Artikel

Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Korupsi (Mafia Hukum)

by Maruarar Siahaan, S.H.

 

Pendahuluan.
Korupsi yang  dikualifisir sebagai kejahatan  luar biasa, dan yang juga dipandang telah membudaya bahkan menjadi sistem, merupakan persoalan yang kita hadapi bersama sebagai bangsa. Kerusakan yang timbul akibat kejahatan tersebut telah merongrong sendi-sendi kehidupan bangsa yang berakibat luas terhadap kepercayaan pada kepemimpinan pemerintahan dan kemasyarakatan. Kegagalan dalam penanganan terhadap korupsi yang dianggap luar bisa besar (mega korupsi), telah meletakkan pemimpin pemerintahan dalam posisi  yang semakin sulit. Dalam penilaian beberapa lembaga survey dunia, Indonesia menduduki peringkat korupsi yang sangat tinggi diantara Negara-negara didunia, yang dipandang menjadi hambatan utama dalam menarik para investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia. Hal itu  telah menjadi kesulitan yang amat besar dalam upaya membangun perekonomian, karena merajalelanya korupsi mulai dari level pemerintahan yang terendah, sampai ke-level pemerintahan yang tertinggi, membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang tidak dapat dirancang dengan baik dan akurat. Korupsi tersebut dikatakan pula telah membudaya dimasyarakat[1]. Masyarakat juga kehilangan kepercayaan terhadap kejujuran dan kesungguhan aparat pemerintahan.
Tingkat kerugian yang tinggi terhadap ekonomi dan keuangan Negara, diperkirakan mencapai 30 % dari seluruh anggaran belanja Negara, bahkan kemungkinan lebih[2]. Oleh karenanya dikatakan pula bahwa korupsi merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia, yaitu hak asasi masyarakat secara kolektif, yang akibat kebocoran tersebut rakyat menjadi miskin dan terhambat hak-haknya untuk memperoleh kemajuan secara ekonomi karena ketidakberdayaan pemerintah melaksanakan pembangunan. Konvensi PBB tahun 2003 yaitu Convention Against Corruption sudah ditanda tangani Pemerintah Indonesia dan telah pula disahkan atau diratifikasi dengan undang-undang No. 7 tahun 2006. Meskipun konvensi tersebut yang telah berlaku sebagai hukum internasional tidak mengatakan bahwa korupsi itu merupakan extraordinary crime, sifat sebagai extraordinary crime tersebut telah diadopsi secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, menyebutkan  sebagai berikut :
1
a. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila  dan Undang-undang Dasar 1945
b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional  yang menuntut efisiensi tinggi.[3]
2. Dalam perubahan  Undang-Undang kemudian ditentukan, bahwa:
a. Tindak pidana korupsi  yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula.[4]
3. Undang-undang KPK kemudian menentukan, bahwa:
a. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan tindak pidana yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional.
b. Lembaga pemerintah yag menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.[5]
 
