Kewarganegaraan Yang Bertanggungjawab 1995

Biografi Dr. J. Leimena

oleh drs. R.Z. Leirissa, M.A.

I

MAHASISWA LEIMENA

“Oom Yo” adalah nama panggilan yang banyak digunakan orang untuk menyapa Dr. J. Leimena. Nama panggilan itu terutama dikenal sejak ia memegang pelbagai jabatan tinggi dalam pemerintahan RI. Dr. J. Verkuyl, seorang pendeta Zending yang mengenalnya sejak tahun 1941, mengatakan bahwa nama panggilan itu sesuai dengan kebiasaan orang Ambon. Ini ada benarnya juga. Tetapi kisah pengalaman Dr. Leimena menunjukan adanya pelbagai lapisan pengaruh di atas lapisan pengaruh sosial-budaya Maluku Tengah. 

Lingkungan yang menentukan masa kanak-kanaknya adalah lingkungan guru sekolah dasar. Ayahnya, Dominggus Leimena, adalah seorang guru bantu di kota Ambon. Ibunya, Elizabeth Sulilatu, juga berasal dari kalangan guru sekolah. Di tengah-tengah lingkungan rumah tangga bertradisi guru inilah ia dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1905. Tetapi pada usia lima tahun ayahnya meninggal dan ibunya kemudian menikah lagi. Seorang kakaknya dan dua orang adiknya turut bersama ibunya dalam keluarga baru itu, sedangkan Johannes sendiri sejak itu diasuh oleh Tantenya yang menikah dengan Jesaya Jeremias Lawalata, seorang guru sekolah dasar pula. Berbeda dengan Dominggus Leimena, Jesaya Lawalata adalah tamatan Kweekschool Ambon. Sekolah semacam ini terdapat pula di tempat-tempat lain seperti di Tomohon, Probolinggo, Yogyakarta, Bandung dan Bukittinggi. Pada waktu itu orang sering menamakannya “sekolah raja” karen (terutama di luar Ambon) hanya menerima putra-putra bangsawan. 

Golongan guru dalam masyarakat Ambon termasuk golongan atas. Bersama-sama dengan para pendeta, para guru sekolah merupakan orang yang-orang yang sangat dihormati dalam masyarakat pedesaan. Sekalipun seorang guru atau pendeta tidak berasal dari negeri (desa) yang menjadi tempat tugasnya, namun masyarakat menilainya sama tinggi dengan para rajapati (penguasa desa) yang biasanya berasal dari beberapa keluarga desa tsb. Malah kadang-kadang pengaruh mereka lebih besar dari pejabat-pejabat desa karena hubungan mereka, secara organisatoris maupun kultural, dengan para penguasa Belanda. Bagi masyarakat desa mereka tergolong orang-orang yang sangat dekat dengan kebudayaan Barat. 

Seperti kebanyakan tokoh-tokoh yang baru dikenal umum setelah mencapai usia dewasa, tidak banyak pula yang dapat kita ketahui mengenai masa kecil Johannes Leimena. Kita tidak mengetahui sampai di mana suasana budaya desa mempengaruhinya di kala ia masih kanak-kanak di Ambon. 

Mungkin ia pun menghayati cerita-cerita rakyat yang beredar di negeri ayahnya, yaitu Ema. Salah satu cerita semacam itu, yang cukup dikenal penduduk negeri Ema, adalah asal-usul dan penduduk pertama negeri itu. Konon, rombongan pertama yang mendiami negeri Ema berasal dari suatu tempat di luar pulau Ambon. Rombongan ini mendarat di pantai Ema dengan menggunakan perahu-perahu. Pemimpin mereka kemudian mengeluarkan busur-busur dan menembakkan anak panah pusaka yang terbuat dari emas. Di mana anak panah itu menancap, katanya, di sanalah mereka ditakdirkan untuk hidup seterusnya. Dengan demikian terpilihlah suatu tempat di pegunungan pulau Ambon yang sulit didekati dari pantai. Tempat berlindung secara alamiah itu memberi naungan kepada penduduk terhadap serangan-serangan dari penduduk desa lainnya. Sampai sekarang orang-orang yang ingin ke Ema harus melalui sebuah jalan yang terjal sampai “lutut mengenai dagu”. Di sekitarnya terbentang perkebunan cengkeh dan ladang-ladang yang kaya raya. Dalam abad-abad ke-18 dan ke-19, Ema terkenal sebagai salah satu dari tiga atau empat negeri di pulau Ambon yang paling banyak hasil cengkehnya. 

Masyarakat desa di pulau Ambon, dan pulau-pulau lainnya di Maluku Tengah, terbagi atas beberapa golongan. Ada “golongan raja” atau “golongan yang secara turun-temurun menjadi penguasa negeri yang dalam istilah setempat dinamakan “raja”, “pati”, atau “orang kaya”. Selain itu ada pula golongan “kepala soa” atau golongan yang secara turun temurun dipilih sebagai kepala dari “soa” atau bagian dari desa. Selain itu ada pula pejabat-pejabat lainnya seperti “kepala kewang” atau pengawas hutan dan ladang negeri yang juga dipilih secara turun temurun dari satu atau dua keluarga di desa. Anggota masyarakat desa lainnya terbagi-bagi juga atas pelbagai keluarga atau “familie”. 

Keluarga Leimena termasuk salah satu “golongan raja” di negeri Ema disamping keluarga Dias dan keluarga de Fretes. Pada masa-masa tertentu salah satu dari anggota keluarga Leimena dipilih sebagai “raja” atau pun “orang kaya” negeri Ema. Kebetulan pada awal abad ke -20 kakak dari Ayah Johannes-lah yang memegang jabatan itu. Tetapi tuan guru Dominggus sendiri berdiam di sebuah rumah yang terletak di Kampung Lateri di kota Ambon. Rumah yang terletak di tepi pantai itu sebenarnya milik pihak keluarga ibunya. Sebab itu ketika ayahnya meninggal, bibinya yang mengasuhnya pindah pula ke rumah itu. Lingkungan tempat tinggal ini tergolong tempat tinggal yang baik di kota itu. 

Di Ambon, Johannes Leimena disekolahkan pada sekolah dasar Ambonsche Burgerschool sampai kelas dua. Masyarakat kota Ambon yang ditandai dengan ciri-ciri khusus yang membedakannya dari masyarakat pedesaan itu dikenalnya benar. Perbedaan yang menyolok antara awal abad ke-20 dengan abad-abad sebelumnya adalah sedikitnya orang Belanda di kota itu. Masyarakat Belanda praktis hidup terpisah sama sekali dari penduduk kota lainnya. Tempat-tempat kebaktian (gereja) pun berbeda. 

Bahasa “Melayu-Ambon” yang umum digunakan di kota itu maupun di desa-desa yang penduduknya beragama Kristen adalah bahasa pergaulan. Hanya di desa-desa yang penduduknya beragama Islam dan di desa-desa di Pulau Seram (Kristen dan Islam) bahasa daerah mulai hidup sehari-hari. Tetapi sekolah dasar Ambonsche Burgerschool dari Johannes Leimena menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Inilah sebabnya di rumah kadang-kadang bahasa ini dicampur-adukkan dengan bahasa “Melayu-Ambon”. Hanya di gereja-gereja orang berkesempatan mendengar bahasa “Melayu-Tinggi” atau yang pada masa itu dinamakan “Riauw’s Malaeisch” karena selain khotbah yang dilakukan oleh pendeta, juga kitab Injil (edisi Shellabear atau pun edisi Leydekker) menggunakan bahasa itu. 

