Artikel 21 September 2010

Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

by Ifdhal Kasim

Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia  
Ifdhal Kasim  
Pengantar
Partisipasi masyarakat (civil society) dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia sangat besar. Pada masa pemerintahan Orde Baru, partisipasi dari kalangan masyarakat ini dipersepsi secara negative atau ditempatkan pada posisi sebagai ‘anti-government’ atau ‘subversif’. Sekarang, di masa reformasi, tampaknya pandangan tersebut sudah “menjadi masa lalu”, dan berganti dengan pandangan yang lebih positif terhadap peran yang dijalankan oleh kalangan civil society dalam upaya-upaya penegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Tampaknya sudah tumbuh kesadaran memandang civil society sebagai “diverse partners”  dalam penegakan hak asasi manusia.
Tulisan ini akan mencoba menunjukkan kontribusi yang diberikan oleh kalangan civil society dalam usaha penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Jauh dari yang dituduhkan selama ini kepadanya (sebagai anti-government), kalangan civil society di Indonesia sebetulnya telah memainkan peran yang sangat signifikan terhadap perubahan-perubahan yang kini diperoleh melalui reformasi saat ini. Kontribusi mereka dilakukan dengan cara: (i) mengemas dan menyebarluaskan informasi; (ii) advokasi (baik menggunakan mekanisme nasional maupun internasional); (iii) mempengaruhi kebijakan atau hukum nasional dengan international human rights standard; (iv) bantuan hukum (pendampingan korban) dan kemanusiaan; (v) pendidikan; (vi) membangun solidaritas dan jaringan; dan (vii) kecaman moral dan memberikan pujian (praise).  Perlu pula ditambahkan, bahwa civil society yang dimaksud disini mengacu kepada salah satu kelompok civil society, yakni NGO hak asasi manusia. Jadi tulisan ini tidak membahas peran civil society secara umum.  
NGO Hak Asasi Manusia
Sebelum masuk membahas tentang peran yang dimainkan oleh NGO hak asasi manusia, terlebih dahulu kita perlu mengetahui siapa yang kita maksud dengan NGO hak asasi manusia itu. NGO hak asasi manusia adalah organisasi yang diprakarsai masyarakat sipil untuk memajukan dan melindungi atau mengimplementasikan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Di Indonesia organisasi ini mulai lahir dan berkembang pada awal tahun 1970-an dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai motornya. Munculnya gerakan civil society dalam penegakan hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berkembangnya NGO HAM internasional,  selain tentu saja dipengaruhi oleh kondisi spesifik di dalam negeri yang menuntut lahirnya gerakan ini. Saat ini NGO hak asasi manusia di Indonesia telah berkembang dengan pesatnya, baik dari sudut jumlahnya maupun bidang-bidang garapannya --yang semakin mengarah kepada spesialiasi. Misalnya Kontras, SNB, dan sebagainya.   
Secara umum, berdasarkan karakternya, kita bisa memilah dua kategori besar NGO hak asasi manusia. Yang pertama adalah NGO hak asasi manusia “idealis”, yaitu organisasi yang didirikan secara voluntaristik dan independen baik dari pemerintah maupun dari kelompok-kelompok yang mencari kekuasaan politik secara langsung (seperti partai politik atau oposisi). NGO hak asasi manusia dalam kategori ini sangat menjaga independensinya, karena itu organisasi ini mengambil posisi nonpartisan. Kredibilitas dan legitimasinya terletak pada hasil monitor atau fact-finding yang objektif, dan integritasnya dalam menerapkan standard internasional hak asasi manusia. Singkatnya mereka tidak mencari dukungan atau kekuasaan politik. Atau meminjam pengamatan Wiseberg, “What distinguishers a human rights NGO from other political actors is that the latter, typically, seek to protect the rights of their members or constituents only; a human rights group seek to secure the rights for all members of the society”. 
