Beberapa Catatan Tentang Relasi Gereja dan Negara

by Prof. Dr. P.D. Latuhamallo

Masalah Umum

Dalam Kata Sambutannya pada pembukaan Sidang Raya Dewan Gereja –gereja di Indonesia ke-5 tahun 1964 di Istora Senayan, Jakarta, Dr. J. Leimena mengungkapkan pandangannya, yakni, bahwa “apa yang gereja-gereja kehendaki adalah sebenarnya parallel dengan apa yang negara juga kehendaki.” Dan apa yang gereja-gereja kehendaki pada waktu itu adalah Gereja Kristen yang Esa di Indonesia. Negara Republik Indoneia juga sejak 1928 sebagai bangsa yang berjuang untuk kesatuan bangsa dan wilayah. Parallelisme tujuan Negara dan Gereja tersebut menarik perhatian banyak orang pada waktu itu, termasuk para pemimpin gereja-gereja, sehingga timbul pembicaraan yang agak ramai. Orang menanyakan, apakah ucapan Dr. Leimena tersebut bersifat sosial-politis belaka yang keluar dari mulut seorang negarawan? Ataukah suatu ucapan teologis-oikumenis yang dinyatakan oleh seorang teolog awami ? Apabila tujaun Gereja dan Negara adalah sama dan oleh karena itu irang sebutkan adanya parallelisme, maka sejumlah pertanyaan akan muncul. Apakah wujud Gereja dan apakah pula wujud negara? Apakah yang benar-benar dimaksudkan dengan kesamaan tujuan itu? Bagaimanakah relasi antara Gereja dan Negara? Apakah yang dapat dipelajari dari sejarah tentang persoalan mengenai relasi Gereja dan Negara, umpamanya di Barat? Bagaimanakah keadaan di Indonesia, baik dalam zaman kolonial, maupun dalam zaman Indonesia merdeka? Khususnya, bagaimanakah hendaknya kita memahami relasi Gereja dan Negara dalam jangkauan Pancasila dan UUD 1945 ?

Jelaslah sudah, bahwa setelah mendengar sejumlah pertanyaan di atas, maka kini kita berhadapan dengan satu bab yang penting dalam Etika Politik, yakni relasi Gereja dan Negara. Persoalan tersebut dapat dibahas secara teoritis dan praktis. Teoritis, karena berdasarkan semua data pemberitaan Kitab Suci, dapat diadakan suatu refleksi sistematis dan selanjutnya ditarik beberapa kesimpulan. Dan dalam hubungan ini apa yang disebutkan Negara dalam konteks Kitab Suci, adalah lain dari pada keadaan negara dalam zaman modern sekarang. Apa yang disebutkan negara dalam konteks Kitab Suci, mempunyai bentuk yang sama saja dengan kerajaan yang mempunyai masyarakat feodal. Sedangkan pengelompokan rakyat dalam bentuk partai politik, sebagaimana terdapat dalam negara demokratis modern, tidak ada. Demikian juga halnya dengan tidak adanya konstitusi negara. Namun yang penting dan selalu ada dulu dan sekarang dalam bentuk negara apapun, adalah faktor-faktor kuasa, kebebasan, kemakmuran, kemauan dan tujuan negara.

Contoh HKBP

Ucapan Dr. Leimena yang disinggung di atas, mengantar gereja-gereja pada konkrit. Bagaimana sebenarnya gereja-gereja yang sedang beroikumene di Indonesia, merumuskan hubungan Gereja dan Negara dalam konteks Pancasila dan UUD 1945 ?