Upaya-upaya yang dimulai sejak lama untuk memberantas tindak pidana korupsi dalam bentuk kelembagaan yang menangani sebagaimana telah terlihat diatas, juga telah beberapa kali melahirkan perubahan Undang-undang yang mengubah rumusan delik  untuk melakukan  pemberantasan tindak pidana korupsi secara lebih efektif. Namun tampaknya seluruh perubahan Undang-Undang maupun badan-badan yang berulangkali diganti tetap juga tidak membawa hasil. Tetapi masalah terbesar yang dihadapi sekarang justru merajalelanya korupsi, yang menjadikan kelumpuhan penegak hukum. Korupsi bahkan telah merupakan bagian  dari budaya itu sendiri, sehingga menyebabkan penegakan hukum itu menjadi sangat lemah. Seperti dikatakan oleh seorang penulis : 
”Corruption has been a latent virus to Indonesia, eating away the social institution, spreading in all levels and state institutions. So widespread is this crime that some even asserted that it has become institutionalised  and might be a part of culture”[6]. 
Keadaan ini menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga Negara, termasuk penegak hukum. Walau demikian  meski tampak keadaan seolah-olah tidak memperlihatkan kemajuan dan seolah-olah sudah putus asa, namun kita  bukan tanpa harapan (desperate but not without hope). Dalam penilaian yang dilakukan lembaga-lembaga jajak pendapat,  dikatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang paling korup dan bahkan dikatakan bahwa korupsi itu telah membudaya. Barangkali penilaian tersebut melupakan bahwa  sesungguhnya mayoritas orang Indonesia memandang korupsi adalah suatu kejahatan yang dapat dan harus dihapuskan. Korupsi melemahkan kemampuan negara untuk memberikan pelayanan umum yang baik dan menghambat berfungsinya secara efektif. Akibatnya hal itu membebankan pajak yang berat bagi orang-orang Indonesia yang miskin dan paling lemah, menciptakan resiko ekonomi makro yang tinggi membahayakan stabilitas keuangan, mengkompromikan keamanan umum dengan hukum dan ketertiban, dan terlebih lagi merongrong legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat. Oleh karena nya korupsi menggambarkan adanya suatu ancaman besar terhadap transisi politik dan ekonomi indonesia yang berhasil .
Survey yang dilakukan Partnership  For Governance Reform in Indonesia menunjukkan bahwa 75% dari responden yang disurvey memandang korupsi merupakan hal yang sangat umum terjadi di sektor publik. 65% responden dari rumah tangga melaporkan telah mengalami secara langsung korupsi tersebut dan 70% responden memandang korupsi itu sebagai suatu penyakit. Dari survey tersebut dapat disimpulkan adanya tiga penemuan penting yaitu,
i)                 Masyarakat memiliki kepercayaan yang sangat kecil terhadap lembaga-lembaga pemerintahan atau negara. Mereka melihat korupsi itu justru melibatkan lembaga-lembaga disektor peradilan seperti polisi, hakim, jaksa dan Departemen kehakiman, Kantor pajak dan bea cukai;
ii)               Lembaga-lembaga yang dipandang sebagai lembaga yang paling korup juga dilihat sebagai yang paling tidak efisien pelayanannya, masyarakat cenderung untuk berpaling kepada lembaga-lembaga non pemerintah sebagai alternatif bagi pelayanan tertentu seperti mencari keadilan serta penyelesaian sengketa;
iii)             Survey itu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sebab-sebab dari korupsi di Indonesia. Meskipun hasil survey tersebut menunjukkan suatu keyakinan yang kuat bahwa korupsi disebabkan oleh gaji pegawai negeri yang rendah, moral individu yang bobrok dan kurang nya pengawasan serta akuntabilitas, tetapi analisis yang lebih hati-hati dari data-data yang dihasilkan menunjukkan suatu konklusi yang lebih kompleks.
Dikatakan bahwa 4 (empat) faktor yang sangat berkaitan erat dengan tingkat korupsi yang rendah yaitu adanya manajemen yang tinggi kualitasnya dimana hadir aturan-aturan formal dengan implementasi yang efektif, nilai-nilai anti-korupsi yang kuat didalam organisasi, manajemen personel dan manajemen pengadaan barang yang tinggi kualitasnya. Gaji pegawai negeri dan moralitas memiliki hubungan korelasi yang kecil dengan pemahaman tentang tingkat korupsi yang rendah. Merajalelanya korupsi dipandang telah menimbulkan kerugian-kerugian besar yang menghambat pembangunan ekonomi dan  merupakan pelanggaran hak asasi masyarakat yaitu hak sosial  dan ekonomi. Lebih jauh lagi bahkan hal itu dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa yang tidak dapat diatasi dengan cara-cara biasa dan oleh badan-badan atau lembaga yang biasa. Untuk itu oleh pembuat undang-undang dianggap perlu untuk membentuk suatu badan khusus untuk memberantas korupsi secara luar biasa[7], dengan kewenangan-kewenangan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum ( Lex Generalis ) dalam hukum acara pidana.
PERMASALAHAN.       
Problem korupsi yang diuraikan diatas kelihatannya merujuk pada korupsi dalam bentuk yang amat besar, seolah-olah tidak menyangkut  masyarakat banyak dalam kenyataan hidup bermasyarakat sehari-hari. Padahal pelayanan publik yang merupakan hal yang dihadapi, sesungguhnya melibatkan seluruh warganegara tanpa kecuali. Dikatakan bahwa korupsi telah terjadi secara meluas dan  merugikan hak sosial dan ekonomi masyarakat dan merupakan kejahatan yang luar biasa, dan telah dicoba melakukan penanganan secara hukum melalui perubahan Undang-Undang dan Badan-Badan yang bertugas menanggulanginya tetapi  tidak menunjukkan keberhasilan.
Dari latar belakang pembentukan KPK  yang merupakan titik kulminasi kegagalan mengatasi persoalan lama berupa korupsi yang sistemik yaitu kejahatan yang dilakukan secara melembaga dan terorganisasi serta mencakup seluruh sektor politik dan ekonomi, menyebabkan timbul pertanyaan, apakah masalah korupsi hanya sekedar masalah hukum, atau juga merupakan bagian budaya kalau tidak semata-mata masalah budaya. Kalau dikatakan korupsi terjadi secara luas dan merugikan hak sosial dan ekonomi rakyat, apakah juga hal itu tidak berarti meliputi korupsi dengan nilai kecil yang dihadapi oleh semua warganegara. Apakah juga kultur yang ikut kita bangun dengan sikap permissif tidak turut menyumbang kepada kondisi yang semakin memburuk, karena memilih jalan pintas untuk tidak ingin direpotkan dengan kesulitan yang menyedot waktu dan tenaga . Dengan kata lain apakah masyarakat dan kita tidak ikut menyumbang terhadap kondisi tersebut, sehingga juga turut bertanggung jawab untuk ikut mengatasinya.
Dalam kata pengantarnya, Nono Anwar Makarim mengutip kegalauan Masdar F. Mas’udi, seorang analis yang mengatakan :
“Indonesia adalah Negara berpenduduk muslim terbesar dunia.Segala sarana dan prasarana agama seperti mesjid, majelis taklim, madrasah, pesantren, perayaan hari besar dan upacara keagamaan Islam lengkap berfungsi sebagaimana diniatkan penyelenggaranya. Kontingen jamaah haji dari Indonesia adalah yang terbesar jumlahnya, walaupun ognkos naik  haji termahal di dunia. Dengan infrastruktur yang lengkap begitu dan yang jumlahnya meluap bagaimana bisa terjadi bahwa Indonesia adalah Negara terkorup di dunia?[8] 
Jikalau kegalauan dan pertanyaan tersebut diajukan oleh seorang cendekiawan Islam yang ditujukan kepada umat Islam, sesungguhnya hal tersebut meliputi kita semua, yang ikut dalam kepemimpinan atau warga gereja biasa serta ikut dalam  kepemimpinan pendidikan  Kristen dan peserta didiknya. Ketika pemberantasan korupsi di dengungkan, dan ada pemimpin gereja tertentu mulai merasakan urgensi melakukan sesuatu tentang hal tersebut dengan menyuarakan suara kenabian dari mimbar, orang-orang muda  bertanya, mengapa dilingkungan mereka hal seperti itu tidak disuarakan juga. Gereja dan umat kristiani sudah pasti tidak berpihak kepada korupsi yang menyebabkan kehancuran yang mengerikan, karena memangsa orang miskin, merampok kekayaan Negara dan rakyat, menghancurkan lingkungan dengan perilaku yang sangat buruk dan jahat.[9] Apakah yang dapat dilakukan pemimpin gereja dan pendidikan Kristen di Indonesia, dalam upaya untuk mengurangi kalau tidak untuk turut serta mendorong penghapusannya.
Pengertian  Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio. Dari bahasa latin itulah lahir kata-kata, ”corruption dan corrupt” dalam bahasa Inggris serta corruptie dalam bahasa Belanda. Menurut Prof. DR. Andi Hamzah SH., dari bahasa Belanda  kata itu turun menjadi kata korupsi dalam bahasa indonesia[10]. Arti kata korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan lain-lain. Korupsi tersebut merupakan suatu istilah umum bagi penyalahgunaan jabatan publik yang didasarkan atas kepercayaan, untuk memperoleh keuntungan pribadi. Definisi dan penerapannya secara spesifik (khusus) bervariasi menurut waktu, tempat, dan budaya. Banyak tindakan secara populer dikatakan korupsi tetapi tidak demikian dalam hukum. Pengertian korupsi secara umum tersebut diartikan  sebagai suatu penyimpangan dari ukuran-ukuran etika yang ketat. Definisi korupsi dibidang-bidang lain dari politik juga tidak pasti, karena sifat publik dari perusahaan-perusahaan besar dinegara-negara kapitalis liberal, manipulasi keuangan dan keputusan-keputusan yang merusak atau mengganggu perekonomian sering juga dicap sebagai korupsi. Korupsi yang bersifat politik menyangkut upaya yang melawan hukum atau penyalahgunaan jabatan publik. Korupsi dalam jabatan-jabatan publik itu dapat mengambil bentuk dalam jual-beli keputusan legislatif, pemerintahan ataupun putusan hakim. Pembayaran terselubung dalam bentuk hadiah-hadiah, honorarium, pekerjaan, keuntungan-keuntungan kepada anggota keluarga, pengaruh sosial maupun hubungan-hubungan yang mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan sosial, baik dengan maupun tanpa pembayaran sejumlah uang, biasanya juga disebut sebagai korupsi dalam pengertian umum[11].
Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan hal itu dikatakan bahwa praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat dilakukan diantara para penyelenggara negara maupun dengan pihak lain dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya. Oleh karena itu berdasarkan pemikiran tersebut, dalam rangka mencapai para penyelenggara negara yang bersih yaitu yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme maka KKN tersebut telah dijadikan suatu bentuk tindak pidana, yang diancam dengan pidana. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan KKN tersebut? Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 berturut-turut memberikan definisi korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut. Korupsi dirumuskan adalah sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Sedangkan Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara[12]. Sejak diundangkannya undang-undang no 28 tahun 1999 tersebut, tampaknya belum ada data bahwa kolusi dan nepotisme telah dituntut sebagai tindak pidana didepan persidangan pengadilan. Sehingga oleh karenanya yang menjadi obyek atau fokus pekerjaan dalam bidang penyelidikan, penyidikan serta penuntutan dan persidangan didepan hukum baik oleh kepolisian, kejaksaan ataupun KPK adalah korupsi dalam arti sebagai tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.
Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkembangan Undang Undang di Indonesia
            1.      Undang-undang nomor 24/Prp Tahun 1960.
Perkembangan perundang-undangan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi sesungguhnya, sebagaimana telah diuraikan diatas telah mengalami perjalanan yang panjang. Ketika diberlakukannya keadaan darurat-perang yang disahkan oleh DPR pada tahun 1957, maka Penguasa Perang menurut Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang darurat perang tersebut, mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Diantara peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat penguasa perang tersebut terdapat Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Darat tanggal 16 april 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 yang tujuannya adalah untuk memberantas perbuatan korupsi yang merajalela dalam waktu yang sesingkat-singkatnya[13]. Peraturan Penguasa perang tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960.
Pasal 1 Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 tersebut merumuskan tindak pidana korupsi sebagai berikut:
a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu  kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan  keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan hukum yang menerima bantuan keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.
b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
 c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Tindak pidana korupsi didalam rumusan pasal 1 a dan b Undang-undang No. 24 prp Tahun 1960 tersebut, merupakan cara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan atau melalui suatu ”kejahatan” dan ”pelanggaran”. Hal itu berarti kejahatan dan pelanggaran tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan  sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang menjadi unsur dari tindak pidana korupsi tersebut, misalnya dengan cara memalsukan surat, kwitansi penerimaan, yang merupakan kejahatan dalam KUHP. Cara perumusan demikian menimbulkan kesulitan didalam pembuktian. Oleh karena perkembangan masyarakat yang memerlukan penyelamatan keuangan dan perekonomian negara maka ketentuan dan rumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 24 prp Tahun 1960 tersebut, dipandang kurang mencukupi untuk mencapai hasil yang diharapkan sehingga perlu diganti dengan Undang-undang yang baru[14]. Undang-undang baru yang dimaksud adalah Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mulai berlaku tanggal 29 maret tahun 1971.
2.   Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
Perumusan tindak pidana korupsi mengalami perubahan dalam undang-undang baru ini, dimana unsur ”kejahatan dan pelangaran” dirubah menjadi unsur yang melawan hukum dan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan, sebagaimana tampak pengaturannya dalamPasal 1 seperti berikut:   
 a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau   orang lain atau suatu badanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara.
c. Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal – pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP.
d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan  pemberian atau janji-janji tersebut kepada yang berwajib.
Pasal 2 : Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana – tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e. 
Dari uraian pasal (1) a, dapat dilihat unsur-unsur pidana korupsi itu adalah dengan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara  atau, diketahui / patut disangka olehnya perbuatan itu merugikan perkonomian negara. Dengan rumusan pasal (1) a ini, maka setiap orang termasuk yang bukan pejabat atau pegawai negeri boleh dituntut dan diadili melakukan tindak pidana korupsi jika memenuhi rumusan tersebut.
Sedangkan pasal (1) b, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan dan atau kedudukan, merupakan tindak pidana korupsi yang khususnya diterapkan pada orang-orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dengan segala kewenangan yang dimilikinya.
Pasal (1) c, hanya mengangkat 13 pasal yang berasal dari KUHP menjadi tindak pidana korupsi.
Dilain pihak pasal (1) d, menyangkut pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang memiliki kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya.
Sedang pasal (1) e, diterapkan pada pegawai negeri yang setelah menerima pemberian atau janji kepadanya tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
Undang-undang tentang tindak pidana korupsi sesungguhnya merupakan undang-undang tindak pidana yang bersifat khusus jika dibandingkan dengan tindak pidana yang menyangkut keuangan dan jabatan yang dalam beberapa jenis sudah diatur juga didalam KUHP (Bab XXVIII pasal 413-435). Dalam perkembangannya kemudian dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971, sesuai dengan sifat penamaan nya maka tindak pidana korupsi itu baik dalam undang-undang a quo maupun yang berasal dari KUHP, maka perbuatan yang dijadikan tindak pidana korupsi adalah :
Secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara .
Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pasal 209 Memberi hadiah kepada pegawai negeri untuk berbuat atau tidak berbuat, Pasal 210 Memberi hadiah kepada hakim untuk mempengaruhi putusannya, Pasal 387 Suatu akal tipu yang dilakukan pemborong atau penjual bahan bangunan yang membahayakan keselamatan orang atau barang atau negara waktu perang, Pasal 388 Akal tipu yang dilakukan orang yang menyerahkan barang bagi tentara yang mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara, Pasal 415 pegawai negeri waktu menjalankan pekerjaan nya menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surang berharga diambil atau digelapkan orang lain, Pasal 416 pegawai negeri yang sengaja membuat atau memalsukan buku atau daftar yang dibuat untuk pemeriksaan administrasi, Pasal 417 Pegawai negeri yang menggelapkan, merusak, barang yang diperuntukkan untuk tanda bukti dan pasal-pasal, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP tersebut adalah menyangkut pemberian hadiah dalam pekerjaan atau jabatannya.
Memberi hadiah atau janji  kepada pegawai negeri.
Menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya
Meskipun ketentuan-ketentuan itu tampaknya overlapping satu sama lain, tetapi inti pokok kejahatan-kejahatan jabatan yang diatur dalam Bab XXVIII KUHP, yang melibatkan hadiah pemberian maupun janji-janji berupa kekayaan ataupun keuntungan yang bersifat non-moneter, akan tetapi seluruh keuntungan itu pada umumnya bersifat ekonomis.
Perubahan yang mendasar dari undang-undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi terletak pada rumusan tindak pidana korupsi yang mensyaratkan bahwa tindak pidana korupsi itu dilakukan dalam suatu kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 unsur kejahatan atau pelanggaran tersebut dihapuskan dan digantikan menjadi unsur ”Melawan Hukum” sehingga unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tersebut adalah sebagai berikut :
Melawan hukum
Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. 
Langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Sedangkan pasal 1 huruf b unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
a. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau jabatan;
b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan ;
c. Langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Dalam Kategori tindak pidana korupsi pasal 1 ayat (1) a, unsur melawan hukum tersebut adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan tidak menjadikan perbuatan melawan hukum itu sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Dilain pihak kata dapatmerugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, menyebabkan unsur kerugian keuangan negara dan perekonomian negara tersebut dalam pasal 1 ayat 1 (b) tidak selalu harus timbul tetapi cukup apabila dalam bentuk kemungkinan saja. Hal ini dikatakan menyebabkan bahwa tindak pidana dalam pasal 1 ayat 1 (a) sebagai delik materiil, sedangkan pasal 1 ayat 1 (b) sebagai delik formil.
