Artikel

Rancangan Pembangunan Nasional Jangka Panjang Sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara Perlu Dibuat

by drs. Jakob Tobing, M.P.A.

GBHN perlu.
Beberapa hari belakangan, wacana tentang perlunya GBHN merupakan berita utama koran ini. Topik ini rupanya merupakan salah satu topik yang dibicarakan dalam rangka kunjungan kerja Pimpinan MPR ke Redaksi Suara Pembaruan.
Tanpa garis-garis besar daripada haluan negara pembangunan kita memang terkesan berlangsung tanpa arah yang jelas yang dapat diikuti masyarakat. Sepertinya pembangunan kita tidak mempunyai visi dan sekedar hanya bereaksi terhadap persoalan keadaan dilapangan. Terputus-putus, terpencar-pencar,  tidak komprehensif. Tidak ada yang dapat dijadikan tolok ukur sampai dimana sudah capaian pembangunan pada suatu waktu dan bilamana ada, apa kegagalannya. Tanpa adanya suatu rancangan pembangunan jangka menengah/panjang yang menyeluruh terasa sulit mengetahui dimana keberadaan kita dalam perjalanan pembangunan. Kita memang mempunyai UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, tetapi karena isinya tidak selengkap GBHN masa pemerintahan Presiden Suharto, atau tidak seperti Rencana Pembangunan Semesta Berencana era Presiden Sukarno, hampir tidak mungkin diketahui posisi pembangunan sekarang ini.
Dalam kaitan itulah sebuah garis-garis besar daripada haluan negara, tanpa harus bersikap sentimental terhadap apapun nama garis-garis besar itu, yang menjadi pegangan Presiden dan semua pihak sangat diperlukan. Diperlukan sebuah rancangan yang disusun secara sistematis, yang memuat penjabaran keinginan dan harapan-harapan kita secara terukur, realistis, penuh perhitungan. Bukan sekedar kumpulan keinginan dan harapan yang muluk-muluk.
Bagaimana GBHN dapat dibuat.
Perubahan UUD 45 melalui amandemen tahun 2001 telah menghilangkan fungsi dan kewenangan MPR untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Hal itu sejalan dengan dipulihkannya kedaulatan, yang tadinya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR,  kembali ke tangan rakyat untuk dilaksanakan menurut UUD. MPR tidak lagi menjadi pelaksana sepenuhnya (locus) kedaulatan rakyat. Dengan perubahan itu, Indonesia telah pulih menjadi negara demokrasi dalam arti sebenarnya, sesuai dengan nilai-nilai Pembukaan UUD 45. Fungsi dan kewenangan MPR telah berubah, terbatas,  jelas dan tertentu. MPR tidak lagi mempunyai kewenangan maupun tugas untuk menyusun garis-garis besar daripada haluan negara.
Pembukaan UUD 45, yang memuat norma-norma dasar kita bernegara (Staatsfundamentalnorms), cara pandang bangsa Indonesia terhadap dunia (Weltanschaung), tetap dipertahankan. Pembukaan sekaligus juga mengandung tujuan kemerdekaan 17 Agustu 1945, tujuan kita  berbangsa dan bernegara yang dirumuskan padat dalam kelima sila dasar negara  Pancasila.
Karenanya, manakala kita akan membuat rancangan pembangunan nasional, Pembukaan UUD 45 haruslah menjadi  dasar dan pedoman rancangan pembangunan nasional jangka panjang kita.
Seperti yang dahulu pernah disepakati maka pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pengamalan Pancasila.
Presiden dapat, kalau perlu diperintahkan oleh undang-undang, membuat rancangan undang-undang tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (misalnya 2011 – 2034) dan RPNJP Menengah (katakanlah 2011 – 2014, untuk menyesuaikan dengan masa jabatan Presiden sekarang).
Untuk memulainya Presiden dapat mengundang musyawarah nasional untuk pembangunan serta membentuk tim ahli dari seluruh disiplin terkait. Dengan masukan itu, Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RUU RPNJP)dirancang, sesuai dengan pesan Pembukaan UUD 45 dan berdasarkan perhitungan dan perkiraan keilmuan yang ketat, dalam tahapan-tahapan jangka panjang 25 tahun dan 5 tahun.