Tahun 1914 Jesaya Lawalata mendapat promosi sebagai Guru Kepala di Cimahi. Pada mulanya Johannes Leimena dilarang oleh ibunya turut ke Surabaya. Namun pada masa itu ia telah merasa sangat terikat pada pamannya yang baik budi itu dan mencari siasat untuk menyertainya ke Jawa. Sebab itu dengan diam-diam ia bersembunyi di kapal yang akan membawa keluarga Lawalata ke Surabaya. Ia  baru menunjukan dirinya tatkala kapal tersebut hendak bertolak sehingga tidak ada pilihan lain bagi ibunya dari menyetujui niat putranya itu. Tatkala kapal akan bertolak, ibunya memesan kepada Bapak Lawalata agar sudi menjadi “somber” bagi putranya. Istilah sombar yang berarti tempat teduh yang berlindung dari terik matahari, mungkin ada hubungannya dengan istilah “sombrero” yang digunakan oleh bangsa-bangsa Iberia untuk menyebut topi lebar yang sering mereka gunakan. Pada saat itu Bapak Lawalata memberi kesanggupannya, dan janji ini ternyata dipegangnya sampai Johannes berusia dewasa. 

Dengan menggunakan kereta api Surabaya rombongan keluarga Lawalata tiba di Cimahi. Sekolah yang dipimpin Pak guru Lawalata di Cimahi adalah jenis sekolah dasar yang dinamakan “Ambonsche School”. Sekolah ini hanya menerima murid –murid dari kalangan tentara di kota tentara itu. Tetapi lingkungan sekolah ini tidak mempengaruhi kehidupan Johannes Leimena. Ia tidak disekolahkan di situ sekalipun pamannya adalah kepala sekolahnya. Kedatangan mereka di Cimahi jatuh pada pertengahan tahun ajaran sehingga anak-anak Bapak Lawalata itu tidak diperkenankan menjadi murid. Selama berada di Cimahi ia dan anak-anak Bapak Lawalata mendapat pelajaran dari pamannya di rumah. Selain itu keluarga Lawalata tidak lama berada di Cimahi, hanya kira-kira sembilan bulan saja. 

Sampai menyelesaikan sekolah menengah, ia tidak pernah bersekolah di sekolah-sekolah yang dibentuk hanya untuk anak-anak keluarga tentara. Sebab itu suatu segi dari masyatakat Maluku di luar Maluku, yaitu lingkungan kehidupan masyarakat tentara (KNIL) tidak dikenalnya dengan baik. Baru pada masa mahasiswa ia mulai sadar akan lingkungan itu, dan itu pun secara tidak langsung dari cerita-cerita atau dari membaca buku-buku. 

Bapak Lawalata kemudian dipindahkan dari Cimahi ke Batavia. Di sini mula-mula Johannes Leimena di sekolahkan di Europeesch Lagere School (ELS) IV di Jl. Batutulis. Sekolah ini kebetulan dekat dengan rumah keluarga Lawalata yang juga terletak di Jl. Batutulis. Namun, hanya beberapa bulan saja ia belajar di sekolah yang waktu itu dianggap kurang bermutu itu, pamannya memindahkannya ke sekolah dasar lain yang terletak di Jl. Kwitang . “Paul Krugerxhool” (sekarang SMP-PSKD) memang termasuk sekolah yang paling baik di Batavia ketika itu. Itulah sebabnya sebelum diperkenankan menjadi murid penuh ia wajib mengikuti pelajaran-pelajaran di sore hari dengan maksud untuk meningkatkan kemampuannya sehingga setaraf dengan kemajuan-kemajuan di sekolah itu. Selain itu, di “Paul Krugerschool” ia juga mulai berkenalan dengan anak-anak Belanda dan suku-suku bangsa lain. ELS di Jl. Batutulis kebanyakan hanya menampung anak-anak Indo Belanda dan “anak-anak kolong” (anak soldadu), sedangkan di sekolah yang baru itu sebagian terbesar murid-muridnya adalah anak-anak Belanda “totok”dengan beberapa murid dari kalangan Indo, Cina dan Indonesia. Murid-murid dari kalangan Ambon hanya tiga atau empat orang saja. 

Kehidupan Johannes Leimena di rumah diliputi suasana disiplin yang ketat. Sebelum dan sekembali dari sekolah ia diharuskan mencuci piring dan membantu di dapur. Semua putra Bapak Lawalata, diharuskan mencuci pakaian mereka sendiri setiap hari. Jarak yang demikian jauh dari sekolah ke rumah, harus ditempuh Johannes setiap hari pulang pergi, dengan berjalan kaki. Namun pengalaman yang demikian berat selama masa kanak-kanak itu tidak pernah disesalkannya. Ia menganggap pengalaman ini sebagai suatu bagian dari pelajaran yang baik pula, yaitu “belajar hidup sederhana”. 

Setelah menamatkan sekolah dasar, Bapak Lawalata memasukkannya di MULO-Kristen di Jl. Menjangan (sekarang SMA-PSKD di Jl. Kwini). Seperti halnya di sekolah dasar, di sekolah menengah pun seluruh pelajaran diberikan oleh guru-guru berkebangsaan Belanda. Sebenarnya ia ingin memasuki HBS, yaitu sekolah menengah yang khusus bagi orang-orang Belanda. Namun hal ini tidak diizinkan pamannyua, mungkin karena biayanya terlampau tinggi. Kemudian ia memilih sekolah menengah lain, yaitu Prins Hendrikschool (di Jl. Budi Utomo sekarang) tetapi niat ini juga tidak diluluskan pamannya. Sebab itu ia lalu memilih sekolah menengah teknik, yaitu Koningin Eilhelminaschool (KWS). Namun di sini ia tidak diterima karena angkanya untuk mata pelajaran menggambar hanya empat, sekalipun angka untuk berhitung dan angka untuk bahasa Belanda masing-masing Sembilan dan enam. 

Berbeda dengan sekolah dasar “Paul Kruger”, MULO-Kristen tidak saja menampung murid-murid dari kalangan Belanda totok, tetapi juga dari pelbagai golongan penduduk lainnya. Perbandingan jumlah murid-murid Belanda, Indo, Indonesia dan Cina tidak jauh berbeda. Johannes Leimena menyelesaikan sekolah ini pada waktnya, yaitu antara tahun 1919 sampai dengan tahun 1922. Salah seorang temannya ketika itu adalah Ds. Isak Siagian yang kini pendeta emeritus GKI-Kwitang. 

Setelah menamatkan MULO, pamannya bertanya apakah ia berniat meneruskan sekolah atau bekerja. Johannes menjawab: “dua-duanya, sekolah-sambil bekerja “. Sebab itu pamannya menganjurkan agar ia mendaftarkan diri pada kursus “In en Uitvoerrechten” (Bea-Cukai). Tetapi ternyata kursus ini hanya menerima anak-anak Indo Belanda saja. Kemudian ia mencoba pada kursus Posterij (Dinas Pos) dengan hasil yang sama pula. Putus asa karena mengalami kegagalan ini ia berniat untuk mencari pekerjaan saja di dinas kereta api. Tetapi di sini pun ia ditolak dengan alasan usianya masih terlalu muda. 