3.  Undang-undang nomor 31 tahun 1999
Ketentuan-ketentuan  yang telah diangkat menjadi tindak pidana korupsi baik didalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 juga dilanjutkan dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999, akan tetapi jumlah butir ketentuan yang didalam Undang-undang No 3 tahun 1971 berjumlah 12 (duabelas) butir ketentuan, dimana 12 pasal yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi berasal dari KUHP. Didalam Undang-undang No 31 tahun 1999 dia berkurang menjadi 14 (empatbelas) butir ketentuan dimana delapan pasal yang berasal dari KUHP diangkat menjadi tindak pidana korupsi dalam pasal tersendiri dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi khusus Bab III Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menambahkan juga beberapa tindak pidana yang disebut ”Tindak pidana Lain” yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu dalam pasal 21, 22, 23 dan 24. Pasal 21 menjadikan sebagai tindak pidana  perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan tindak pidana korupsi. Pasal 22 menjadikan sebagai tindak pidana perbuatan yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam tindak pidana korupsi. Pasal 23 menentukan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal 220, 231, 421, 422, 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan minimum 1 tahun. Sedangkan pasal 24 Undang-undang Nomor 31 1999 menentukan sebagai tindak pidana saksi yang menyebut nama dan alamat pelapor tindak pidana korupsi baik didalam penyidikan maupun dalam persidangan di pengadilan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 disamping mengangkat tindak pidana dalam KUHP yang oleh Undang-undang nomor 3 tahun  1971 maupun Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dijadikan juga menjadi tindak pidana korupsi akan tetapi dalam Undang-undang yang baru tersebut dikatakan bahwa rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP darimana ketentuan tersebut berasal tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal-pasal KUHP yang menjadi acuan, menjadi tindak pidana korupsi.
Perkembangan yang paling besar dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 dibandingkan dengan Undang-undang No. 3 tahun 1971 adalah diperberatnya ancaman hukuman terhadap tindak pidana korupsi. Bahkan  jika tindak pidana korupsi yang disebut dalam pasal 2 yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dilakukan dalam keadaan tertentu, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati.  Penjelasan ayat 2 tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu”  sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam ketentuan ini ialah apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, atau dilakukan waktu terjadi bencana alam nasional maupun sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau dilakukan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Perbedaan lain yang menonjol yang perlu diperhatikan adalah :
Ancaman Pidana
Berbeda dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, undang-undang no 31 Tahun 1999 menentukan adanya ancaman pidana minimum khusus, dan pidana denda yang  lebih tinggi serta memuat juga pidana berupa penggantian uang kerugian negara. Ancaman pidana minimum tersebut merupakan pidana paling rendah (minimum) yang wajib dijatuhkan oleh hakim apabila dakwaan tertentu dipandang terbukti.Sebelumnya hal ini tidak dikenal.
Pengertian Melawan Hukum
Yang dimaksud dengan ”melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.[15]
3.   Korporasi
Korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Korporasi yang dimaksud disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir 1 dan pasal 20).  Merupakan perkembangan baru bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat baik dalam crime for corporation ataupun corporate criminal[16].
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, didasarkan atas pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Disamping itu juga dikatakan bahwa perubahan itu diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial-ekonomi masyarakat serta pelakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi[17]. Perubahan yang dilakukan oleh undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut adalah sebagai berikut :
Penjelasan pasal 2 ayat 2 merubah pengertian ”keadaan tertentu” dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, perubahan  alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.
Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang merupakan rumusan tindak pidana yang diangkat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tindak pidana korupsi tetapi merujuk pada KUHP tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 hal itu berubah. Rumusan tindak pidana korupsi yang diangkat dari KUHP langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal-pasal KUHP tersebut sehingga menjadi rumusan tindak pidana korupsi yang tidak perlu lagi merujuk pada pasal-pasal KUHP yang dimaksud. Akan tetapi dengan ketentuan ini belum jelas bagi kita apakah pasal-pasal KUHP yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi tersebut menyebabkan pasal-pasal 209, 210...dst, sudah menjadi tidak berlaku lagi. Atau sebaliknya apakah untuk tidak pidana korupsi yang lebih kecil dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 (a) atau kerugian yang jumlahnya sangat kecil masih tetap dapat menggunakan pasal-pasal KUHP tersebut.
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diantara pasal 12 dan pasal 13 diselipkan tiga pasal baru yaitu pasal 12 (a), Pasal 12 (b) dan pasal 12 (c). Pasal 12 (a) menentukan bahwa untuk tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah, tidak berlaku ketentuan minimum pidana baik menyangkut pidana penjara maupun denda. Yang diberlakukan adalah pidana maksimum. Pasal 12 (b) menyangkut pemberian kepada penyelenggara negara yang disebut gratifikasi jika nilainya 10 juta rupiah atau lebih diperlakukan pembuktian terbalik, yaitu dibebankan kepada penerima gratifikasi, bahwa pemberian tersebut bukan suap. Sedangkan pemberian yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap tetap diberlakukan kepada jaksa.
Dengan ketentuan tersebut misalnya memberi atau menjanjikan sesuatu pada hakim maupun advokat menjadi satu tindak pidana yang secara explisit disebutkan dalam undang-undang No. 20 tahun 2001. Ketentuan lain dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 ini adalah adanya suatu tindak pidana baru yang sebagaimana telah disebutkan diatas dengan gratifikasi yaitu pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap suap apabila hal itu berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni pemberian yang nilainya 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah atau lebih, wajib dibuktikan oleh penerima gratifikasi bahwa pemberian tersebut bukan suap. Sedang apabila kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) penuntut umum wajib membuktikan bahwa itu adalah suap. Meskipun dengan perkembangan terakhir dari pergeseran pengaturan dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 ternyata bahwa dalam tindak pidana korupsi tertentu khususnya yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara ancaman hukuman berupa pidana penjara seumur hidup  tidak berubah.
Makna dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh undang-undang itu sesungguhnya secara berarti adalah karena mengangkat tindak pidana tertentu dalam KUHP menjadi tindak pidana korupsi dengan cara merumuskan unsur-unsur tindak pidana KUHP tersebut secara langsung menjadi tindak pidana korupsi.
Perubahan Perundang-undangan dibidang tindak pidana korupsi dari masa-kemasa seperti yang terlihat dari uraian diatas baik dengan pemberatan ancaman hukuman maupun dengan perluasan rumusan tindak pidana telah diimbangi dengan pembentukan lembaga-lembaga di luar lembaga resmi dibidang penyidikan dan penyelidikan, yang tampaknya masih juga tidak membawa hasil. Setelah perubahan yang demikian, Undang-undang No. 30 Tahun 2002 membawa suatu konsepsi baru yang lebih luas lagi yaitu dengan menambahkan wewenang penuntutan terhadap lembaga baru yang dibentuk dengan undang-undang tersebut disamping wewenang-wewenang lain  yang dianggap menyimpang dari hukum acara yang berlaku. Perubahan tersebut terutama adanya suatu kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :
i. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
ii. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
iii. Disamping kategori-kategori tindak pidana yang menyangkut keuangan negara seperti yang telah dikemukakan diatas, maka dalam undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang  Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yaitu : i) Kolusi,  dan ii) Nepotisme. Sesungguhnya dalam undang-undang tersebut dimuat juga suatu tindak pidana yaitu korupsi, akan tetapi secara tegas dirujuk bahwa korupsi tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.
Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara[18]. Dilain pihak dikatakan bahwa Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara danpihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau dan negara[19]. Kedua jenis tindak pidana ini sesungguhnya menjadi tidak relevan oleh karena telah dicakup dalam rumusan tindak pidana korupsi yang sangat luas. Nepotisme yang merupakan perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya atau kroni-nya telah tercakup didalam rumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 dan 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Sedangkan  Kolusi sebagai permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum juga telah tercakup didalam bentuk delik-delik penyertaan dan pembantuan sebagaimana diatur dalam Bab V Buku I KUHP. 
Seorang ahli berpendapat bahwa perubahan-perubahan rumusan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana materiil indonesia dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, didasarkan pada alasan tidak berhasilnya aparat penegak hukum untuk mengurangi, apalagi membasmi tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Sesungguhnya alasan kegagalan aparat penegak hukum tidak perlu menyebabkan seringnya berubah perumusan tindak pidana korupsi karena hukum materiil itu merupakan norma standar yang bisa ditegakkan dalam situasi yang berbeda. Lagipula perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dapat menyebabkan susunan maupun substansi suatu norma menjadi ”tidak baik dan tidak logis”.[20] Pendapat ini sebagian ada benarnya. Akan tetapi sepanjang mengenai perkembangan tentang dapat dipidananya korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah merupakan perkembangan penting dan diperlukan untuk mengatasi keadaan yang timbul pada masa sekarang.
PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN.  
Dalam perkembangan dan perubahan keseluruhan konsepsi pemberantasan tindak pidana korupsi, baik rumusan dan lembaga yang menangani, satu teknik yang belum dipergunakan secara sungguh-sungguh untuk memberantas dan mencegahnya adalah pengaturan beban bukti dengan melakukan pembalikan beban tersebut dari penuntut umum menjadi beban dari seorang tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini yang sangat terkenal dengan istilah asing yaitu omkering van hetbewijslast,yang dalam literatur common law system disebut sebagai reversal of burden of proof. Meskipun secara terbatas seorang terdakwa dalam undang-undang hukum acara perkara tindak pidana korupsi diberikan kesempatan membuktikan bahwa harta yang diperolehnya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, namun pembuktian tersebut tidak melepaskan beban dari Jaksa/penuntut umum untuk wajib membuktikan kesalahan terdakwa tersebut. Yang dilakukan dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi tentang beban bukti tersebut baru sebatas menggeser sedikit (shifting of burden of proof), khusus dalam pengaturan gratifikasi, di mana seorang terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa uang diterimanya bukan merupakan gratifikasi.[21]
Kedepan yang harus dicoba penerapannya adalah pembalikan beban pembuktian seperti yang sudah dianut di beberapa negara dan yang diatur dalam United Nations Convention Against Corruption, yang menentukan bahwa :
”States parties may consider the possibilities of requiring that an offender demonstrate the lawful origin os such alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement  is consistent with the fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial or other proceedings.[22]
Perlawanan yang dihadapi ketika ada upaya untuk menggunakan pembalikan beban bukti secara keseluruhan dalam proses pemeriksaan dan persidangan tindak pidana korupsi selalu dihadapkan dengan asas dalam hukum tentang praduga tidak bersalah (presumption of innocence).Terutama sekali kekawatiran timbul jikalau tanpa satu dugaan permulaan yang cukup atau diluar proses hukum acara yang berjalan, orang menuntut seorang pejabat publik untuk membuktikan bahwa harta yang diperolehnya bukan dari kejahatan korupsi. Oleh karenanya kehati-hatian memang dibutuhkan untuk menggunakan dan mengadopsi lembaga tersebut dalam hukum acara pidana Indonesia. 
APAKAH YANG DAPAT KITA LAKUKAN.     
 Salah satu tugas KPK adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, yang dijabarkan dengan program pendidikan anti korupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum.[23] Hal tersebut kita pahami, sebagai beban yang terletak juga kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu dalam pencegahan kalau bukan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.       Dalam posisi sebagai pemimpin gereja, pimpinan pendidikan kristen dan warga masyarakat bisa yang menjadi warga gereja, sudah dipastikan bahwa kita tidak berpihak kepada korupsi, koruptor dan sikap koruptif. Ajaran Kristiani hemat saya sangat jelas dalam hal tersebut, meskipun saya tidak dapat merujuknya dengan tegas karena larangan mencuri adalah salah satu dari Sepuluh Hukum yang harus dipatuhi. Iman kristiani pasti berupa pemihakan kepada kebenaran dan keadilan, serta penghormatan pada harkat dan martabat manusia.
Dengan uraian tentang tindak pidana atau kejahatan korupsi dalam hukum pidana, masyarakat juga telah  mengembangkan sendiri istilah-istilah  yang secara umum  menjadi bagian dari korupsi ataupun korupsi itu sendiri dengan nama beragam, money politics, suap pungli, uang terima kasih dan lain sebagainya. Anggota msyarakat yang menghadapi persoalan hukum dan meminta jasa hukum dari para professional di bidangnya masing-masing, kerap menginginkan keberhasilan mutlak dalam arti dimenangkan, terlepas dari unsur kebenaran, sehingga berani mengeluarkan jumlah uang yang besar sebagai suap, yang kadangkala dikemas dengan istilah ”uang terima kasih” untuk memenangkan satu perkara tersebut. Meskipun dia menyadari bahwa putusan demikian  dasar hukumnya tidak benar, namun pergeseran budaya yang terjadi dimana nilai-nilai yang dianut bukanlah  menerima dengan sportif dan lapang dada satu kebenaran diungkapkan, melainkan arrogansi dan kesombongan menyebabkan terbentuknya kultur bahwa yang adil itu adalah jikalau menang dalam berperkara(justice is winning). Di lain pihak, seorang yang berniat menjadi Kepala Daerah sebagai Gubernur, Walikota dan Bupati, juga tidak segan mengeluarkan uang besar untuk memenangkan jabatan tersebut, meskipun diketahuinya prediksi perolehan suara tidak akan mencapai keterpilihan, lalu berupaya mencari jalan-jalan yang  mudah untuk mewujudkannya dengan money politics. Money politics, yang sesungguhnya hanyalah satu jenis suap, merupakan  penggunaan uang untuk membeli suara melalui transaksi jual belis suara. Uang yang digunakan untuk menjual belikan dukungan politik biasanya bersumber dari negara.[24]
Dalam pelayanan pejabat publik atau pemerintahan  sehari-hari, sering kita tidak sabar menunggu sejenak atau membuang tenaga sedikit, sehingga menyerah kepada permintaan petugas  untuk dilayani dengan ”uang semir”, yang sesungguhnya adalah juga pungli atau suap. Harus diakui bahwa meskipun kita berusaha untuk tidak mengikuti jalan-jalan yang tidak legal tersebut, namun suatu kondisi yang buruk ditingkat pejabat publik baik dalam pemerintahan dan peradilan, merupakan hambatan besar dalam menempuh jalan yang lurus. Kita menjadi korban yang tidak mempunyai kepastian dalam penyelesaian  urusan, sehingga seringkali harus menyerah. Dikatakan dibanyak negara korupsi telah menjadi satu cara hidup bagi para petugas. Tanpa ”tip” satu berkas dapat hilang tanpa tentu rimbanya, dan tanpa memberi suap, tidak dapat dijamin menang dalam perkara yang dihadapi.[25]
Terlepas dari kesukaran yang menghambat penghapusan korupsi, suap dan pelicin dalam kehidupan pemerintahan serta masyarakat, yang timbul karena berkembangnya budaya  dalam kehidupan pemerintahan dan negara yang ”memaksa” dilayani agar mau bergerak menjalankan apa yang sesungguhnya menjadi tugas publiknya, sikap menyerah tidak menjadi pilihan. Disadari benar bahwa akan sangat memakan waktu membangun kultur atau budaya hidup lurus dan bersih, sebagaimana pendekatan hukum juga telah menunjukkan ketidak berhasilannya meskipun telah membentuk KPK dengan kewenangan yang luar biasa. Hemat kami pemberantasan korupsi dan mafia hukum harus disertai juga dengan pendidikan dan ajar untuk membangun kultur baru yang anti korupsi dan suap. Meskipun kebanyakan kita sudah putus asa melihat perkembangannya yang semakin  subur  karena ulah gerak  Mafia Hukum dan Pajak, upaya kita  tidak boleh mati, karena keadaan tersebut bukanlah tanpa harapan, karena  keberadaan ajaran  Kristiani yang kita imani.  Gereja dan lembaga-lembaga pendidikan Kristen harus menyuarakan nilai-nilai kristiani tentang kehormatan, kehidupan yang beradab dan bermartabat untuk menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meski semua lini jabatan publik telah dicemari korupsi, namun dorongan untuk hidup secara bermartabat dalam iman kristiani, harus secara terus menerus disuarakan dan diajarkan oleh Gereja dan Lembaga Pendidikan Kristen, agar warga gereja mendapat arah yang tepat dan benar dalam menjunjung tinggi pengabdiannya kepada negara dan masyarakat, serta masyarakat dimana kita berada.
 Penutup.     
Gereja dan lembaga pendidikan kristen sebagai lembaga yang membangun moralitas kekristenan bagi warga gerja yang sekaligus menjadi warga masyarakat, harus  mampu memberikan pesan kuat bagi warga untuk dapat  hidup dalam kebenaran dan keadilan meski dalam kondisi yang sulit sekalipun. Upaya tersebut merupakan hal yang dilakukan terus menerus, walaupun dengan jatuh bangun. Bagaimana membangkitkan dan membangun upaya yang berkesinambungan untuk membentuk landasan yang kukuh bagi warga dan anak didik  menolak praktik-praktik tidak sehat korupsi dan mafia hukum, merupakan tugas kita. Sambil melakukan introspeksi diri sendiri,  keteladanan orang tua, rohaniawan dan para pendidik kristen sangat mendasar dalam  mendidik dan mengajar warga dan jemaat  untuk menjadi warga yang membawa semangat keadilan dan damai sejahtera ditengah masyarakat dan negara.
 
