Suara Warga Edisi 006/2011

Cara-cara Praktis Melakukan Advokasi Kebijakan Publik


Ketika mendengar istilah “advokasi” biasanya kita akan segera berpikir tentang para ahli hukum atau tumpukan tebal buku KUHP.  Akibatnya kita tidak berani bertindak karena tampak sulit, rumit, dan tak terjangkau. Padahal, advokasi kebijakan publik dapat dilakukan oleh semua kalangan dengan cara-cara yang sederhana. Berikut ini adalah contoh berbagai bentuk tindakan advokasi yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang cukup peduli untuk melakukan perubahan.

 

· Kunjungi Kantor Media Massa

Tak dapat disangkali, media massa memiliki pengaruh politis maupun sosial yang besar sekali di masyarakat. Karena itu, kita dapat beradvokasi dengan mendatangi kantor media massa untuk berkenalan dan menyampaikan pesan advokasi kita. Beberapa waktu lalu, Institut Leimena mengorganisir kunjungan ke media massa bersama dengan pimpinan teras PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia), PGLII (Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia), dan PGPI (Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia). Dalam kunjungan ini disampaikan pesan keprihatinan gereja-gereja di Indonesia mengenai lemahnya peran negara dalam mengatasi masalah kebebasan beragama di negeri ini.

Salah seorang staf Harian Media Indonesia berinisiatif menuliskan blog hasil kunjungan pimpinan IL dan para pimpinan gereja ke kantornya yang diberi judul “Surat Terbuka Soal Pluralisme Buat Pak SBY” di http://gantyo.blog.mediaindonesia.com/2010/08/18/surat-terbuka-soal-pluralisme-buat-pak-sby/

 

 

 

· Sumbangkan Pemikiran yang dapat Menolong Para Anggota Legislatif 

Salah satu bentuk advokasi yang rutin dilakukan oleh Institut Leimena adalah membuat Policy Memo. Policy Memo berisi pemikiran kritis mengenai isu-isu kebijakan publik tertentu yang ditulis sebanyak sekitar 700 kata dan di print di atas selembar kertas bulak-balik. Policy Memo ini ditujukan kepada para anggota legislatif (DPR/DPD) untuk memperlengkapi mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pemikiran ini ditulis secara singkat dan padat, mengingat minimnya waktu yang dimiliki oleh para anggota legislatif untuk dapat membaca suatu isu yang diajukan. Hal yang sama dapat dilakukan pula oleh gereja di daerah, dengan menuliskan pemikiran-pemikiran kritis yang disampaikan kepada kelompok-kelompok target yang dituju.

 

· Demonstrasi Tanpa Kekerasan

 

Kadang, demonstrasi pun diperlukan untuk menyampaikan pesan advokasi kepada penguasa dan masyarakat luas. Demonstrasi yang direncanakan secara baik dan melibatkan berbagai unsur masyarakat (tapi tanpa menggunakan kekerasan), cukup efektif untuk menarik perhatian publik. Pertengahan Agustus 2010 lalu, misalnya, ribuan umat dari berbagai agama yang tergabung dalam “Forum Solidaritas Kebebasan Beragama” melakukan ibadat bersama di depan Istana Merdeka dan di kawasan Monas. Dengan mengenakan baju berwarna hitam, mereka bernyanyi dan berdoa, diselingi khotbah dan orasi. Pdt. Separ Supit menyatakan dalam doanya di acara ini, supaya negara melindungi hak beragama dan beribadat warganya tanpa membeda-bedakan. Acara ini diliput oleh berbagai media nasional dan internasional, sehingga masalah kebebasan beragama di Indonesia pun diketahui oleh masyarakat luas.