Sedangkan yang kedua adalah NGO yang memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Termasuk dalam kategori ini adalah NGO yang didirikan oleh gereja, serikat buruh, organisasi petani, organisasi profesional (lawyers, wartawan, dokter dan sebagainya), organisasi konsumen, organisasi masyarakat adat, dan NGO-NGO yang memfokuskan perhatiannya pada isu lingkungan dan pembangunan. Bagi organisasi-organisasi ini, yang utama adalah membela masalah-masalah yang dihadapi organisasinya. Sedangkan pembelaannya terhadap hak asasi manusia berada dalam konteks pembelaannya terhadap konstituennya tersebut. Organisasi-organisasi ini tidak memulai dengan agenda yang spesifik mengenai hak asasi manusia, tetapi diletakkan dalam konteks umum usaha bersama memajukan dan melindungi hak asasi manusia. NGO hak asasi manusia dalam kategori ini sering menghadapi tuduhan sebagai “partisan” dan tidak independen.
Masing-masing NGO dan NGO hak asasi manusia yang dipaparkan di atas, dengan karakternya sendiri-sendiri, mungkin merupakan aktor yang paling penting dalam medan-arena penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Tetapi yang sudah pasti, semua organisasi tersebut memberikan sumbangan sangat besar bagi pluralisme politik sebagai basis suatu sistem politik yang demokratis. Dan barangkali juga, masing-masing organisasi itu, pada kasus-kasus tertentu  memberikan kontribusi yang luar biasa signifikannya. Dalam kasus perburuhan misalnya, organisasi serikat buruh telah memberi kontribusi yang sangat besar dalam mengubah hak-hak pekerja dalam hubungan industrial ke arah yang lebih menjamin hak-hak pekerja.           
Peran NGO dalam Penegakan Hak Asasi
Sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai peran apa yang dapat dilakukan oleh NGO hak asasi manusia dalam konteks penegakan hak asasi manusia. Berbeda dengan NGO Internasional hak asasi manusia (INGOs) –yang umumnya berbasis di negara-negara maju, NGO hak asasi manusia di Indonesia harus berhadapan juga dengan “masalah struktural” yang melilit negeri ini, seperti kemiskinan, konflik etnis dan agama, korupsi, utang luar negeri, demokratisasi sistem politik, lawlessness, dan degradasi lingkungan. Dalam konteks ini, strategi dan taktik NGO hak asasi manusia di Indonesia sangat berbeda dengan INGOs yang lebih fokus pada pelanggaran induvidual.  NGO hak asasi manusia di sini melihat pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks “masalah struktural” tersebut. Apalagi isu hak asasi manusia masih dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai “western value”.
Dalam konteks seperti yang dipaparkan di atas, NGO hak asasi manusia di sini mencoba mengembangkan strategi dan taktik yang berbasis pada konteks tersebut. Strategi dan taktik itu dilakukan dengan memainkan fungsi sebagai berikut: (i) mengemas dan menyebarluaskan informasi; (ii) advokasi (baik menggunakan mekanisme nasional maupun internasional); (iii) mempengaruhi kebijakan atau hukum nasional dengan international human rights standard (lobby); (iv) bantuan hukum (pendampingan korban) dan kemanusiaan; (v) pendidikan; (vi) membangun solidaritas dan jaringan; dan (vii) kecaman moral dan memberikan pujian (praise). Di bawah ini akan dipaparkan secara ringkas masing-masing fungsi tersebut, tetapi dibatasi pada yang saya anggap penting diketahui.
(i) Mengemas dan menyebarluaskan informasi
Ini merupakan salah satu fungsi yang sangat penting yang diperankan oleh organisasi hak asasi manusia disini dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Seperti diketahui, dalam memainkan fungsi ini, NGO hak asasi manusia melakukan pemantauan (monitoring) terhadap langkah-langkah yang dilakukan negara  dalam rangka melaksanakan kewajibannya melindungi hak asasi manusia. Baik berbasiskan kasus-kasus yang muncul (dengan membuat fact-finding mission), maupun berbasiskan evaluasi yang dilakukan secara reguler. Hasil monitoring ini dikemas dalam report yang kuat, dan disampaikan kepada pusat-pusat pengambil kebijakan, dan masyarakat pada umumnya. Report yang dikemas oleh organisasi ini dibuat dengan objektifitas dan imparsialitas yang tinggi, sehingga menjamin kredibilitas organisasi tersebut. Tetapi bagi pemerintah, report dari NGO hak asasi manusia ini seringkali ditampik (denial), dianggap memberikan informasi yang beratsebelah. 
