Maluku; b) berusaha memperbaiki keadaan sosial ekonomi penduduk Maluku; c) memperluas dan memperdalam pendidikan; d) memberi bantuan kepada pemuda-pemuda Maluku yang berakat sehingga mereka sempat berkembang; e) melawan pembedaan atau pengistimewaan ras dalam setiap bidang; f) keterlibatan dalam bela negara berdasarkan tanggung jawab umum; g) penggunaan cara-cara lainnya yang tidak melawan hukum; dan h) menjalin kerjasama dengan organisassi-organisasi lain yang sejalan. 

Sementara itu, sejumlah anggota Sarekat di Jakarta memisahkan diri di bawah pimpinan pendiri organisasi warga Ambon yang pertama, dr. W.K. Tehupeory, dr. H.D.J. Apituley (anggota Volkraad) dan J. Toule Solehuway, mereka mendirikan Moluksch Politiek Verbond (MPV) pada tanggal 15 Juli 1929. Dalam anggaran dasarnya, yang diterima pemerintah pada tanggal 10 Desember 1929, tujuannya dinyatakan: a) meningkatkan emansipasi, dalam arti yang luas, dari warga Maluku berdasarkan kesetiaan kepada Pemerintah; b) menumbuhkan tanggung jawab dan ketaatan seluruh kelompok Maluku tanpa pembedaan ras dan agama, untuk mencapai pemerintahan sendiri dengan tetap dalam ikatan Belanda; c) mendukung usaha setiap kelompok suku Hindia Belanda untuk berpemerintah sendiri, menuju suatu ikatan federatif dari bagian-bagian otonomi Hindia Belanda; d) meningkatkan kegiatan mandiri rakyat Maluku. 

MPV memperjuangkan perluasan Ambonraad melalui rapat terbuka, penerbitan berkala, dan cara-cara sah lainnya, serta berjuang untuk pembentukan dewan-dewan di kota-kota Maluku lainnya, pembentukan suatu dewan propinsi Maluku, perluasan dan pendalaman pendidikan, dan pembentukan milisi Maluku untuk menghapuskan wajib kerja (heerendiensten) di Maluku. Selanjutnya mereka mengajukan kepada pemerintah untuk menyelidiki daerah-daerah di Maluku yang bisa mulai digarap oleh swasta. Dengan segera MPV yang bersifat “Blanda Ambon” itu terlibat dalam persaingan tajam dengan SA. MPV mendapat dukungan dari partai politik Ambon pro kolonial lainnya, CAV. Salah seorang pimpinan CAV, C. Ririmase, menyatakan dukungan kepada Apituley menentang gagasan “Indonesia Raya” (persatuan nsional Indonesia) dari kaum nasionalis Dia merangkum pemikiran politik Apituley mengenai hal itu dalam tujuh pokok: 

  1. bahwa kerapkali seboetan “Indonesia” itoelah leuze dari volksleider sadja kepada persatoean rajat di kepoelauan ini bertentangan dengan Nederlandsche Regeering dan akan mempertiadakan nama Nederlandsch-Indië.
  2. bahwa persatoean Indonesia oemom itoe tak bisa didapati, disebabkan oleh pelbagai djenis perbedaan sendiri jang soedah menang, misalnja tentang adat istiadat, bahasa dan agama.
  3. bahwa beliau tidak pertjaja, bahwa kebadjikan dan kemadjoean Maloeka ini akan diperoleh persambatan dengan P.P.P.K.I itoe, melainkan sadja oleh Regeering.
  4. bahwa Sarekat-Ambon tjara officieel tidsak masoek P.P.P.K.I. tetapi tjara officieus ada berhoeboeng. S.A. beloem bisa merambat sekeliling Maloeka, sebab beloem mendapat rechtspersoon.
  5. bahwa betapa bohong soerat-soerat kabar, teristimewa Sinar Maloekoe, jang menerangkan bahwa roeh politiek rajat di Ambon itoelah roeh S.A. sekaliannja, jang mana ada pro sama P.P.P.K.I., sebab selainnja vakvereeniging seperti Regentenbond, Inl. Leraarsbond, Ambonsche Onderwijzersbond, Persekoetoean Setia dengan Pandji Nederland (ambonsche Oud Militairenbond), tetapi ada djoega perserikatan rajat “Christelijk Ambonsche Volksbond”, jang sekaliannja itoe berechtspersoon (ketjoeali A.O.B.) dan selaloe hidoep bekerdja semoenja itoe pro Regeering  (djadilah setoedjoe dengan M.P.V).
  6. bahwa beliau harap rajat Maloeka akan memasoekkan dirinja dalam partij pro Reegering, jang sempat memberi pimpinan dan perbantoean kepada kemadjoean dan keselamatan tanah dan bangsa.
  7. oentok ini tiada patoet pemimpin rajat tjoema berteriak sadja setinggi langit, tetapi jang lebih perloe itoelah oesaha sendiri djoega, terlebih dalam economie”.9 

Pada rapat Sarekat Ambon di Surabaya, tanggal 25 dan 26 September 1930, yang dihadiri 200-an wakil-wakil dari cabang-cabang Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaut, Seram, Merauke, Makassar, Surabaya, Wonokromo dan perwakilan di Semarang dan Batavia, Mr. Latuharhary memaklumkan bahwa Sarekat Ambon juga turut memperjuangkan “kemerdekaan Indonesia”, namun oleh karena kesulitan praktis maka tidak dapat menyetujui semboyan-semboyan Indonesië los van Nederland atau Ambon los van Holland. Ketua yang baru terpilih itu menyatakan terimakasih kepada A.J. Patty, pendiri Sarekat Ambon, namun menambahkan bahwa Sarekat Ambon kini lain arahnya daripada di bawah Patty , dan bahwa Sarekat Ambon akan bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain di bidang politik, ekonomi dan sosial untuk mengakhiri politik verdeel en heersch (=pecah belah dan kuasai) yang mengancam persatuan. Dan supaya rintangan-rintangan diatasi, maka organisasi perlu mendapat pengakuan pemerintah; demikian juga perlu reorganisasi Ina Toeni untuk dapat mendirikan sekolah tenun di Ambon. Keinginan Sarekat Ambon dinyatakan dalam lima mosi: 1) mendirikan sekolah tenun di Maluku; 2) pengubahan cara pemilihan untuk Dewan Ambon dengan langsung mengisi pilihan tertulis; 3) supaya pembatasan pelaksanaan hak berkumpul dan berorganisasi tidak dipisahkan sesuai dengan hukum adat; 4) perlunya seorang ahli lepra ditempatkan di Ambon; 5) supaya jumlah anggota pribumi Ambonraad diperbanyak. 

Pada kesempatan itu kaum wanita Ambon menyerahkan bendera tiga warna kepada pengurus pusat: merah (warna  pakaian leluhur orang Maluku), hijau (daun sagu, makanan poko rakyat Maluku), dan biru (warna laut Ambon, yang menghasilkan ikan makana rakyat).

Sebuah kelompook kecil dari Sarekat Ambon bernama Stem Ambonsche Club terbentuk dengan tujuan meningkatkan kesetiakawanan orang-orang Ambon di Jawa Timur. Di Surabaya SA juga menjalin kerjasama dengan organisasi nasionalis Soerabajasche Studieclub

2.1.2    Minahasa 

Mengikuti jejak orang Ambon di Semarang, orang-orang Minahasa di Magelang mendirikan Perserikatan Maesa di bawah pimpinan J.F. Tanod, seorang sersan KNIL.10 Tetapi yang  kemudian berkembang adalah Roekoen Minahasa (kemudian menjadi Perserikatan Minahasa) yang dibentuk pada bulan Agustus 1912 di Semarang. Keanggotannya meliputi semua orang yang berasal dari Minahasa dan atau keturunannya. Ketuanya J.H. Pangemanan, redaktur kepala surat kabar Melayu Djawa Tengah. Dalam Anggaran Dasarnya, yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Desember 1912, tercantum tujuannya: memberi bantuan untuk pengembangan untuk ekonomi daerah dan rakyat Minahasa.11 Cara-cara yang ditempuh untuk mencapai maksud ini adalah: a) melawan atau membatasi sebab-sebab kemunduran; b) menumbuhkan kekuatan-kekuatan jasmani dan rohani, terutama membangkitkan dan mempertahankan tabiat baik rakyat, seperti saling bantu dalam kebutuhan; c) menolong dalam kedukaan dsb; d) saling memperhatikan, khususnya pada mereka yang baru datang dari Minahasa untuk mencari pekerjaan; f) membantu pelajar yang membutuhkan uang; h) mengembangkan pertanian dan perkebunan, peternakan dan industri; g) cara-cara lain yang sah untuk menjamin keadaan rakyat yang pantas.12

Khusus untuk pendidikan dibentuk Studiefonds Vereeniging Minahasa dengan tujuan memajukan perkembangan rohani dan masyarakat orang Minahasa. F. Laoh dan W.J.M. Ratu Langie ditunjuk masing-masing sebagai ketua dan wakilnya. Rupanya wadah beasiswa ini tiodak berjalan dengan baik sehingga Perserikatan Minahasa membentuk Onderling Ondersteuningsfonds Minahasa pada tahun 1912, dimana a.l. Dr. G.S.S.J. Ratu Langie duduk sebagai ketua dewan komisarisnya.13 

Roekoen Minahassa mencapai keanggotaan sampai beberapa ribu jiwa, kebanyakan militer, dan di Minahasa seribuan orang menjadi anggota, diantaranya banyak kepala kampung (hoofden). Kemudian karena konflik antar golongan mliter dengan golongan sipil, organisasi terbagi atas bagian untuk rakyat umum dan bagian untuk rakyat militer. Atas inisiatif Pangemanan maka pada bulan April  1919 di dalam rapat di Yogya diperjuangkan kesetaraan (gelijkstelling) dengan orang-orang Eropa bagi semua orang Minahasa, dengan mengajukan petisi kepada pemerintah. Wakil-wakil Minahasa di dalam Volksraad, A.L. Waworoentoe (dipilih) dan F. Laoh (diangkat) menolak memperjuangkan petisi itu karena jelas tidak akan berhasil. 

Sekelompok tokoh Minahasa mendapat pengaruh revolusioner dari ISDV, golongan sosialis yang kuat di Semarang. Pangemanan sendiri menjadi salah seorang pimpinan cabang ISDV di Magelang. Maka juga terjadi perpecahan antara kelopok radikal yang dipengaruhi sosialisme dengan yang moderat di kalangan orang Minahasa. Kelompok yang terakhir ini perlahan-lahan menang, khususnya setelah Wawoeroentoe, Laoh dan kemudian Mandagie terpilih sebagai anggota Volksraad. Kalangan Minahasa lebih memberi perhatian pada masalah-masalah sosial dan ekonomi daripada politik. Sementara itu perhatian dari para perantau di Jawa terhadap negerinya makin meningkat. Dalam beberapa  pertemuan anggota perserikatan, Dr. G.S.S.J. Ratu Langie menjelaskan mengenai sifat revolusioner dan hubungan Perserikatan Minahassa dengan pergerakan nasional. Sifat revolusioner hanyalah secara rohani, dalam arti ada perubahan mendasar dalam sikap orang Minahasa, yakni menjadi lebih sadar akan keminahasaannya: 

Sesoenggoehnya didalam orang-orang Minahasa soedah kedjadian revolutie rohani. Dia orang boekan sadja merasa dirinja anak bala (raiat) tetapi joega ia soedah merasa dirinja “orang Minahasa”. Dia oerang soedah merasa nasional. Kaloe tiada perasaan nasional ini tentoe tiada ada P.M. Lahirnja P.M. itoe mendjadi tanda bahwa perasaan nasional itoe soedah bangun.14 

Perbedaan pandangan politik dalam Perserikatan Minahassa, khususnya antara kaum militer dan sipil ketika PNI mencanangkan progresif mendirikan Persatoean Minahasa di bawah pimpinan Dr. R. Tumbelaka dan Dr.G.S.S.J. Ratu Langie. Perserikatan Minahassa yang didominasi kaum militer itu berjalan sendiri dan sempat menerbitkan Soeara Militair Minahasa. Tetapi kemudian tidak ada beritanya lagi. Walaupun berhalauan lebih progresif daripada Perserikatan Minahassa, Persatoean Minahassa berhati-hati terhadap sepak terjang radikal kaum pergerakan. Ketika Sukarno memprakarsai pembentukan PPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) pada tahun 1927, yang dimaksudkan sebagai suatu “front persatuan Indonesia” dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara terpadu, Persatoean Minahassa menyatakan sikap politiknya yang moderat. Pengurus Persatoean Minahassa akhirnya memutuskan tidak bergabung dengan PPKI, walaupun sama menghendaki kemerdekaan tanah air. Pada konggres tanggal 27-28 Mei 1928 di Batavia (yang disebut “Cahebes Congres”) ketua Persatoean Minahasa Dr. G.S.S.J. Ratu Langie menyampaikan suatu penjelasan atas sikap yang ditempuh pengurus itu. Ratu Langie menyatakan bahwa alasan penolakan itu adalah karena PPKI tidak netral di bidang agama (menerima anggota yang tidak netral terhadap agama) dan tidak menghormati tujuan organisasi persatoean Minahassa. 

Persatoean Minahasa memperoleh pengakuan pemerintah pada tanggal 6 Januari 1930. Sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasarnya, tujuannya adalah: memperhatikan kepentingan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik daerah Minahasa dan orang Minahasa. Untuk itu ditempuh kegiatan-kegiatan kumpulan berkala, penyabaran tulisan-tulisan, penerbiatan surat kabar atau majalah (orgaan), mengajukan wakil pada badan-badan perwakilan, mengajukan surat-surat permohonan kepada pemerintah, dan cara-cara lainnya yang tidak melawan hukum dan etika.15 

Rupanya perpecahan dikalangan orang Minahasa berkelanjutan dan mengakibatkan kemunduran, joega dalam persatuan orang Minahassa. Kelompok yang berorientasi pada Indonesia dihimpun oleh Pantouw dalam organisasi baru, Persatoean Perkoempoelan Celebes (juga dikenal sebagai Serikat Celebes)  pada bulan Juni 1930. Organisasi ini bersedia bekerjasama dengan pemerintah. Pada bulan Desember tahun itu di Surabaya dibentuk Celebes Instituut sebagai badan pensehat bagi rakyat dan bagi organisasi-organisasi sosial politik seluruh Sulawesi (berfungsi sebagai pusat organisasi bagi sejumlah perhimpunan Sulawesi dengan dasar nasionalisme Indonesia). Jelas bahwa pembentukan berbagai organisasi itu disebabkan oleh perbedaan visi. Sebuah koran Kristen berbahasa Melayu menyesalkan kenyataan di kalangan orang Minahasa (dan Ambon) yang umumnya beragama Kristen itu: 

Dalam minggoe j.l. telah didirikan di Betawi Sarikat Seelebes jang diandjoeri oleh toean-toean Lengkong dan Pantouw. Melihat gelagat dari pendirian perkoempoelan itoe, kira-kira sarekat ini nanti menjdadi tentangan Persatuan Minahasa. Menurut kirakiraan kita, dengan berdirinja sarikat baroe ini, satoe dalam doea jang menjdadi hasilnja nanti pada P.M., jaitoe melemahkan perkoempoelan itu atau bikin bekerdja semakin keras. Ambon soedah lama ada pertandingan antara S.A. dan M.P.V. dan sekarang roepanja bakal ada pertandingan di pihak Minahasa, jaitoe antara Sarikat Selebes dan Persatoean Minahasa. Sebenarnja boekan tak ada hasil dari tap-tiap pertentangan, jaoitoe masing-masing partij lebih mengoeatkan organisatienja, sehingga lebih banjak membawa hasil pada bangsa itoe seoemoemnja. Tetapi menoeroet perasaan kami, hasil ini ada lebih baik (moelia) bila diperoleh dengan jalan damai. Lebih koerang poelalah baiknja, bila satoe bangsa dan satoe agama saling bertjakar-tjakaran. Menoeroet tahoe kami, dengan mengetjoealikan satoe-satoe orang sadja, rata-rata bangsa Ambon dan Minahasa adalah memeloek agama Christen dan Christen jang tetoea poela di Indonesia ini. Dus ada baiknja kalau mereka memberi tjonto teladan jang baik pada adik-adiknja di Indonesia ini, seperti  pada Christen Djawa, Batak, dll.16 