Dalam suasana yang tidak menentu itu suatu hari seorang kenalan pamannya menganjurkan agar ia mencoba mendaftarkan pada Rechtschool (Sekolah Hakim) di Jl. Pegangsaan. Hal inipun dilakukannya. Tetapi tatkala ia mendatangi rumah direkturnya, ia diterima oleh nyonya direktur dengan pesan bahwa direktur sedang keluar. Ketika meninggalkan rumah direktur Rechtschool tersebut, tiba-tiba timbul dalam pikirannya untuk mencoba nasibnya di Stovia yang letaknya tidak jauh dari Rechtschol. Ternyata ilham yang muncul tiba-tiba inilah yang terkabul. Direktur Stovia (Sekolah Kedokteran) memeriksa rapor dan ijazahnya yang ternyata memenuhi syarat. Hanya masih ada satu surat lagi yang diperlukan, yaitu surat rekomendasi dari Asisten Residen yang menjadi anggauta pengurus yayasan sekolah MULO-Kristen Jl. Menjangan. Selain itu Asisten Residen tersebut terkenal sebagai orang yang ramah dan memperhatikan perkembangan para murid sekolah itu. Keesokan harinya ia menyertai pamannya ke kantor Asisten Residen yang terletak di bekas balai kota lama (sekarang museum Fatahilah-Kota). Mula-mula sekretaris Asisten Residen, seorang Indo Belanda, tidak mengizinkan mereka menemui atasannya. Mereka sangat terkesan akan ucapannya pada waktu itu: “Kalian orang bumiputra ingin maju semua ya; dan apa yang akan terjadi dengan kami ini sesudah itu?” Pamannya tidak bersedia bertengkar dan langsung mengetuk pintu Asisten Residen. Kebetulan yang dicari ada di tempatnya. Dengan senang hati sang Asisten Residen memberi surat yang diinginkan dengan demikian ia diterima di Stovia. Sesungguhnya jalan hidup sebagai dokter sama sekali tidak direncanakannya semula. Niatnya itu muncul dengan tiba-tiba ketika semua jalan lain sudah tertutup. Menurut Dr. Leimena sendiri hal ini biasanya disebut kebetulan. Tetapi bagi dirinya pribadi ini semua adalah rencana Tuhan juga. 

Stovia (School Tot Opleiding Van Indische Artsen) pada mulanya menempati gedung di Jl. Abdulrachman Saleh sekarang. Tetapi kemudian sekolah ini ditingkatkan dan direncanakan menjadi bagian dari suatu lembaga pendidikan tinggi kedokteran. Stovia kemudian dipindahkan dari Jl. Abdulrachman Saleh (Hospitaalweg) ke tempat baru Salemba (sekarang Fakultas Kedokteran) dengan maksud berangsur-angsur dilembur dalam Gemeneeskundige Hogeschool (GH) yang secara resmi terbentuk pula pad atahun 1927. Lama pendidikan Stovia pada waktu itu adalah delapan tahun, mula-mula di bagian persiapan (vootbereidende afdeeling) dan kemudian di bagian kedokteran (geneeskundige afdeeling). 

Stovia menampung pemuda-pemuda dari berbagai suku bangsa. Pergaulan di dalam sekolah maupun di luarnya mengikat para mahasiswanya dalam suatu pergaulan yang sangat akrab. Pada masa Johannes Leimena menduduki tahun ke-4, gedung di Jl. Abdulrachman Saleh telah diubah menjadi asrama. Gedung itu mempunyai tempat yang khusus dalam sejarah Indonesia, karena sebelum menjadi asrama di sanalah muncul untuk pertama kalinya suatu organisasi pemuda pelajar yang bertekat membangun bangsa, yaitu Budi Utomo. Kampus di Salemba tidak kurang penting bagi perkembangan kebangsaan. Sebagian dari para pemimpin bangsa pernah belajar di sana. Hampir setiap hari Johannes Leimena datang ke Salemba, kadang-kadang beberapa kali sehari. Dengan demikian banyak kesempatan baginya untuk bergaul dengan para mahasiswa lainnya. Selain itu para mahasiswa dari Recht Hogeschool (RHS) yang gedung sekolahnya di gedung Hankam sekarang banyak dikenalnya pula. Pergaulan inilah yang mendekatkannya kepada cita-cita kebangsaan yang pada saat itu diperjuangkannya sebagian besar mahasiswa Indonesia. Paham kebangsaan dalam dirinya berkembang bertahap-tahap dan dapat kita telusuri melalui beberapa organisasi pemuda-pelajar yang dibinanya pada masa Stovia itu. Yang terpenting diantaranya adalah Jong Ambon, dan sebuah perkumpulan mahasiswa Kristen yang mendahului GMKI sekarang, yang muncul pada tahun 1926 dengan nama CSV (Christen Studenten Vereniging). 

Jong Ambon dibentuk oleh para pelajar Stovia pula pada tahun1917. Ketua pertamanya adalah Stoviaan J. Kayadu, yang kemudian terkenal juga sebagai anggauta penting dari Sarekat Ambon cabang Batavia. Ketika Johannes Leimena menjadi seorang “Stoviaan” pula, organisasi ini lebih banyak merupakan organisasi sepak-bola. Sebagai seorang penggemar sepak-bola sejak sekolah dasar, dengan sedirinya ia menjadi anggautanya pula. Sering ia bermain sebagai anggauta Jong Ambon, sekali pun tidak jarang pula ia dipakai oleh perkumpulan-perkumpulan sepak-bola lainnya seperti Hercules dan Oliviero yang mempunyai nama-nama harum di kalangan penggemar olah raga ini di masa itu. Selain itu sudah tentu ia juga sering memperkuat kesebelasan Stovia. 

Tetapi pada tahun 1924 muncul beberapa pikiran lain di kalangan pemuda dan  pelajar asal Maluku. Golongan ini menganggap olah raga sebagai suatu kebutuhan yang sekunder. Mereka menganggap bahwa pendidikan sebagai suatu kegiatan kebudayaan sebenarnya lebih penting. Golongan ini lalu mendirikan Vereniging Ambonsche Studenten (VAS) dengan Toule Salehuwey, seorang mahasiswa Rechts Hogeschool (RHS), sebagai ketuanya. Golongan kedua dengan pimpinan mahasiswa Stovia GH Rehatta, meneruskan tradisi lama, yaitu persepakbolaan. Selain dari Stovia anggauta-anggauta kedua bagian Jong Ambon ini berasal dari Rechts Hogeschool, Geneeskundige Hogeschool, dan AMS. Untuk membedakan keduanya sering organisasi baru itu dinamakan VAS/Jong Ambon. Dalam perkembangan sehari-hari sering kedua organisasi ini saling melengkapi dan anggautanya pun tidak terpisah benar, sehingga seolah-olah ada dua kegiatan dari satu organisasi, yaitu Jong Ambon. 

Johannes Leimena berpendapat, bahwa pada waktu itu sesungguhnya tidak ada suatu bentuk masyarakat yang dapat dinamakan “masyarakat Maluku” di Batavia. Orang-orang Ambon yang bekerja pada pelbagai bidang seperti pemerintahan, swasta dan militer, tidak mempunyai suatu ikatan yang jelas. Orang-orang “partikulir” terpencar-pencar dan hanya bertemu sekali-kali di gereja, atau di pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan Jong Ambon atau pun Sarekat Ambon. Kalangan militer lebih eksklusif lagi. Mereka tetap tinggal di kalangan tangsi-tangsi. Untuk keperluan mereka pihak Belanda malah menyediakan pendeta-pendeta tentara sehingga mereka tidak perlu berkumpul dengan golongan “partikulir” di gereja-gereja biasa. 

Selain Jong Ambon, pada waktu itu sarekat  Ambon memberi warna-warna tertentu pula bagi orang-orang Ambon. Organisasi ini didirikan pada tahun 1922 di Semarang dengan pimpinan AJ Patty,  seorang wartawan. Tidak saja para pegawai Ambon yang tertarik padanya, tetapi juga golongan intelektuilnya. Dr. Tehupeiory dan JA Soselisa, dua orang pengasuh Ambonsche Studiefonds, menjadi anggautanya. 