Dalam kerangka itu pula, saat ini banyak organisasi pembela hak asasi manusia disini yang menggunakan mekanisme treaty bodies guna menyampaikan informasi tandingan. Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional hak asasi manusia yang memiliki badan pengawasnya sendiri (treaty bodies), seperti (antara lain) Konvensi Menentang Penyiksaan, dan belakangan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Informasi yang disampaikan ke badan-badan ini merupakan hasil kemasan dari fact-finding dan analisis atas langkah-langkah yang telah diambil maupun belum oleh negara dalam melaksanakan konvensi-konvensi internasional tersebut. Informasi tersebut biasanya disusun dalam suatu report yang sistematis.
Badan-badan hak asasi manusia PBB, baik itu treaty bodies maupun pelapor khusus, biasanya menyambut baik report yang dibuat oleh kelompok hak asasi manusia tersebut. Report tersebut berguna bagi mereka sebagai informasi tandingan atas report yang mereka terima dari pemerintah. Sebab beberapa di antara treaty bodies itu tidak memiliki power yang cukup untuk melakukan investigasi atau klarifikasi atas apa yang diklaim dalam laporan yang diterima dari pemerintah, karena itu mereka sering mengandalkan partisipasi kalangan NGO (baik nasional maupun internasional).
(ii) Advokasi
Advokasi dalam pengertian NGO hak asasi manusia adalah menyuarakan suara mereka yang tidak berdaya (voiceless), baik melalui sarana mekanisme dan hukum nasional maupun internasional. Selain menarik perhatian publik dengan melakukan unjukrasa, pentas seni, media briefing, dan seterusnya. Yang terakhir ini biasanya dilakukan untuk mengangkat isu-isu yang sensitif, yang biasanya didiamkan dalam masyarakat, seperti isu hukuman mati, prosekusi terhadap kelompok jama’ah Ahmadiyah, dan seterusnya. Termasuk dalam konteks ini adalah mengadvokasi gagasan-gagasan yang dianggap relevan bagi usaha meletakkan lingkungan politik yang kondusif bagi penegakan hak asasi manusia. Misalnya mengadvokasi pentingnya reformasi di tubuh TNI atau Polri.
Advokasi dengan menggunakan sarana nasional biasanya dilakukan dalam mengangkat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami secara masif, dengan membawanya ke Komnas HAM atau ke DPR (agar mendapat perhatian publik). Sedangkan sarana internasional digunakan ketika isu atau kasusnya tidak mendapat perhatian sepatutnya di tingkat nasional, yaitu dengan mengunakan mekanisme hak asasi manusia PBB. Selain menggunakan mekanisme-mekanisme yang tersedia di lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan sebagainya. Penggunaan sarana dan mekanisme internasional ini rawan dengan tuduhan “tidak nasionalis” atau “menjemur celana dalam di pekarangan muka”, dan seterusnya. Contoh yang spektakular mengenai hal ini adalah kasus Kedung Ombo, kasus Timor-Timur (sebelum merdeka) dan perkosaan pada kerusuhan Mei.
(iii) Mempengaruhi kebijakan atau lobby
Sejak reformasi terbuka kesempatan yang besar bagi NGO hak asasi manusia  untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan atau hukum di bidang hak asasi manusia. Mereka mengambil inisiatif undang-undang atau regulasi apa yang diperlukan dalam konteks membangun kondisi yang baik bagi penegakan hak asasi manusia,  atau mengadopsi norma-norma hak asasi manusia internasional ke dalam hukum nasional. Selain tentu saja mengambil inisiatif atau mendorong pemerintah melakukan ratifikasi atas perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia. Tidak berhenti disini, organisasasi-organisasi pembela hak asasi manusia juga melibatkan diri dalam penyusunan rencana-rencana aksi nasional dalam konteks penegakan hak asasi manusia (seperti RAN HAM), maupun regulasi-regulasi di tingkat pemerintahan (seperti PP atau Sema).