Perkembangan lain di kalangan orang Minahasa adalah usaha menyatukan seluruh penduduk asal Sulawesi. Pada tahun 1919 dibentuk perhimpunan Minahassa – Celebes dengan tujuan meningkatkan harkat dan nilai perkembangan rohani dan moral anggota, memajukan kesejahteran mereka dan membantu keluarga anggota bila perlu. Pada tahun yang sama dibentuk di Minahasa Jong Minahasa (resminya Minahassische Studerenden Vereeniging), yang juga dalam Anggaran Dasarnya menyatakan tujuannya menyangkut soal perkembangan rohani, moral dan ekonomi. Pada tahun 1927 organisasi pemuda – pelajar ini pun dikembangkan meliputi seluruh pelajar asal Sulawesi, dengan nama Vereeniging van Studeerenden jong Celebes. Jong Celebes ikut dalam Kongres Pemuda II tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda II tahun 1928 yang melahirkan “Sumpah Pemuda”.17  

Seperti di kalangan orang Ambon, orang Minahasa juga mendirikan organisasi wanita. Salah satu organisasi penting yang berperan membentuk citra wanita Minahasa modern adalah PIKAT (Pertjintaan Iboe kepada Anak Temoeroenja) yang didirikan oleh Ny. Maria Walanda-Maramis di Manado pada tahun 1917.18 

Pada bulan Desember tahun 1919 di Tomohon dibentuk perhimpunan Pangkal Setia yang mendapat pengakuan pemerintah pada tanggal 12 Juli 1917. Tujuan organisasi para guru ini adalah: a) memperhatikan kepentingan anggota-anggotanya, b) meningkatkan pendidikan kristen di Manado dan c) memperkuat ikatan antara Minahasa dan Belanda. Organisasi ini giat menyalenggarakan kumpulan rohani secara berkala, mendirikan sekolah-sekolah, menerbitkan surat kabar Pangkal Setia, memajukan pendidikan para guru dan mendirikan dana pertolongan. 

Jadi organisasi ini bersifat sosial keagamaan, tetapi kemudian di dalamnya ada kelompok yang berorientasi politik.19 

2.1.3    Timor 

Organisasi di kalangan orang Timor baru dibentuk pada bulan September 1921 di Makassar, yakni Timorsch Verbond, dengan ketua J.W. Amalo. Statutanya, yang diakui pemerintah pada tahuun 1923, menyatakan bahwa tujuan Timorsch Verbond adalah untuk meningkatkan moral dan kerohanian orang-orang Timor, memajukan kesejahteraan dan memberi bantuan bila diperlukan, serta membantu memajjukan anak-anakanggota. Untuk mencapai tujuan itu diselenggarakan pertemun-pertemuan, surat-menyurat dan kalau perlu memohon bantuan pemerntah, serta melalui usaha pengumpulan dana. Suatu cabang organisasi ini didirikan di Kupang. 

Di Kupang dibentuk juga suatu organisasi lain bernama Perserikan Timor, pada bulan Agustus 1924, d bawah pimpinan C. Frans. Statutanya, yang disahkan pemerintah (tanggal 27 Maret 1925), menyatakan bahwa organisasi ini bertujuan memperjuangkan kemandirian penduduk pribumi Timor dan sekitarnya di bidang ekonomi, rohani, kebudayaan dan politik alam kerjasama dan tetap memperkokoh ikatan dengan Belanda. Tujuan itu diupayakan dengan banyak cara, a.l. dengan mengusahakan perwakilan dalam Volkdraad. Keanggotaannya hanyalah warga negara Belanda, sedang anggota biasa meliputi semua pendudukan pribumi Timor dan sekitarnya yang tidak sama status dengan orang-oang Eropa (niet gelijkgesteld), orang-orang Belanda dan Indiërs yang kawin dengan keturunan mereka, dan Indiërs yang telah bermukim di daerah itu paling sedikit 10 tahun.20 

Pada pertengahan tahun 1920-an ketika pihak komunis makin radikal, pengaruhya juga terungkap di kalangan orang Timor dalam Timorsch Verbond di Makasar, demikian juga dalam suatu organisasi di Timor yang bernama Kerapatan Timor Evolutie di bawah pimpinan J.W. Toepe dan Ch. M. Pandy. Malahan Pandy mendirikan organisasi yang radikal, mula-mula dengan nama Sarekat Timor, lalu kemudian menjadi Sarekat Rakjat. Organisasi ini merupakan gerakan perlawanan yang militan terhadap pemerintah setempat dan ia memperoleh pengikut sampai 1200 anggota. Etika Pandi ditahan dan diadili maka sarekat itupun lenyap. Sementara itu Kerapatan Timor Evolutie dan Timorsch Vebond diam-diam mendukung Pandy. Timorsch Verbond mempunyai sekitar 100 anggota dan mendirikan HIS di dekat Kupang. Perserikatan Timor mempunyai anggota sekitar 850 orang, dan tetap mempertahankan tujuan semula. 

2.1.4    Masyarakat Kristen lainnya 

Selain Maluku, Minahasa dan Timor, terdapat pula kekristenan dengan jumlah yang cukup berarti di kalangan beberapa suku lainnya, seperti suku Batak dan Nias, yang mendiami wilayah Sumatera Utara. Demikian juga suku dayak di Kalimantan. Tetapi para pemuda Batak bergabung dengan pemuda Minang dalam Jong Sumatranen Bond (berdiri 1917). Baru pada tahun1925 dibentuk Jong Bataks Bond (JBB), yang merupakan reaksi terhadap melemahnya JSB. Salah seorang pemuda Batak pada masa itu adalah T.S.G. Moelia, yang juga realistis terhadap taraf persatuan suku-suku bangsa di Sumatera yang masih harus dibina pada lingkup sesuku. Perhatian terhadap masalah sosial dilakukan di Tanah Batak oleh suatu organisasi Kristen yang didirikan pada tahun 1917, Hatopan Kristen Batak (HKB).21 Walaupun bersifat organisasi rohani, pemimpin-pemimpinnya yang yang berorientasi sosial sempat melakukan gerakan protes terhadap penguasaan tanah oleh pihak perkebunan swasta. Pada bagian kedua tahun 1920-an HKB terlibat dalam upaya pengorganisasian Gereja Batak, yang secara tidak langsung melahirkan Huria Christen Batak (HChB) pada tahun 1927/1928. 

Di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, dimana pergerakan nasional dari berbagai aliran muncul, orang-orang Jawa Kristen juga terbawa arus pergerakan. Pada tahun 1912 mengikuti Budi Utomo dan menghadapi pengaruh Sarekat Islam mereka membentuk organisasi sosial keagamaan Mardi Pratjojo.22 

2.2              Partai Politik Kristen 

Berbeda dengan organisasi-organisasi suku, yang lebih bersifat organisasi sosial dan dengan dasar kesukuan, yang akan dibicarakan berikut ini adalah organisasi-organisasi yang secara sadar menempatkan agama Kristen sebagai dasarnya dan memilih politik praktis sebagai bidang kegiatan utamanya. Uraian dimulai dengan Christelijke Etische Partij (CEP), suatu partai politik yang dibentuk dan didominasi oleh orang-orang Kristen Belanda di Indonesia. Peranannya penting sebagai patron bagi partai-partai politik Kristen Indonesia dalam gagasan maupun program. Di sini dikemukakan pemikiran teologi orang Kristen Indonesia anggota partai itu di bidang politik. A. Latumahina dan I. Siagian diketengahkan untuk pokok itu. Kemudian uraian mengenai Partai Kaum Christen (PKC) dan Partai Kaum Masehi Indonesia (PKMI). Dan dalam kaitan dengan keterlibatan orang Kristen dalam pergerakan nasional, dua orang tokoh nasionalis, G.S.S.J. Ratu Langie dan T.S.G. Moelia, dibahas untuk memperlihatkan bagaimana keterlibatan itu. 

2.2.1        Christelijke Ethische Partij (CEP) 

Pembentukan suatu partai politik Kristen di Indonesia baru muncul dalam rangka pelembagaan Volksraad, semacam badan perwakilan rakyat tetapi dengan kewenangan hanya sebagai penasehat pemerintah kolonial.23 Pada tanggal 25 September 1917 dibentuk Christelijk Ethische Partij (CEP, Partai Etik Kristen). Pada tahun 1929 bertepatan dengan hari partai (partijdag) ke-10, ketika citra politik etis memudar, namanya diganti menjadi Christelijk Staatkundige Partij (CSP, Partai Politik Kristen). Prakarsa kalangan Kristen membentuk partai untuk turut dalam wadah parlemen bayangan itu ada di tangan beberapa pemuka Kristen Belanda yang bermukim di Indonesia (golongan blijvers).24 Panitia persiapannya adalah: V.J. van Marle, P. Bergmeijer (kemudian menjadi ketua CSP yang pertama, M. Middelberg dan Mr. C.C.  van Helsdingen.25 Kalangan Kristen pribumi dilibatkan sejak semula dengan merangkul tokoh-tokoh suku-suku Kristen(F.Laoh dari Perserikatan Minahasa dan J.A. Soselisa dari CAV Maluku), kemudian Poertjaja Gadoen dari PKC (Partai Kaoem Christen, partai politik orang Jawa Kristen) dan T.S.G. Moelia dari kalangan Kristen Batak. Diharapkan bahwa keanggotaan akan terutama dari kalangan blijvers (CSP menolak dianggap sebagai partai kaum trekkers), indo-Belanda dan orang Kristen Indonesia. Pada tahun 1926 dilembagakan bagian pribumi (Inheemse Afdeeling) dalam CEP. 

Panitia persiapan bekerja sama dengan redaksi mingguan Kristen De Banier untuk menjelaskan dasar dan program bakal partai itu, didahului suatu uraian bersambung mengenai kewajiban orang Kristen untuk berpolitik. Rupanya uraian ini dianggap perlu untuk menyadarkan orang-orang Kristen yang umumnya enggan berpolitik, baik karena belum terbiasa (sebelunya pemerintah kolonial melarang pembentukan partai politik) maupun karena pengajaran Kristen yang diterima cenderung menjauhi atau memandang “kotor” dunia politik. Dalam sepuluh seri bersambung, De Banier memuat karangan “De Christen en de Politiek” yang menguraikan dasar-dasar Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dari keniscayaan orang Kristen berpolitik, dengan tekanan pada tugas kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Salah satu bagian menyatakan: 

Dan siapa yang bersaksi tentang Yesus di dunia ini tidak boleh membatasinya pada kehidupan rohani, melainkan harus berbicara tentang Dia sebagai Pembaharu seluruh kehidupan. Keseluruahan bagian daripada kehidupan itu juga dibaharui dan dikuduskan oleh kekristenan; hubungan antara suami dan isteri, antara orang tua dan anak-anak, antara tuan dan hamba, antara pemerintah dan rakyat, antara manusia dan manusia, antar bangsa dan bangsa. Ilmu pengetahuan dan seni, hukum dan masyarakat, politik dan pekerjaan tidak ada bidang kehidupan yang besar dan luas yang boleh dilepaskan dari kuasa dan penguasaan Kristus, dan makna pengudusan Kristus atas semua bidang ini harus diteliti dan disaksikan oleh kekristenan.26

Selain Alkitab, dikemukakan pula dasar dalam sejarah Negeri Belanda sebagai sejarah penegakan panji-panji Kristen dengan menunjuk bait terakhir lagu kebangsaan Belanda Wilhelmus (yang mengungkapkan kesetian kepada raja dan ketaatan kepada Allah) sebagai rencana kerja ringkas semua politik Kristen. Karangan-karangan selanjutnya menjelaskan berbagai segi perpolitikan Kristen, a.l. perbedaan dengan aliran-aliran politik lainnya. 

Suatu siaran pers CEP dalam De Banier untuk menentang golongan liberal Nederlandsch Indische Vrijzinnigen Bond (NIVB) memuat juga penjelasan mengani dasar dan tujuan CEP. Dasarnya berhubungan dengan nama Christelijk Ethisch yang dijelaskan sebagai berikut: 

Partai Etis Kristen menyebut dirinya Kristen karena dia memberi makna sentral pada pandangan dunia dan kehidupan secara Kristen, menguasai segala bidang kehidupan manusia, sehingga manusia juga dalam kepentingan dan pemerintahan umum memperhitungkan dan membiarkan diri dipimpin oleh hukum Allah: “Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap pengertianmu”. 

Dia menyebut diri etis, karena memahami secara etis petunjuk hukum: “Hendaklah engkau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri”; dan menamai dirinya Kristen-etis, karena menganggap kewajibannya mengawasi pemerintahan dan pemerintah Hindia Belanda mempraktekkan etik yang sesuai dengan pandangan dunia dan kehidupan Kristen.27 

Disamping dasar yang dianggapnya bersifat universal dan dapat berlaku di semua tempat dan masa itu, CEP mempunyai program-program partai yang lebih membumi pada kenyataan sejarahnya, Mr.C.C. van Helsdingen, salah seorang pendiri dan kemudian ketua CEP/CSP (sejak 1924) merumuskan keseluruhannya dalam enam pokok: 

(1) hubungan kekristenan dan politik, (2) hubungan Belanda dan Hindia Belanda, (3) mengenai pemerintah: panggilan dan kewajibannya, (4) kebebasan rohani, yaitu kebebasan hati nurani dan agama, (5) otoritas dan mayoritas, (6) hubungan dengan partai-partai politik lainnya.28 

CSP merumuskan hubungan antara Negeri Belanda dan Hindia Belanda sebagai suatu kehendak Tuhan dalan sejarah yang memberi tugas atau kewajiban kepada negeri Belanda untuk membimbing rakyat pribumi menuju kemandirian Hindia Belanda yang lebih besar dan pembinaan keinsyafan pada kesetiakawanan yang kokoh antara kedua negeri. Pandangan mengenai pemerintah didasarkan pada pemahaman Roma 13:1-7, bahwa pemerintah adalah hamba Allah. 