Mengenai pertanyaan tersebut, dapat dikatakan, bahwa gereja-gereja di Indonesia belum tegas secara oikumenis menyatakan pendiriannya, artinya pendirian teologis tentang relasi Gereja dan Negara. Sebenarnya dalam kurun waktu apa yang disebut “Orde Lama”, yakni waktu sesudah Dekrit Presiden tgl. 5 Juli 1959 sampai kepada zaman “Orde Baru”, maka gereja-gereja mempunyai kesempatan unatuk merumuskan keyakinannya secara prinsipil. Dapat dicatat, bahwa tidak semua gereja di Indonesia telah mencantumkan suatu rumusan tentang relasi Gereja dan Negara dalam naskah-naskah kepercayaannya. Dewan Gereja-gereja di Indonesia dalam beberapa konperensi Gereja dan Masyarakat, dan juga dalam pesan-pesannya telah menyinggung permasalahan yang dimaksudkan di atas. Gereja yang jelas mencantumkan hubungan Gereja dan Negara dalam Konferensinya adalah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Pasal 12 Konfesi HKBP mengatakan:

“Kita menyaksikan: Pemerintah yang berkuasa adalah dari ALLAH datangnya. Ialah Pemerintah yang melawan kejahatan, yang mempertahankan keadilan dan berusaha, agar orang percaya dapat hidup dengan sejahtera seperti tercantum pada Roma 13 dan I Timotius 2:2. Pada lain pihak kita harus ingat yang tercantum pada Kisah Rasul-Rasul Pasal 5:29 wajiblah orang menurut Allah lebih dari pada manusia. Dengan ajaran ini kita menyaksikan “ Gereja harus mendoakan Pemerintah agar berjalan di dalam keadilan. Sebaliknya Gereja pada saat-saat yang perlu harus memperdengarkan suaranya terhadap Pemerintah. Dengan ajaran ini kita tolak paham yang mengatakan : Negara adalah Negara keagamaan, sebab: Negara dan Gereja mempunyai bidang –bidang tersendiri (Matius 22:21). Jika perlu di hadapan hakim untuk menyaksikan kebenaran, orang Kristen boleh bersumpah, demikian pula waktu menerima jabatan atau pangkat.” (Pengakuan Percaya HKBP, Ketetapan Sinode Godang HKBP 28-30 Nopember 1951, Sipoholon).

Dengan rumusan HKBP tentang relasi Gereja dan Negara, muncul 2 pertanyaan. Pertama, mengapakah sehingga HKBP pada waktu tertentu dalam sejarahnya, memutuskan untuk menyatakan konfesi Gereja? Kedua mengenai Pasal 12 dalam nya sikap tegas HKBP tentang bagaimana HKBP sebagai Gereja Kristus di dunia, menyatakan relasinya dengan Negara Pancasila. Makna apakah yang terkandung dalam model relasi Gereja dan Negara (1951) untuk keadaan sekarang?

Mengenai pertanyaan pertama dapat dijawab sebagai berikut. Setiap gereja harus dapat merumuskan imannya. Apa yang menjadi pokok-pokok kepercayaan gereja perlu dirumuskan sehingga menjadi pegangan dan pedoman penghayatan bagi anggota-anggota gereja. Perumusan iman tersebut dapat diselenggarakan oleh satu gereja, seperti halnya dengan HKBP, atau oleh beberapa gereja dalam hubungan oikumenis.

Mengenai konfesi HKBP (1951) dilaporkan, bahwa sebagai anggota Lutheran World Federation, maka HKBP harus memenuhi salah satu syarat, ialah konfesi tertulis dari pada gereja yang melamar untuk menjadi anggota. Mengenai pertanyaan kedua, dapat dicatat sebagai berikut. Pasal 12 Konfesi HKBP dengan jelas menggarisbawahi fungsi dari pada Negara sebagaimana ditinjau dari sudut iman Gereja. Hal ini mengenai kuasa (sumber kuasa) dan pemanfaatannya secara bertanggungjawab oleh Negara.

Pada sebelah lain fungsi gereja terhadap Negara dititikberatkan pula. Jadi nampak adanya batas-batas dari pada Gereja pada satu pihak dan dari pada Negara pada lain pihak. Dan juga ditentang penyatuan Negara dengan Agama (Negara keagamaan). Jadi model tentang relasi Gereja dan Negara menurut Roma 13 dan I Timotius 2, dan dapat ditambahkan juga 1 Petrus 2 dan Titus 3, dimanfaatkan oleh HKBP untuk situasi Gereja dalam Negara Pancasila.