 
Jakarta, 26 Maret 2011 
 
 
[1] Teten Masduki dan Danang Widoyoko,Menunggu Gebrakan KPK, dalam Jentera journal hukum edisi 8 Tahun III Maret 2005 hal. 43
[2]   Sumitro Djojohadikusumo dan Emil Salim. Bahkan Bank Dunia mengatakan kebocoran dana pembangunan mencapai 45 %(Dikutip dari Pengadilan Khusus Korupsi, Leip, MTI, PSHK, TGTPK, 2002. Hal.3
 
[3] Konsiderans menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
[4] Konsiderans menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011.
[5] Konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.
[6]   Prof.Dr. Harkristuti  Hernowo S.H.
[7]  Konsiderans  a UU nomor 20 tahun 2001.
[8] Nono Anwar Makarim, dalam “Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Mencari Paradigma Baru,Hamid Basyaib dkk (eds), Yayasan Asara Untuk Kemitraan Bagi Pembaruan Tata pemerintahan, 2002, hal  i.
[9] Gary Goodpaster, dalam ibid, hal  iv
[10]  Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahan, Penerbit PT. Gramedia tahun 1984 Hal.9
[11] Encyclopedia Americana International Edition Vol. 8, Hal. 22
[12]  Undang-undang No. 28 Tahun 1999
[13] Penjelasan Umum UU. NO. 24 Prp. Tahun 1960
[14]  R. Wiyono S.H, Op.Cit Hal. 11
[15]  Pengertian melawan hukum yang dimuat dalam penjelasan ini, dalam putusan Mahkamah Konstitusi no.  /PUU-IV/2006, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 yang menganut azas legalitas, yang mewajibkan aturan hukum pidana harus tertulis.
[16]  Ramelan S.H, Dalam Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung RI, 2002, hal. 98
[17]  Konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
[18]  Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.28 tahun 1999.
[19]  Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 28 Tahun 1999.
[20] DR. Mudzakir S.H M.H, Risalah Sidang Perkara No.012, 016, 019 / PUU – IV / 2006 Tanggal 11 Oktober 2006 Hal. 50
[21] Pasal 12B  jo Pasal 38A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[22] Pasal 31  angka 8 United Nations Conventions against Corruption, 2003, sebagaimana dikutip dari Akil Mochtar,Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hal  185.
[23] Pasal 6 c jo. Pasal 13 huruf c,d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang komisi Pemberantasan Korupsi.
[24] Masdar F. Mas’udi, Korupsi Dalam Perspektif  Budaya dan Syariat Islam, dalam  Mencuri Uang  Rakyat, op.cit hal 80.
[25] Michael Kirby, sebagaimana dikutip oleh Maruarar Siahaan, Access to Justice in Indonesia : Special Note on Indonesia’s Transition Era and Corruption, yang disampikan dalam  “Compring Access to Justice in Asian and European transitional Countries Seminar”, June 27-28, 2005 in Bogor , Indonesia.