Dalam hubungan dengan panggilan etis pemerintah terhadap rakyat Hindia Belanda, CSP menolak gagasan asimilasi: 

Sebagaimana Kekristenan mengakui dan menghormati hak setiap manusia, demikian juga diakui makna dan hak masing-masing bangsa dan suku-suku bangsa, sifat mereka masing-masing, talenta mereka masing-masing. Tidak bisa dan tidak boleh suatu Pemerintah, setidaknya suatu Pemerintah Kristen, bertujuan membinasakan kekayaan kepelbagaian yang Allah tumbuhkan di dalam kehidupan umat manusia, melainkan menjadi tugasnya untuk mencari dengan cermat karunia-karunia dan kekuatan-kekuatan Allah pada bangsa-bangsa itu yang Dia letakkan di bawah pemerintahan kita untuk ditunjang sehingga mereka dapat berkembang seluas mungkin.* 

Sikap partai ini terhadap pergerakan nasional Indonesia dirumuskan dalam tujuh dalil, yang dikemukakan sebagai pokok debat politk dalam suatu rapat terbuka di Solo pada tahun 1922. Keseluruhan dalil mengungkapkan sikap yang konservatif terhadap pergerakan nasional, yakni hanya mendukung aliran–aliran yang bekerjasama dengan pemerintah kolonial. Dalil ketujuh berbunyi: 

Sebagaimana nyata dari programnya, CEP mengakui sifat nasional dari bangsa yang berbeda-beda di Hindia Belanda, sehingga bersikap simpatik terhadap aliran-aliran nasional, yang berusaha mengungkapkan diri dengan cara yang sesuai hukum.* 

Tekanan penting CSP lainnya adalah kebebasan rohani, yakni kebebasan hati nurani dan kebebasan keyakinan keagamaan. Dalam hubungan itu CSP turut mendukung kemandirian gereja-gereja Protestan dari ikatan dengan pemerintah. Sebagai partai kecil, CSP lebih mengutamakan kekuatan prinsip partai (pemberlakuan otoritas Firman Tuhan) daripada kemenangan jumlah suara mayoritas. 

Hubungan antara CSP dan partai-partai politik lainnya dinyatakan dalam tiga pokok, masing-masing mengenai: 

(1) kemandirian CSP terutama menolak anggapan bahwa CSP bagian atau filial dari partai-partai Kristen di negeri Belanda (ARP atau CHU); (2) kerjasama dalam hubungan federatif dengan organisasi-organsasi Kristen pribumi, dan (3) kemungknan kerjasama dengan partai-partai lain berdasar persetujuan tertulis. 

Hubungan federatif yang dimaksudkan dalam ayat (2) adalah dengan CAV dan PKC. Dalam hubungan itu Rehatta dari CAV dan R.M. Notosoetoro dari PKC menjadi anggota-anggota pengurus pusat CSP.29 Pernah juga dirintis kerjasama dengan suatu partai Kristen di tanah Batak (HCB) tetapi tidak berlanjut karena partai itu melemah. 

2.2.2        Perserikatan Kaoem Christen (PKC)

 

C.W. Nortier, yang bekerja di tengah-tengah orang Kristen di Jawa Timur pada tahun-tahun kebangkitan Nasional Indonesia (1916-1938), mencatat prakarsa-prakarsa orang Kristen Jawa di Surabaya dan di Mojowarno membentuk beberapa organisasi dari yang bersifat sosial keagamaan sampai organisasi politik sebagai gema dari perkembangan pergerakan nasional.30 Organisasi yang penting dari segi jangkauan keanggotan dan tujuannya adalah Mardi Pratjojo, yang dibentuk pada tahun 1912 di Kertorejo (Ngoro), dan yang merupakan reorganisasi secara modern (meniru Boedi Oetomo) dari perkumpulan pembaca Alkitab Renjtono boedijo (didirikan pada tahun 1898). Duduk dalam kepengurusannya J. Mattheus Nimpoeno. Nama Mardi Pratjojo kemudian dipakai untuk suatu organisasi yang lebih besar, yaitu yang menggabung semua jemaat, yang dipelopori oleh Poertjojo Gadroen dan Wirjodarmo. Organisasi itu berniat dalam agama dan sosial ekonomi dibawah pimpinan J. Mattheus Sr. (ketua), poertjojo Gadroen (panitera-bendahara), Wirjodarmo Moersalimdan Ertimin (komisaris). Mattheus mempunyai pengalaman sebagai anggota Jong Java dan sebagai redaktur harian Bintang Soerabaja. Tahun 1916 Mardi Pratjojo memperluas kegiatannya dalam bekerjasama dengan perkumpulan Goejoeban Siswo Kristen ing Djawi Tengah mengembangkan majalah Taman Sworo dari organisasi siswa itu. Dengan sarana itu gagasan-gagasan pergerakan menjangkau banyak warga jemaat dan menumbuhkan pemahaman politik. Akhirnya, Mardi Pratjojo dijadikan partai politik pada tanggal 20 Mei 2928 dengan nama baru Perserikatan Kaoem Christen (PKC). Keanggotan terutama di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, dan kemudian terdapat cabangnya di Betawi. Pengakuan sebagai badan hukum diterima dari pemerintah pada tahun 1919. Nortier melaporkan bahwa organisasi politik ini tidak berkembang dengan baik, karena anggotanya rakyat desa sederhana, dan khusus di Jawa Timur, perkembangannya kurang maju ketimbang di Jawa Tengah, antara lain karena di Jawa Timur kurang pembinaan menyangkut masalah-masalah sosial politik dari pihak gereja. 

Zending di Jawa Timur berpendirian bahwa ia seharusnya tidak memberi bimbingan dalam urusan-urusan politik; melainkan paling banyak dan sejauh keadaan menginjinkan, membantu orang-orang Kristen Jawa menentukan sikapnya terhadap cita-cita politik seperti yang terdapat dalam pergerakan orang-orang pribumi.31 

Suatu laporan dari kongres PKC pada tahun 1930 menyatakan bahwa kongres itu dihadiri utusan dari cabang-cabang: Poerbolingo, Keboemen, Poerworedjo, Djogjakarta, Solo, Magelang, Ambarawa, Blora, Soerabaja, Modjowarno dan Malang. Kongres itu juga dihadiri utusan CSP dan PPKD (Katolik).32 Pada kongres itu dikemukakan perkembangan PKC bahwa tahun 1920-1924 tidoer poelas, jang dikira soedah mati; sehingga tidak kedengaran chabarnya lagi. Tahun 1925-1927 terlihat usaha-usaha mengaktifkannya, dan pada tahun 1928 soedah moelai ada soearanja. Pengurusnya adalah: R.O. Simeon (Ketua), Elias (Wakil Ketua), Siswowasono (Sekretaris), Simon Sr (Bendahara) dan Atmodimedjo (Komisaris). Kongres itu membicarakan penjelasan asas dan program kerja. Juga dipilih calon-calon untuk Volksraad (Simeo, Moestari, Poertjaja Gadroen) dan disepakati “berjalan bersama-sama” dengan CSP (dan dengan PPKD) dan bahwa anggota PKC dapat menjadi anggota CSP. 

Dua dari keempat fasal Beginselverklaring yang ditetapkan pada kongres itu mengenai dasar iman PKC menyatakan: (1) keyakinan bahwa kemerdekaan tanah Hindia harus dengan kerja Roh Suci dalam hati rakyat, dan bahwa (2) PKC beralaskan Kitab Suci dalam berpolitik. Pasal keempat merupakan pernyataan bahwasannya Indonesia pada akhirnya akan merdeka juga. Berbeda dengan pemikiran-pemikiran politik Kristen yang telah dibicarakan di atas, PKC dalam pasal ketiga mengungkapkan keterbukaannya terhadap agama-agama lain: 

P.K.C. Pertjaja dan jakin, bahwa matjam-matjam agama itoe tida dianggap mendjadi halangan satoe sama lainnya, boeat djalan bersama-sama, goena mentjapai maksoed jang oetama dan tinggi, teristimewa poela doenia ini diadakan oleh kemoerahannja Toehan, tidak sadja oentoek kepada orang jang beragama semta-mata.33 

Werkprogramnya juga memperlihatkan hal-hal yang praktis tetapi cukup mendasar, antara lain supaya Volksraad menjadi parlemen penuh (menjadi tema penting dalam pergerakan nasional pada akhir tahun 1930-an), perhatian terhadap kaum buruh (penindasan buruh oleh majikan, kesejahteraan, kondisi lingkungan dan jam kerja, larangan bagi anak-anak memburuh, soal pemutusan hubungan kerja), pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, keuangan negara, peradilan dan hukum (antara lain mengusulkan supaya hukuman mati dihilangkan) dan pertahanan (mendukung perlunya wajib militer warga negara).34 

Setelah kongres itu, berita lanjut PKC baru diperoleh lagi melalui majalahnya yang diterbitkan pada tahun 1938. Diberitakan bahwa PKC, yang saat itu diketuai R.M. Notosoetarso (yang juga anggota Volksrad), berkongres pada tanggal 25 Mei 1938 di Balai Pasamoean Kristen di Gondokusuman, Yogyakarta. Panitia pelaksana dibantu oleh kaum ibu dan kepanduan Tri-Darma. Kongres dihadiri pengurus pusat, utusan dari 9 cabang (utusan cabang Bataviadan Surabaya dilaporkan berhalangan) dan undangan-undangan seluruhnya berjumlah sekitar 300 orang. Ketua PKC melaporkan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah (dan partai) karena malaise, duduknya ketua dalam Volksraad, dan persuratan dengan Minister-President Dr.H. Colijn dalam menjalin hubungan PKC dengan Anti-Revolutionnaire Partij (ARP) di Negeri Belanda. 

Pada acara selanjutnya Ketua menjelaskan asas dan tujuan PKC, serta sikap PKC terhadap pergerakan nasional. Dinyatakan bahwa asas PKC, sebagaimana ditetapkan pada tanggal 30 April 1920, merupakan suatu asas yang berdasar Bijbel. Dalam hubungan dengan asas itu PKC menyatakan sikapnya melawan komunisme dan fasisme (pada masa itu kalangan nasionalis kebanyakan memilih kerjasama dengan pemerintah kolonial daripada dengan pihak fasisme). Terhadap pemerintah dinyatakan: 

Sikap P.K.C. terhadap pemerintah selaloe loyaal, artinja soeka bekerdja dengan Pemerintah karena di dalam Romeinen XIII tertoelis bahwa orang Christen itoe haroes menghormat Pemerintahnja.* 

Sikap PKC terhadap pergerakan nasional tidak berbeda dengan CSP dan PKMI atau partai-partai loyal lainnya, bahwa kemerdekaan akan dicapai di bawah asuhan pemerintah kolonial dan arahnya adalah tetap berada dalam ikatan dengan Negeri Belanda. Sebab itu gagasan Indïe los van Nederland juga ditolak PKC. Pandangan PKC terhadap beberapa isyu politik masa itu terungkap dalam menjawab beberapa pertanyaan peserta . PKC menolak penyiaran agama Kristen dengan cara memaksa (opdringen), bukan agama yang harus disiarkan dengan paksa. Di dalam Volksraad, Notosoetarso menolak Petisi Soetardjo walaupun setuju prinsipnya, karena menganggap jangka waktu yang diusulkan terlalu singkat: petisi itu menghendaki supaya dalam jangka waktu sepuluh tahun Indonesia sudah merdeka, pada hal menurut dia Indonesia belum siap dalam jangka waktu secepat itu. PKC juga menolak menolak pemakaian nama “Indonesia”35 karena pengertiannya kurang jelas dibanding dengan “Nederlandsch-Indïe (Hindia Belanda)”. Pertanyaan tentang apakah tujuan berpolitik Kristen, dijawab untuk memberi pengaruh prinsip-prinsip Kristen kepada kehidupan masyarakat, sehingga asas Kristen dapat masuk dalam hati sanubari masyarakat. 

2.2.3        Parta Kaum Masehi Indonesia (PKMI) 

PKMI merupaka partai politik Kristen Indonesia pada jaman pergerakan yang berusaha menjadi partai untuk seluruh orang Kristen Indonesia. Yang lainnya bersifat lokal, regional, atau etnis, sedangkan CEP/CSP merupakan partai orang Kristen Eropa (walaupun ada bagian pribuminya). Maka sungguhpun hari-hari hidup PKMI berakhir tak lama setelah lahir, gagasan-gagasan dalam proses kelahirannya menyingkap pemikiran “politik Kristen” setelah menyaksikan dinamika pergerakan nasional yang memuncak pada tahu 1920-an. 

Pembentukan suatu partai tersendiri bagi orang Kristen Indonesia digegas sejak tahun 1926 oleh beberapa orang aktivis organisasi Kristen di beberapa daerah. Mula-mula J.U. Mangowal dari Tomohon menulis surat pembaca dalam Zaman Baroe mengenai pembentukan suatu organisasi Protestant Boemipoetera Indïe, yang mendapat dukungan dar H. Kraemer dan sambutan-sambutan hangat dari T.T Billi (Sumba), Justinian Hasibuan (Tapanuli) dan S. Wirjotenojo (Tegal), serta Ng. Ginting Djawak (Pematang Siantar), masing-masing dengan usul dan pemikirannya. Gagasan itu disambut oleh beberapa orang dalam lingkungan bagian pribumi CEP, seperti Moelia, Laoh, harahap dan Pattipeilohy. Sambutan itu antara lain disebabkan oleh melemahnya politik asosiasi, adanaya gerakan mencapai mayoritas pribumi (indlandsche meerderheid) dalam Volkraad, dan merupakan upaya untuk mempersatukan organisasi-organisasi sosial Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Jelas bahwa kalangan pribumi dalam CEP tidak puas atas penolakan CEP terhadap gerakan Inlandsche meerderheid. Salah satu dorongan penting lainnya adalah kesadaran akan keterbelakangan pihak Kristen Indonesia dalam kemajuan. 36 

Gagasan itu mulai dibicarakan dalam suatu rapat umum Inheemse Afdeeling CSP Batavia pada tahun 1928 di mana T.S.G. Moelia merupakan salah seorang penganjur. Tetapi diputuskan untuk menunda karena saatnya dianggap belum tepat. Baru pada tanggal 19 da 20 April 1930 bagian pribumi atau yang biasa disebut juga Maleische Afdeeling CSP Batavia secara lebih serius membicarakannya. Rapat yang berlangsung di gedung Fröbelschool Kwitang itu turut dihadiri utusan dari Semarang, Solo dan Meester Cornelis dan merupakan persiapan menyambut partijdag yang akan dilangsungkan pada bulan Juni di Malang. Ketua CSP Batavia Bagian Pribumi, F. Laoh, memimpin rapat da bersama E. Harahap mengantar percakapan dengan suatu pokok pikiran. Antara lain Laoh menyatakan: 

Adakah waktoenya sekarang ini kita kaoem Christen mengadakan organisatie sendiri atau soedahkah datang tempohnja jang kita sendiri mempoenjai jang kita sendiri mempoenjai satoe badan organisatie oentoek kita dalam medan politiek? Perkara associatie sekarang roepanja soedahlah laloe waktunja, dalam tahoen jang dahoeloe saja setoedjo dengan toean Moelia tetapi kami berbeda hanja dalam saoe perkara, jaitoe saja kehendaki kalau diadakan organisatie itoe djangan kita sebagai melompat ke dalam djoerang  jang gelap […].37 

Laoh juga menyinggung mengenai inlandsche meerderheid dalam Volksraad yang ditolak oleh banyak anggota dalam CSP, walaupun akhirnya mendapat dukungan dari Ketua CSP dan wakil CSP dalam Volksraad. 