Melakukan apa yang dipaparkan di atas membuat NGO hak asasi manusia harus membangun jaringan lobby apakah dengan pemerintah, legislator (anggota DPR) , expert di dalam maupun di luar perguruan tinggi, dan pengambil keputusan di lembaga-lembaga keuangan internasional (Bank Dunia atau ADB) serta anggota-anggota treaty bodies PBB. Masukknya NGO hak asasi manusia ke dalam arena politik ini seringkali mengundang kecurigaan, bahwa mereka ikut berpolitik. Pengamatan Wiseberg relevan dikemukan disini. Katanya, “… government look with suspicion on NGOs lobbying in the political arena. They will argue that such group have became “politicized” and “partisan” and use this argumen in an attempt to undermine the credibility of the organization. Yet the human rights struggle is clearly a political struggle, and there is nothing inherently wrong with human rights NGO supporting a spesific policies on human rights ground.” 
(iv) Kecaman moral dan memberikan pujian (praise)
Ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang masif, dan negara tidak mengambil langkah yang efektif dalam menanganinya, maka seringkali NGO hak asasi manusia melancarkan kecaman yang keras (condemnation) terhadap otoritas. Misalnya ketika terjadi serangan terhadap jema’ah Ahmadiyah, negara tidak mengambil langkah yang efektif melindungi kelompok minoritas agama tersebut. Tetapi justru kelompok Ahmadiyah itu yang dipersulit, sebaliknya kelompok yang melakukan perusakan tidak diusut secara tuntas. Situasi inilah yang mendorong NGO hak asasi manusia mengeluarkan kecaman yang keras, mengeluarkan press release, petisi, dan “action alerts”. Kecaman yang bersifat moral ini tujuannya adalah untuk mendorong negara mengubah posisinya dan mengambil langkah-langkah perbaikan.
Fungsi yang diperankan dalam paparan di atas seringkali disalah mengerti oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat. NGO hak asasi manusia seringkali dianggap sebagai tukang kritik semata, dan kadang dituduh telah mengarah kepada “slander of the state”. Tetapi sebetulnya NGO hak asasi manusia juga memberikan pujian (praise) kapada pemerintah, ketika berhasil menangani pelanggaran hak asasi manusia atau mengadopsi standar internasional hak asasi manusia ke dalam kebijakan dan hukum nasional. Itulah mengapa NGO hak asasi manusia harus independen dan nonpartisan, karena ia harus mengatakan secara objektif tentang prestasi yang dibuat negaranya dalam usaha penegakan hak asasi manusia. 
Rintangan yang Dihadapi
Pemaparan di muka menunjukkan bagaimana cara NGO hak asasi manusia melibatkan diri dalam usaha memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Terlihat dari pemaparan itu, bahwa usaha NGO hak asasi manusia berpartisipasi dalam penegakan hak asasi manusia, sekaligus juga membawa resiko bagi dirinya sendiri. Resiko-resiko itu, antara lain (seperti telah disinggung di muka), dituduh sebagai “subversif”, “tidak nasionalis”, “menghina pemerintah” dan sebagainya yang membawa akibat serius bagi para pembela hak asasi manusia. Ada yang ditangkap dengan tuduhan seperti itu, tapi ada juga yang “dihilangkan” dan seterusnya. Ini merupakan rintangan yang serius dari kerja-kerja NGO hak asasi manusia dalam penegakan hak asasi manusia.
Selain muncul dalam bentuk serangan fisik secara langsung seperti dipaparkan di atas, rintangan lain muncul dalam bentuk regulasi yang restriktif terhadap partisipasi NGO hak asasi manusia. Negara biasanya mencoba mengontrol tindak-tanduk NGO hak asasi manusia melalui pengaturan-pengaturan yang dibuatnya untuk NGO. Misalnya melalui regulasi terhadap Undang-Undang Perkumpulan, UU Yayasan, dan regulasi mengenai pendaftaran NGO.  
Penutup
Pemaparan pada sub-sub bahasan di atas kiranya membahas topik yang diberikan kepada saya, yakni penegakan hak asasi manusia dan peran “civil society” di Indonesia. Pada bagian penutup ini saya tidak menutupnya dengan memberikan konklusi, tetapi ingin menandaskan perlunya dihilangkan “suasana” yang merintangi partisipasi NGO hak asasi manusia dalam penegakan hak asasi manusia. Apalagi setelah Indonesia terpilih menjadi salah satu dari 47 negara yang untuk pertamakalinya menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia; NGO hak asasi manusia sebetulnya bisa dijadikan mitra-kritis negara dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya. 
***
 