RUU RPNJP disampaikan pada DPR untuk dibahas bersama. Dalam kaitan itu, sesuai ketentuan konstitusi,  DPD harus diikutkan dalam pembahasan sepanjang materi yang terkait. Kesepakatan dan persetujuan bersama DPR dengan Presiden akan menelurkan UU RPNJP.
Setiap tahun Presiden mengajukan RUU-APBN untuk pelaksanaan tahunan  UU-RPNJP. Demikian pula APBD diatur untuk menyesuaikan dengan UU-RPNJP.
Setiap 5 tahun sekali materi UU-RPNJP dapat direvisi sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai sebuah undang-undang, UU-RPNJP  mempunyai kekuatan hukum yang cukup, kuat dan mengikat semua pihak serta dapat diberlakukan untuk jangka waktu panjang yang diperlukan.
Rencana revisi dan/atau rencana pelaksanaan UU-RPNJP juga dapat digunakan sebagai bahan kampanye calon Presiden setiap 5 tahun sekali.
Karakter demokrasi Indonesia adalah kekeluargaan.
Pasal 1 ayat (2) UUD 45 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Hanya dari dua ayat itu saja karakter utama sistim politik kita terlihat nyata. Demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional. UUD (termasuk Pembukaan) adalah hukum tertinggi yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua. Sejalan dengan itu maka semua kebijakan negara, termasuk semua peraturan perundangan, adalah untuk mewujudkan tujuan bernegara seperti yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 45.
Dengan batasan itu, maka praktek demokrasi kita harus bisa menyerasikan peta dan hitungan  mayoritas-minoritas dalam gelanggang lembaga politik perwakilan dengan keharusan untuk mengikuti aturan hukum tertinggi demi menghormati hak asasi manusia, kemajemukan dan kesetaraan.
Pada tataran teknis pembuatan undang-undang, Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama kuat. Tanpa persetujuan bersama dari DPR dan Presiden sebuah RUU tidak mungkin menjadi UU. Dalam pembuatan UU tidak ada pihak yang dapat memaksakan kehendaknya sendiri. Tetapi pihak minoritas juga tidak dapat menjegal pengambilan keputusan manakala alasan penolakan pihak minoritas itu tidak berdasar atau tidak sesuai dengan ketentuan UUD (misalnya tentang HAM).
Dengan perkataan lain demokrasi  (kedaulatan rakyat) harus berjalan seiring dengan nomokrasi (supremasi hukum). Tidak bisa ada pemaksaan mayoritas dan juga tidak bisa terjadi tirani minoritas. Dalam kaitan itulah pula kita menaruh harapan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution, yang bertugas dan berwenang untuk menjaga agar UUD dipatuhi.
Dengan demikian jelas bahwa inti hakekat demokrasi kita, setelah perubahan UUD 45, adalah musyawarah mufakat, kekeluargaan  dan inklusif.
Kewenangan MPR.
UUD 45 memberi wewenang tertentu kepada MPR, termasuk untuk mengubah dan menetapkan UUD. Kita semua berpendapat bahwa UUD bukanlah benda sakral yang tidak boleh diubah. Berdasarkan pasal 37 UUD 45, MPR dapat mengamandemen kembali UUD 45 yang telah mengalami perubahan 10 tahun yang lalu.
Mengembalikan MPR sebagai pembuat garis-garis besar haluan negara dan sekaligus tentu menempatkan Presiden kembali bertanggung jawab pada MPR, pada hakekatnya adalah mengembalikan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Langkah itu  akan mencederai hakekat reformasi dan demokratisasi Indonesia yang telah dengan susah payah dan berhasil dilakukan. Indonesia akan kembali menjadi negara tidak demokratis, tanpa check and balance. Hal ini tidak sepele. Komplikasinya amat luas dan sangat merugikan.
Tetapi kita percaya MPR akan sangat bijaksana dalam menggunakan kewenangan-kewenangannya, khususnya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemantapan dan implementasi Pancasila sebagai dasar negara, kemurnian semangat UUD 45 dan kerukunan serta persatuan bangsa Indonesia yang amat majemuk ini.
Akhirnya kita bisa berharap dan percaya Presiden akan membuat Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan mengajukannya sebagai RUU RPNJP kepada DPR dan DPD.
Kita juga percaya DPR dan DPD akan mengemban tugas nasional itu dengan sepenuh hati.