 

· Berbicara dari Hati ke Hati

 

W.B. Yeats, seorang pujangga Irlandia, menyatakan bahwa inti dari komunikasi adalah “berbicara dari hati ke hati”.  Seringkali, konflik yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan oleh minimnya komunikasi dari hati ke hati sebagai tetangga atau sebagai sesama manusia. Karena itu, tindakan advokasi yang perlu dilakukan pun kadang sederhana sekali, yaitu: bergaul erat dengan tetangga.  Itamari Lase, S.H., M.H., Sekjen “Lembaga Pengkajian dan Advokasi Salemba 10” (lase@lawyer.com) menceritakan bahwa ibadah keluarga di lingkungan tempat tinggalnya (di daerah Pondok Kelapa - Jakarta Timur) tidak mengalami gangguan walaupun berjalan sampai tengah malam.

“Soalnya kami aktif di RT. Kalau ada permainan bulutangkis, saya dan adik-adik akan ikut. Bahkan, kamilah yang kadang mendorong terjadinya pertandingan bulutangkis antar gang atau RT.  Para tetangga tahu kami beragama Kristen, tapi karena komunikasi yang baik, kami tidak menemui masalah ketika mengadakan pertemuan ibadah nyanyi dan doa di rumah,” ujar Itamari.

 

· Tulis Surat Pembaca 

Usul dari:  Aristides Katoppo (wartawan senior, Komisaris Sinar Harapan)

“Menurut survei, halaman opini atau tajuk rencana termasuk yang paling sedikit dibaca dibandingkan tulisan-tulisan berita. Tapi Surat Pembaca termasuk yang paling banyak dibaca karena pembaca merasa diwakili. Karena itu, surat-surat kabar biasanya memiliki editor khusus untuk kolom Surat Pembaca. Bahkan, yang menangani Surat Pembaca ini kadang merupakan editor senior.  Karena itu, tulislah surat pembaca!” ujar Aristides.

Tips  Menulis Surat Pembaca dari Aristides Katoppo:

1.Tulis secara ringkas tapi bermakna luas. Untuk itu dibutuhkan disiplin membuang kata-kata yang tidak perlu. Gunakan prinsip KISS (Keep It Simple and Short).

2.Jika memungkinkan, datanglah langsung ke kantor surat kabar untuk menyerahkan surat Anda sambil berkenalan dengan orang-orang di dalamnya.

3.Konsisten menulis secara berkala ke berbagai media. Sebuah aliansi jurnalis memberikan penghargaan kepada seseorang yang konsisten dan sangat rajin menulis Surat Pembaca ke berbagai media.

Alternatif Format Isi Surat Pembaca:

1.Buka dengan fakta atau data yang mengejutkan sehingga pembaca mengetahui ada masalah serius yang perlu diperhatikan.

2.Ajukan usulan perubahan secara spesifik.

3.Berikan gambaran mengapa usulan ini dapat menghasilkan dan sertakan contoh jika memungkinkan.

 

Berikut ini adalah beberapa usulan tindakan advokasi dari Ester Jusuf, advokat dan ketua “Solidaritas Nusa Bangsa” (www.snb-ihs.org) yang merancang RUU Anti Diskriminasi Ras & Etnis dan memperjuangkan sosialisasinya selama hampir 10 tahun sebelum akhirnya diresmikan sebagai UU tanggal 28 Oktober 2008:

Ø Kirim Surat ke Pihak yang Berwenang

 

Seorang wanita dilecehkan dengan kalimat yang rasis ketika ia menolak memberi uang kepada pengamen di bis umum. Untuk mencegah agar hal ini tidak berulang kembali, korban pergi ke Polres Jakarta Pusat untuk melaporkannya. Pada awalnya polisi tidak mau menerima laporan korban karena menurut mereka kejadian itu bukanlah tindak pidana. Mereka bahkan baru tahu ada Undang-Undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kami lalu menulis surat kepada Komnas HAM dengan tembusan ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan peristiwa di Polres Jakarta Pusat. Komnas HAM dan Polda Metro Jaya ternyata merespon. Komnas HAM kemudian mengirim surat teguran kepada Polres Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya bahkan mengirim petugasnya untuk menindas petugas Polres Jakarta Pusat yang diduga melakukan pelanggaran karena sempat menolak laporan korban. Sejak saat itu, Polres Jakarta Pusat menjadi amat terpacu untuk bekerja keras menangani kasus ini. Mereka bahkan mengirim petugas-petugasnya untuk menyelidiki dan mengamankan bis kota.