Pengantar

Partisipasi masyarakat (civil society) dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia sangat besar. Pada masa pemerintahan Orde Baru, partisipasi dari kalangan masyarakat ini dipersepsi secara negative atau ditempatkan pada posisi sebagai ‘anti-government’ atau ‘subversif’. Sekarang, di masa reformasi, tampaknya pandangan tersebut sudah “menjadi masa lalu”, dan berganti dengan pandangan yang lebih positif terhadap peran yang dijalankan oleh kalangan civil society dalam upaya-upaya penegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Tampaknya sudah tumbuh kesadaran memandang civil society sebagai “diverse partners”  dalam penegakan hak asasi manusia.

Tulisan ini akan mencoba menunjukkan kontribusi yang diberikan oleh kalangan civil society dalam usaha penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Jauh dari yang dituduhkan selama ini kepadanya (sebagai anti-government), kalangan civil society di Indonesia sebetulnya telah memainkan peran yang sangat signifikan terhadap perubahan-perubahan yang kini diperoleh melalui reformasi saat ini. Kontribusi mereka dilakukan dengan cara: (i) mengemas dan menyebarluaskan informasi; (ii) advokasi (baik menggunakan mekanisme nasional maupun internasional); (iii) mempengaruhi kebijakan atau hukum nasional dengan international human rights standard; (iv) bantuan hukum (pendampingan korban) dan kemanusiaan; (v) pendidikan; (vi) membangun solidaritas dan jaringan; dan (vii) kecaman moral dan memberikan pujian (praise).  Perlu pula ditambahkan, bahwa civil society yang dimaksud disini mengacu kepada salah satu kelompok civil society, yakni NGO hak asasi manusia. Jadi tulisan ini tidak membahas peran civil society secara umum.  

NGO Hak Asasi Manusia

Sebelum masuk membahas tentang peran yang dimainkan oleh NGO hak asasi manusia, terlebih dahulu kita perlu mengetahui siapa yang kita maksud dengan NGO hak asasi manusia itu. NGO hak asasi manusia adalah organisasi yang diprakarsai masyarakat sipil untuk memajukan dan melindungi atau mengimplementasikan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Di Indonesia organisasi ini mulai lahir dan berkembang pada awal tahun 1970-an dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai motornya. Munculnya gerakan civil society dalam penegakan hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berkembangnya NGO HAM internasional,  selain tentu saja dipengaruhi oleh kondisi spesifik di dalam negeri yang menuntut lahirnya gerakan ini. Saat ini NGO hak asasi manusia di Indonesia telah berkembang dengan pesatnya, baik dari sudut jumlahnya maupun bidang-bidang garapannya --yang semakin mengarah kepada spesialiasi. Misalnya Kontras, SNB, dan sebagainya.   

Secara umum, berdasarkan karakternya, kita bisa memilah dua kategori besar NGO hak asasi manusia. Yang pertama adalah NGO hak asasi manusia “idealis”, yaitu organisasi yang didirikan secara voluntaristik dan independen baik dari pemerintah maupun dari kelompok-kelompok yang mencari kekuasaan politik secara langsung (seperti partai politik atau oposisi). NGO hak asasi manusia dalam kategori ini sangat menjaga independensinya, karena itu organisasi ini mengambil posisi nonpartisan. Kredibilitas dan legitimasinya terletak pada hasil monitor atau fact-finding yang objektif, dan integritasnya dalam menerapkan standard internasional hak asasi manusia. Singkatnya mereka tidak mencari dukungan atau kekuasaan politik. Atau meminjam pengamatan Wiseberg, “What distinguishers a human rights NGO from other political actors is that the latter, typically, seek to protect the rights of their members or constituents only; a human rights group seek to secure the rights for all members of the society”. 

Sedangkan yang kedua adalah NGO yang memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Termasuk dalam kategori ini adalah NGO yang didirikan oleh gereja, serikat buruh, organisasi petani, organisasi profesional (lawyers, wartawan, dokter dan sebagainya), organisasi konsumen, organisasi masyarakat adat, dan NGO-NGO yang memfokuskan perhatiannya pada isu lingkungan dan pembangunan. Bagi organisasi-organisasi ini, yang utama adalah membela masalah-masalah yang dihadapi organisasinya. Sedangkan pembelaannya terhadap hak asasi manusia berada dalam konteks pembelaannya terhadap konstituennya tersebut. Organisasi-organisasi ini tidak memulai dengan agenda yang spesifik mengenai hak asasi manusia, tetapi diletakkan dalam konteks umum usaha bersama memajukan dan melindungi hak asasi manusia. NGO hak asasi manusia dalam kategori ini sering menghadapi tuduhan sebagai “partisan” dan tidak independen.