Kegiatan Sarekat Ambon lebih banyak ditujukan pada masalah-masalah kemasyarakatan. Tujuannya adalah memprakarsai kegiatan-kegiatan  yang dapat meningkatkan kemakmuran penduduk di Ambon maupun di luar Ambon. Tetapi beberapa di antara pemukanya, seperti AJ Patty, terpengaruh oleh cita-cita Indische Partij. Dan kemudian banyak pula anggauta-anggauta yang merangkap sebagai anggauta partai politik. Terutama anggauta-anggauta cabang Surabaya banyak yang menjadi anggauta Parindra. Kemudian dengan pimpinan Mr. J. Latuharhary,sejak 1930 Sarekat Ambon lebih dekat dengan cita-cita pergerakan nasional Indonesia. Sebab itu, pada tahun itu juga golongan yang tetap memihak pada pemerintah colonial mendirikan suatu organisasi lain dengan nama Moluks Politiek Verbond. Dr. Apituley adalah wakil mereka dalam Volksraad, sedangkan ketuanya adalah wakil mereka dalam Volksraad, sedangkan ketuanya adalah dr. Tahupeiory. 

Dalam tahun-tahun 20-an itu Johannes Leimena juga mulai terpengaruh oleh perkembangan yang terasa di kalangan orang-orang Ambon itu. Situasi di kala itu dilukiskannya sebagai berikut, Apabila VAS/Jong Ambon, mengundang Sarekat Ambon untuk berceramah mengenai persoalan-persoalan politik atau sosial, maka selalu seorang dari MPV juga turut diundang untuk memberi tanggapannya, dan sebaliknya. Dengan demikian para anggauta VAS/Jong Ambon selalu mendapat gambaran dari kedua belah pihak. Pihak Sarekat Ambon menggambarkan situasi dengan latar belakang perkembangan pergerakan nasional, sedangkan pihak MPV melihatnya dalam konteks Hindia Belanda, atau seperti bunyi semboyan mereka ”Ambon-Nederland zij aan zij” (Ambon dan Nederland berdampingan). Tetapi menurut penilaian Dr. Leimena  kemudian, sebenarnya kedua organisasi itu masih bersifat “lokal”, hanya warna latarbelakang yang nampak dalam perdebatan-perdebatan politik berbeda. 

Dengan pimpinan Toule Salehouwey dan Johannes Leimena, VAS/Jong Ambon selalu mengambil sikap menengah, tidak memihak. Itu sebabnya dalam pertemuan-pertemuannya dengan Dr. Appituley , wakil MPVdalam Volksraad, Johannes Leimena selalu berusaha untuk mengelak keinginan dokter tentara itu agar VAS/Jong Ambon memihak pada MPV. Namun usaha-usaha dr. Kyadu, ketua Sarekat Ambon Batavia, untuk menariknya dalam sarekat Ambon juga ditolaknya dengan halus. 

Selain tokoh-tokoh tersebut, masih ada beberapa orang lain yang mempengaruhi perkembangan orang-orang Ambon di Batavia. Salah seorang yang sangat mengesankannya adalah Manusama, ayah dari Ir. Manusama yang kini dikenal sebagai presiden “RMS”. Menurut penilaiannya orang ini luar biasa. Sekalipun hanya tamatan KWS saja (Sekolah Teknik Menengah), karena keberhasilannya ia kemudian diakui sebagai arsitek. Kelebihannya adalah dalam membentuk konsep-konsep yang orisinal mengenai arsitektur perumahan rakyat. 

Dengan arsitek Manusama inilah ia banyak bertukar pikiran. Apabila percakapan itu dilaksanakan di kantornya, maka masalah yang dibicarakan adalah soal perumahan rakyat. Tetapi apabila mereka bertemu di rumah, maka pembicaraannya selalu berkisar pada sejarah Maluku. Arsitek Manusama sangat banyak pengetahuannya mengenai sejarah daerahnya. Karya Rumphius yang berjudul Ambonsche Historie yang baru diterbitkan pada tahun 1917, dikenalnya dengan baik. Buku yang ditulis oleh seorang pejabat Belanda di Ambon pada akhir abad ke-17 itu mengisahkan timbulnya kekuasaan Belanda di Maluku Tengah. Demikian pun cerita-cerita mengenai Kapitan Jongker, seorang tokoh yang sangat dipuja di kalangan KNIL-Ambon. Jongker adalah salah seorang Ambon yang pertama kali memasuki dinas tentara Belanda dalam pertengahan abad ke-17. Kepandaiannya yang luar biasa dalam memimpin tentaranya menyebabkan pihak VOC memberinya sejumlah hadiah berupa tanah. Sampai sekarang di daerah Cilincing (Jakarta Utara) masih ada sebidang tanah bekas miliknya yang masih memakai nama “Pajongkoran”. Tetapi seorang perwira Belanda yang iri hati memfitnah bahwa Jongker merencanakan pengkhianatan . Ia terbunuh dalam suatu pertempuran. Tetapi menurut versi orang-orang KNIL, ia tidak pernah mati dan selalu akan melindungi satuan-satuan KNIL-Ambon dalam medan pertempuran. Di sekitar kepercayaan ini muncullah apa yang dinamakan “Jongker Cultus”. 

Semasa ini pula Johannes Leimena menambah pengetahuannya mengenai pelbagai bidang lain. Untuk itu ia menjadi anggauta perpustakaan Umum (Leeszaal) yang terletak di Jl. Merdeka Selatan sekarang (sampai sekarang masih ada sebagai Perpustakaan Sejarah, Politik, dan Sosial). Selain itu ia juga menjadi anggauta Theosophy di Blavatsky Park (Merdeka Barat, di samping Hankam). Terutama dari gerakan theosofi itulah ia mengenal tulisan-tulisan dari Gandhi, Vivekananda, dan buku-buku seperti Bhagavad Gita, disamping buku-buku Theosophy ini terdorong oleh pengaruh teman-teman lainnya, terutama dari kalangan mahasiswa asal Sumatra seperti Amir Syarifuddin, Mohammad Yamin, Bahder Djohan, dan lain-lain yang telah lebih dahulu menjadi anggautanya. 

Suatu gerakan yang lebih penting, yang mau tidak mau juga mempengaruhi alam pikiran Johannes Leimena pada masa studinya ini adalah pergerakan nasional. Dari Sarekat Ambon yang dipimpin Kayadu ia telah mengetahui garis-garis pokoknya. Kemudian sudah tentu pergaulannnya dengan teman-teman lainnya di Stovia juga penting dalam hal ini.  Surat-surat kabar dari Parada Harahap, Tabrani dan lain-lain, yang beredar di Stovia memperkenalkannya pada pelbagai masalah yang menyangkut pergerakan-pergerakan kebangsaan itu. Buku-buku yang dikeluarkan Balai  Pustaka seperti Layar Terkembang dari Takdir Alisyahbana, sajak-sajak dari Armijn Pane, Sanusi Pane, Mohammad Yamin, yang memasalahkan perjuangan antara unsur-unsur kebudayaan lama dan modern mulai dikenalnya pada masa ini. Buku Mr. Abendanon yang berisi surat-surat kartini (Door Duisternis tot Licht) pernah dibacanya pula. 

Perhatian pada gerakan kebangsaan ini boleh dikata mulai sekitar tahun-tahun 1925-1926. Pada waktu ia sudah mulai mendengar tentang Bung Karno di Bandung. Pikirannya yang bertendensi nasionalistis diketahuinya melalui teman-teman mahasiswanya. Perkembangan dari Perhimpunan Indonesia di Nederland yang menyalurkan aspirasi-aspirasi nasionalisme dari para mahasiswa Indonesia di sana, diketahuinya pula melalui teman-temannya. Pendek kata, di pertengahan tahun-tahun 1920-an, ia mulai menyadari adanya suatu perkembangan baru dalam masyarakat colonial pada masa itu. Ia mulai melihat dengan kemampuan intelektualnya, bahwa suatu jaman baru sedang muncul, suatu lembaran baru dari sejarah Indonesia. 