Pendahuluan.

Korupsi yang  dikualifisir sebagai kejahatan  luar biasa, dan yang juga dipandang telah membudaya bahkan menjadi sistem, merupakan persoalan yang kita hadapi bersama sebagai bangsa. Kerusakan yang timbul akibat kejahatan tersebut telah merongrong sendi-sendi kehidupan bangsa yang berakibat luas terhadap kepercayaan pada kepemimpinan pemerintahan dan kemasyarakatan. Kegagalan dalam penanganan terhadap korupsi yang dianggap luar bisa besar (mega korupsi), telah meletakkan pemimpin pemerintahan dalam posisi  yang semakin sulit. Dalam penilaian beberapa lembaga survey dunia, Indonesia menduduki peringkat korupsi yang sangat tinggi diantara Negara-negara didunia, yang dipandang menjadi hambatan utama dalam menarik para investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia. Hal itu  telah menjadi kesulitan yang amat besar dalam upaya membangun perekonomian, karena merajalelanya korupsi mulai dari level pemerintahan yang terendah, sampai ke-level pemerintahan yang tertinggi, membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang tidak dapat dirancang dengan baik dan akurat. Korupsi tersebut dikatakan pula telah membudaya dimasyarakat[1]. Masyarakat juga kehilangan kepercayaan terhadap kejujuran dan kesungguhan aparat pemerintahan.

Tingkat kerugian yang tinggi terhadap ekonomi dan keuangan Negara, diperkirakan mencapai 30 % dari seluruh anggaran belanja Negara, bahkan kemungkinan lebih[2]. Oleh karenanya dikatakan pula bahwa korupsi merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia, yaitu hak asasi masyarakat secara kolektif, yang akibat kebocoran tersebut rakyat menjadi miskin dan terhambat hak-haknya untuk memperoleh kemajuan secara ekonomi karena ketidakberdayaan pemerintah melaksanakan pembangunan. Konvensi PBB tahun 2003 yaitu Convention Against Corruption sudah ditanda tangani Pemerintah Indonesia dan telah pula disahkan atau diratifikasi dengan undang-undang No. 7 tahun 2006. Meskipun konvensi tersebut yang telah berlaku sebagai hukum internasional tidak mengatakan bahwa korupsi itu merupakan extraordinary crime, sifat sebagai extraordinary crime tersebut telah diadopsi secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, menyebutkan  sebagai berikut :

1

a. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila  dan Undang-undang Dasar 1945

b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional  yang menuntut efisiensi tinggi.[3]

2. Dalam perubahan  Undang-Undang kemudian ditentukan, bahwa:

a. Tindak pidana korupsi  yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula.[4]

3. Undang-undang KPK kemudian menentukan, bahwa:

a. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan tindak pidana yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional.

b. Lembaga pemerintah yag menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.[5]

Upaya-upaya yang dimulai sejak lama untuk memberantas tindak pidana korupsi dalam bentuk kelembagaan yang menangani sebagaimana telah terlihat diatas, juga telah beberapa kali melahirkan perubahan Undang-undang yang mengubah rumusan delik  untuk melakukan  pemberantasan tindak pidana korupsi secara lebih efektif. Namun tampaknya seluruh perubahan Undang-Undang maupun badan-badan yang berulangkali diganti tetap juga tidak membawa hasil. Tetapi masalah terbesar yang dihadapi sekarang justru merajalelanya korupsi, yang menjadikan kelumpuhan penegak hukum. Korupsi bahkan telah merupakan bagian  dari budaya itu sendiri, sehingga menyebabkan penegakan hukum itu menjadi sangat lemah. Seperti dikatakan oleh seorang penulis : 

”Corruption has been a latent virus to Indonesia, eating away the social institution, spreading in all levels and state institutions. So widespread is this crime that some even asserted that it has become institutionalised  and might be a part of culture”[6]. 

Keadaan ini menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga Negara, termasuk penegak hukum. Walau demikian  meski tampak keadaan seolah-olah tidak memperlihatkan kemajuan dan seolah-olah sudah putus asa, namun kita  bukan tanpa harapan (desperate but not without hope). Dalam penilaian yang dilakukan lembaga-lembaga jajak pendapat,  dikatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang paling korup dan bahkan dikatakan bahwa korupsi itu telah membudaya. Barangkali penilaian tersebut melupakan bahwa  sesungguhnya mayoritas orang Indonesia memandang korupsi adalah suatu kejahatan yang dapat dan harus dihapuskan. Korupsi melemahkan kemampuan negara untuk memberikan pelayanan umum yang baik dan menghambat berfungsinya secara efektif. Akibatnya hal itu membebankan pajak yang berat bagi orang-orang Indonesia yang miskin dan paling lemah, menciptakan resiko ekonomi makro yang tinggi membahayakan stabilitas keuangan, mengkompromikan keamanan umum dengan hukum dan ketertiban, dan terlebih lagi merongrong legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat. Oleh karena nya korupsi menggambarkan adanya suatu ancaman besar terhadap transisi politik dan ekonomi indonesia yang berhasil .

Survey yang dilakukan Partnership  For Governance Reform in Indonesia menunjukkan bahwa 75% dari responden yang disurvey memandang korupsi merupakan hal yang sangat umum terjadi di sektor publik. 65% responden dari rumah tangga melaporkan telah mengalami secara langsung korupsi tersebut dan 70% responden memandang korupsi itu sebagai suatu penyakit. Dari survey tersebut dapat disimpulkan adanya tiga penemuan penting yaitu,

i)  Masyarakat memiliki kepercayaan yang sangat kecil terhadap lembaga-lembaga pemerintahan atau negara. Mereka melihat korupsi itu justru melibatkan lembaga-lembaga disektor peradilan seperti polisi, hakim, jaksa dan Departemen kehakiman, Kantor pajak dan bea cukai;

ii)  Lembaga-lembaga yang dipandang sebagai lembaga yang paling korup juga dilihat sebagai yang paling tidak efisien pelayanannya, masyarakat cenderung untuk berpaling kepada lembaga-lembaga non pemerintah sebagai alternatif bagi pelayanan tertentu seperti mencari keadilan serta penyelesaian sengketa;

iii)  Survey itu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sebab-sebab dari korupsi di Indonesia. Meskipun hasil survey tersebut menunjukkan suatu keyakinan yang kuat bahwa korupsi disebabkan oleh gaji pegawai negeri yang rendah, moral individu yang bobrok dan kurang nya pengawasan serta akuntabilitas, tetapi analisis yang lebih hati-hati dari data-data yang dihasilkan menunjukkan suatu konklusi yang lebih kompleks.

Dikatakan bahwa 4 (empat) faktor yang sangat berkaitan erat dengan tingkat korupsi yang rendah yaitu adanya manajemen yang tinggi kualitasnya dimana hadir aturan-aturan formal dengan implementasi yang efektif, nilai-nilai anti-korupsi yang kuat didalam organisasi, manajemen personel dan manajemen pengadaan barang yang tinggi kualitasnya. Gaji pegawai negeri dan moralitas memiliki hubungan korelasi yang kecil dengan pemahaman tentang tingkat korupsi yang rendah. Merajalelanya korupsi dipandang telah menimbulkan kerugian-kerugian besar yang menghambat pembangunan ekonomi dan  merupakan pelanggaran hak asasi masyarakat yaitu hak sosial  dan ekonomi. Lebih jauh lagi bahkan hal itu dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa yang tidak dapat diatasi dengan cara-cara biasa dan oleh badan-badan atau lembaga yang biasa. Untuk itu oleh pembuat undang-undang dianggap perlu untuk membentuk suatu badan khusus untuk memberantas korupsi secara luar biasa[7], dengan kewenangan-kewenangan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum ( Lex Generalis ) dalam hukum acara pidana.

PERMASALAHAN.       

Problem korupsi yang diuraikan diatas kelihatannya merujuk pada korupsi dalam bentuk yang amat besar, seolah-olah tidak menyangkut  masyarakat banyak dalam kenyataan hidup bermasyarakat sehari-hari. Padahal pelayanan publik yang merupakan hal yang dihadapi, sesungguhnya melibatkan seluruh warganegara tanpa kecuali. Dikatakan bahwa korupsi telah terjadi secara meluas dan  merugikan hak sosial dan ekonomi masyarakat dan merupakan kejahatan yang luar biasa, dan telah dicoba melakukan penanganan secara hukum melalui perubahan Undang-Undang dan Badan-Badan yang bertugas menanggulanginya tetapi  tidak menunjukkan keberhasilan.

Dari latar belakang pembentukan KPK  yang merupakan titik kulminasi kegagalan mengatasi persoalan lama berupa korupsi yang sistemik yaitu kejahatan yang dilakukan secara melembaga dan terorganisasi serta mencakup seluruh sektor politik dan ekonomi, menyebabkan timbul pertanyaan, apakah masalah korupsi hanya sekedar masalah hukum, atau juga merupakan bagian budaya kalau tidak semata-mata masalah budaya. Kalau dikatakan korupsi terjadi secara luas dan merugikan hak sosial dan ekonomi rakyat, apakah juga hal itu tidak berarti meliputi korupsi dengan nilai kecil yang dihadapi oleh semua warganegara. Apakah juga kultur yang ikut kita bangun dengan sikap permissif tidak turut menyumbang kepada kondisi yang semakin memburuk, karena memilih jalan pintas untuk tidak ingin direpotkan dengan kesulitan yang menyedot waktu dan tenaga . Dengan kata lain apakah masyarakat dan kita tidak ikut menyumbang terhadap kondisi tersebut, sehingga juga turut bertanggung jawab untuk ikut mengatasinya.