Masing-masing NGO dan NGO hak asasi manusia yang dipaparkan di atas, dengan karakternya sendiri-sendiri, mungkin merupakan aktor yang paling penting dalam medan-arena penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Tetapi yang sudah pasti, semua organisasi tersebut memberikan sumbangan sangat besar bagi pluralisme politik sebagai basis suatu sistem politik yang demokratis. Dan barangkali juga, masing-masing organisasi itu, pada kasus-kasus tertentu  memberikan kontribusi yang luar biasa signifikannya. Dalam kasus perburuhan misalnya, organisasi serikat buruh telah memberi kontribusi yang sangat besar dalam mengubah hak-hak pekerja dalam hubungan industrial ke arah yang lebih menjamin hak-hak pekerja.           

Peran NGO dalam Penegakan Hak Asasi

Sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai peran apa yang dapat dilakukan oleh NGO hak asasi manusia dalam konteks penegakan hak asasi manusia. Berbeda dengan NGO Internasional hak asasi manusia (INGOs) –yang umumnya berbasis di negara-negara maju, NGO hak asasi manusia di Indonesia harus berhadapan juga dengan “masalah struktural” yang melilit negeri ini, seperti kemiskinan, konflik etnis dan agama, korupsi, utang luar negeri, demokratisasi sistem politik, lawlessness, dan degradasi lingkungan. Dalam konteks ini, strategi dan taktik NGO hak asasi manusia di Indonesia sangat berbeda dengan INGOs yang lebih fokus pada pelanggaran induvidual.  NGO hak asasi manusia di sini melihat pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks “masalah struktural” tersebut. Apalagi isu hak asasi manusia masih dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai “western value”.

Dalam konteks seperti yang dipaparkan di atas, NGO hak asasi manusia di sini mencoba mengembangkan strategi dan taktik yang berbasis pada konteks tersebut. Strategi dan taktik itu dilakukan dengan memainkan fungsi sebagai berikut: (i) mengemas dan menyebarluaskan informasi; (ii) advokasi (baik menggunakan mekanisme nasional maupun internasional); (iii) mempengaruhi kebijakan atau hukum nasional dengan international human rights standard (lobby); (iv) bantuan hukum (pendampingan korban) dan kemanusiaan; (v) pendidikan; (vi) membangun solidaritas dan jaringan; dan (vii) kecaman moral dan memberikan pujian (praise). Di bawah ini akan dipaparkan secara ringkas masing-masing fungsi tersebut, tetapi dibatasi pada yang saya anggap penting diketahui.

(i) Mengemas dan menyebarluaskan informasi

Ini merupakan salah satu fungsi yang sangat penting yang diperankan oleh organisasi hak asasi manusia disini dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Seperti diketahui, dalam memainkan fungsi ini, NGO hak asasi manusia melakukan pemantauan (monitoring) terhadap langkah-langkah yang dilakukan negara  dalam rangka melaksanakan kewajibannya melindungi hak asasi manusia. Baik berbasiskan kasus-kasus yang muncul (dengan membuat fact-finding mission), maupun berbasiskan evaluasi yang dilakukan secara reguler. Hasil monitoring ini dikemas dalam report yang kuat, dan disampaikan kepada pusat-pusat pengambil kebijakan, dan masyarakat pada umumnya. Report yang dikemas oleh organisasi ini dibuat dengan objektifitas dan imparsialitas yang tinggi, sehingga menjamin kredibilitas organisasi tersebut. Tetapi bagi pemerintah, report dari NGO hak asasi manusia ini seringkali ditampik (denial), dianggap memberikan informasi yang beratsebelah. 