Kesadaran inilah yang menyebabkan ia sering mengunjungi gedung Volksraad (sekarang Departemen Luar Negeri di Pejambon) untuk mendengarkan perdebatan-perdebatan di sana. Kadang-kadang ia ditemani Toulle Soulehuwey, Ketua VAS/Jong Ambon, serta Matatula dari RH. Tetapi lebih sering ia pergi sendiri. Terutama upacara-upacara pembukaan sidang Volksraad sangat digemarinya. Diantara anggauta-anggauta Belanda yang dikaguminya adalah Stokvis dari golongan sosialis yang mencoba melihat persoalan dari sudut sosialisme. Pandangan-pandangan itu sering menguntungkan bangsa Indonesia. Lawan utama dari Stokvis adalah Zendgraag dari Vaderlandsche Club, yaitu golongan pengusaha kaya-raya yang sering tidak mau menghiraukan situasi sosial-ekonomi di sekeliling mereka. Dari kalangan Indonesia ia mengagumi Mohammad Husni Thamrin, Dr. Ratulangi, Agus Salim, Kusumoyudo, Kusumo Utoyo. Golongan-golongan yang tidak memihak pada pergerakan nasional seperti Dr. Apituley dari MPV, atau Mandagi dari PEB dan lain-lain kurang disenanginya. Polemik-polemik yang terjadi dalam sidang-sidang itu menggairahkannya dan menambah kesadarannya akan perkembangan baru itu. Adalah suatu konsekwensi logis, bahwa Johannes pun terlihat dalam Kerapatan Pemuda (Kongres Pemuda) pada tahun 1928 yang melahirkan tekad persatuan bangsa Indonesia. Mungkin sekali rapat-rapat persiapan (yang kini dinamakan Kongres Pemuda Pertama) di tahun 1926 dihadirinya pula. Yang jelas adalah kehadiran Toulle Soulehuwey sebagai wakil dari Jong Ambon. Rapat-rapat yang di tahun 1926 itu dibantu pula oleh dr. Kayadu beserta Ibu. Dalam mempersiapkan Kongres Pemuda 1928 jelas Johannes turut aktif. Sayangnya pamannya tidak menyetujui tindakan-tindakannya itu. Paman yang kolot itu menunjuk pada ayat-ayat kitab suci (Roma 13 pasal 1-7) untuk membenarkan pendapatnya, bahwa Tuhan telah mentakdirkan adanya penjajahan di Indonesia. Inilah mungkin sebabnya Johannes tidak secara aktif menonjolkan diri (da VHS/Jong Ambon) dalam sidang-sidang yang diselenggarakan di bulan Oktober 1928 itu. 

Bersama dengan timbulnya perhatian pada pergerakan nasional, pada sekitar pertengahan tahun-tahun 1920-an pula, ia mulai berkenalan dengan suatu gerakan yang juga tidak kurang pentingnya, yaitu gerakan Oikumene. Gerakan ini pun berintikan suatu kesadaran, atau lebih tepat suatu vision. Untuk menyatukan umat Kristen tanpa merenggut mereka dari lingkungan sosial dan budaya dari mana mereka berasal. Kekristenannya sebenarnya sudah timbul dari kalangan keluarganya, terutama di kalangan keluarga Lawalata. Bapak guru Lawalata sendiri adalah seorang yang saleh dan taat pada ajaran-ajaran agamanya, seperti yang diberitakan secara resmi. Hal ini pun diinginkan dari putra-putranya, termasuk Johannes Leimena. Sebab itu sejak masa MULO Johannes Leimena telah mengikuti katekisasi (pelajaran-pelajaran agama) yang diberi pada hari-hari tertentu di gereja. Sebelum itu ia telah mengikuti sekolah minggu yang diselenggarakan pada sore hari setiap hari minggu. Katekisasi, berbeda dengan sekolah minggu, diberi oleh pendeta-pendeta yang mendapat pendidikan akademis kependetaan. Dengan demikian ajaran-ajaran Protestan dapat dipelajarinya secara teratur dan bertanggung jawab, Setelah lulus dari  katekisasi ia sidi (upacara suci di gereja) untuk diterima sebagai anggauta gereja. 

Gereja yang dimasukinya adalah Gereja Protestan di Jl. Pintu Besi (kini: gereja PNIEL – GPIB). Gereja ini adalah salah satu dari sekian banyak gereja dari aliran Hervormd. Bentuknya di Indonesia ketika itu adalah “Protestantsche Kerk van Nederlands Indie” yang tersebar di hampir setiap daerah yang ada orang Kristennya, terutama di Indonesia Timur. Gereja ini adalah “gereja negara” dalam arti anggaran belanja dan kegiatannya tergantung dari pemerintah Hindia Belanda. Tetapi selain itu Johannes Leimena juga sering mengunjungi Gereformeerde Kerk di Jl, Kwitang (kini GKI). Yang mengesankannya dari gereja Gereformeerd ini adalah khotbah yang sistematis-logis dan contoh-contoh yang diberikan selalu relevant mengenai problematic sosial-ekonomi. Pendeta yang dikaguminya dari gereja Gereformeerd ini umpamanya Dr. Bavink, seorang yang mula-mula belajar sebagai Psikolog dan baru mempelajari teologi. Kombinasi psikologi dan teologi ini memungkinkannya menguraikan tokoh-tokoh seperti Paulus, Johannes, dan lain-lain dengan cara yang sangat menarik. Selain itu pendeta orator disenanginya pula. Kegemaran masuk gereja Gereformeerd ini terutama dilakukannya pada masa mahasiswanya. 

Dengan pengetahuan yang mendalam mengenai agama Kristen dengan sendirinya Johannes Leimena mulai tertarik pula pada gerakan Oikumene. Gerakan ini dikenalnya mula-mula dari kalangan Zendingsconsulaat Batavia. Salah satu kegiatan dari badan ini adalah penginjilan di kalangan mahasiswa. Terutama tokoh-tokoh bekas Nederlandsche Christen Studenten Vereniging (NCSV) yang menjadi Zending merupakan tokoh-tokoh Oikumene di Jakarta. 

Oikumene sering diterangkan sebagai a vision that commits atau kesadaran yang bertanggung jawab. Etimologi dari kata Latin itu sendiri pada mulanya hanya “dunia yang dihuni mannusia”, tetapi kemudian mendapat arti teologis tersebut. Seorang teolog yang mempelajarinya secara mendalam, terutama perkembangannya di Asia, mengatakan bahwa pengertian dari perkataan itu sesungguhnya berobah-obah sesuai dengan perkembangan gerakan itu sendiri. Mula-mula istilah itu dipakai untuk melukiskan cita-cita penyatuan gereja, dan dalam hal ini artinya sama dengan perkataan katolik. Kemudian di samping unsur kesatuan atau keutuhan itu ditambahkan pula unsur Mision, atau penginjilan. Dengan demikian istilah itu mencakup gerakan untuk menyatukan gereja-gereja yang sedemikian banyaknya itu disamping usaha-usaha untuk menyebarluaskan Injil ke seluruh dunia. 