Kasus ini memang “kecil” namun sebenarnya ini adalah fenomena yang kerap kali terjadi di masyarakat dan dibiarkan. Kita perlu mengangkatnya agar Negara dan kita semua serius menghapuskan kekerasan dan rasialisme yang hidup di masyarakat.

Ø Buat Kelompok-kelompok Advokasi

 

Ada yang disebut persekutuan perdata,  dimana jika ada tiga orang saja yang bersepakat, mereka bisa membentuk lembaga atau kelompok sendiri dalam berbagai bidang (tidak harus bidang hukum). Misalnya: Budi, Wati, dan Amir membentuk “Kelompok Pecinta Sirih” dimana Budi menjadi Ketua, Wati menjadi Sekretaris, dan Amir menjadi Bendahara. Maka dengan sendirinya lembaga itu  menjadi sah. Mereka bertiga bahkan bisa membuat 100 kelompok lainnya dengan bertukar jabatan. Misal: membuat “Kelompok Pemerhati Kupu-kupu”dimana kini Wati yang menjadi Ketua, Amir Sekretaris, Budi Bendahara, dan seterusnya.

Orang-orang di lembaga itu bisa menyatakan diri sebagai ‘peneliti khusus masalah sirih” setelah rajin membaca koran dan mengumpulkan materi-materi mengenai sirih dari Google. Dapat dikatakan bahwa telah meneliti data mulai dari tahun 1983 s/d 2010. Tidak berbohong, walaupun penelitiannya sendiri baru berjalan selama satu minggu, karena data yang diteliti berasal dari tahun 1983 s/d 2010. Dibutuhkan integritas untuk tidak berbohong mengenai hal ini, tapi memang perlu cerdik dalam cara mengatakannya.

Jika satu gereja membentuk 5 lembaga semacam itu, maka 10 gereja sudah membentuk 50 lembaga. Kumpulan lembaga-lembaga itu lalu dikoordinir untuk secara bergantian mendatangi DPRD setempat dalam jangka waktu beberapa bulan. Jemaat yang terlibat dalam lembaga-lembaga itu hanya perlu cuti kerja satu hari saja agar bisa bergantian mendatangi kantor DPRD. Jika hal ini dilakukan secara konsisten, maka isu yang diangkat pasti akan mendapat perhatian khusus.

Ø Melayani Sebagai Ketua RT/RW

 

Salah satu tindakan advokasi kebijakan publik yang dapat dilakukan jemaat adalah melayani sebagai Ketua RT/RW di lingkungan masing-masing. Untuk itu, para pemimpin gereja perlu mendorong jemaat supaya mau menjalaninya sebagai sebuah ‘pelayanan’ yang memang penting, karena langsung bergerak di level akar rumput.

Ø Menebar Pesan Secara Kreatif

 

Buat pesan pendek yang ingin diadvokasi dengan kata-kata yang memikat. Tempel dengan selotip di berbagai tempat yang strategis sehingga orang dapat langsung melihatnya. Sengaja dengan selotip saja karena biayanya murah meriah. Tempel di depan pintu, di dispenser Aqua, di kotak pos, atau sesuai kreativitas kita.

Jika ada jemaat yang senang membuat kue, ia dapat membungkus kue-kue buatannya itu dengan diselipi pesan-pesan yang akan kita advokasi sebelum dibagikan kepada kelompok target.

Gunakan situs-situs jejaring sosial populer seperti Facebook atau Twitter secara kreatif. Tuliskan pesan-pesan advokasi yang bermakna sehingga publik dapat mengetahuinya.

Daripada membuat konser berbiaya mahal, rekam lagu-lagu Anda dengan pesan-pesan advokasi dalam CD yang dibuat secara atraktif, lalu bagikan kepada pihak-pihak yang perlu mendapatkannya.  Harga satu keping CD hanya sekitar Rp 2.500,- saja.



  • Follow us on Twitter
  • Like us on Facebook
  • Subscribe to our IL News
  • Subscribe to the Suara Warga RSS
  • Support Institut Leimena