Dalam kerangka itu pula, saat ini banyak organisasi pembela hak asasi manusia disini yang menggunakan mekanisme treaty bodies guna menyampaikan informasi tandingan. Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional hak asasi manusia yang memiliki badan pengawasnya sendiri (treaty bodies), seperti (antara lain) Konvensi Menentang Penyiksaan, dan belakangan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Informasi yang disampaikan ke badan-badan ini merupakan hasil kemasan dari fact-finding dan analisis atas langkah-langkah yang telah diambil maupun belum oleh negara dalam melaksanakan konvensi-konvensi internasional tersebut. Informasi tersebut biasanya disusun dalam suatu report yang sistematis.

Badan-badan hak asasi manusia PBB, baik itu treaty bodies maupun pelapor khusus, biasanya menyambut baik report yang dibuat oleh kelompok hak asasi manusia tersebut. Report tersebut berguna bagi mereka sebagai informasi tandingan atas report yang mereka terima dari pemerintah. Sebab beberapa di antara treaty bodies itu tidak memiliki power yang cukup untuk melakukan investigasi atau klarifikasi atas apa yang diklaim dalam laporan yang diterima dari pemerintah, karena itu mereka sering mengandalkan partisipasi kalangan NGO (baik nasional maupun internasional).

(ii) Advokasi

Advokasi dalam pengertian NGO hak asasi manusia adalah menyuarakan suara mereka yang tidak berdaya (voiceless), baik melalui sarana mekanisme dan hukum nasional maupun internasional. Selain menarik perhatian publik dengan melakukan unjukrasa, pentas seni, media briefing, dan seterusnya. Yang terakhir ini biasanya dilakukan untuk mengangkat isu-isu yang sensitif, yang biasanya didiamkan dalam masyarakat, seperti isu hukuman mati, prosekusi terhadap kelompok jama’ah Ahmadiyah, dan seterusnya. Termasuk dalam konteks ini adalah mengadvokasi gagasan-gagasan yang dianggap relevan bagi usaha meletakkan lingkungan politik yang kondusif bagi penegakan hak asasi manusia. Misalnya mengadvokasi pentingnya reformasi di tubuh TNI atau Polri.

Advokasi dengan menggunakan sarana nasional biasanya dilakukan dalam mengangkat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami secara masif, dengan membawanya ke Komnas HAM atau ke DPR (agar mendapat perhatian publik). Sedangkan sarana internasional digunakan ketika isu atau kasusnya tidak mendapat perhatian sepatutnya di tingkat nasional, yaitu dengan mengunakan mekanisme hak asasi manusia PBB. Selain menggunakan mekanisme-mekanisme yang tersedia di lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan sebagainya. Penggunaan sarana dan mekanisme internasional ini rawan dengan tuduhan “tidak nasionalis” atau “menjemur celana dalam di pekarangan muka”, dan seterusnya. Contoh yang spektakular mengenai hal ini adalah kasus Kedung Ombo, kasus Timor-Timur (sebelum merdeka) dan perkosaan pada kerusuhan Mei.

(iii) Mempengaruhi kebijakan atau lobby

Sejak reformasi terbuka kesempatan yang besar bagi NGO hak asasi manusia  untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan atau hukum di bidang hak asasi manusia. Mereka mengambil inisiatif undang-undang atau regulasi apa yang diperlukan dalam konteks membangun kondisi yang baik bagi penegakan hak asasi manusia,  atau mengadopsi norma-norma hak asasi manusia internasional ke dalam hukum nasional. Selain tentu saja mengambil inisiatif atau mendorong pemerintah melakukan ratifikasi atas perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia. Tidak berhenti disini, organisasasi-organisasi pembela hak asasi manusia juga melibatkan diri dalam penyusunan rencana-rencana aksi nasional dalam konteks penegakan hak asasi manusia (seperti RAN HAM), maupun regulasi-regulasi di tingkat pemerintahan (seperti PP atau Sema).

Melakukan apa yang dipaparkan di atas membuat NGO hak asasi manusia harus membangun jaringan lobby apakah dengan pemerintah, legislator (anggota DPR) , expert di dalam maupun di luar perguruan tinggi, dan pengambil keputusan di lembaga-lembaga keuangan internasional (Bank Dunia atau ADB) serta anggota-anggota treaty bodies PBB. Masukknya NGO hak asasi manusia ke dalam arena politik ini seringkali mengundang kecurigaan, bahwa mereka ikut berpolitik. Pengamatan Wiseberg relevan dikemukan disini. Katanya, “… government look with suspicion on NGOs lobbying in the political arena. They will argue that such group have became “politicized” and “partisan” and use this argumen in an attempt to undermine the credibility of the organization. Yet the human rights struggle is clearly a political struggle, and there is nothing inherently wrong with human rights NGO supporting a spesific policies on human rights ground.” 