Dalam kata pengantarnya, Nono Anwar Makarim mengutip kegalauan Masdar F. Mas’udi, seorang analis yang mengatakan :

“Indonesia adalah Negara berpenduduk muslim terbesar dunia.Segala sarana dan prasarana agama seperti mesjid, majelis taklim, madrasah, pesantren, perayaan hari besar dan upacara keagamaan Islam lengkap berfungsi sebagaimana diniatkan penyelenggaranya. Kontingen jamaah haji dari Indonesia adalah yang terbesar jumlahnya, walaupun ognkos naik  haji termahal di dunia. Dengan infrastruktur yang lengkap begitu dan yang jumlahnya meluap bagaimana bisa terjadi bahwa Indonesia adalah Negara terkorup di dunia?[8] 

Jikalau kegalauan dan pertanyaan tersebut diajukan oleh seorang cendekiawan Islam yang ditujukan kepada umat Islam, sesungguhnya hal tersebut meliputi kita semua, yang ikut dalam kepemimpinan atau warga gereja biasa serta ikut dalam  kepemimpinan pendidikan  Kristen dan peserta didiknya. Ketika pemberantasan korupsi di dengungkan, dan ada pemimpin gereja tertentu mulai merasakan urgensi melakukan sesuatu tentang hal tersebut dengan menyuarakan suara kenabian dari mimbar, orang-orang muda  bertanya, mengapa dilingkungan mereka hal seperti itu tidak disuarakan juga. Gereja dan umat kristiani sudah pasti tidak berpihak kepada korupsi yang menyebabkan kehancuran yang mengerikan, karena memangsa orang miskin, merampok kekayaan Negara dan rakyat, menghancurkan lingkungan dengan perilaku yang sangat buruk dan jahat.[9] Apakah yang dapat dilakukan pemimpin gereja dan pendidikan Kristen di Indonesia, dalam upaya untuk mengurangi kalau tidak untuk turut serta mendorong penghapusannya.

Pengertian  Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio. Dari bahasa latin itulah lahir kata-kata, ”corruption dan corrupt” dalam bahasa Inggris serta corruptie dalam bahasa Belanda. Menurut Prof. DR. Andi Hamzah SH., dari bahasa Belanda  kata itu turun menjadi kata korupsi dalam bahasa indonesia[10]. Arti kata korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan lain-lain. Korupsi tersebut merupakan suatu istilah umum bagi penyalahgunaan jabatan publik yang didasarkan atas kepercayaan, untuk memperoleh keuntungan pribadi. Definisi dan penerapannya secara spesifik (khusus) bervariasi menurut waktu, tempat, dan budaya. Banyak tindakan secara populer dikatakan korupsi tetapi tidak demikian dalam hukum. Pengertian korupsi secara umum tersebut diartikan  sebagai suatu penyimpangan dari ukuran-ukuran etika yang ketat. Definisi korupsi dibidang-bidang lain dari politik juga tidak pasti, karena sifat publik dari perusahaan-perusahaan besar dinegara-negara kapitalis liberal, manipulasi keuangan dan keputusan-keputusan yang merusak atau mengganggu perekonomian sering juga dicap sebagai korupsi. Korupsi yang bersifat politik menyangkut upaya yang melawan hukum atau penyalahgunaan jabatan publik. Korupsi dalam jabatan-jabatan publik itu dapat mengambil bentuk dalam jual-beli keputusan legislatif, pemerintahan ataupun putusan hakim. Pembayaran terselubung dalam bentuk hadiah-hadiah, honorarium, pekerjaan, keuntungan-keuntungan kepada anggota keluarga, pengaruh sosial maupun hubungan-hubungan yang mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan sosial, baik dengan maupun tanpa pembayaran sejumlah uang, biasanya juga disebut sebagai korupsi dalam pengertian umum[11].

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan hal itu dikatakan bahwa praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat dilakukan diantara para penyelenggara negara maupun dengan pihak lain dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya. Oleh karena itu berdasarkan pemikiran tersebut, dalam rangka mencapai para penyelenggara negara yang bersih yaitu yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme maka KKN tersebut telah dijadikan suatu bentuk tindak pidana, yang diancam dengan pidana. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan KKN tersebut? Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 berturut-turut memberikan definisi korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut. Korupsi dirumuskan adalah sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Sedangkan Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara[12]. Sejak diundangkannya undang-undang no 28 tahun 1999 tersebut, tampaknya belum ada data bahwa kolusi dan nepotisme telah dituntut sebagai tindak pidana didepan persidangan pengadilan. Sehingga oleh karenanya yang menjadi obyek atau fokus pekerjaan dalam bidang penyelidikan, penyidikan serta penuntutan dan persidangan didepan hukum baik oleh kepolisian, kejaksaan ataupun KPK adalah korupsi dalam arti sebagai tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkembangan Undang Undang di Indonesia

            1.      Undang-undang nomor 24/Prp Tahun 1960.

Perkembangan perundang-undangan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi sesungguhnya, sebagaimana telah diuraikan diatas telah mengalami perjalanan yang panjang. Ketika diberlakukannya keadaan darurat-perang yang disahkan oleh DPR pada tahun 1957, maka Penguasa Perang menurut Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang darurat perang tersebut, mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Diantara peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat penguasa perang tersebut terdapat Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Darat tanggal 16 april 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 yang tujuannya adalah untuk memberantas perbuatan korupsi yang merajalela dalam waktu yang sesingkat-singkatnya[13]. Peraturan Penguasa perang tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960.

Pasal 1 Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 tersebut merumuskan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu  kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan  keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan hukum yang menerima bantuan keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.

b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

 c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tindak pidana korupsi didalam rumusan pasal 1 a dan b Undang-undang No. 24 prp Tahun 1960 tersebut, merupakan cara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan atau melalui suatu ”kejahatan” dan ”pelanggaran”. Hal itu berarti kejahatan dan pelanggaran tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan  sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang menjadi unsur dari tindak pidana korupsi tersebut, misalnya dengan cara memalsukan surat, kwitansi penerimaan, yang merupakan kejahatan dalam KUHP. Cara perumusan demikian menimbulkan kesulitan didalam pembuktian. Oleh karena perkembangan masyarakat yang memerlukan penyelamatan keuangan dan perekonomian negara maka ketentuan dan rumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 24 prp Tahun 1960 tersebut, dipandang kurang mencukupi untuk mencapai hasil yang diharapkan sehingga perlu diganti dengan Undang-undang yang baru[14]. Undang-undang baru yang dimaksud adalah Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mulai berlaku tanggal 29 maret tahun 1971.

2.   Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Perumusan tindak pidana korupsi mengalami perubahan dalam undang-undang baru ini, dimana unsur ”kejahatan dan pelangaran” dirubah menjadi unsur yang melawan hukum dan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan, sebagaimana tampak pengaturannya dalamPasal 1 seperti berikut:   

 a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau   orang lain atau suatu badanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara.

c. Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal – pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP.

d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan  pemberian atau janji-janji tersebut kepada yang berwajib.

Pasal 2 : Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana – tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e. 

Dari uraian pasal (1) a, dapat dilihat unsur-unsur pidana korupsi itu adalah dengan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara  atau, diketahui / patut disangka olehnya perbuatan itu merugikan perkonomian negara. Dengan rumusan pasal (1) a ini, maka setiap orang termasuk yang bukan pejabat atau pegawai negeri boleh dituntut dan diadili melakukan tindak pidana korupsi jika memenuhi rumusan tersebut.

Sedangkan pasal (1) b, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan dan atau kedudukan, merupakan tindak pidana korupsi yang khususnya diterapkan pada orang-orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

Pasal (1) c, hanya mengangkat 13 pasal yang berasal dari KUHP menjadi tindak pidana korupsi.

Dilain pihak pasal (1) d, menyangkut pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang memiliki kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya.

Sedang pasal (1) e, diterapkan pada pegawai negeri yang setelah menerima pemberian atau janji kepadanya tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Undang-undang tentang tindak pidana korupsi sesungguhnya merupakan undang-undang tindak pidana yang bersifat khusus jika dibandingkan dengan tindak pidana yang menyangkut keuangan dan jabatan yang dalam beberapa jenis sudah diatur juga didalam KUHP (Bab XXVIII pasal 413-435). Dalam perkembangannya kemudian dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971, sesuai dengan sifat penamaan nya maka tindak pidana korupsi itu baik dalam undang-undang a quo maupun yang berasal dari KUHP, maka perbuatan yang dijadikan tindak pidana korupsi adalah :

Secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara .

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 209 Memberi hadiah kepada pegawai negeri untuk berbuat atau tidak berbuat, Pasal 210 Memberi hadiah kepada hakim untuk mempengaruhi putusannya, Pasal 387 Suatu akal tipu yang dilakukan pemborong atau penjual bahan bangunan yang membahayakan keselamatan orang atau barang atau negara waktu perang, Pasal 388 Akal tipu yang dilakukan orang yang menyerahkan barang bagi tentara yang mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara, Pasal 415 pegawai negeri waktu menjalankan pekerjaan nya menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surang berharga diambil atau digelapkan orang lain, Pasal 416 pegawai negeri yang sengaja membuat atau memalsukan buku atau daftar yang dibuat untuk pemeriksaan administrasi, Pasal 417 Pegawai negeri yang menggelapkan, merusak, barang yang diperuntukkan untuk tanda bukti dan pasal-pasal, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP tersebut adalah menyangkut pemberian hadiah dalam pekerjaan atau jabatannya.

Memberi hadiah atau janji  kepada pegawai negeri.

Menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya

Meskipun ketentuan-ketentuan itu tampaknya overlapping satu sama lain, tetapi inti pokok kejahatan-kejahatan jabatan yang diatur dalam Bab XXVIII KUHP, yang melibatkan hadiah pemberian maupun janji-janji berupa kekayaan ataupun keuntungan yang bersifat non-moneter, akan tetapi seluruh keuntungan itu pada umumnya bersifat ekonomis.

Perubahan yang mendasar dari undang-undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi terletak pada rumusan tindak pidana korupsi yang mensyaratkan bahwa tindak pidana korupsi itu dilakukan dalam suatu kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 unsur kejahatan atau pelanggaran tersebut dihapuskan dan digantikan menjadi unsur ”Melawan Hukum” sehingga unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tersebut adalah sebagai berikut :

Melawan hukum

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. 

Langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan pasal 1 huruf b unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau jabatan;

b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan ;

c. Langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam Kategori tindak pidana korupsi pasal 1 ayat (1) a, unsur melawan hukum tersebut adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan tidak menjadikan perbuatan melawan hukum itu sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Dilain pihak kata dapatmerugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, menyebabkan unsur kerugian keuangan negara dan perekonomian negara tersebut dalam pasal 1 ayat 1 (b) tidak selalu harus timbul tetapi cukup apabila dalam bentuk kemungkinan saja. Hal ini dikatakan menyebabkan bahwa tindak pidana dalam pasal 1 ayat 1 (a) sebagai delik materiil, sedangkan pasal 1 ayat 1 (b) sebagai delik formil.