Pasal 12 Konfesi HKBP menjelaskan juga tentang sikap kritis Gereja terhadap negara. Yakni, bahwa Negara wajib menciptakan keadilan, art, keadilan hukum, sosial-politik, ekonomi dsb.

Pandangan yang positif tentang fungsi Negara, sebagaimana diyakini Gereja, dipertegas pula dengan menyatakan keyakinan Gereja, yakni, bahwa dalam segala keadaan termasuk relasi Gereja dan Negara, yang terpenting adalah: “Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia” (Kisah Para Rasul 5:29, terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia).

Critical Principle ini cukup menegaskan kepercayaan dan pendirian Gereja HKBP tentang relasi Gereja dan Negara.

Dualitas Gereja dan Negara

Contoh HKBP yang dikemukakan di atas dan ucapan Dr. Leimena jelas menggaris-bawahi tetap adanya dualitas Gereja dan Negara. Dengan pendirian demikian, maka tidak dibenarkan keadaan zaman kolonial, dimana ada penyatuan Gereja dan Negara (Indische Kerk). Di sini nampak bahwa Gereja diatur oleh Negara, walaupun dalam perkembangan sejarah, lambat laun terjadi perpisahan administratif Gereja dari pada Negara. Dan pada waktu penyerahan kedaulatan dari Negara Kerajaan Belanda kepada Negara Republik Indonesia Serikat (1949), maka perpisahan finansial juga terjadi, sehingga lengkaplah perpisahan Gereja dari pada Negara dan terwujudlah dualitas Gereja dan Negara. Dualitas tersebut didasarkan atas paham, bahwa wujud dan fungsi dari pada Gereja dan Negara masing-masing berbeda fundamental.

Gereja mengaku, bahwa dia adalah Tubuh Kristus atau Tubuh Messiani dalam dunia tempat mana Allah memanggil, mengumpul dan mengorganisir orang-orang percaya.

Jadi adanya  gereja dalam masyarakat  adalah merupakan tindakan Allah. Gereja yang merupakan realitas yang konkrit itu, mempunyai pula bentuk-bentuk sosial sendiri, malahan mempunyai pula hukum gereja sendiri. Jadi gereja beranggapan, bahwa tindakan-tindakannya dalam dunia adalah panggilan dan penugasan Allah demi untuk Kebenaran yang Allah percayakan kepadanya. Dan kebenaran itu meliputi seluruh segi kehidupan termasuk politik, ekonomi, kebudayaan, dsb. Gereja, boleh dikata, mempunyai pretensi yang ia tidak paksakan kepada Negara tentang kebenaran ilahi yang ia tahu, tentang keselamatan mmanusia dan dunia yang ia beritakan.

Negara adalah organisasi yuridis dari pada seluruh bangsa dan tanah air. Negara menata seluruh kehidupan dan penghidupan sesuai dengan paham kebenaran yang dianutnya sendiri. Dan ini meliputi pula segala bidang hidup masyarakat. Negara yang memiliki kebenaran dan pandangan yang ia rumuskan sendiri sesuai dengan filsafat yang dianutnya itu, tokh memerlukan visi tentang kebenaran, kuasa dan keselamatan ilahi.

Dengan pendirian Gereja seperti disinggung di atas, gereja tampil dengan cirinya sendiri yang Tuhan berikan kepadanya tentang Kebenaran yang membentuk manusia dalam aktivitas di segala bidang kemasyarakatan, dan bahwa, visi gereja itu terjadi di lapangan Negara. Sebab menurut iman Kristen, Kebenaran itu bukan berasal dari manusia kodrati, melainkan datang dari wahyu Allah, Dan gerejalah memberikan kesaksian dan pelayanan setiap hari tentang kebenaran tersebut pada segala dataran hidup.

Atas dasar ini, maka Gereja dapat menyatakan kepada Negara, supaya bertindak adil, memanfaatkan kekuasaan secara bertanggungjawab demi kebenaran ilahi, dst. Dalam hubungan ini Gereja patut mendoakan Negara/Pemerintah.