Setelah suatu ceramah pengantar dari Dolf Pattipeilohy mengenai masalah perlunya orang Kristen mempunyai utusan dalam Gemeenteraad, yang dinyatakannya merupakan keharusan dan karena itu perlu pembentukan partai tersendiri, pertemuan menyimpulkan bahwa soal pembentukan partai tersendiri, pertemuan menyimpulkan bahwa soal pembentukan partai tersendiri terpisah dari CSP akan diajukan pada partijdag mendatang di Malang. Juga ditegaskan bahwa perceraian dari CSP “boekan artinja berbalik diri hanjalah dalam peri bekerdja kita mendjadi satoe toeboeh jang berdiri di samping C.S.P.”.38

Rapat serupa pada bulan Agustus 1930, yang dihadiri antara lain Ketua PKC (R.O. Simeon), menerima laporan Ketua mengenai hasil dari partijdag di Malang menyangkut gagasan pembentukan partai tersendiri bahwa “adalah pada oemoemnja sekalian jang hadir setoedjoe”. Laoh mengulangi alasan perlunya suatu partai tersendiri bagi orang Kristen Indonesia: 

Dalam Volksraad telah ditoetoerkan bahasa associatie tidak lagi ada pada tempatnja dipergaoelan sekarang ini. Associatie boleh ada hanja di antara orang jang sama haknja dan sama ketjerdasannja. Tetapi sekarang ini moelai djuga jang satoe pihak mentjahari kerdjasama dengan partij jang lain dalam Volksraad, terlebih dalam waktoe mengambil soeara atau stemmen. Djadi orang Europa tidak bisa sama-sama sedjalan dengan orang Boemipoetra karena orang Europa mempoenjai lebih banjak hak dari pada Boemipoetra, sebab itoe haroes masing-masing mempoenjai organisatie.39 

Rapat itu selanjutnya mematangkan rencana membentuk suatu partai bernama Partai Masehi Indonesia (P.M.I). Salah seorang peserta, Soewarso, mempersoalkan nama P.M.I. yang sama singkatan dengan suatu partai Islam (Persatoean Moeslimin Indonesia) dan mengusulkan nama Partai Kaoem Masehi Indonesia (P.K.M.I).40 Lebih lanjut rapat membahas dan menyetujui tiga ciri dasar PMI, yaitu beralaskan agama Kristen, bekerjasama dengan pemerintah dan bersifat federasi kebangsaan (dalam arti menerima keanggotan organisasi-organisasi Kristen dari seluruh Indonesia). 

Dalam penjelasan menyertai pengumuman menyertai pembentukan PMI, E. Harahap menjelaskan ketiga ciri dasar PMI sebagai berikut: 

Dalam azas jang pertama itoe maksoednja ialah P.M. itoe beralasan agama Masehi, ialah Protestant, jang mengakoei ketiga atau 12 pasal kalimatoessahadat, atau pengakoe kepertjajaan Masehi itoe, jang pertjaja akan Allah Bapa, Anak itoe Jezus Christus Djoeroeselamat manoesia dan Rohoe’l-koedoes. 

Azas kedua: P.M.I. beralasan federatie kebangsaan, artinja: sekalian perkoempoelan Masehi Bangsa Indonesia jang beralasan agama Masehi sebagai pada azas pertama itoe boleh mendjadi anggotanja. Baik perkoempoelan goeroe-goeroe Masehi, baik perkoempoelan siapa djoega asalkan perkoempoelan Masehi jang mempoenjai alasan kebangsaan. 

Azas jang ketiga: P.M.I. beralasan coperatie, artinja: P.M.I. soeka bekerdja dengan Pemeintah jang sah (wettig gezag) serta dengan lain perkoempoelan jang boekan Masehi djoega oentoek membimbing tanah Indonesia ini dan membawa dia kepada kemadjoean lahir dan batin.41 

Pada akhirnya rapat menunjuk suatu : “Commissie oentoek mempeladjari dan mengadakan azas-azas statuten boeat P.M.I jang akan didirikan itoe”, jang terdiri atas: F. Laoh (anggota Volksraad) sebagai Ketua,, E.Soetan harahap (bekas guru Zendings-Kweekschool di Depok dan Commies di Postpaarbank Weltevreden) sebagi Sekretaris II, dan anggota-anggota: D. Pattypeilohy (anggota Gemeenteraad di Meesteraad di Meester Cornelis), A. Siahaan (Commies Belastingkantoor di Batavia), Simion (Ketua Pengurus PKC di Cheribon), I. Siagian (Voorganger Gereformeerde Kerk di Batavia), J. Pasariboe (Guru HIS di Poerworedjo), Soeleman (koresponden harian De Locomotief  di Blora).42 Tidak lama kemudian Paniatia berhasil melakukan tugasnya, dan 4 fasal “Rentjana Azas” dan 13 fasal “Statuten” ditetapkan oleh panitia pada tanggal 13 September 1930.43 

Pada rapat pembentukan pada tanggal 13 Desember 1930, yang antara lain dihadiri Ketua CSP dan pengurus bagian Melayu CSP Meester Cornelis, Ketua Panitia menjelaskan pokok-pokok terpenting dalam asas dan statuen. Laoh merasa perlu menjelaskan secara singkat mengenai asas ke-2, yaitu pengakuan terhadap hak orang memeluk agamanya: 

Djikalau kita berkata, kita menghormati berbagai-bagai kejakinan agama lain, maka kita melainkan bermaksoed bahwa P.M. mengakoe hak orang lain akan memegang agama apa djoega, asal agama itoe tiada berlawanan dengan ‘adat sopan dan ketertiban’ oemoem dan kemerdekaan diri.44 

Bagian kedua pasal ini mengungkapkan persamaan perlakuan pemerintah terhadap agama-agama, suatu pikiran yang cukup maju mengingat pada masa itu Gereja Protestan masih terikat secara administratif dan keuangan kepada pemerintah dan karena itu memperoleh tunjangan bagi penganut agama lain. Kedua pokok dalam fasal ini, kebebasan agama dan perlakuan yang sama dan perlakuan yang sama terhadap agama-agama merupakan gagasan penting dalam sikap politik Kristen di Indonesia. 

Laoh juga merasa perlu asas ketiga dengan panjang lebar, khususnya menyangkut kemerdekaan. Penjelasan itu memperlihatkan sikap PMI terhadap pemerintah kolonial, atau posisi PMI dalam pergerakan nasional Indonesia. Dalam hal ini juga nyata PMO tetaplah suatu “Inheemse Afdeeling” dari CSP. Pertama-tama PMI memandang pemerintah kolonial sebagai wali yang membina Indonesia menuju kemerdekaan. 

Karena sesoenggoehnya Commissie samakan kewadjiban pemerintah Nederland dengan kewadjiban iboe bapa oentoek mendidik anak-anaknja akan dapat berdiri sendiri, soepaja pada kemoedian hari dapat mengoeroes keperloeannja sendiri. […] 

Demikianlah dalam politiek, anak-anak dari negeri ini, sekali, lekas atau lambat, akan akil balig dan sanggoep memegang sendiri oeroesan negeri Indonesia.45 

Bertalian dengan itu maka kemerdekaan yang diperoleh melalui perwalian itu juga adalah kemerdekaan dalam ikatan dengan Kerajaan Belanda.46 Maka semboyan Indonesië los van Nederland, yang diserukan para nasionalis radikal juga tidak dapat diterima oleh PMI. 

Akan tetapi dengan perkataan kaoem-kaoem Indonesia berdiri sendiri kami beloem bermaksoed kemerdekaan Indonesia lepas dari Nederland, karena boekan sadja moestahil hal itoe pada waktoe sekarang, malahan tiada tjotjok dengan keperloean “harmonische en rustidge” daripada bagian-bagian tanah bangsa Indonesia. […]

P.M.I. boekannja sebagai boeta memandang segala sifat wali Nederland. Tentoe sekali ia ini ada kesalahan-kesalahannja; tetapi wali itoe telah berboeat banjak kebadjikan djoega. Kebadjikan wali ini tiada diloepa oleh P.M.I. Sebab itoe P.M.I. mengakoe adanja moreele band antara Indonesia dan Nederland. Moreele band itoe ada djoega diantara seorang anak jang ‘akil balig dengan orang toeanja.47 

Dalam rancangan Statuten keanggotaan terdiri atas perorangan bangsa Indonesia, dan orang bukan bangsa Indonesia (sebagai anggota luar biasa) yang menerima dasar dan tujuan partai. Tidak ada penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota yang berbeda itu, kecuali kewajiban organisasi-organisasi anggota untuk memberi bantuan keuangan. Mengenai organisasi-organisasi hanya dikatakan bahwa PMI khusus mewakili kepentingan politik organisasi-organisasi itu.48 

Dalam masa singkat hidupnya setelah berubah nama dari PMI menjadi PKMI diperoleh laporan bahwa terjadi “debat yang hebat” dalam PKMI menyangkut soal asosiasi, federasi, los van nederland, keabsahan orang Kristen berpolitik, kegiatan-kegiatan non-poltik, perwakilan dan Volksraad dan seterusnya.49 Kenyataan itu menunjukan adanya perbedaan-perbedaan pandangan, dan bahwa pandangan resmi PKMI tidak menunjukan pandangan, dan bahwa pandangan resmi PKMI tidak menunjukan pandangan umum anggotanya. Suatu jawaban terhadap pertanyaan melalui surat pembaca mengungkapkan bahwa ada pertentangan antara mereka yang menghendaki supaya supaya PKMI juga memprogramkan kegiatan-kegiatan sosial, a.l. mendirikan sekolah-sekolah, dengan kelompok yang membatasi PKMI, yaitu bagian-bagian politik, pengajaran dan ekonomi.50 

Pembentukan PMI mendapat perhatian berbagai pihak. Zaman Baroe merekam sejumlah tanggapan, di antaranya dari redaksi Pangkal Setia dan Revue Politiek

“Kita dari Pangkal-Setia menjamboet kelahirannja P.M.I. dengan bergirang dan setoedjoe.” Revue Politik: “Dalam kota ini sudah didirikan partai Masehi Indonesia. Namanja sadja telah menerangkan, bahwa partai itoe oentoek bangsa kita jang beragama Krosten. 

Kelahiran P.M.I. itoe kita samboet dengan senang hati. Karena dengan berdirinja partai itoe, tampaklah boekti-boekti pada kita, bahwa bangsa kita jang beragama Kristen tidak maoe tinggal dibelakang dalam bekerdja oentoek iboe Indonesia. Dan lagi berdirinja P.M.I. itoe adalah satoe boekti, bahwa politik assosiasi soedah loentoer. Karena, P.M.I. memboeka pintoenja hanja oentoek bangsa Indonesia. Sampai sekarang oemoem berpendapatan, bahwa bangsa kita jang beragama Kristen itoe sengadja mendjaoehkan dirinja dalam perjoeangan nasional. 

Sebab itoe dengan berdirinja P.M.I. itoe, mereka memboektikan pada oemeom, bahwa soenggoehpoen mereka beragama Kristen, tapi tidak maoe dipengaroehi oleh politik dominasi tjap V.C. atau politiek jang dianoet oleh setengah kaoem Geredja Kristen Belanda”.51 

Tetapi selain sambutan positif seperti itu, ada pula yang kritis. Reaksi-reaksi yang dialamatkan terhadap kritik itu menunjukan bahwa penolakan terhadap adanya suatu partai Kristen datang dari golongan Kristen yang menganggap politik tidak ada tempatnya diperhubungkan dengan agama Kristen, atau yang lebih mengutamakan dasar nasional daripada dasar agama. Reaksi PM terhadap mereka diungkapkan sebagai berikut: 

Orang-orang Kristen tidak ketinggalan soedah moelai kelihatan maoe bersatoe dan hendak mengalahkan segala sesoeatoe jang mengalangi kemadjoeannja. Itoe kita tahoe betoel. Itoe sebabnja kita heran bahwa ada orang jang tak maoe melihat dengan kesoekaan bahwa Krsten Bumipoetra mentjampoerkan diri dalam politik. Terlebih mereka tak maoe melihat bahwa Kristen Boemipoetra meradjinkan dirinja maoe memadjoekan keadaan sociaal dan maoe mengadakan nationale zelfstandigheid, Orang-orang jang terseboet itoe roepanja menghendaki soepaja menarik orang Boemipoetra lain-lain boeat datang kepada Kristoes, dan membelakangkan perkara social-politiek. […] Tetapi djanganlah kita tempatkan kebangsaan di atas agama sehingga agama kehilangan koeatnja dalam kehidoepan bersama-bersama, satoe hal jang mengoeatirkan. Kita jang memandang Kekristenan sebagai poesat kehidopan manoesia, pasti akan berlawanan dengan soeara angan-angan hati kita kalau azas-azas Kristen tidak ada pada kita sebagai cement kehidoepan kita, sebagai kompas pergersakan kita…52 

Tidak disebut secara khusus pihak atau orang-orang yang menentang PKMI. Tetapi dari suatu karangannya ternyata G.S..J. Ratu Langie termasuk tokoh politik beragama Kristen yang memilih basis kebangsaan daripada basis agama Kristen dalam politik, walaupun menghormati lahirnya PKMI.53  

2.2.4    Teologi Politik: Latumahina dan Siagian 

Pemikiran teologis yang menjadi pengesahan terhadap keterlibatan orang Kristen dalam politik jelas diwarisi dari kalangan politisi Kristen Belanda melalui CSP. Pokok-pokok terpenting dalam pemikiran itu adalah pembenaran keterlibatan Kristen dalam politik yang pada masa itu banyak ditolak, pandangan positif terhadap pemerintah dan hubungan subordinatif kekristenan dengan kebangsaan. 

Salah seorang Indonesia yang dapat dianggap sebagai mewakili pemikiran teologi Kristen orang Indonesia mengenai politik adalah A. Latumahina. Dalam suatu artikelnya pada tahun 1928 berjudul “Igama Masehi dan Kebangsaan”, Latumahina menguraikan hubungan agama dan kebangsaan sebgai suatu kesatuan, dalam arti kebangsaan ditentukan oleh agama sebagaimana dalam Alkitab kebangsaan Israel ditentukan oleh agama. Kehancuran bangsa dan tanah Yahudi diakibatkan oleh penolakan mereka kepada Kristus, dalam hal ini berarti menolak kegenapan agama mereka.54 Dalam ceramahnya mengenai orang Kristen dan politik pada suatu konferensi Inlandsch Leeraren di Batavia pada tahun 1930 Latumahina masih menekankan pentingnya berpolitik berasas Kristen itu: 

Ada orang bilang bahwa agama Christen tidak baiknja moesti mentjampoeri politiek. Agama Christen amat soetji, sedang politiek tidak boleh dikata soetji. Kita mengakoe, bahwa poltiek koerang soetji, tetapi moesti diketahui poela, bahwa politiek itoe semangkin tidak soetji poela, kalau agama mengeloearkan dirinja dari sitoe. Djadi kalau politiek itoe semangkin tak soetji, tentoe kita djuga jang sama menanggoengnja, sebab pekerjaan politiek tak boleh lepas dari kita. Tjoema dalam pergerakan politiek ini, kita mesti berhati-hati poela, jaitoe kita sebagai Christen, tak boleh bekrdja bersama-sama dengan orang-orang jang beragama lain, seperti Islam. Dari itoe kita tak setoedjoe dengan orang-orang jang seroekan sekarang, jaitoe maoe bersatoe dalam kebangsaan sadja, dengan mengeloearkan agama.55

 Dalam suatu karangan bersambung mengenai kekristenan dan politik dengan banyak acuan pada pandangan Abraham Kuyper, teolog dan politikus Kristen Belanda pada akhir abad ke-19, pandangannya mengenai pemerintah dia uraikan dengan panjang lebar dengan mendasarkannya pada Roma 13:1-7 itu. Pertama-tama, politik dan kekristenan merupakan kesatuan, dalam arti politik dialaskan pada ajaran Kristen sehingga sinar kesentosaan dan kebenaran jang ada dalam agama moentjoel di dalam keprintahan.56 Pemahaman ini dia perhubungkan dengan penafsiran Kejadian 1:1. Dalam ayat permulaan Alkitab itu dijumpai pembedaan mendasar antara kekekalan dan waktu, antara Allah dan dunia, antara penciptaan Allah dan karya manusia, dan antara surga dan dunia. Perbedaan itu menjadi titik tolak untuk memahami staatkudig leven sebagai bagian kefanaan yang ada dalam batas awal dan akhir menuju kekekalan, sehingga berada dalam kerangka pemeliharaan Allah dan dalam keharusan menaati kehendak-Nya. Yang kedua pemerintah adalah hamba Allah. Kekuasaan pemerintah berasal dari Allah dan karena itu pemerintah wajib menjalankan kehendak Allah untuk mengupayakan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Maka titik tolak pelaksanaan tugas-tugas pemerintah (hukum dan undang-undang) haruslah bersesuaian dengan kehendak Allah. Suhubungan dengan itu maka pemerintah berhak dan wajib menjalankan hukuman kepada orang yang bersalah. Prinsip penghukuman terhadap orang jahat (juga hukuman mati) tidak bertentangan dengan etika kristen mengenai pengampunan, karena pemerintah wajib menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia yang tabiatnya jahat adanya. Para hakimlah yang akan mempertimbangkan segi pengampunan dalam mengambil keputusnanya. 