Salah satu dari wahana pertama yang paling maju dari gerakan Oikumene adalah YMCA (Young Men Christian Association) yang mula-mula timbul di Amerika Serikat. Selain itu wahana lainnya adalah WSCF (World Student Christian Federation) atau federasi gerakan-gerakan mahasiswa Kristen sedunia yang timbul pada tahun 1895. WSCF inilah yang pertama-tama berjasa meluaskan gerakan Oikumene di Asia. Sekretaris Umumnya yang pertama, Dr. John R. Mott, sebelumnya telah terkenal sebagai tokoh Oikumene di Asia. Pengalaman-pengalamannya di Asia itulah yang memungkinkan WSCF bekembang di luar Eropa. Suatu faktor lain mengapa WSCF penting untuk tahap pertama perkembangan Oikumene di Asia, adalah kennyataan bahwa pembentukannya tidak timbul di salah satu negara yang memiliki jajahan di Asia tapi di Skandinavia. Anggauta-anggauta WSCF tersebar hampir di seluruh Eropa dan Amerika, dan kemudian juga di Jepang dan India. Melalui anggauta yang berkebangsaan Belanda (NCSV) gerakan Oikumene juga masuk pula di kalangan mahasiswa Kristen di Indonesia. 

Langkah pertama dari para bekas anggauta NCSV untuk mengembangkan gerakan Oikumene di Indonesia adalah dengan mendirikan suatu panitia dengan nama “Panitia Usaha Penyatuan Mahasiswa Kristen se-Dunia di Hindia Belanda”. Organisasi ini terbentuk di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1926. Tetapi sebelum itu anggauta-anggauta NCSV yang bekerja pada Zendingconsulaat di Batavia telah melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di kalangan mahasiswa dan pelajar. Usaha-usaha ini terutama nampak dalam bidang asrama para pelajar dan mahasiswa di Jawa. Dana untuk pembentukan asrama-asrama itu dikumpulkan oleh Committee voor huisvesting van studeerende Inheemsen (Panitia Asrama Pelajar Bumiputra) sejak tahun 1913. Dengan uang itu panitia tersebut berhasil mendirikan sebuah asrama di Jl. Menjangan (dekat MULO Kristen) dan sebuah lagi di Surabaya. Asrama-asrama itu terutama bermaksud untuk menampung para pemuda Batak yang tidak mempunyai keluarga di kota-kota besar itu. Berbeda dengan suku bangsa lainnya yang telah lama berada di kota-kota besar di Jawa, dan sebab itu bisa memondok di sanak saudaranya, para pemuda dari kalangan masyarakat Batak sangat merasa perlunya dibangun asrama-asrama itu. Namun kemudian ternyata asrama-asrama itu tidak berjalan sehingga akhirnya dijual kepada umum. 

Dengan uang hasil penjualan asrama itu pihak Zendingconsulaat mendatangkan seorang tokoh yang perah aktif dalam NCSV. Dr. C.L. van Doorn, seorang agronom, tiba di Indonesia pada tahun 1922 bersama isterinya, seorang yang juga aktif dalam NCSV. Setelah beberapa waktu mengadakan penelitian-penelitian di Sekolah Pertanian di Bogor, sarjana ini pindah ke Jakarta. Mula-mula ia membuka sebuah asrama di Tanah Abang untuk menampung mahasiswa Kristen. Karena kegiatan ini berhasil maka sisa uang penjualan kedua asrama tersebut dipakai oleh Zendingconsulaat untuk membuka sebuah markas bagi “Panitia Usaha Penyatuan Mahasiswa Kristen se-Dunia di Hindia Belanda” tersebut. Gedung di Jl. Kebon Sirih 44 (kini dipakai Kedutaan Besar India) dibeli dan Dr. van Doorn memindahkan kegiatan-kegiatan mereka ke sana. 

Kegiatan penginjilan di kalangan mahasiswa Kristen kemudian ditingkatkan oleh Dr. Van Doorn dengan mendirikan sebuah organisasi mahasiswa dengan nama Christen Studenten Vereniging. Karena di Bnadung telah ada sebuah organisasi dengan nama yang sama, maka organisasi yang berkedudukan di Jakarta dikenal sebagai CSV Batavia, dan di Bandung sebagai CSV Bandung, serta di Surabaya, yang dibentuk juga kemudian, dinamakan CSV Surabaya. 

Sejak terbentuknya CSV Johannes Leimena yang pada waktu itu berada pada tahun ke-4 di Stovia telah banyak membantu Dr. van Doorn. Seorang tokoh wanita DGI, Mr A.L. Fransz juga menjadi motor yang penting dari kegiatan-kegiatan di Jl. Kebon Sirih 44 itu. Organisasi yang didirikan pada tahun 1926 ini selain beranggautakan mahasiswa dari Stovia, juga mendapat perhatian para mahasiswa dari Rechts Hogeschool (RHS) yang didirikan pada tahun 1924. Tidak saja mahasiswa Kristen menjadi anggautanya. Tokoh-tokoh yang kemudian terkenal seperti Djojodiguno (kemudian guru besar hukum adat di Universitas Gajajh Mada), Djokosoetomo (kemudian guru besar hukum konstitusi di Universitas Indonesia), Djamin (kemudian tokoh NU tahun 1950-an), Muh. Yamin dan lain-lain sering nampak pula pada malam-malam diskusinya. Salah seorang mahasiswa RIS, yakni Amir Syarifuddin, kemudian pada tahun 1935 malah menjadi Kristen karena ikut dalam kegiatan CSV Batavia. Prof. Mr. J.M.J. Schepper guru besar filsafat dan hukum pidana pada RHS dan Zendingconsulaat menggairahkan diskusi-diskusi. 

Dengan sendirinya diskusi-diskusi yang sering diselenggarakan di Kebon Sirih 44 tidak saja membahas masalah-masalah agama Kristen. Pada masa ini pemuka-pemuka Oikumene, terutama yang berpengalaman di Asia, sudah menyadari bahwa persoalan nasionalisme yang dianut para mahasiswa Asia, merupakan suatu aspek kebudayaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Persoalan ini, umpamanya, pernah dibahas pula dalam Konperensi Zending yang dilangsungkan di Jerusalem pada tahun 1928. Di sana muncul masalah secularisme, atau seperti yang diartikan dalam konperensi itu, materialisme. Munculnya kebudayaan materialistis yang diwujudkan umpamanya dalam industrialisasi, sangat menggusarkan pemuka-pemuka gereja dari Eropa itu, revolusi (seperti yang sedang berkecamuk di Cina) dan nasionalisme (yang mulai umum di Asia) juga merupakan suatu manifestasi dari secularisme. Namun pemuka-pemuka Oikumene asal Asia seperti D.Z.T. Yui dari Cina membela pergolakan di Asia. Ia berpendapat bahwa di dalam pergolakan itupun nampak tangan Tuhan . Ia tidak sependapat dengan pandangan umum di kalangan Zending pada waktu itu bahwa berpolitik adalah bertentangan dengan agama. Ia menekankan bahwa pemuka-pemuka Kristen justru ditantang untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini terutama dibutuhkan oleh masyarakat-masyarakat Asia yang sedang bergolak. Baginya politik belum tentu bertentangan dengan kehendak Tuhan. 