GBHN perlu.

Beberapa hari belakangan, wacana tentang perlunya GBHN merupakan berita utama koran ini. Topik ini rupanya merupakan salah satu topik yang dibicarakan dalam rangka kunjungan kerja Pimpinan MPR ke Redaksi Suara Pembaruan.

Tanpa garis-garis besar daripada haluan negara pembangunan kita memang terkesan berlangsung tanpa arah yang jelas yang dapat diikuti masyarakat. Sepertinya pembangunan kita tidak mempunyai visi dan sekedar hanya bereaksi terhadap persoalan keadaan dilapangan. Terputus-putus, terpencar-pencar,  tidak komprehensif. Tidak ada yang dapat dijadikan tolok ukur sampai dimana sudah capaian pembangunan pada suatu waktu dan bilamana ada, apa kegagalannya. Tanpa adanya suatu rancangan pembangunan jangka menengah/panjang yang menyeluruh terasa sulit mengetahui dimana keberadaan kita dalam perjalanan pembangunan. Kita memang mempunyai UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, tetapi karena isinya tidak selengkap GBHN masa pemerintahan Presiden Suharto, atau tidak seperti Rencana Pembangunan Semesta Berencana era Presiden Sukarno, hampir tidak mungkin diketahui posisi pembangunan sekarang ini.

Dalam kaitan itulah sebuah garis-garis besar daripada haluan negara, tanpa harus bersikap sentimental terhadap apapun nama garis-garis besar itu, yang menjadi pegangan Presiden dan semua pihak sangat diperlukan. Diperlukan sebuah rancangan yang disusun secara sistematis, yang memuat penjabaran keinginan dan harapan-harapan kita secara terukur, realistis, penuh perhitungan. Bukan sekedar kumpulan keinginan dan harapan yang muluk-muluk.

Bagaimana GBHN dapat dibuat.

Perubahan UUD 45 melalui amandemen tahun 2001 telah menghilangkan fungsi dan kewenangan MPR untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Hal itu sejalan dengan dipulihkannya kedaulatan, yang tadinya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR,  kembali ke tangan rakyat untuk dilaksanakan menurut UUD. MPR tidak lagi menjadi pelaksana sepenuhnya (locus) kedaulatan rakyat. Dengan perubahan itu, Indonesia telah pulih menjadi negara demokrasi dalam arti sebenarnya, sesuai dengan nilai-nilai Pembukaan UUD 45. Fungsi dan kewenangan MPR telah berubah, terbatas,  jelas dan tertentu. MPR tidak lagi mempunyai kewenangan maupun tugas untuk menyusun garis-garis besar daripada haluan negara.

Pembukaan UUD 45, yang memuat norma-norma dasar kita bernegara (Staatsfundamentalnorms), cara pandang bangsa Indonesia terhadap dunia (Weltanschaung), tetap dipertahankan. Pembukaan sekaligus juga mengandung tujuan kemerdekaan 17 Agustu 1945, tujuan kita  berbangsa dan bernegara yang dirumuskan padat dalam kelima sila dasar negara  Pancasila.

Karenanya, manakala kita akan membuat rancangan pembangunan nasional, Pembukaan UUD 45 haruslah menjadi  dasar dan pedoman rancangan pembangunan nasional jangka panjang kita.

Seperti yang dahulu pernah disepakati maka pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pengamalan Pancasila.

Presiden dapat, kalau perlu diperintahkan oleh undang-undang, membuat rancangan undang-undang tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (misalnya 2011 – 2034) dan RPNJP Menengah (katakanlah 2011 – 2014, untuk menyesuaikan dengan masa jabatan Presiden sekarang).

Untuk memulainya Presiden dapat mengundang musyawarah nasional untuk pembangunan serta membentuk tim ahli dari seluruh disiplin terkait. Dengan masukan itu, Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RUU RPNJP)dirancang, sesuai dengan pesan Pembukaan UUD 45 dan berdasarkan perhitungan dan perkiraan keilmuan yang ketat, dalam tahapan-tahapan jangka panjang 25 tahun dan 5 tahun.

RUU RPNJP disampaikan pada DPR untuk dibahas bersama. Dalam kaitan itu, sesuai ketentuan konstitusi,  DPD harus diikutkan dalam pembahasan sepanjang materi yang terkait. Kesepakatan dan persetujuan bersama DPR dengan Presiden akan menelurkan UU RPNJP.