Agak panjang lebar Latumahina membicarakan hak-hak pemerintah sebagai pelaksana kehendak Allah, khususnya dalam menjalankan hukuman terhadap orang yang jahat. Hal ini bisa dianggap sebagai pembenaran tindakan-tindakan keras pemerintah kolonial terhadap para nasionalis radikal yang ‘menggangu keamanan daa ketertiban” pada tahun 1920-an. Yang sama sekali tak disinggungnya adalah bagaimana rakyat harus bersikap terhadap pemerintah yang tidak menjalankan kehendak Allah, pemerintah yang korup dan menindas. 

Pemikiran politik Kristen lainnya terungakap dalam suaut pertemuan PKMI di gedung sekolah standard kwitang dimana I. Siagian, salah seorang anggota pengurus PKMI, dan kelak menjadi pendeta Indonesia yang pertama dalam Gereformeerd kerk di Indonesia57, membawakan ceramah bejudul “Kaoem Masehi dan Politiek”. Siagian menolak pandangan orang Kristen yang tidak mau berpolitik karena memisahkan urusan agama dengan urusan duniawi. Kematian Yesus adalah untuk menghancurkan kerajaan kegelapan dan menegakkan Kerajaan Allah, dan orang Kristen dipanggil untuk menyatakan kehendak Allah dan memuliakan nama-Nya dalam setiap bidang kehidupan. Di dalam kemenangan Kristus bumi menjadi pusaka orang yang rendah hati, sehingga orang Kristen tidak boleh menyia-nyiakan perkara yang di bumi, termasuk kebangsaan. 

Kebangsaan itoe ada masoek perkara doeniawi. Kita sebagai orang Kristen haroes mengindahkan dan mempoenjai ketjintaan akan kebangsaan itoe. Kebangsaan itoe tidak lahir dari si iblis, tetapi dari Toehan Allah. […] Ketjintaan kepada bangsa itoe tiada boleh dipisahkan dengan ketjintaan kepada tanah air kita. Bangsa dan tanah air ada mendjadi satoe boeah ketjintaan hati kita. Begitoelah menoroet pengadjaran dari natuur dan pengadjaran Alkitab.58 

Selanjutnya Siagian mnekankan kewajiban Kristen untuk bekerja bagi keselamatna bangsa dan tanah airnya, yang dikerjakan antara lain dalam politik. Dan karena itu pembentukan PKMI sebagai partai politik orang Kristen Indonesia perlu sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan dan cita-cita politik bangsa Indonesia. Siagian mengakui bahwa ada orang-orang yang membuat politik bercitra buruk sebagai jalan untuk mencari kehormatan dan keuntungan diri sendiri. Tetapi hal itu tidak lantas menjadikan politik itu sendiri buruk. Politik itu suatu perkara yang baik dan indah, suatu ilmu untuk memimpin dan mengupayakan keselamatan bangsa. 

Sebagaimana Tuhan Allah meminta bahwa didalam hidoep kebangsaan moesti dilakoekan keadilan dan kebenaran, begitoe djoega Toehan minta dari kita akan toeroet bekerdja dalam perkara politek. Pemerintahan atas satoe bangsa tidak boleh menoeroet kemaoean manoesia dan orang doenia ini. Segala koeasa mesti beralasan dengan kehendak Toehan Allah. Sebab itoe maka orang Kristen mempoenyai kewadjiban jang lebih berat dalam perkara politiek daripada orang lain. Sebab didalam politek dan pemerintahan itoe boekan hanja keperloean dan keselamatan bangsa jang ditjari, tetapi jang teroetma jaitu kehormatan dan kemoeliaan nama Toehan jang mendjadikan segala sesoeatoe.59 

Setelah menguraikan mengenai kewajiban orang Kristen berpolitik, secara ringkas Pendeta Siagian menerangkan cara orang Kristen berpolitik, yaitu berdasarkan firman Tuhan sebagaimana dikemukakan Raja Daud dalam mazmur 119: 105.60 

Pandangan Siagian mengenai agama Kristen dan agama-agama lain, walaupun dia tidak secara khusus memperhubungkannya dengan soal politik, mengandung unsur penting dalam politik. Sebagai seorang anggota pengurus PMI, pandangannya itu dapat diduga merupakan masukan penting bagi sikap terbuka PMI/PKMI terhadap agama-agama lain, sebagaimana tercantum dalam asasnya (pasal 2). Dalam suatu ceramah kepada Perhimpoenan Pemoeda Masehi, pada tanggal 2 Nopember 1929, mengenai agama Kristen dan agama-agama lain Siagian menolak kedua pandangan ekstrim masa itu terhadap agama-agama bukan Kristen: pandangan yang menganggapnya sebagai dusta belaka serta berasal dari Iblis dan pandangan yng oleh pengaruh ilmu agama dan teori evolusi berpendapat bahwa semoea agama itoelah djalan jang menoedjoe kepada Allah. Dengan menuju pada pandangan Calvin, Siagian menyatakan bahwa sesudah kejatuhan manusia tiap-tiap orang masih ada mempoenjai satoe bidji agama, dalam arti mempunyai sifat-sifat pengenalan Allah dalam diri manusia sebagai gambar Allah tidak terhilang seluruhnya oleh dosa.61 Dengan demikian agama-agama yang bukan Kristen itu masih mengandung kebenaran walaupun pada umumnya sudah  diubah oleh dosa. Dan kebenaran-kebenaran itu menjadi titik hubung dengan kebenaran Kristen dalam pemberitaan Injil. 

Agama Kristen itoelah agama jang benar, sebab dalamnja kita dikaroeniai penjataan Allah, jang menerangi djalan menoedjoe kelepasan daripada koeasa dosa. Jang boekan Kristen dapat kita katakan agama jang palsoe, tetapi tidaklah kita memastikan bahwa agama-agama itoe sama sekali tidak mengandoeng kebenaran. Kebenaran itoe digelapi oleh dosa. […] Kebenaran2 jang ada didalam agama lain adalah berarti djoega bagi kita sebagai pertalian soepaja kita mengchabarkan Indjil kepada jang boekan Christen.62 

2.2.5    Nasionalis Kristen: Ratu Langie dan Moelia 

Dalam bagian ini, dalam hubungan dengan organisasi Kristen zaman pergerakan nasional, secara khusus akan dikemukakan sikap atau pemikiran-pemikiran politik dua tokoh Indonesia beragama Kristen yang akan dikemukakan sikap atau pemikiran-pemikiran politik dua tokoh Indonesia beragama Kristen yang kemudian dianggap sebagai tokoh-tokoh Kristen dalam pergerakan nasional Indonesia. Ada beberapa  nama yang dapat disebut, tetapi di sini hanya akan dibicarakan Dr. G.S.S.J. Ratu Langie dan Dr.T.S.G Moelia. Beberapa tokoh lainnya, seperti Mr. Amir Sjarifoeddin dan Dr. J. Leimena, akan dikemukakan kemudian. Yang pertama menjadi perhatian dalam uraian ini adalah sikap atau pemikiran yang akan memperlihatkan substansi Kristen masing-masing sebagai tokoh nasionalis. Ketokohan nasional diartikan sebagai kepemimpinan formal atau informal dalam pergerakan yang bermakna dan diakui (tak harus berarti diterima) pihak-pihak yang terkait dalam pergerakan nasional. Dan dalam hubungan itu, ketokohan Kristen adalah kesadaran untuk memperhubungkan kepemimpinannya dengan aspirasi masyarakat Kristen. 

Seperti yang dikemukakan dalam bab-bab yang terdahulu, pergerakan nasional Indonesia terdiri atas kelompok-kelompok yang berbeda tujuan maupun cara dan sarana perjuangannya. Pada umumnya kalangan Kristen, sebagaimana tampak dalam uraian di atas, bersifat konservatif dibandingkan dengan sifat progresif bahkan radikal kalangan-kalangan lainnya. Tokoh-tokoh yang muncul dari  kalangan Kristen, sejauh tetap berakar dalam kalangan itu, akan menampilkan citra konservatif, kecuali jika mereka secara sadar meninggalkan sikap politik kalangan Kristen. Kedua tokoh, Ratu Langie dan Moelia masing-msing menampilkan citra yang berbeda itu.

Gerungan Saul Samuel Jacob Ratu Langie, bisa disingkat Sam Ratu Langie, biasa disingkat Sam Ratu Langie , berasal dari daerah Minahasa: lahir di Tondano. Sulawesi Utara, pada tanggal 5 Nopember 1890. Sebagai putera kepala distrik Kasendukan, Ratu Langie dapat masuk ELS (Europees Lagere School) di Todano. Kemudian dia melanjutkan pada Hoofdenschool di Tomohon. Mengikuti keinginan ayahnya supaya  dia menjadi “Dokter Jawa”, Ratu Langie berangkat ke pulau Jawa untuk masuk STOVIA, tetapi kemudian ia memilih masuk Koningin Wilhelmina School (KWS), sebuah sekolah menengah tehnik di Batavia, pada tahun 1904-1908. Setelah tamat, dia bekerja pada perusahaan kereta api dimana dia mengalami diskriminasi rasial antara orang Eropa dan pribumi. Setelah ayahnya meninggal dan ibunya juga beberapa tahun kemudian, Ratu Langie memakai harta warisannya untuk melanjutkan pendidikan ke Eropa. Mula-mula di Vrije Universiteit di Amsterdam (1913-1915), tetapi kemudian, karena ijasah KWS-nya ditolak, dia pindah ke Zürich atas saran J.H. Abendanon. Tahun 1919 Ratu Langie memperoleh gelar doktor dalam bidang matematika dan fisika. Ketika di Eropa, Ratu Langie aktif dalam organisasi kemahasiswaan.63 Sekembalinya ke Indonesia, beberapa lamanya Ratu Langie mengajar di Princes Juliana School dan MS, tetapi pindah ke Bandung mendirikan perusahaan Asuransi Indonesia pada tahun 1922. Di Bandung dia berkenalan dengan Soekarno, yang ketika itu mulai kuliah di THS. 

Tahun 1924-1927 Ratu Langie pindah ke Manado menjadi sekretaris Minahasa Raad dan kemudian terpilih menjadi anggota Voolksraad mewakili Minahasa sampai tahun 1936. Sementara itu ia menjadi salah seorang pengurus Perserikatan Minahassa dan kemudian mendirikan Persatoean Minahassa. Dalam Volksraad Ratu Langie ikut menandatangani petisi Soetardjo dan menjadi anggota Fraksi Nasional. Karena suatu kesalahan, Ratu Langie tersisih dari Volksraad.64 Setelah berada di luar Volksraad dia tetap melanjutkan kegiatan politik dengan menerbitkan kegiatan mingguan Nationale Commentaren (1938-1942) yang bervisi nasionalis dan menulis buku Indonesië in den Pasific, yang meramalkan mendekatnya perang Pasifik.65 

Pada awal zaman Jepang Ratu Langie sempat mengorganisir pelayanan sosial kepada keluarga-keluarga KNIL asal Minahasa di Jakarta yang menjadi korban pendudukan Jepang. Kemudian dia pindah ke Makassar karena diangkat menjadi penasehat Angkatan Laut Jepang yang berkuasa di wilayah Indonesia bagian Timur. Atas perintah Jepang, bersama pemuka-pemuka lokal ia mendirikan SOEDARA (Soember Darah Rakjat), untuk memobilisasi pemuda-pemuda membantu Jepang melawan Sekutu, tetapi juga menjadi rintisan bagi organisasi perjuangan mempertahankan Republik Indonesia kemudian. Ratu Langie bersama dua orang tokoh Sulawesi ditunjuk menjasdi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan, tetapi rupanya tidak sempat menghadiri rapat-rapat panitia itu.66 Setelah proklamasi Ratu Langie ditunjuk menjadi Gubernur Sulawesi di Makassar. Pada tanggal 5 April 1946 Ratu Langie ditangkap NICA lalu diasingkan ke Serui sampai tahun 1948. Setelah dibebaskan dia bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta lalu ditahan lagi bersama pemimpin-pemimpin lainnya pada aksi militer II Belanda. Kesehatan Ratu Langie memburuk dan dia meninggal pada tanggal 30 juni 1949 di Jakarta. Pada tahun 1961 dia mendapat pengakuan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional Indonesia.67

Seperti dikemukakan di atas, pada tahun 1929 Ratu Langie sebagai pimpinan Persatuan Minahasa menolak menggabung dalam PPPKI karena perhimpunan itu menerima SI yang tidak netral agama. 

Pandangan politik Ratu Langie yang beberapa kali dikemukakannya adalah mengenai suatu Indonesia merdeka dalam bentuk fedrasi. Pada tahun 1931 berlangsung suatu pertemuan Pagoejoeban Pasoendan di Bogor di mana Mr. Sartono mengemukakan pandangannya mengenai masa depan Indonesia sebagai satu bangsa (pandangan unifikasi), sedangkan Ratu Langie menekankan pandangan federasi: 

Djadi ditanah Indonesia ada satoe persekoetoean bangsa-bangsa, ada jang mempoenjai, ada jang tidak mempoenjai tanah tempat poesat ethnischnja, dan saban bangsa itoe masing-masing beroesaha memeliharakan keboedajaannja sendiri. Tadi diseboet ethnisch nationalisme. […] 

Djadilah selakoe azas Indonesisch nationalisme mesti mengakoe adanja hak ethnishe nationaliteit jang memeliharakan poesaka kebangsaan. Ini mesti diakoei dan ditetapkan dengan memastikan bahwa etnische nationaliteit mempoenjai waarborg. Ini membawa kepada pngakoean azas jang diseboet federalisme, jang artinja boeat Indonesia: persatoean Indonesia diroepakan oleh pertalian politiek antara daerah-daerah.68 

Berdasarkan pandangan federasi itu, Ratu Langie memperhubungkan ke-Minahasa-an dengan ke-Indonesia-an, dalam arti menjadikan orang atau tanah Minahasa (melalui Persatoean Minahassa) sebagai basis politiknya dalam pergerakan nasional Indonesia. Tidak jelas apakah kemudian, dalam mempertahankan Indonesia merdeka, Ratu langie meninggalkan pandangan itu dalam menentang federalisme ciptaan van Mook. Dalam seruannya, bersama pemuka daerah, melaui RRI Yogya pada tahun 1948, untuk persatuan seluruh Indonesia, Ratu Langie antara lain menyatakan menolak sekeras-kerasnya apa yang dikatakan pertentangan antara kaum Republikein dan kaum Federalis.69 

Dengan sadar Ratu Langie menempatkan kedaerahan atau kesukuan di atas agama dalam pergerakan nasional. Pada suatu konferensi VIO-NCSV Ratu Langie berceramah mengenai hubungan orang Kristen pribumi dan pergerakan nasioal dengan menekankan perlunya konsolidasi masing-masing daerah. Dengan tegas dia menolak pembentukan suatu kelompok Kristen dalam lingkungan politik, karena hanya akan menimbulkan reaksi besar dari kalangan lain, dan karena perlu diperhitungkan perbedaan-perbedaan aliran dalam kalangan Kristen sendiri. Jadi agama (Kristen) tidak perlu sebagai basis dalam politik pergerakan: 

Agama seyogyanya ditempatkan pada latar belakang sehingga tidak ada perbedaan antara kelompok Kristen dan kelompok-kelompok bercap keagamaan lainnya. Reaksi pertiakaian politik adalah menuju suatu kebersamaan; akan tetapi kelompok Kristen tidak melebur dalam gabungan kelompok besar, [melainkan tetap] mempertahankan kemandiriannya.70 

Pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh politikus Kristen Indonesia yang jelas tidak sepakat dengan dia menempatkan bangsa (ras) di atas agama. 