3.  Undang-undang nomor 31 tahun 1999

Ketentuan-ketentuan  yang telah diangkat menjadi tindak pidana korupsi baik didalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 juga dilanjutkan dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999, akan tetapi jumlah butir ketentuan yang didalam Undang-undang No 3 tahun 1971 berjumlah 12 (duabelas) butir ketentuan, dimana 12 pasal yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi berasal dari KUHP. Didalam Undang-undang No 31 tahun 1999 dia berkurang menjadi 14 (empatbelas) butir ketentuan dimana delapan pasal yang berasal dari KUHP diangkat menjadi tindak pidana korupsi dalam pasal tersendiri dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi khusus Bab III Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menambahkan juga beberapa tindak pidana yang disebut ”Tindak pidana Lain” yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu dalam pasal 21, 22, 23 dan 24. Pasal 21 menjadikan sebagai tindak pidana  perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan tindak pidana korupsi. Pasal 22 menjadikan sebagai tindak pidana perbuatan yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam tindak pidana korupsi. Pasal 23 menentukan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal 220, 231, 421, 422, 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan minimum 1 tahun. Sedangkan pasal 24 Undang-undang Nomor 31 1999 menentukan sebagai tindak pidana saksi yang menyebut nama dan alamat pelapor tindak pidana korupsi baik didalam penyidikan maupun dalam persidangan di pengadilan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 disamping mengangkat tindak pidana dalam KUHP yang oleh Undang-undang nomor 3 tahun  1971 maupun Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dijadikan juga menjadi tindak pidana korupsi akan tetapi dalam Undang-undang yang baru tersebut dikatakan bahwa rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP darimana ketentuan tersebut berasal tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal-pasal KUHP yang menjadi acuan, menjadi tindak pidana korupsi.

Perkembangan yang paling besar dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 dibandingkan dengan Undang-undang No. 3 tahun 1971 adalah diperberatnya ancaman hukuman terhadap tindak pidana korupsi. Bahkan  jika tindak pidana korupsi yang disebut dalam pasal 2 yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dilakukan dalam keadaan tertentu, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati.  Penjelasan ayat 2 tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu”  sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam ketentuan ini ialah apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, atau dilakukan waktu terjadi bencana alam nasional maupun sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau dilakukan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Perbedaan lain yang menonjol yang perlu diperhatikan adalah :

Ancaman Pidana

Berbeda dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, undang-undang no 31 Tahun 1999 menentukan adanya ancaman pidana minimum khusus, dan pidana denda yang  lebih tinggi serta memuat juga pidana berupa penggantian uang kerugian negara. Ancaman pidana minimum tersebut merupakan pidana paling rendah (minimum) yang wajib dijatuhkan oleh hakim apabila dakwaan tertentu dipandang terbukti.Sebelumnya hal ini tidak dikenal.

Pengertian Melawan Hukum

Yang dimaksud dengan ”melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.[15]

3.   Korporasi

Korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Korporasi yang dimaksud disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir 1 dan pasal 20).  Merupakan perkembangan baru bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat baik dalam crime for corporation ataupun corporate criminal[16].

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, didasarkan atas pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Disamping itu juga dikatakan bahwa perubahan itu diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial-ekonomi masyarakat serta pelakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi[17]. Perubahan yang dilakukan oleh undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut adalah sebagai berikut :

Penjelasan pasal 2 ayat 2 merubah pengertian ”keadaan tertentu” dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, perubahan  alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang merupakan rumusan tindak pidana yang diangkat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tindak pidana korupsi tetapi merujuk pada KUHP tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 hal itu berubah. Rumusan tindak pidana korupsi yang diangkat dari KUHP langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal-pasal KUHP tersebut sehingga menjadi rumusan tindak pidana korupsi yang tidak perlu lagi merujuk pada pasal-pasal KUHP yang dimaksud. Akan tetapi dengan ketentuan ini belum jelas bagi kita apakah pasal-pasal KUHP yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi tersebut menyebabkan pasal-pasal 209, 210...dst, sudah menjadi tidak berlaku lagi. Atau sebaliknya apakah untuk tidak pidana korupsi yang lebih kecil dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 (a) atau kerugian yang jumlahnya sangat kecil masih tetap dapat menggunakan pasal-pasal KUHP tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diantara pasal 12 dan pasal 13 diselipkan tiga pasal baru yaitu pasal 12 (a), Pasal 12 (b) dan pasal 12 (c). Pasal 12 (a) menentukan bahwa untuk tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah, tidak berlaku ketentuan minimum pidana baik menyangkut pidana penjara maupun denda. Yang diberlakukan adalah pidana maksimum. Pasal 12 (b) menyangkut pemberian kepada penyelenggara negara yang disebut gratifikasi jika nilainya 10 juta rupiah atau lebih diperlakukan pembuktian terbalik, yaitu dibebankan kepada penerima gratifikasi, bahwa pemberian tersebut bukan suap. Sedangkan pemberian yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap tetap diberlakukan kepada jaksa.

Dengan ketentuan tersebut misalnya memberi atau menjanjikan sesuatu pada hakim maupun advokat menjadi satu tindak pidana yang secara explisit disebutkan dalam undang-undang No. 20 tahun 2001. Ketentuan lain dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 ini adalah adanya suatu tindak pidana baru yang sebagaimana telah disebutkan diatas dengan gratifikasi yaitu pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap suap apabila hal itu berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni pemberian yang nilainya 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah atau lebih, wajib dibuktikan oleh penerima gratifikasi bahwa pemberian tersebut bukan suap. Sedang apabila kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) penuntut umum wajib membuktikan bahwa itu adalah suap. Meskipun dengan perkembangan terakhir dari pergeseran pengaturan dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 ternyata bahwa dalam tindak pidana korupsi tertentu khususnya yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara ancaman hukuman berupa pidana penjara seumur hidup  tidak berubah.

Makna dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh undang-undang itu sesungguhnya secara berarti adalah karena mengangkat tindak pidana tertentu dalam KUHP menjadi tindak pidana korupsi dengan cara merumuskan unsur-unsur tindak pidana KUHP tersebut secara langsung menjadi tindak pidana korupsi.

Perubahan Perundang-undangan dibidang tindak pidana korupsi dari masa-kemasa seperti yang terlihat dari uraian diatas baik dengan pemberatan ancaman hukuman maupun dengan perluasan rumusan tindak pidana telah diimbangi dengan pembentukan lembaga-lembaga di luar lembaga resmi dibidang penyidikan dan penyelidikan, yang tampaknya masih juga tidak membawa hasil. Setelah perubahan yang demikian, Undang-undang No. 30 Tahun 2002 membawa suatu konsepsi baru yang lebih luas lagi yaitu dengan menambahkan wewenang penuntutan terhadap lembaga baru yang dibentuk dengan undang-undang tersebut disamping wewenang-wewenang lain  yang dianggap menyimpang dari hukum acara yang berlaku. Perubahan tersebut terutama adanya suatu kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

i. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

ii. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat

iii. Disamping kategori-kategori tindak pidana yang menyangkut keuangan negara seperti yang telah dikemukakan diatas, maka dalam undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang  Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yaitu : i) Kolusi,  dan ii) Nepotisme. Sesungguhnya dalam undang-undang tersebut dimuat juga suatu tindak pidana yaitu korupsi, akan tetapi secara tegas dirujuk bahwa korupsi tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara[18]. Dilain pihak dikatakan bahwa Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara danpihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau dan negara[19]. Kedua jenis tindak pidana ini sesungguhnya menjadi tidak relevan oleh karena telah dicakup dalam rumusan tindak pidana korupsi yang sangat luas. Nepotisme yang merupakan perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya atau kroni-nya telah tercakup didalam rumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 dan 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Sedangkan  Kolusi sebagai permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum juga telah tercakup didalam bentuk delik-delik penyertaan dan pembantuan sebagaimana diatur dalam Bab V Buku I KUHP. 

Seorang ahli berpendapat bahwa perubahan-perubahan rumusan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana materiil indonesia dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, didasarkan pada alasan tidak berhasilnya aparat penegak hukum untuk mengurangi, apalagi membasmi tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Sesungguhnya alasan kegagalan aparat penegak hukum tidak perlu menyebabkan seringnya berubah perumusan tindak pidana korupsi karena hukum materiil itu merupakan norma standar yang bisa ditegakkan dalam situasi yang berbeda. Lagipula perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dapat menyebabkan susunan maupun substansi suatu norma menjadi ”tidak baik dan tidak logis”.[20] Pendapat ini sebagian ada benarnya. Akan tetapi sepanjang mengenai perkembangan tentang dapat dipidananya korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah merupakan perkembangan penting dan diperlukan untuk mengatasi keadaan yang timbul pada masa sekarang.

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN.  

Dalam perkembangan dan perubahan keseluruhan konsepsi pemberantasan tindak pidana korupsi, baik rumusan dan lembaga yang menangani, satu teknik yang belum dipergunakan secara sungguh-sungguh untuk memberantas dan mencegahnya adalah pengaturan beban bukti dengan melakukan pembalikan beban tersebut dari penuntut umum menjadi beban dari seorang tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini yang sangat terkenal dengan istilah asing yaitu omkering van hetbewijslast,yang dalam literatur common law system disebut sebagai reversal of burden of proof. Meskipun secara terbatas seorang terdakwa dalam undang-undang hukum acara perkara tindak pidana korupsi diberikan kesempatan membuktikan bahwa harta yang diperolehnya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, namun pembuktian tersebut tidak melepaskan beban dari Jaksa/penuntut umum untuk wajib membuktikan kesalahan terdakwa tersebut. Yang dilakukan dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi tentang beban bukti tersebut baru sebatas menggeser sedikit (shifting of burden of proof), khusus dalam pengaturan gratifikasi, di mana seorang terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa uang diterimanya bukan merupakan gratifikasi.[21]

Kedepan yang harus dicoba penerapannya adalah pembalikan beban pembuktian seperti yang sudah dianut di beberapa negara dan yang diatur dalam United Nations Convention Against Corruption, yang menentukan bahwa :

”States parties may consider the possibilities of requiring that an offender demonstrate the lawful origin os such alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement  is consistent with the fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial or other proceedings.[22]

Perlawanan yang dihadapi ketika ada upaya untuk menggunakan pembalikan beban bukti secara keseluruhan dalam proses pemeriksaan dan persidangan tindak pidana korupsi selalu dihadapkan dengan asas dalam hukum tentang praduga tidak bersalah (presumption of innocence).Terutama sekali kekawatiran timbul jikalau tanpa satu dugaan permulaan yang cukup atau diluar proses hukum acara yang berjalan, orang menuntut seorang pejabat publik untuk membuktikan bahwa harta yang diperolehnya bukan dari kejahatan korupsi. Oleh karenanya kehati-hatian memang dibutuhkan untuk menggunakan dan mengadopsi lembaga tersebut dalam hukum acara pidana Indonesia. 