Tetapi pada sebelah lain, Gereja sendiri harus pula mawas diri sambil menanyakan kalau-kalau eksistensinya dan tindakan-tindakannya sesuai dengan kebenaran ilahi. Dengan kata lain, Gereja senantiasa harus membaharui dirinya, karena Gereja tidak luput dari pada kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan. Gereja mengetahui siapa yang yang membaharuinya, yakni Roh Kudus dan karena itu Gereja mendoakan supaya Roh Tuhan aktif membaharuinya.

Dengan catatan kritis tersebut tidak salah kalau ditegaskan, bahwa baik Negara maupun Gereja semuanya patut hidup bersama sambil mencari kehendak Allah. Apa sebenarnya yang Gereja harapkan dari pada Negara terhadap eksistensinya? Dapatkah diharapkan, bahwa Negara mengakui Gereja sebagai “Tubuh Kristus”? Pertanyaan ini sebenarnya absurd, sebab segera ada pandangan Gereja sedemikian, maka Negara sudah dipaksakan kedalam suasana yang mirip kepada penyatuannya dengan Gereja. Gereja tidak dapat dan tidak boleh mengharapkan supaya Negara mengakui Gereja sebagai Tubuh Kristus. Yang Negara hanya dapat lakukan terhadap Gereja adalah pengakuan sebagai organisasi keagamaan atau fenomenon sosial dalam Negara.

Namun Negara memerlukan visi yang mendalam mengenai eksistensinya dan misinya dalam sejarah. Justru karena Negara, berdasarkan filsafatnya, jadi ia berada dalam batas-batas humanitas, maka sesuatu yang dikatakan atau disaksikan oleh Gereja tentang kebenaran ilahi yang datang “beyond” batas-batas manusiawi itu, wajar kalau mendapat perhatian.

Situasi Indonesia.

Beberapa buah pikiran di atas yang muncul sebagai akibat dari ucapan Dr. Leimena mengajak kita untuk menghadapi keadaan konkrit, yakni relasi Gereja dan Negara di Indonesia.

Dalam ruang Pancasila dan UUD 1945, nampak hubungan Gereja dan Negara yang dapat dikatakan relatif baik. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang didasarkan atas ideologi Pancasila. Negara ini bukan negara teokratis yang berdasarkan agama. Sekalipun Negara Rep. Indonesia bukan negara keagamaan, namun R.I. bukan juga negara sekuler, melainkan Hindu dan Budha. Pas. 29 ayat 1 UUD 1945 mengungkapkan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, bahwa Pas. 29 ayat 1, tersebut mengungkapkan, bahwa bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan Yang maha Esa. (Lihat Penjelasan UUD 1945). Dengan kata lain, bangsa Indonesia pada hakekatnya adalah bangsa yang religius. Apakah religiusitas tsb dapat bertahan terus menerus dengan merembesnya dalam tempo yang agak cepat yakni ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta filsafat yang mendasarinya, tidak dipersoalkan di sini. Yang penting, adalah bahwa baik ideologi Negara Pancasila, maupun dalam UUD 1945, agama mendapat perhatian yang khusus oleh Negara. Malahan UUD pasal 29 ayat 2 mengatakan, bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Dan dalam penjelasan atas B II angka 1 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ket. MPR No II/MPR/1978) ditegaskan lagi, bahwa, “kebebasan beragama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebgai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau pemberian golongan.” Jadi hak kebebasan beragama dinyatakan sebagai “inalienable right” oleh P4.

Ditinjau baik dari sudut ideologi Pancasila dan P4-nya, maupun dari sudut Konstitusi, maka hubungan Negara dan Agama pada umumnya nampak jelas teratur. Negara tidak acuh tak acuh terhadap agama, melainkan justru bersikap positif dan kreatif. Namun Negara tidak didasarkan atas salah satu agama.

Berbicara tentang Gereja dan Negara, maka perlu kita membuat distinksi antara agama dan Gereja. Gereja adalah suatu bentuk dari pada Agama Kristen, malahan bentuk yang terpenting . Inti dari pada agama adalah kultus dalam nya manusia memainkan peranan. Orang berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, orang menyatakan pengakuan iman, orang membaca dan berkhotbah, ada pula makan dan minum pada Perjamuan Kudus, dsb.