Pandangan itu juga tampak dalam keterllibatan Ratu Langie mendukung usaha mendirikan suatu gereja pribumi di Minahasa, yang terlepas dari Indische Kerk. Perjuangan itu lebih untuk suatu gereja Minahasa yang otonomm di Minahasa. Dalam kedudukan sebagai pemuka Persatuan Minahasa. Dalam kedudukan sebagai pemuka Persatuan Minahassa dan wakil Minahasa dalam Volksraad, Ratu Langie turut mengarahkan perjuangan yang dipelopori oleh Pangkal Setia, sebuah organisasi guru-guru Kristen di Minahasa, walaupun dia sendiri tidak begitu aktif dalam kehidupan gereja. Kunjungannya ke Minahasa pada bulan Maret tahun 1933 antara lain membuahkan pembentukan panitia bagi gerakan itu, yang tak lama kemudian berhasil gereja otonom, Kerapatan Geredja Protestan Minahasa (KGPM).71 

Todung gelar Sutan Gunung Moelia mempunyai beberapa kesamaan dengan Ratu Langie: sama cendekiawan didikan Barat, aktif dalam pergerakan melalui organisasi sukunya pada jalur coöperatie, wartawan dan anggota Voksraad. Moelia berasal dari suku Batak, dilahirkan di Padang Sidempuan pada tanggal 21 januari 1896 dan wafat di Amsterdam pada tanggal 11 nopember 1966. Berbeda dengan Ratu langie, Moelia lebih akrab dengan lingkungan gereja dan kalangan Zending. Tahun 1928 dia satu-satunya orang kristen Indonesia dalam utusan menghadiri Konferensi Pekabaran Injil Sedunia di Yerusalem. Di bidang keahlian, Ratu Langie seorang sarjana matematik sedangkan Moelia seorang antropolog budaya dan ahli hukum. Setelah berkecimpung di dunia politik, dia memperoleh beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan studinya di Belanda. Dalam masa studinya selama empat tahun (1930-1934) itu Moelia mencapai gelar Meester in de Rechten di Leiden  dan mempertahankan disertasi pada Vrije Universiteit di Amsterdam di bidang Antropologi budaya. Dalam alam Indonesia merdeka Moelia sempat menjadi Menteri Muda Pengajaran (1946-1947) dan kemudian aktif di bidang pendidikan dan gereja. Dia menjadi ketua Dewan Geredja-Geredja di Indonesia yang lpertama 91950-1960), pendiri Universitas Kristen Indonesia dan memimpin sejumlah lembaga Kristen lainnya. Sempat menulis buku mengenai sejarah pergerakan nasional di India dan bersama K.A.H. Hiding (mahaguru di Leiden) mnyusun Ensiklopedia Indonesia.72 Pada tahun 1966, tak lama sebelum meningggal, Moelia dianugrahi Doktor Kehormatan dibidang teologi oleh almamaternya, Vrije Universiteit.73 

Lingkungan kristennya itu menempatkan Moelia dalam arus politik Kristen pada zaman pergerakan. Moelia menjadi anggota Volksraad pada tahun 1922- 1927 dan 1935-1942 mewakili orang (Kristen) Batak di bawah payung CEP/CSP. Memang Moelia tidak dapat digolongkan sebagai nasioanlis progresif, tetapi pemikiran politiknya cukup kritis sbagaimana terungkap dalam tulisan-tulisannya dalam majalah Zaman Baroe, yang dipimpinnya pada tahun 1928-1930. Dalam suatu tulisan bersambung, “Dari Doenia Politiek”, Moelia menguraikan mengenai Volksraad, termasuk soal inlandsche meerderheid. Mulia mengecam partainya (CEP), yang mengikuti partai Eropa lainya menolak gagasan pelebihan jumlah anggota pribumi dengan dewan itu: 

Pemandangan mereka itoe bagi kita pihak Boemi Poetra tidak menaroeh keheranan, djikalau kita perhatikan bahwa sebahagian jang besar dari bangsa Eropah masih menganggap Hindia ini sebagai kepoenjaan sadja dan mempergoenakannja oentoek mengisi kantoengnja, dengan tidak mengambil poesing apa kelak kedjadian bangsa Hindia pada achirnja. Akan tetapi djikalau pemandangan jang semacam ini datang dari pihak jang mengakoe kewadjibannja tentang bangsa kita semata-mata akan memimpin bangsa kita kekemerdekaan dan mininggikan ketjintaan, keloeroesan, ke’adilan dan kemanoesiaan, terutama dari pihak C.E.P (Christelijke Ethische Partij), kita amat heran mendengarnja dan sesoengoehnja menjedihkan hati kita.74 

Moelia menyambut baik usaha pemerintah memperbesar jumlah orang Indonesia dalam Volksraad itu sebagai tanda kepercayaan dan keinginan kerjasama pemerintah dengan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan Indonesia. Mengenai agama dan pergerakan kemerdekaan nasional, Moelia dengan tegas menyatakan bahwa kekristenan tidak menjadikan orang Indonesia “perkakas” bangsa Eropa: 

Maksoed pemerintah ini tentoe menjenagkan hati kita sekalian kaoem Christen bangsa Indonesia. […] Akan tetapi anak-anak Boemi Poetra kaoem Christen djoega terhitoeng sebagai nationalist, artinja tjinta pada bangsa, tjinta pada tanah air. Agama kita boekan maksoednja menjamakan kita bangsa Eropah; walaupoen kita beragama Christen kita tetap bangsa kita sendiri. Salah benar pikiran orang asing, mengatakan bahasa orang jang memeloek agama Christen tidak bangsa Hindia lagi, melainkan penolong atau perkakas bangsa Eropah sadja. Sekali-kali tidak! Agama Christen itoe mengadjarkan ke’adilan, keloeroesan, ketjintan dan kesetiaan bagi kita. Kita akoe dengan toeloes, bahasa pemimpinan bangsa Eropah masih perloe bagi kita. Akan tetapi pemimpinan itoe bermaksoed akan mengadjar kita berdiri sendiri, baik digolongan agama dan geredja, baik di golongan kehidoepan dan politiek.75 

Moelia kurang setuju dengan pembentukan ilandsche Afdeeling dalam CEP, dan karena itu menganjurkan pembentukan partai politik Kristen Indonesia tersendiri:Djikalau sekiranja timboel diantara bangsa Boemi Poetra Christen kemaoean mendirikan soeatoe serikat, saja tidak mengerti mengapa kita menempelkan diri kita pada patij lain dan kita mendapat tjap inlandsch, jaitoe artinja, sebagai lawan “Europeesh’, kwaliteit nommer 2. Alangkah jikalau kita dirikan partij sendiri […].76 

Dalam tulisannya mengenai hubungan CSP dan orang Kristen pribumi setelah partai itu 20 tahun berdiri, Moelia menegaskan bahwa kenyataan hubungan itu tidak dapat tidak bernada minor. CSP tidak bersungguh-sungguh mengutamakan kepentingan orang Indonesia sesuai keyakinannya pada “tugas etis” bangsa Belanda membimbing bangsa Indonesia. Menurut penilaiannya, generasi muda Kristen Indonesia terpelajar tidak tertarik pada CSP karena partai ini menjauh dari persoalan nasionalisme, yang justu merupakan kebutuhan politik terpenting bagi mereka.77 Tetapi Moelia sendiri tidak memberi alasan mengapa dia mau bergiat dalam lingkungan partai itu, khususnya menjadi wakilnya (dan sekutunya) di dalam Volksraad. Dan pandangannya terhadap kegiatan kalangan pemuda nasionalis tidak begitu positif. Dia mencela Kongres pemuda II tahun 1928, yang menghasilkan “Sumpah Pemuda”, sebagai salah kaprah : 

Jang dibitjarakan dalam congres itoe hampir segala perkara tentang kemerdikaan, nationalisme, nationaal onderwijs enz., sehingga politie haroes tjampoer beberapa kali. Jang tidak dibitjarakan jaitoe perkara “jeugd”. Perkara ini jang sebetoelnja pokok dari segala pergerakan pemoeda-pemoeda dimana roepanja mereka tidak perloe bijtarakan. Djikalaoe kita selidiki bagaimana kedjadiannja moderne jeugd-beweging di Eropah, maka njatalah bahwa pergerakan itoe mendapat alasan dan pembenaran dari ilmoe pendidikan. Dan haroelah dibedakan dengan studenten-organisaties jang lain toedjoeannja daripada Jeugdbeweging sedjati. Di negeri kita ini roepanja lain djalannja. Jang memimpin Jeugdbewegingen ini boekan seperti seharoesnja ahli pendidik, melainkan leider-leider politiek sadja. Dengan hal demikian kami pertjaja, djikalaoe tidak datang perobahan jang sehat dalam badan-badan vereeniging pemoeda-pemoeda ini, tidak lama akan datang soeatoe waktoe, bahwa jeugdvereenigingen akan menjadi “jeugdedities” (perkoempoelan sengadja oentoek anak-anak) dari politieke vereenigingen. Artinja meroesakan pokok pergerakan ini. Orang toea anak-anak haroeslah memperhatikan keadaan ini.78 

Kutipan di atas memperlihatkan pemahaman Moelia bahwa berbeda dengan organisasi mahasiswa, gerakan pemuda berada di luar kerangka pergerakan politik. Moelia tidak memahami aspirasi nasionalisme kaum muda masa itu. Dengan kecaman itu Moelia menunjukan sikap kritisnya, juga terhadap kenyataan bangsanya sendiri. Sikap kritis menurut Moelia, khususnya terhadap kekurangan-kekurangan bangsa sendiri, lebih bermakna nasionalistis daripada hanya mengungkapkan hal-hal yang baik-baik saja. Sebab dengan melihat kekurangan-kekurangan itu kita menyadari apa yang masih harus diperjuangkan. Dia mengeluhkan bahwa jika kritik dikemukakan maka pengeritik memperoleh cap kaoem sana.79 Di Volksraad Moelia diakui sebagai seorang nationalist jang sabar, jang hanja soeka berkata kalau ia soedah peladjari dalam-dalam apa jang akan dikatakannja. 

2.3    Rangkuman 

Catatan-catatan mengenai organisasi-organisasi masyarakat kristen pada bagian pertama di atas menunjukan adanya suatu kesamaan tertentu, yakni kegelisahan sosial-ekonomis: muncul kesadaran untuk memperjuangkan kemajuan warga suku/daerah, baik yang di rantau maupun yang di daerah asal, dengan tekanan utama pada masalah pendidikan (ada yang secara khusus membentuk lembaga beasiswa, studiefonds), ekonomi, dan pelayanan rohani dengan wawasan yang terbatas dalam kalangan sendiri dan kegiatan-kegiatan yang umumnya masih dalam bingkai politik etis kolonial. Tetapi lambat laun nasionalisme Indonesia tumbuh pula di dalamnya. Ketika pengaruh pergerakan nasional yang bersifat ideologis-politik merembesi, maka mulia timbul perbedaan sikap politik terhadap pemerintah kolonial dan terhadap pergerakan nasional, yang menjadi penyebab perpecahan antara golongan yang moderat dengan yang progresif. Dalam kalangan orang Ambon dna Minahasa, jelas bahwa perbedaan sikap politik ditentukan oleh hubungan kerja dengan pemerintah kolonial. Para serdadu KNIL dan pegawai administrasi kolonial mempertahankan sikap memihak pemerintah. 

Jadi, sesuai hakikatnya, organisasi-organisasi suku lebih mengutamakan kepentingan suku atau daerahnya dari pada pengembangan kesadaran nasional, dan rata-rata bersifat loyal kepada pemerintah kolonial serta menolak kerjasama dengan organisasi Islam. Kedua hal ini tetap menonjol dalam kalangan “politisi kristen Indonesia” masa itu. Dengan kata lain, organisasi-organisasi masyarakat Kristen yang bersifat kesukuan atau kedaerahan itu (dengan perkecualian tertentu) memunculkan tokoh-tokoh politik moderat, yang dalam peristilahan pergerakan radikal tergolong pada pihak sana. Mereka yang menganut sikap politik yang berbeda, seperti A.J. Patty mendapat pengaruh dari kalangan nasionalis radikal (kiri), yang mendominasi pergerakan pada perohan pertama tahun 1920-an. Sedangkan pada diri tokoh-tokoh seperti Ratu Langie (Minahasa), Latuharhary (Ambon) atau Mulia (Batak) ditemukan sikap tengahan. Dari kalangan inilah tampil orang-orang Kristen ke gelanggang politik pergerakan, baik yang membawa aspirasi sukunya, maupun yang mencoba menemukan suatu dasar dan wawasan yang lebih luas. 

Dari segi agama, hanya Sarekat Ambon dan serikat Celebes yang secara jelas bersifat netral dan menerima keanggotaan tanpa perbedaan agama. Ketika kesatuan kalangan pergerakan akan diwujjudkan melalui federasi semua organisasi politik pribumi maka tekanan pada netralitas agama ditonjolkan. Persatoean Minahasa dan Sarekat Ambon menolak menjadi anggota PPKI karena perhimpunan itu menerima organisasi-organisasi Islam yang tidak netral agama. 

Organisasi-organisasi wanita mempunyai arti yang penting, terutama sebagai organsisasi sosial. Baik kalangan orang Ambon maupun Minahasa mempunyai organisasi-organisasi wanitanya. Namun tidak diperoleh informasi adanya tokoh-tokoh wanita yang menonjol, kecuali Ny. Maria Walanda-Maramis dari Minahasa. Wakil-wakil kaum wanita masyarakat Kristen itu rupanya tidak turut hadir dalam konggres organisasi-organsiasi wanita pertama pada tahun 1929.80 

Pemikiran dan kegiatan-kegiatan partai politik Kristen yang diuraikan dalam bagian kedua di atas, jelas menunujukan warna yang sama: memahami hubungan kolonial dalam kerangjka tugas etis Belanda untuk membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan menghormati pemerintah sebagai pemegang mandat ilahi. Jelas bahwa dalam kerangka pemahaman seperti itu tidak dapat berkembang sikap nasionalisme yang progresif. Semboyan indië los van Nederland, yang mengungkapkan sikap yang lebih progresif, ditolak. Maka kemerdekaan Indonesia yang mereka perjuangkan adalah kemerdekaan dalam ikatan dengan Negeri belanda. Selain pemahaman yang kurang progreif tu, kendala lain adalah lemahnya golongan Kristen Indonesia akibat penolakan banyak orang Kristen berpolitik, sesuai kecenderungan pemikiran teologi Kristen d Indonesia masa itu. Samentara itu, wakil-wakil Kristen di dalam Volksrad (Soselisa, Moelia, laoh, Noto Soetarso dll) dipilih atau ditunjuk dalam hubungan dengan sukunya, bukan sebagai wakil partai Kristen (kecuali Moelia sebagai wakil CSP pada tahun 1935-1942). Kepentingan suku atau daerah dengan sendirinya menjadi perhatian utama, apalagi karena pada masa itu wawasan kesatuan sebangsa dan persatuan kristen belum mengatsi wawasan kesukuan. Lemahnya cabang-cabang Melayu CSP dan kemudian gagalnya PKMI menunujukan bahwa pihak Kristen belum siap untuk suatu organisasi politik yang berwawasan asional. PKC dengan susah payah biasa bertahan karena mempertemukan agma dan kesukuan. Singkatnya, dalam kalangan politisi Kristen wawasan kemerdekaan dan kesatuan nasional diganjal oleh pemikiran politik dan teologis yang sempit, serta oleh wawasan kesukuan. 