(iv) Kecaman moral dan memberikan pujian (praise)

Ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang masif, dan negara tidak mengambil langkah yang efektif dalam menanganinya, maka seringkali NGO hak asasi manusia melancarkan kecaman yang keras (condemnation) terhadap otoritas. Misalnya ketika terjadi serangan terhadap jema’ah Ahmadiyah, negara tidak mengambil langkah yang efektif melindungi kelompok minoritas agama tersebut. Tetapi justru kelompok Ahmadiyah itu yang dipersulit, sebaliknya kelompok yang melakukan perusakan tidak diusut secara tuntas. Situasi inilah yang mendorong NGO hak asasi manusia mengeluarkan kecaman yang keras, mengeluarkan press release, petisi, dan “action alerts”. Kecaman yang bersifat moral ini tujuannya adalah untuk mendorong negara mengubah posisinya dan mengambil langkah-langkah perbaikan.

Fungsi yang diperankan dalam paparan di atas seringkali disalah mengerti oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat. NGO hak asasi manusia seringkali dianggap sebagai tukang kritik semata, dan kadang dituduh telah mengarah kepada “slander of the state”. Tetapi sebetulnya NGO hak asasi manusia juga memberikan pujian (praise) kapada pemerintah, ketika berhasil menangani pelanggaran hak asasi manusia atau mengadopsi standar internasional hak asasi manusia ke dalam kebijakan dan hukum nasional. Itulah mengapa NGO hak asasi manusia harus independen dan nonpartisan, karena ia harus mengatakan secara objektif tentang prestasi yang dibuat negaranya dalam usaha penegakan hak asasi manusia. 

Rintangan yang Dihadapi

Pemaparan di muka menunjukkan bagaimana cara NGO hak asasi manusia melibatkan diri dalam usaha memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Terlihat dari pemaparan itu, bahwa usaha NGO hak asasi manusia berpartisipasi dalam penegakan hak asasi manusia, sekaligus juga membawa resiko bagi dirinya sendiri. Resiko-resiko itu, antara lain (seperti telah disinggung di muka), dituduh sebagai “subversif”, “tidak nasionalis”, “menghina pemerintah” dan sebagainya yang membawa akibat serius bagi para pembela hak asasi manusia. Ada yang ditangkap dengan tuduhan seperti itu, tapi ada juga yang “dihilangkan” dan seterusnya. Ini merupakan rintangan yang serius dari kerja-kerja NGO hak asasi manusia dalam penegakan hak asasi manusia.

Selain muncul dalam bentuk serangan fisik secara langsung seperti dipaparkan di atas, rintangan lain muncul dalam bentuk regulasi yang restriktif terhadap partisipasi NGO hak asasi manusia. Negara biasanya mencoba mengontrol tindak-tanduk NGO hak asasi manusia melalui pengaturan-pengaturan yang dibuatnya untuk NGO. Misalnya melalui regulasi terhadap Undang-Undang Perkumpulan, UU Yayasan, dan regulasi mengenai pendaftaran NGO.  

Penutup

Pemaparan pada sub-sub bahasan di atas kiranya membahas topik yang diberikan kepada saya, yakni penegakan hak asasi manusia dan peran “civil society” di Indonesia. Pada bagian penutup ini saya tidak menutupnya dengan memberikan konklusi, tetapi ingin menandaskan perlunya dihilangkan “suasana” yang merintangi partisipasi NGO hak asasi manusia dalam penegakan hak asasi manusia. Apalagi setelah Indonesia terpilih menjadi salah satu dari 47 negara yang untuk pertamakalinya menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia; NGO hak asasi manusia sebetulnya bisa dijadikan mitra-kritis negara dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya. 

 

***

 



  • Follow us on Twitter
  • Like us on Facebook
  • Subscribe to our IL News
  • Subscribe to the Suara Warga RSS
  • Support Institut Leimena