Setiap orang Kristen sebenarnya tergabung pada Gereja Tuhan. Setiap orang percaya kepada Kristus berada dari pada sendirinya dalam ruang Gereja. Ia adalah anggota dari pada apa yang Rasul Paulus katakan, Tubuh Kristus; atau Persekutuan orang-orang kudus, menurut Pengakuan Rasuli. Tetapi disamping Gereja yang berbentuk organisasi orang-orang percaya itu, dalamnya diselenggarakan tugas-tugas kesaksian , pelayanan, penataan Gereja, liturgi, dsb, terdapat pula, perkumpulan-perkumpulan Kristen, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga, dsb yang struktural dapat lepas dari pada Gereja. Pokoknya yang disebut agama Kristen mempunyai konotasi yang lebih luas dari pada Gereja. Tetapi jelaslah sudah, bahwa yang satu tidak terlepas dari pada yang lain.

Apabila dalam rangka Pancasila dan UUD 1945, agama mempunyai tempat yang integral dalam tata-hidup bangsa dan negara, maka itu berarti bagi agama Kristen, bahwa Gereja mendapat pula tempat yang tertentu. Dan jelaslah sekarang pula hubungan Gereja dan Negara. Negara tidak memaksakan kenegaraannya kepada Gereja, tetapi mengatakan kepada Gereja tentang posisinya dan kewajibannya sebagai suatu lembaga keagamaan dalam masyarakat. Gereja merasa ikut bertanggung-jawab dalam semua hal yang menyangkut masyarakat.

Dalam hal ini Gereja menjawab secara positif, ada solidaritas dan solidaritas Gereja itu adalah solidaritas yang kritis. Disebutkan kritis, karena Gereja mempunyai standard of judgment sendiri tentang keadaan dunia, yakni Firman Tuhan atau kehendaknya. Dengan kata lain, dalam rangka Pancasila dan UUD 1945, Gereja adalah partner yang dinamis dan kreatif dari pada negara, partner yang bertanggung –jawab dalam rangka pembaharuan bangsa, masyarakat dan dunia. Karena itu, demi untuk memperbaiki keadaan masyarakat dan menjamin masa depan, maka Gereja wajib ikut aktif melayani ABRI sebagai aparatur Negara dengan menugaskan pendeta-pendetanya dalam lembaga tersebut.

Sebelum mengakhiri uraian singkat tentang relasi Gereja dan Negara, perlu sekali dikemukakan tentang partai-partai politik. Sebab dalam konteks hubungan Gereja dan Negara, partai politik mesti diikutsertakan. Malahan partai politik dilihat dari sudut ideal mempunyai kaitan juga dengan gereja. Partai politik ingin mendatangkan kebaikan bagi masyarakat, kebenaran, keadilan bagi seluruh bangsa. Disamping partai politik di Indonesia terdapat pula kekuatan lain, yakni Golongan Karya (Golkar).

Untuk memberikan penjelasan selanjutnya perlu dikemukakan sedikit tentang Demokrasi, sebab Parpol dan Golkar, adalah komponen-komponen yang penting dalam paham demokrasi di Indonesia. Lepas dari pada persoalan cara-cara demokrasi direalisasikan di Indonesia, adalah soal paham dasar dari pada demokrasi itu. Dan berikut muncul pertanyaan tentang partai politik. Artinya Parpol dan Golkar perlu mengetahui paham dasar dari pada demokrasi.

Kami catat, bahwa kehidupan bersama bangsa atau nasion mesti ditata. Penataan itu dibimbing oleh insight yang diperoleh dari pada ideologi pancasila serta P4-nya dan konsekwensinya dalam tata hukum berdasarkan UUD 1945. Ini adalah tugas dari pada penguasa dalam kerjasama dengan Parpol-parpol dan Golkar. Tetapi ada baiknya pula, demi untuk melengkapi gambaran keluarga besar Indonesia, apabila lembaga-lembaga lain dalam masyarakat diajak bersama dalam pelaksanaan tugas termaksud diatas, ump. Gereja.