Setiap tahun Presiden mengajukan RUU-APBN untuk pelaksanaan tahunan  UU-RPNJP. Demikian pula APBD diatur untuk menyesuaikan dengan UU-RPNJP.

Setiap 5 tahun sekali materi UU-RPNJP dapat direvisi sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai sebuah undang-undang, UU-RPNJP  mempunyai kekuatan hukum yang cukup, kuat dan mengikat semua pihak serta dapat diberlakukan untuk jangka waktu panjang yang diperlukan.

Rencana revisi dan/atau rencana pelaksanaan UU-RPNJP juga dapat digunakan sebagai bahan kampanye calon Presiden setiap 5 tahun sekali.

Karakter demokrasi Indonesia adalah kekeluargaan.

Pasal 1 ayat (2) UUD 45 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hanya dari dua ayat itu saja karakter utama sistim politik kita terlihat nyata. Demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional. UUD (termasuk Pembukaan) adalah hukum tertinggi yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua. Sejalan dengan itu maka semua kebijakan negara, termasuk semua peraturan perundangan, adalah untuk mewujudkan tujuan bernegara seperti yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 45.

Dengan batasan itu, maka praktek demokrasi kita harus bisa menyerasikan peta dan hitungan  mayoritas-minoritas dalam gelanggang lembaga politik perwakilan dengan keharusan untuk mengikuti aturan hukum tertinggi demi menghormati hak asasi manusia, kemajemukan dan kesetaraan.

Pada tataran teknis pembuatan undang-undang, Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama kuat. Tanpa persetujuan bersama dari DPR dan Presiden sebuah RUU tidak mungkin menjadi UU. Dalam pembuatan UU tidak ada pihak yang dapat memaksakan kehendaknya sendiri. Tetapi pihak minoritas juga tidak dapat menjegal pengambilan keputusan manakala alasan penolakan pihak minoritas itu tidak berdasar atau tidak sesuai dengan ketentuan UUD (misalnya tentang HAM).

Dengan perkataan lain demokrasi  (kedaulatan rakyat) harus berjalan seiring dengan nomokrasi (supremasi hukum). Tidak bisa ada pemaksaan mayoritas dan juga tidak bisa terjadi tirani minoritas. Dalam kaitan itulah pula kita menaruh harapan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution, yang bertugas dan berwenang untuk menjaga agar UUD dipatuhi.

Dengan demikian jelas bahwa inti hakekat demokrasi kita, setelah perubahan UUD 45, adalah musyawarah mufakat, kekeluargaan  dan inklusif.

Kewenangan MPR.

UUD 45 memberi wewenang tertentu kepada MPR, termasuk untuk mengubah dan menetapkan UUD. Kita semua berpendapat bahwa UUD bukanlah benda sakral yang tidak boleh diubah. Berdasarkan pasal 37 UUD 45, MPR dapat mengamandemen kembali UUD 45 yang telah mengalami perubahan 10 tahun yang lalu.

Mengembalikan MPR sebagai pembuat garis-garis besar haluan negara dan sekaligus tentu menempatkan Presiden kembali bertanggung jawab pada MPR, pada hakekatnya adalah mengembalikan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Langkah itu  akan mencederai hakekat reformasi dan demokratisasi Indonesia yang telah dengan susah payah dan berhasil dilakukan. Indonesia akan kembali menjadi negara tidak demokratis, tanpa check and balance. Hal ini tidak sepele. Komplikasinya amat luas dan sangat merugikan.

Tetapi kita percaya MPR akan sangat bijaksana dalam menggunakan kewenangan-kewenangannya, khususnya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemantapan dan implementasi Pancasila sebagai dasar negara, kemurnian semangat UUD 45 dan kerukunan serta persatuan bangsa Indonesia yang amat majemuk ini.

Akhirnya kita bisa berharap dan percaya Presiden akan membuat Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan mengajukannya sebagai RUU RPNJP kepada DPR dan DPD.

Kita juga percaya DPR dan DPD akan mengemban tugas nasional itu dengan sepenuh hati.



  • Follow us on Twitter
  • Like us on Facebook
  • Subscribe to our IL News
  • Subscribe to the Suara Warga RSS
  • Support Institut Leimena