Salah satu pengalaman penting para politisi Kristen masa itu berhubungan dengan inlandsche meerderheid dalam Volksraad. Sikap CEP menyadarkan mereka bahwa kepentingan kelompok bangsa mendahului prinsip politik, walaupun prinsip itu didasarkan atas agama Kristen. Kasus itu agak membuka cakrawala nasional bagi mereka, bahwa kepentingan pribumi tidak dapat diharapkan akan diperjuangkan pihak lain dan bahwa diperlukan kesatuan Kristen dalam perjuangan itu. Tetapi kesadaan itu belum cukup kuat untuk merambah arah baru. 

Jadi, partai politik Kristen masa itu telah memunculkan kesadaran politik dalam kalangan Kristen, sekalipun masih terbatas. Pemikiran “teologi politik” seperti yang diperkembangkan Latumahina dan Siagian mengubah wawasan lama yang anti politik atau yang masa bodoh terhadap keterlibatna orang Kristen dalam bidang politik. Dan lagi penyelenggaraan suatu partai politik Kristen merupakan salah satu penerobosan terhadap batas-batas kesukuan, yang masih amat kental pada masa itu.

Ratu Langie dan Moelia mewakili pendekatan-pendekatan berbeda dari kalangan Kristen terhadap pergerakan nasional Indonesia. Ratu langie berpijak pada kesukuan sedangkan Moelia pada kekristenan. Perbedaan yang cukup mendasar itu dapat secara skematis dirumuskan: Moelia berpolitik dengan berpegang pada prinsip-prinsip Kristen (sebagaimana pemahaman yang lazim pada masa itu), sedankan Ratu Langie memperhitungkan kekristenan (sebagaimana ia mendukung KGPM ) sejauh dapat bermanfaat dalam perjuangannya. Kegiatan politik kedua tokoh ini mengungkapkan model-model keterlibatan orang Kristen dalam pergerakan nasional.


1 Penanaman “suku-suku Kristen” tidak mengabaikan kenyataan bahwa suku-suku yang dimaksud tidak 100% masuk Kristen. Selain yang tetap menganut agama sukunya, terdapat pula yang menganut agama lain. 

2 Suatu telaah yang menarik mengenai kemiliteran orang Maluku dilakukan oleh I.O. Nanulaitta, Timbulnya Militerisme Ambon sebagai Suatu Persoalan Politk, Sosial-Ekonomis (Djakarta: Bhratara 1966). 

3 Richard Z. Leirissa, Maluku dalam Perjuangan Nasional Indonesia (Jakarta: Lembaga Sejarah FS – UI, 1975) , hlm. 53 dyb.

4 Leirissa mencatat pentingnya propanganda kesatuan penduduk Ambon-Lease sbb:  “Ini disebabkan karena keadaan masyarakat di kepulauan itu memang tidak mengarah ke suatu kesatuan. Pertama-tama sejak semula kepulauan itu tidak  mengenal adanya suatu kerajaan yang menyatukan penduduknya. Sejak semula masing-masing Uli, atau kumpulan desa, berdiri sendiri-sendiri. Keadaan ini lebih baik di jazirah Hitu daripada di tempat-tempat lainnya. Kesatuan antara kepulauan itu hanya karena ada pemerintahan Belanda, […].” Richard Z. Leirissa, Maluku dalam Perjuangan Nasional Indonesia, hlm. 60.

5 Redaksi mena Moeri, “Saatnya bagi AMBON”, dalam Soeharto dan Ihsan (eds), Maju Setapak, hlm. 214 dyb; alinea terakhir kutipan di atas jelas menunjuk pada CEP. 

6 Mengenai kegiatan Patty di Ambon, lihat Leirissa, Maluku dalam perjuangan Nasional Indonesia, hlm. 65-72; lihat juga Richard Chauvel, Nationalist, Soldiers and Separatists: The Ambonese Islands from Colonialism to Revolt 1880-1950 (Leiden: KITLV, 1990), Ch. VI; Chauvel mencatat sikap keagamaan Patty yang berakar dalam agama Kristen, tetapi bermusuhan dengan kalangangereja resmi karena perbedaan ideologi (hlm, 123 dyb). 

7 Diberitahukan bahwa pada masa pembuangan itu Patty masuk Islam. Lihat: “Babad Indonesia: Toean Patty” Zaman Baroe, 1929:395.

8 Menjelang kemerdekaan Indonesia, Latuharhary diangkat sebagai anggota BPUPK (kemudian menjadi PPKI) dan kemudian ditunjuk menjadi Gubernur Maluku yang pertama pada tahun 1945. Lihat Yetty Latuharhary-Pattiradjawane, “Pendamping Perjuangan Suami dan Mengabdi Perjuangan dalam Yasmiah Hardi (ed). Sumbangsihku bagi Ibu Pertiwi: Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran, Buku III (Jakarta: Sinar Harapan,1983), hlm. 81-98.

9  Lihat Loyalist, “Haslinja Dr. Apituley ke Ambon” Zaman Baroe, 25/1929:307.

10 Lihat A.J.A Lasut – M. Kalangie, “Perhimpunan Minahasa”, dalam: Pitut Soeharto dan A. Zainoel Ihsan (eds), Maju Setapak, (Jakarta: Aksara Jayasakti, 1987)

11 Ibid., hlm. 164.

12 Petrus Blumberger, De Nationalistische Beweging,  (Dodrecht, Holland/Providence, USA: Foris 21987), hlm. 49.

13 Lihat “Verslag” dalam Tjahaja Minahasa, Orgaan Kaum Minahasa, 31 Maart 1922, hlm. 35 dyb.

14 Pidato Toean G.S.S.J. Ratu Langie, Algemeene-Vertegenwoordiger Pers: Minahasa koetika vergadering di Tjimahi 3-2-’22 dan di Bandung 4-3-1922”, Tjahaja Minahasa, Orgaan Kaum Minahasa, hlm. 39.

15 Petrus Blumberger, De Nationalistische Beweging, hlm. 306. Dari cara-cara kerja ini jelas tidak cocok dengan prinsip non-coöperatie PPPKI.

16 “Babad Indonesia”, Zaman Baroe, 18/1929:225. 

17 R.C.L. Senduk, sala seorang pengurus Jong Celebes mencatat: “Saya ingin sekali mencatat di sini sekali lagi, bahwa Perhimpunan Pelajar kami ini pada hakekatnya merupakan PERHIMPUNAN PELAJAR dan tidak bertoleransi dengan gerakan politik dlaam bentuk apapun. Kami ingin mencapai suatu Sulawesi yang bersatu, dan ingin mempropagandakan gagasan kami ini dengan segala jalan yag tersedia bagi kami. Kami ingin agar orang berkata tentang orang Sulawesi, dan tidak lagi seperti sekarang, yaitu orang Menado, Orang Makasar, orang Gorontalo, orang Songir, dsb. Kami ingin mencapainya denagn mempersatukan seluruh pelajar asal Sulawesi dalam satu ikatan yang besar; suatu lapangan kerja yang maha luas dan subur akan tetapi hampir seluruhnya belum diolah manusia terbuka untuk kami.” R.C.L. Senduk, “Sepuluh tahun perkembangan 1918-1927”, dalam: Soeharto dan Ihsan (eds), Maju Setapak, hlm. 149 dyb. 

18 Mengenai tokoh wanita Minahasa ini, lihat A.P. Matuli-Walanda, Ibu Walanda-Maramis, Pejuang Wanita Minahasa (Jakarta: Sinar Harapan 1983); Maria Walanda Maramis” dalam Maria Muharram Wiranatakusuma, Z. Sutopo dan Gaoes Noordien (red.), Peranan Wanita Indonesia dalam Pembangunan (Jakarta: Norindo Pratama dan IPPTI, 1975), hlm. 99-104. Maria mendapat penghargaan sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional dengan SK Presiden RI No. 012/TK/Tahun 1969, tanggal 20 Mei 1969. Lihat Album 90 Pahlawan Nasional (Bahtera Jaya, 2 1986), hlm. 29.

19 Petrus Blumberger, De Nationalistische Beweging, hlm. 51; lihat juga Ch. De Jonge, “Gereja Masehi Injili Minahasa 1934-1942 Berdiri Sendiri Di Bawah Perwalian”, dalam: Sularso Sopater, Apostolé, Pengutusan (Jakarta: STT Jakarta, 1987), hlm. 124-154. Pangkal Setia akan dibahas dalam hubungan dengan gerakan kemandirian gereja di Minahasa. 

20 Petrus Blumberger, De Nationalistische Beweging, hlm. 52. 

21 Tentang HKB, lihat J.R. Hutauruk, Kemandirian Gerja. Penelitian historis-sistematis tentang Gerakan emandirian Gereja di Sumatera Utara dalam kancah Pergolakan Kolonialisme dan Gerakan Kebangsaan di Indonesia, 1899-1942 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), hlm. 84 dst.

22 Organisasi ini merupakan pendahulu PKC yang akan dibahas dalam bagian berikut. Beberapa pemuda Toraja, Sulawesi Selatan, yang pernah bersekolah  di Solo (HIK) pada tahun 1930-an, sempat mendirikan PCT (Persatoean Christen Toradja) sebelum Perang Dunia II. Lihat Terance Willian Bigalke, A Social History of Tana Toraja” 1870-1965 (Madison: UMI, 1981), hlm. 299 dst. 

23 Mengenai Volksraad, lihat: R. Koentjoro Poerbopranoto, Dewan Rakjat (Volksraad) (Batavia: Balai Poestaka, 1938); Encyclopedie van Nederlandsch-Indië, 1919-1937, s.v. “Volsraad”.

24 Istilah “blijvers” menunjuk pada orang-orang Belanda yang datang menetap sebagai penduduk Hindia Belanda yang datang menetap sebagai penduduk Hindia Belanda; sedangkan lawannya, “trakkers”, adalah mereka yang datang hanya untuk bekerja atau berusaha. Istilah-istilah ini cocok diterjemahkan masing-masing dengan “pemukim” dan “perantau”. 

25 Ds.W.F. Breijer satu-satunya pendeta dalam daftar para pendiri; dalam kepengurusan pusat sampai tahun 1937 terdapat nama Ds. A. Pos. Lihat: Gedenkboek: Uitgeven ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan der Christelijk Staatkundige Partij [Batavia: Gruno, 1937), hlm. 111-112. (Selajnutnya diringkas Gedenkboek CSP 1937]. Tetapi salah seorang pekabar Injil yang juga berpengaruh dlaam pemikiran CSP adalah teolog Gereformeerd, Dr. H.A. van Andel. Lihat karangannya, “Christendomen Politiek” dalam Gedenkboek CSP 1937, hlm. 19-26; bnd. Tan Tiat Han, The Attitude of Dutch Protestant Missions, hlm. 28-32.

26 A.B. [Alg. Bestuur?, “De Christen en de Politiek”, De Banier: Christelijk Weekblad voor Nederlandsch-Indie. 1917:166. 

27 “De Christelijk-Ethische Partij”, De Banier, 1917-216. Dalam halaman awal buku peringatan 20 tahun CSP, terdapat lukisan dan keterangan panji CSP. Seorang satria Romawi dengan tulisan kecil IN HOC SIGNO; di bagian bawah sebuah pita besar meliuk-liuk dengan tulisan besar: Capesse Signum Petrae (C, S dan P dengan huruf besar). Keterangan yang dikemukakan adalah sebagai berikut: Satria Romawi berpakaian perang : kesiagaan Kristen (Ef. 6: 13-17). Salib di langit: kisah Kaisar Constantinus dalam perang menghadapi Maxentius (Oct. 311) melihat salib di langit dengan tulisan IN HOC SIGNO VINCES (=dalam lambang ini engkau akan menang). Capesse Signum Petrae (=peganglah lambang pengakuan iman, yaitu salib), mengacu pada Mat. 16: 15-18. 

28 Lihat C.C. van Helsdingen, “De Beginselverklaring der C.S.P.”, dalam Gedenkboek CSP 1937, hlm. 52-83

* Ibid, hlm. 72. 

* De Barnier XIV/XV/1922-1923:313.

29 Menurut Mededeelingen can de Christelijk Staatkundige Partij pengurus pusat CSP pada tahun 1935 terdiri atas 12 orang, tetapi hanya Notosoeroto orang Indonesia (hlm. 11). Bersama Moelia dan F.A. Lokollo dia usulkan untuk ditunjuk pemerintah menjadi anggota Volksraad mewakili masing-masing orang Kristen dari suku Jawa, Batak dan Ambon, tetapi yang tertunjuk dari Ambon adalah Rehatta (hlm. 17). Di dalam Volksraad keanggotaan CSP hanya –3 orang, termasuk yang ditunjuk pemerintah. Bersama wakil-wakil “suku Kristen” mereka membentuk suatu fraksi Kristen Protestan. Pada tahun 1937 anggota Prot. Chr. Volksraad-fractie adalah:

Mr. C.C van Helsdingen (CSP)

G.J. van Lonkhuyzen (CSP)

R. M. Notosoetarso (CSP dari PKC)

Dr. T.S.G. Moelia (wakil Kristen Batak)

Rehatta (wakil CAV). 

30 lihat C.W. Nortier, Tumbuh, Dewasa, Bertanggungjawab, hlm. 143-147. Lihat juga Th. Sumartanan, Mission at the Crossroads, hlm. 125-140.

31 Nortier, Tumbuh, Dewasa, Bertanggungjawab, hlm. 146. Lihat pula Th. Van den End , Ragi Carita: Sejarah Gereja di Indonesia 2: 1860-an – sekarang (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), hlm. 237 dyb. 

32 Lihat A.K. Donoatmodjo, “Bangoen Kembali.” Zaman Baroe, 1930: 354 dyb.

33 Zaman Baroe, 47/1930: 367. 

34 Zaman Baroe, 47/1930: 367; lihat juga Encyclopaedia van Nederlandsch-Indië, 1919-1935, s.v. “Perserikatan Kaoem Christen (P.K.C.)”.

* Perserikatan Kaoem Christen (P.K.C. 1/1/September 1938: 11. 

35 Nama “Indonesia” pertama kali dipakai oleh ahli etnologi Inggris J.R. Logan pada tahun 1850 dalam arti geografis murni menunjuk pada kepulauan Nusantara. Pemakaiannnya secara politik dipelopori oleh organisasi mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda, Perhimpoenan Indonesia, dibawh pimpinan Mohammad Hatta, Nama Indonesia (Penemuan Komunis?) (Jakarta: Idayu, 1980). Sampai runtuhnya kekuasaan kolonial nama “Indonesia”, yang diusulkan para nasionalisdi Volksraad, ditolak mejadi pengganti “Hindia Belanda” dalam ketatanegaraan.