APAKAH YANG DAPAT KITA LAKUKAN.     

 Salah satu tugas KPK adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, yang dijabarkan dengan program pendidikan anti korupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum.[23] Hal tersebut kita pahami, sebagai beban yang terletak juga kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu dalam pencegahan kalau bukan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.  Dalam posisi sebagai pemimpin gereja, pimpinan pendidikan kristen dan warga masyarakat bisa yang menjadi warga gereja, sudah dipastikan bahwa kita tidak berpihak kepada korupsi, koruptor dan sikap koruptif. Ajaran Kristiani hemat saya sangat jelas dalam hal tersebut, meskipun saya tidak dapat merujuknya dengan tegas karena larangan mencuri adalah salah satu dari Sepuluh Hukum yang harus dipatuhi. Iman kristiani pasti berupa pemihakan kepada kebenaran dan keadilan, serta penghormatan pada harkat dan martabat manusia.

Dengan uraian tentang tindak pidana atau kejahatan korupsi dalam hukum pidana, masyarakat juga telah  mengembangkan sendiri istilah-istilah  yang secara umum  menjadi bagian dari korupsi ataupun korupsi itu sendiri dengan nama beragam, money politics, suap pungli, uang terima kasih dan lain sebagainya. Anggota msyarakat yang menghadapi persoalan hukum dan meminta jasa hukum dari para professional di bidangnya masing-masing, kerap menginginkan keberhasilan mutlak dalam arti dimenangkan, terlepas dari unsur kebenaran, sehingga berani mengeluarkan jumlah uang yang besar sebagai suap, yang kadangkala dikemas dengan istilah ”uang terima kasih” untuk memenangkan satu perkara tersebut. Meskipun dia menyadari bahwa putusan demikian  dasar hukumnya tidak benar, namun pergeseran budaya yang terjadi dimana nilai-nilai yang dianut bukanlah  menerima dengan sportif dan lapang dada satu kebenaran diungkapkan, melainkan arrogansi dan kesombongan menyebabkan terbentuknya kultur bahwa yang adil itu adalah jikalau menang dalam berperkara(justice is winning). Di lain pihak, seorang yang berniat menjadi Kepala Daerah sebagai Gubernur, Walikota dan Bupati, juga tidak segan mengeluarkan uang besar untuk memenangkan jabatan tersebut, meskipun diketahuinya prediksi perolehan suara tidak akan mencapai keterpilihan, lalu berupaya mencari jalan-jalan yang  mudah untuk mewujudkannya dengan money politics. Money politics, yang sesungguhnya hanyalah satu jenis suap, merupakan  penggunaan uang untuk membeli suara melalui transaksi jual belis suara. Uang yang digunakan untuk menjual belikan dukungan politik biasanya bersumber dari negara.[24]

Dalam pelayanan pejabat publik atau pemerintahan  sehari-hari, sering kita tidak sabar menunggu sejenak atau membuang tenaga sedikit, sehingga menyerah kepada permintaan petugas  untuk dilayani dengan ”uang semir”, yang sesungguhnya adalah juga pungli atau suap. Harus diakui bahwa meskipun kita berusaha untuk tidak mengikuti jalan-jalan yang tidak legal tersebut, namun suatu kondisi yang buruk ditingkat pejabat publik baik dalam pemerintahan dan peradilan, merupakan hambatan besar dalam menempuh jalan yang lurus. Kita menjadi korban yang tidak mempunyai kepastian dalam penyelesaian  urusan, sehingga seringkali harus menyerah. Dikatakan dibanyak negara korupsi telah menjadi satu cara hidup bagi para petugas. Tanpa ”tip” satu berkas dapat hilang tanpa tentu rimbanya, dan tanpa memberi suap, tidak dapat dijamin menang dalam perkara yang dihadapi.[25]

Terlepas dari kesukaran yang menghambat penghapusan korupsi, suap dan pelicin dalam kehidupan pemerintahan serta masyarakat, yang timbul karena berkembangnya budaya  dalam kehidupan pemerintahan dan negara yang ”memaksa” dilayani agar mau bergerak menjalankan apa yang sesungguhnya menjadi tugas publiknya, sikap menyerah tidak menjadi pilihan. Disadari benar bahwa akan sangat memakan waktu membangun kultur atau budaya hidup lurus dan bersih, sebagaimana pendekatan hukum juga telah menunjukkan ketidak berhasilannya meskipun telah membentuk KPK dengan kewenangan yang luar biasa. Hemat kami pemberantasan korupsi dan mafia hukum harus disertai juga dengan pendidikan dan ajar untuk membangun kultur baru yang anti korupsi dan suap. Meskipun kebanyakan kita sudah putus asa melihat perkembangannya yang semakin  subur  karena ulah gerak  Mafia Hukum dan Pajak, upaya kita  tidak boleh mati, karena keadaan tersebut bukanlah tanpa harapan, karena  keberadaan ajaran  Kristiani yang kita imani.  Gereja dan lembaga-lembaga pendidikan Kristen harus menyuarakan nilai-nilai kristiani tentang kehormatan, kehidupan yang beradab dan bermartabat untuk menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meski semua lini jabatan publik telah dicemari korupsi, namun dorongan untuk hidup secara bermartabat dalam iman kristiani, harus secara terus menerus disuarakan dan diajarkan oleh Gereja dan Lembaga Pendidikan Kristen, agar warga gereja mendapat arah yang tepat dan benar dalam menjunjung tinggi pengabdiannya kepada negara dan masyarakat, serta masyarakat dimana kita berada.

 Penutup.     

Gereja dan lembaga pendidikan kristen sebagai lembaga yang membangun moralitas kekristenan bagi warga gerja yang sekaligus menjadi warga masyarakat, harus  mampu memberikan pesan kuat bagi warga untuk dapat  hidup dalam kebenaran dan keadilan meski dalam kondisi yang sulit sekalipun. Upaya tersebut merupakan hal yang dilakukan terus menerus, walaupun dengan jatuh bangun. Bagaimana membangkitkan dan membangun upaya yang berkesinambungan untuk membentuk landasan yang kukuh bagi warga dan anak didik  menolak praktik-praktik tidak sehat korupsi dan mafia hukum, merupakan tugas kita. Sambil melakukan introspeksi diri sendiri,  keteladanan orang tua, rohaniawan dan para pendidik kristen sangat mendasar dalam  mendidik dan mengajar warga dan jemaat  untuk menjadi warga yang membawa semangat keadilan dan damai sejahtera ditengah masyarakat dan negara.

 

Jakarta, 26 Maret 2011 

[1] Teten Masduki dan Danang Widoyoko,Menunggu Gebrakan KPK, dalam Jentera journal hukum edisi 8 Tahun III Maret 2005 hal. 43

[2]   Sumitro Djojohadikusumo dan Emil Salim. Bahkan Bank Dunia mengatakan kebocoran dana pembangunan mencapai 45 %(Dikutip dari Pengadilan Khusus Korupsi, Leip, MTI, PSHK, TGTPK, 2002. Hal.3

[3] Konsiderans menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

[4] Konsiderans menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011.

[5] Konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

[6]   Prof.Dr. Harkristuti  Hernowo S.H.

[7]  Konsiderans  a UU nomor 20 tahun 2001.

[8] Nono Anwar Makarim, dalam “Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Mencari Paradigma Baru,Hamid Basyaib dkk (eds), Yayasan Asara Untuk Kemitraan Bagi Pembaruan Tata pemerintahan, 2002, hal  i.

[9] Gary Goodpaster, dalam ibid, hal  iv

[10]  Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahan, Penerbit PT. Gramedia tahun 1984 Hal.9

[11] Encyclopedia Americana International Edition Vol. 8, Hal. 22

[12]  Undang-undang No. 28 Tahun 1999

[13] Penjelasan Umum UU. NO. 24 Prp. Tahun 1960

[14]  R. Wiyono S.H, Op.Cit Hal. 11

[15]  Pengertian melawan hukum yang dimuat dalam penjelasan ini, dalam putusan Mahkamah Konstitusi no.  /PUU-IV/2006, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 yang menganut azas legalitas, yang mewajibkan aturan hukum pidana harus tertulis.

[16]  Ramelan S.H, Dalam Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung RI, 2002, hal. 98

[17]  Konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

[18]  Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.28 tahun 1999.

[19]  Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 28 Tahun 1999.

[20] DR. Mudzakir S.H M.H, Risalah Sidang Perkara No.012, 016, 019 / PUU – IV / 2006 Tanggal 11 Oktober 2006 Hal. 50

[21] Pasal 12B  jo Pasal 38A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[22] Pasal 31  angka 8 United Nations Conventions against Corruption, 2003, sebagaimana dikutip dari Akil Mochtar,Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hal  185.

[23] Pasal 6 c jo. Pasal 13 huruf c,d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang komisi Pemberantasan Korupsi.

[24] Masdar F. Mas’udi, Korupsi Dalam Perspektif  Budaya dan Syariat Islam, dalam  Mencuri Uang  Rakyat, op.cit hal 80.

[25] Michael Kirby, sebagaimana dikutip oleh Maruarar Siahaan, Access to Justice in Indonesia : Special Note on Indonesia’s Transition Era and Corruption, yang disampikan dalam  “Compring Access to Justice in Asian and European transitional Countries Seminar”, June 27-28, 2005 in Bogor , Indonesia.

 



  • Follow us on Twitter
  • Like us on Facebook
  • Subscribe to our IL News
  • Subscribe to the Suara Warga RSS
  • Support Institut Leimena