Di kalangan CSV sendiri pandangan ini dibawakan oleh Dr.H. Kraemer yang tiba di Indonesia pada thun 1922 sebagai ahli bahasa pada Bijbel Genootschap. Sebagai mahasiswa sastra di Universitas Leiden Kraemer mempersiapkan diri untuk pekerjaan Zending di Irian Jaya. Tetapi pada suatu ketika ia menulis sebuah surat kepada gerakan emansipasi dan kebangsaan di dunia Timur yang dianggapnya suatu gejala penting dalam sejarah dunia. Berdasarkan pendapat itu ia dialihkan untuk tugas-tugas Zending di pulau Jawa dengan bahasa Jawa sebagai mata pelajaran utama. Disertasinya pada tahun 1921 berjudul Een Javaansche Primbon uit de Zestiende Eeuw mendapat penilaian cum laude dari Prof. Snouck Hurgronje. Ia bertugas pada Lembaga Alkitab di Jakarta antara tahun-tahun 1922-1928 dan 1929-1935. Selain mengunjungi pelbagai tempat di Jawa ia juga mengunjungi daerah-daerah lain dan menulis laporan yang sampai sekarang masih banyak dibaca seperti tentang Ambon dan Menado (1926), Tanah Batak (1930), Jawa Timur (1930), Jawa Barat (1933) dan Bali (1935). Kemahiran menulis memang merupakan suatu alat yang memungkinkan buah pikirannnya tersebar luas di kalangan Zending maupun orang-orang Kristen lainnya. Sarjana bahasa ini terutama menjadi masyhur karena ramalannya bahwa pada suatu saat kelak bangsa Indonesia akan merdeka. Sebagai konsekwensi dari pada pandangan itu ia berpendapat, bahwa tugas dari pemimpin-pemimpin Kristen, di gereja maupun di luarnya, adalah mematangkan umat Kristen Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam perkembangan ke arah kemerdekaan itu. Dr. van Doorn adalah salah seorang di antara sejumlah anggauta Zending yang menganut pikiran itu. 

Dengan demikian dalam lingkungan alam pikiran Oikumene di CSV Johannes Leimena memperoleh kedamaian dari dua alam pikiran yang sangat menguasai dirinya, yaitu pertama agama Kristen dengan gerakan Oikumenenya, dan kedua, nasionalisme yang disadarinya sejak masa mahasiswanya. Pada masa inilah kedua kekuatan raksasa yang mempengaruhi Asia di abad ke-20 ini berpadu dengan harmonis dalam dirinya. Berbeda dengan golongan Kristen lainnya, ia tidak melihat adanya pertentangan antara ajaran agamannya dengan perkembangan masyarakat ketika itu. Berbeda juga dengan beberapa kawan mahasiswa asal Maluku, Johannes Leimena tidak meninggalkan yang satu untuk bisa menerima yang lainnya. Kedua-dua unsur itu berpadu di dalam dirinya dan merupakan pendorong yang paling kuat dalam kegiatan hidupnya kemudian. Pergaulan di Kebon Sirih 44 jelas memperlihatkan ciri-ciri baru itu. Di sana Nampak pemuda-pemuda dari pelbagai golongan etnis, seperti Ambon, Batak, Manado, Jawa, Cina, dan lain-lain. Baginya hal ini jelas merupakan suatu manifestasi dari Oikumene. Motto dari CSV yang diambil oper dari WSCF, yaitu “Ut Omnes Unum Sint” nampak jelas membekas dalam kegiatan-kegiatannya sejak1926. 

Suatu peristiwa yang menentukan perkembangan awal dari organisasi mahasiswa Kristen adalah kunjungan De. John R. Mott pada tahun 1926, disertai oleh Dr. H.C. Rutgers, Sekjen. NCSV. Selama kunjungan kedua tokoh mahasiswa ini Johannes Leimena senantiasa sibuk. Ia menjadi anggauta penyambut, dan sebagai “tangan kanan” Dr. van Doorn ia mendapat pelbagai tugas lain pula. Salah satu tugas utama dalam rangka kunjungan ini adalah Konperensi Pemuda Kristen se-Indonesia di Bandung. Konperensi yang diikuti oleh sejumlah pemuka-pemuka pemuda dari pelbagai organisasi yang bernaung di bawah gereja dan sekolah-sekolah Kristen, antara lain Christelijke Jeugd in de Nationalistische Beweging” (Peranan Pemuda Kristen dalam Pergerakan Nasional). Dr. Kraemer memperingatkan para pemuda Kristen, bahwa tugas mereka tidak saja terbatas dalam ruang lingkup gereja saja, tetapi tugas mereka terletak di dalam masyarakat pula. Pembangunan bangsa merupakan bagian mutlak dari tugas-tugas pemimpin-pemimpin pemuda. 

Konperensi Bandung yang diikuti Johannes Leimena itu merupakan konperensi pemuda Kristen se-Indonesia yang pertama kalinya. Sebelum itu organisasi-organisasi pemuda itu sudah berkali-kali melangsungkan konperensi-konperensi tetapi selalu di kalangan kesukuan sendiri-sendiri. Konperensi Bandung 1926 merupakan manifestasi pertama dari Oikumene di kalangan pemuda Kristen. Sesudah itu menyusul beberapa konperensi lainnya seperti di Solo (masih dalam tahun 1926), di Padalarang (1927), lalu di Bandung lagi (1928), kemudian dua kali di Jakarta (1930) dan di Kaliurang (1931). 

Perkembangan CSV diikutinya terus sekalipun ia telah selesai dengan pendidikan kedokterannya pada STOVIA (1930). Suatu langkah yang besar dalam sejarah CSV adalah konperensi penggabungan ketiga cabangnya yang dilangsungkan di Kaliurang pada tanggal 28 Desember 1932.  Maksud besar ini pada mulanya dilaporkan kepada Dr. Visser’t Hooft yang pada waktu itu menjadi Sekjen. WCSF menggantikan Dr. John Mott. Organisasi yang baru itu tetap diberi nama CSV tetapi untuk membedakan organisasi-organisasi cabang di ketiga kota tersebut, pengurus pusatnya dinamakan CSV op Java (CSV di Jawa). Sebagai Sekretaris konperensi memilih Sucipto, seorang mahasiswa RIS. Sebagai Ketua umumnya konperensi memilih Dr. Johannes Leimena. Kedua orang inilah yang memimpin CSV op Java sampai dibubarkan oleh pihak pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1942. 

Pada tahun 1934 jumlah anggota-anggota CSV op Java berkisar antara 90 orang. Di Jakarta sendiri anggautanya berjumlah kira-kira 30 orang dan tersebar di kalangan GH, RHS, dan AMS. Bagi Dr. Johannes Leimena kepemimpinan CSV berarti kepemimpinan yang diwarnai oleh keyakinan-keyakinan Kristen. Gerakan CSV dilihatnya tidak terpisah dari gerakan nasional Indonesia. Sebagai anggauta pengurus CSV pada tahun 1934 ia menulis berhubungan dengan usaha-usaha pemerintah Hindia Belanda untuk mengekang pergerakan nasional: “Sekalipun suara dari pelbagai suku bangsa dimatikan, namun Nampak atau pun tidak, dengan diliputi ketegangan –ketegangan jiwa pasti kebebasan akan diperjuangkan terus dan menimbulkan kekuatan-kekuatan yang baik ataupun yang buruk untuk menyuarakan nasib suku-suku bangsa itu”. Di tengah-tengahnya ada suatu gejala yang menarik, yaitu terpadunya semua ideologi dalam jaringan nasionalisme yang menjadi wadah dari gerakan untuk kemerdekaan dari semua suku bangsa”. 

Melalui CSV ia juga mengenal pergumulan bangsa-bangsa Asia lainnya. Beberapa bulan saja sesudah berdirinya pengurus pusat CSV, organisasi ini mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan konperensi mahasiswa Kristen se-Asia. Konperensi yang diselenggarakan WCSV ini telah dilangsungkan beberapa kali, antara lain di Jepang, Cina, India, Srilanka, Birma, Malaya, Philipina, dan Indonesia, berkumpul dalam bulan September 1933 di Citeureup (Jawa Barat). Sebagai peninjau hadir pula wakil-wakil dari organisasi mahasiswa Eropa dan Amerika, seperti dari Perancis, Belanda, Swiss, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. 