36 “Organisatie mereka itoe [Islam] koeat dan kokoh lagi tertib, […] Bagaimana kita kaoem Christen? Djanganlah pandang Christelijke Scholen jang dipimpin oleh kaoem Masehi Belanda itu; dimanakah organisatie kita Masehi Boemi Poetera? Sejogianja kita jang biasa dalam pimpinan kaoem Masehi Belanda soedah lebih dahoeloe mempoejai organisatie itoe! Tetapi bagaimanakah sebetoelnja? Kita tinggal dibelakang amat jaoeh, orang soedah beladjar lari kita masih bisa tengkoeroep. Apa sebabnja? Organisatie tidak ada, sepakat? Tiada mengharga teman? Tiada maoe meghilangkan kebanggaan bangsanja? Apakah tjatjat kita dan kekoerangan kita kaoem Masehi sekarang ini, pada masa kemadjoean ini? Tiadakah tjoekoep jang pandai? Semoeanja itoe ada, tetapi masih beloem bangoen, masih tidoer njenjak, masih maoe digendong lagi, roepanja lebih enak digendong,tiada pajah berdjalan sendiri; lebih eak dimanakah, tak oesah lagi mengoenjah makanan! Bangoenlah hai, roh orang Masehi, tiliklah dimoeka dan dibelakang semoea daerahmoe soedah mendoesin, hendaklah engkaoe merasa maloe.” H.[E. Harahap?], “Angan-angan” Zaman Baroe, 53/1927: 802D03.

37 “Algemeene Vergadering C.S.P. Inh. Afdeeling Batavia.” Zaman Baroe, 17/1930:210. Tidak ada penjelasan lanjut mengenai perbedaan pandangan antara Laoh dengan Moelia dalam rencana pembentukan partai politik Kristen Indonesia itu. 

38 Ibid., hlm. 210.

39 “Algemenee Vergadering P.M.I.” Zaman Baroe, 1930:392. 

40 Usul yang tidak dibicarakan dengan serius itu, rupanya menjadi masukan saja bagi panitia persiapan. Nama PMI diterima resmi tetapi tak lama kemudian diganti menjadi PKMI. Dalam rapat pmbentukan PMI kemudian juga Pattipeilohy mempersoalkan nama PMI. 

41 Lihat. E. Harahap, “Sedikit Keterangan”, Zaman Baroe, 1930, hlm. 402 dyb. Secara khusus seruan untuk memberi usul-usul kepada panitia itu ditujukan kepada organisasi-organisasi Kristen di/dari 8 daerah, yaitu: (1) Ambon, (2) Menado-Sangihe-Talode, (3) Timor, (4) Selebesi Tengah –Makale-Poso, (5) Dajak, (6) Djawa (Timoer Sampai Barat), (7) Nias, (8) Tanah Batak – Soematera Timoer – Karo – Simaoengoen dll.

42 Ibid., hlm. 402. 

43 Dimuat dalam Zaman Baroe, 1930: 548 dyb; 559-561 dalam 2 bahasa (Belanda dan Indonesia). Bentuk akhir yang disahkan tidak diperoleh. 

44Zaman Baroe, 2/1931:46.

45 Zaman Baroe, 2/1931: 55. 

46 Gagasan-gagasan, khususnya dalam kalagan politisi dan kaum intelektual Belanda, mengenai ikatan Hindia Belanda yang merdeka dan Negeri Belanda dihmpun dalam W.H. van Helsdingen, De Plaats va Nederlandsch-Indië in het Koninkrijk: Stemmen van Overzee (Leiden: E.J. Brill, 1946). 

47 Zaman Baroe, 5/1931: 55. Lihat juga Encyclopaedie can Nederlandsch-Indië, 1919-1935, s.v. “Partai Kaoem Masehi Indonesia”. Pandangan yang dioper dari CSP itu adalah pula pandangan umum partai-partai “kanan” (Kristen) di Belanda seperti yang dikemukakan salah seorang tokoh  Kristen Belanda: “Pikiran jang seoemoemnja dari partij kanan di Nederland, ilah hendak memberikan kemerdikaan jang seloeas-loeasnja kepada Hindia, dengan ta’ ada koerangnja, meskipoen tetap ada perhoboengan dengan Nederland”. “Politiek Christen.” Zaman Baroe, 32/1930: 392 [pidato Dr.C.W.Th. van Boetzelaer van  dubbeldam pada pertemuan CSP di Weltervreden]. Bandingkan dengan pidatoColijn pada Tweede Kamer: “Kami berharap, perhoeboengan antara Hindia dan Nederland akan bisa dipeliharakan sehingga Nederland dan Hindia ada didalam satoe keradjaan, dan kami kehendaki djoega soeaja ada politik didjalankan oentoek maksoed itoe sebanjak jang bisa.” Lihat “Soal Tanah Djadjahan” Zaman Baroe, 14/1930: 174.

48 Disebutkan bahwa PKMI mempunyai anggota lebih10.000 orang, kebanyakan dari anggota-anggota organisasi seperti Serikat Goeroe Honiteto di Ceram, Perserikatan Orang Masehi di Sangir. 

49 Zaman Baroe, 12/1931: 136. 

50 Zaman Baroe, 14-15/1931:136.

51 “Setuju PMI”, Zaman Baroe, 52/1930:638 dyb. 

52 “Kristen Boemipoetera dan Politiek”, Zaman Baroe, 47/1930: 570. 

53 Associatie Politiek dan Indonesisch Christendom”, Zaman Baroe, 1931: 254 dyb.

54 A. Latumahina, “Igama Masehi dan Kebangsaan (Christendom dan Nationalisme)”, Zaman Baroe, 1928: 569. 

55 “Conferentie dari Inl. Leeraren di Betawi”, Zaman Baroe, 17/1929:219. 

56 A. Latumahina, “Staatkunde dan Christendom”, Zaman Baroe, 8/1930:103.

57 Diurapi pada tanggal 2 November 1930, lihat Zaman Baroe, 1931: 558 dyb.

58 I. Siagian, “Kaoem Masehi dan Politiek”, Zaman Baroe, 1931 : 327. 

59 Ibid

60 “Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dn terang bagi jalanku”, Alkitab, Mazmur 119: 105, (Jakarta: LAI, 1990). Perbedaan Latumahina dan Siagian dalam pemikiran “teologi politik” adalah penekanan Latumahina pada peran pemerintah, sedangkan Siagian pada peran politik rakyat (Kristen). Juga bahwa Latumahina menempatkan politik dalam rangka kekuasaan Allah sebagai Sang Pencipta, sedangkan Siagian bertolak dari tindakan penebusan Kristus.

61 Berhubungan dengan pengembangan Calvin atas ajaran dari Abad Pertengahan tentang scintilla boni, yaitu bunga api kebaikan yang hampir terpadam oleh dosa, tetapi dinyalakan kembali oleh anugerah Allah. Lihat Yohanes Calvin, Institutio: Pengajaran Agama Kristen (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980), hlm. 55 dst. 

62 [I. Siagian], “Pertentangan Agama Kristen dan Agama lain-lain”, dalam Zaman Baroe, 1929:987.

63 Pondang menyebut bahwa Ratu Langie “dipilih sebagai ketua dari perkumpulan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Amsterdam (Indische Vereniging [sic]”. W.S.T. Pondaag, Pahlawan Kemerdekaan Nasional Mahaputra Dr. G.S.S.J. Ratu Langie (Surabaya, n.d.), hlm. 37. Mungkin yang dimaksud perhimpunan sekota Amsterdam; dalam daftar Sudiyo, nama Ratu Langie tidak tercantum sebagai pengurus organisasi mahasiswa itu, yang kemudian menjadi salah satu organisasi pergerakan nasional Indonesia terpenting. Lihat Sudiyo, Perhimpunan Indonesia Sampai Dengan Lahirnya Sumpah Pemuda (Jakarta: Bina Aksara; 1989), hlm. 39-41. 

64 Pada tahun 1936 Sam Ratu Langie diadili dan dijatuhi hukuman penjara beberapa bulan karena penggelapan uang, sehingga gugur keanggotanya di Volksraad. Lihat Pondaag, Pahlawan Kemerdekaan Nasional Mahaputera Dr. G.S.S.J. Ratu Langie, hlm. 64-68. 

65 G.S.S.J. Ratu Langie, Indonesia in den PacificKernproblemen van den Aziatischn Pacific (Batavia: 1937). S.I. Poeradisastra yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia (diterbitkan pada tahun 1982) menyebut buku ini sebagai salah satu dari empat serangkai buku-buku politik “klassik” Pergerakan Nasional Indonesia bersama Soekarno, Mentjapai Indonesia Merdeka; Moh. Hatta, Kearah Indonesia Merdeka; dan H.O.S. Tjokroaminoto, Islam dan Sosialisme. Karena tulisan-tulisannya yang agak pro-Jepang, Ratu Langie sempat ditahan polisi Belanda pada awal tahun 1941 bersama beberapa tokoh yang dicurigai lainnya, sepert M.H. Thamrin dan Douwes Dekker. Lihat Onghokham, Runtuhnya Hindia Belanda (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 36, 152 dyb. Pada tahun 1913 diterbitkan di Negeri Belandasebuah buku berbahasa Belanda mengenai Sarekat Islam; penulisnya tercantum Gerungan S.S.J. Ratu Langie. Buku tipis (34 halaman) itu merupakan suatu analisa sosial politik yang padat mengenai Serikat Islam. ; penulisnya tercantum Gerungan S.S.J. Ratu-Langie. Buku tipis (34 halaman) itu merupakan suatu analisa sosial politik yang padat mengenai Sarekat Islam. DengaN kapasitas seorang Indolog dan dengan sikap yang sangat simpatik terhadap gerakan itu, penulis menempatkan SI dalam kenyataan sosial ekonomi pribumi yang buruk di bawah pemerintahan kolonial dan memandangnya sebagai pengungkapan perasaan nasionalisme dengan agama, bukan kecenderungan nasionalis di dalam agama. Lihat gerungan S.S.J. Ratu Langie, Serikat Islam (Baarn: Hollandia, 1913). Karangan ini tidak pernah disebut-sebut dalam hubungan dengan Sam Ratu Langie pada masa kemudian. 

66 Dalam notulen rapat-rapat PPKI yang diterbitkan Yamin, Ratu Langie tercatat hadir pada rapat-rapat tanggal 18 dan 19 Agustus 1945, yang membicarakan UUD dan pembentukan Kementerian. Lihat Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, I, (djakarta: Prapantja, 1959), hlm. 3999-473. Tetapi ada kesangsian terhadap kebenaran hal itu. Luhukay, sejarawan di Universitas Hasnudin, mencatat a.l.: “Menurut hasil penelitian saya […] Delegasi Sulawesi itu yang dipimpin atau diketuai Doktor Ratulangi [dengan anggota: Andi Pangerang Petta Rani dan Sultan Daeng Raja] tidak pernah menghadiri Proklamasi 17 Agustus 1945 dan sidang-sidang dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mereka benar berangkat ke Jakarta pada tgl 8 Agustus 1945 dan dijemput pada tgl. 7, sehari sebelumnya, oleh Nishisima sebagai utusan Laksamada Maeda, tetapi tgl. 14 Agustus 1945 Delegasi itu sudah kembali dan diterbangkan ke Makassar.” Hanoch Luhukay, “Delegasi Sulawesi Tidak Hadir pada Sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia”, Pedoman Rakyat, 22 Agustus 1981. 

67 Sk Presiden Ri No. 590/1961 tanggal 9 Nopember 1961. Lihat Album 90 Pahlawan Nasional (Bahtera Jaya, 21986), hlm. 41. Aditjondro mencatat tiga benang merah “jang menjelujuri seluruh lembaran hidupnya: intellectual curiosity, nasionalismenya yang tidak gegap gempita tapi penuh perhitungan matang dan sikapnya yang rendah hati dan selalu siap bekerja dengan tangannya”. Adicondro, “Sam Ratulangie: Burung Manguni yang Rindukan Deburan Ombak Pasifik”, Prisma, 3/1985: 188 dyb. 

68 “Kaok-kaok di Bogor”, Zaman Baroe, 1931:183, 184. 

69 Adicondro, “Sam Ratulangie: Burung Manguni yang RindukanDeburan Ombak Pasifik”, Prisma 3/1985: 93. Kedua blok politik itu bertarung dalam Negara Indonesia Timur (NIT). 

70 Mededcelingen, VIO-NCSV, 7/10/1929:12. 

71 Mengenai peran Ratu Langie dalam pembentukan KGPM , lihat E.W. Parengkuan , “Suatu Tindjauan Sedjarah tentang Peranan K.G.P.M. dalam Sedjarah Pergerakan Nasional di Minahasa” (Skripsi Sardjana Muda, Fak. Sastra UNSRAT, 1971), hlm. 25-27; B. Suak, “Sejarah Kerapatan Gereja Protestan Minahasa” (Tesis SEAGST, 1991). 

72 T.S.G. Mulia dan K.A.H. Hidding (eds), Ensiklopedia Indonesia (Bandung/’s Gravenhage: W. van Hoeve, n.d.), 3 jilid. 

73 Bahan biografi Moelia secara singkat terdapat dalam Ensiklopedi Indonesia 1980-1984, s.v. “Mulia, Todung Gelar Sutan Gunung”; dan dalam T.B. Simatupang, Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila: Dari Butut dalam GBHN1983 menjadi Jantung dalam GBHN 1988 (Jakarta : Unversitas Kristen Indonesia, 1987), hlm. 3-5. Penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa di bidang teologi itu beraitan dengan peringatan 150 tahun Nederlands Bijbel Genootschap dan didasarkan pada “djsa-djasa jang luar biasa dari Prof. Mulia jang dalam djabatan-djabatan tinggi telah banjak memberi sumbangsihnja jang merangsang masjarakat Kristen di Indonesia.” Lihat [Victor Matondang,] “Almarhum Prof. T.S.G. Mulia S.H.: Tokoh Ekumene dan Negarawan Indonesia”, Ragi Buana, 35/17 Desember 1966: 17-23. 

74 “Dari doenia Politiek V” Zaman Baroe, 1927:52. Pada bagian lain Moelia menyatakan: “Sebab tidak oesah dirahasiakan disini, selamanja daripada bagian bangsa Belanda jang beroesaha dalam zending dan golonga jang bersamboeng dengan zending, djaranglah terdapat diantara orang Belanda jang beragama jang berperasaan pro-inlander. Beda mereka itoe dengan bagian lainnja diantaranja jang tidak memoeliakan agama, tidak lain daripada kejakinan mereka itoe beragama dan pergi kegeredja sadja.” (hlm. 54). 

75 Ibid, hlm. 53.

76 Ibid.

77 Lihat T.S.G Moelia, “De C.S.P. en de Inlandsche Christenen”, dalam Gedenkboek CSP 1937 (Batavia: Gruno, 1937), hlm. 87-94.

78 Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia”, Zaman Baroe, 12/1928: 135 dyb.

79 “Tjinta Bangsa”, Zaman Baroe, 1928:267.

80 Seorang pengamat mencatat “Adakah boleh djadi bangsa-bangsa jang terseboet diatas merasa tak perloe bergandeng tangan dengan saudara-saudaranja perempoean bangsa Djawa? Atau boleh djadi, karena bangsa2 jang terseboet diatas (Ambon, Minahasa, Batak, dll.) Kebanjakan beragama Christen, sedang bangsa Djawa kebanjakan beragama Islam? Ataoe barangkali, bahwa dipihak Protestan Boemipoetera, beloem ada organisatie boeat kaoem Ibu?”. “Congres pertama dari Perikatan Perempoean Indonesia”, Zaman Baroe, 1/1929: 14-16. Dalam seri kesaksian wanita-wanita pejuang Indonesia terdapat beberapa wanita Kristen. Lihat Lasmiah Hardi, Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi: Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran (Jakarta: Sinar Harapan, 1981-1985) Buku I – V.



  • Follow us on Twitter
  • Like us on Facebook
  • Subscribe to our IL News
  • Subscribe to the Suara Warga RSS
  • Support Institut Leimena