Dalam hubungan ini, paham dasar dari pada demokrasi adalah, bahwa dalam persoalan-persoalan hakiki dan fundamental yang menyangkut manusia, persoalan-persoalan sebagai pemegang kekuasaan, berembuk dengan rakyat melalui Parpol-parpol, Golkar dan lembaga-lembaga masyarakat yang non-Pemerintah, non-Partai dan non-Golkar.

Paham dasar demokrasi di sini menyangkutkan manusia pada persoalan mengenai kebenaran, kebaikan dan keadilan. Dan ini kena pada semua yang bersangkutan dalam negara, melainkan pula alam atau lingkungan. Jadi paham demokrasi di sini menyangkut persoalan manusia dan eksistensinya. Cara mengadakan perembukan termaksud adalah bermusyawarah dan mencapai mufakat.

Partai politik atau organisasi massa yang tidak menamakan dirinya partai politik dan ikut membicarakan soal-soal politik, yakni Golkar, adalah organisasi bebas yang dibentuk oleh warga negara-warga negara yang bebas pula dengan maksud berpartisipasi sepenuhnya dalam hidup umum masyarakat secara kreatif dan dinamis.

Ditinjau dari sudut idiil, semua partai politik dan Golkar terikat pada dasar Negara, yakni Pancasila serta P4-nya dan UUD 1945.

Dalam hubungan dengan catatan dengan Parpol dan Golkar di atas, maka ada 2 hal  yang meminta perhatian. Pertama, bahwa bangsa Indonesia hidup bersama sebagai satu nation atau sebagai satu keluarga besar. Hidup bersama itu mesti ditata sebaik-baiknya oleh orang-orang yang mengetahui dan sekaligus merupakan orang-orang yang bijaksana. Apakah penataan hidup bersama tersebut dapat dilakukan hanya oleh teknokrat-teknokrat, yaitu mereka yang “technically trained” yang ditempatkan pada pusat-pusat pengambilan keputusan tentang masalah-masalah politis? Pendapat kami, tidak, malahan dapat membahayakan. Karena paham bahwa teknorat ilmiah dapat mendatangkan segala yang dibutuhkan masyarakat, atau ia dapat menyembuhkan segala penyakit masyarakat, adalah naif.

Kepemimpinan politik adalah seni, bukan science ; seni tentang apa yang mungkin dan apa yang tidak. Political leadership membutuhkan charisme, karunia intuisi, bahkan naluri juga. Jadi dalam proses pengambilan keputusan politis ada faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan, bukan saja ilmu dan teknokrasi. Kedua, menata hidup bersama, berarti, bahwa manusia yang mahir dalam pemikirannya dan bijaksana dalam mengambil keputusan, mesti pandai memilih dan menentukan mana yang baik, mana yang tidak bagi kehidupan bersama, mana yang benar, mana yang tidak. Ini adalah tugas penting dari Parpol dan Golkar dalam demokrasi. Dan pekerjaan ini adalah lebih dari pada pekerjaan seorang teknokrat. Tugas yang mencakup pengetahuan dan pilihan tentang yang baik, benar dan adil, dilakukan oleh partner-partner dalam musyawarah, yakni Parpol dan Golkar.

Kalau kesadaran demikian hidup dalam Parpol-parpol dan Golkar, maka Gereja patut menghargai Parpol-parpol dan Golkar. Dengan kata lain, apabila dalam pandangan Gereja, Negara itu adalah soal yang suci, maka Parpol dan Golkar adalah juga soal yang suci. Dan dalam merumuskan relasi Gereja dan Negara, harus pula dicantumkan unsur Parpol dan Golkar. Dan ini adalah tugas Gereja, yakni gereja-gereja dalam hubungan oikumenis.



  • Follow us on Twitter
  • Like us on Facebook
  • Subscribe to our IL News
  • Subscribe to the Suara Warga RSS
  • Support Institut Leimena