Sesuai dengan alam pikiran para mahasiswa di Asia yang sedang menghadapi tugas besar untuk menghadapi bangsanya, konperensi ini pun membicarakan masalah-masalah yang berkisar pada nation-building. F.P. Muller dan Soicho Saito, umpamanya, bersama-sama membawakan sebuah prasaran yang berjudul “Orang Kristen dan Masyarakat”. E. Verwebe dan Sara Chako bersama-sama membawa prasaran yang berjudul “Orang Kristen dan Kebangsaan”. Metode-metode pergerakan yang terkenl pada saat itu seperti gerakan “non-violence” dan gerakan “violence” dibicarakan pula secara panjang lebar. Bagi negara-negara tertentu masalah negara dan gereja merupakan bahan pembicaraan yang penting pula, tetapi umumnya negara-negara yang masih terjajah memusatkan pikirannya pada pergerakan kebangsaan. 

Suatu hal yang sudah barang tentu muncul dalam suatu konperensi dari mahasiswa-mahasiswa Asia adalah gerakan Gandhi di India. Kadang-kadang muncul pikiran apakah Gandhi, seorang bukan Kristen, adalah seorang yang lebih dekat dengan ajaran-ajaran Kristus. Para peserta konperensi setuju bahwa pemujaan yang berlebih-lebihan atas tokoh India itu adalah usaha untuk memperkecil jarak antara manusia. Tetapi Gandhi tetap tidak dapat disamakan dengan Kristus, ia tetap seorang berdosa bagaimanapun mulia hidupnya.

 

II

DOKTER DI KALANGAN ZENDING 

Dokter yang berhasil dibentuk dalam suasana dan alam pikiran yang dibentangkan di muka dapat  kita saksikan dalam masa berikutnya, ketika Dr. Leimena bekerja di beberapa rumah sakit sejak tahun 1930. Mula-mula ia diangkat sebagai dokter pemerintah di CBZ Batavia (sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo). Pekerjaan di sini berlangsung tidak lama. Setelah turut membantu menanggulangi bencana gunung berapi di karesidenan Kedu tatkala Gunung Merapi meletus, ia dipindahkan ke Rumah Sakit Zending Imanuel di Bandung. Di rumah sakit yang diselenggarakan oleh pihak Nederlandsche Zendings Vereniging (NZV) inilah ia bertugas selama kurang lebih sebelas tahun, mulai dari tahun 1931 sampai 1941. Di sinilah nama, pertama-tama, wataknya yang khas, kedua, kemampuannya dalam bidang ilmu kedokteran, dan ketiga, perhatiannya kepada usaha-usaha penyatuan gereja-gereja dan bangsa Indonesia. 

Sebenarnya Rumah Sakit Imanuel tidak asing baginya. Sudah semenjak masa mahasiswanya, yaitu setelah mencapai kedudukan co-schap, beberapa kali dikunjunginya rumah sakit itu. Kunjungan-kunjungan itu terutama dilakukannya pada masa liburan. Di  sana ia diterima oleh Dr. Dake, direktur rumah sakit itu. Mungkin sekali hubungan-hubungannya dengan pihak Zending melalui Dr. van Doorn, menyebabkan kunjungan-kunjungan ini bisa terlaksana. Di rumah sakit itu ia turut berpraktek sambil membincangkan masalah-masalah gereja dan masyarakat. 

Dengan demikian tidaklah mengherankan bila kepindahan ke rumah sakit itu diterimanya dengan senang hati. Mula-mula ia menempati pavilyun di rumah direktur. Salah satu bagian yang dikepalainya pada tahun-tahun pertama di rumah sakit ini adalah bagian atau pavilyun “anti-opium” yang merawat para pecandu morfin. Di sinilah tampak pengabdiannya yang tulus ikhlas pada orang-orang yang malang dan tidak bisa menguasai diri sendiri. Pendekatan medis ini jelas perlu dibarengi dengan pendekatan-pendekatan lain yang bisa meyakinkan penderita-penderita itu, bahwa kebiasaan mereka tidak saja bertentangan syarat-syarat kesehatan tetapi juga bertentangan dengan kodrat mereka sebagai manusia. 

Kegiatan sehari-hari di rumah sakit ini dimulai dengan kebaktian pendek yang dipimpin oleh Aba Markus. Sesudah itu Dr. Leimena menuju ke kantor direktur untuk membicarakan tugas-tugasnya untuk hari itu. Setelah itu ia berkeliling zaal-zaal yang menjadi tanggungjawabnya. Ia terkenal pula sebagai orang yang bertangan dingin. Penyakit-penyakit yang dirawatnya jarang tidak sembuh: “ketemu penyakitnya, ketemu obatnya, tidak salah”, demikian teringat salah seorang rekannya yang waktu itu menjadi pendeta di Bandung. Operasi usus buntu sering dapat diselesaikannya dengan sempurna dalam waktu seperempat jam, sedangkan dokter-dokter lainnya memerlukan setengah jam. Di kalangan rakyat kecil ada pula istilah “salep Leimena”. Penyakit kulit yang dirawatnya rupanya selalu sembuh dengan semacam salep yang ternyata hanya salysil-zwavelzalf. 

Di sekitar tahun-tahun 1936 ia mendapat tugas memimpin pendidikan mantri jururawat di Rumah Sakit Imanuel, disamping kegiatan-kegiatan rutinnya. Selain itu ia juga sering berkeliling mengunjungi pelbagai poliklinik dari NZV yagn didirikan di sekeliling Bandung. Klinik-klinik itu umpamanya terdapat di Sumedang, Ciparay, Majalaya, Padalarang, dan lain-lain. Sistem kuratif seperti ini rupanya sangat efektif untuk mendekatkan rakyat petani dengan cara-cara penyembuhan modern. Tanpa sistem poliklinik yang diasuh oleh sebuah tim dokter-dokter dari rumah sakit yang besar seperti Imanuel, tidaklah mungkin dibayangkan adanya pelayanan medis bagi para petani. Sistem ini sedemikian mengesankan Dr. Leimena sehingga nanti ketika ia menjabat Menteri Kesehatan di tahun-tahun 1950-an sistem ini diperluas pula di seluruh Indonesia. 

Melalui pergaulannya yang rapat dengan tenaga-tenaga para medis yang kemudian tersebar di rumah sakit dan poliklinik, kenalan-kenalannya makin banyak. Kesan mereka mengenai pribadinya adalah rata-rata sama. Pertama-tama ia mengesankan mereka sebagai seorang yang sangat saleh dan taat pada agamanya. Selain mengikuti kebaktian pendek setiap hari sebelum mulai dengan pekerjaannya, pada hari Sabtu ia sering pula memimpin kebaktian yang selalu diselenggarakan pada hari itu. Suatu hal yang mengesankan mereka pula adalah kebiasaannya untuk membaca buku-buku “Imitio Christi” karangan Thomas a Kempis. Kesederhanaannya yang sudah Nampak menonjol sejak di Stovia juga menarik perhatian para pembantunya di Rumah Sakit Imanuel. Pergaulannya sangat bebas, sikapnya kepada atasan dan bawahannya hampir tidak berbeda. Setiap orang dilihatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama kodratnya. Makanan sehari-haripun tidak terlalu mewah, “selalu puas dengan ikan, sambel dan lalap”. Sejak menikah dengan seorang wanita Pasundan, Dr. Leimena sering Nampak di kalangan jemaat Pasundan. Gereja yang biasa dikunjungi sejak itu terutama adalah Gereja Pasundan di Bandung. 

Perkawinannya dengan Wijarsih Prawiradilaga mengingatkan orang-orang pada situasi masyarakat colonial. Ibu Leimena berasal dari kalangan bangsawan Priangan Timur dan semasa kecil diasuh oleh neneknya R. Lendrakton, semasa remaja oleh pamannya Wedana Cikampek dan istrinya R. Aju Komalainten, putri bungsu Pangeran Sumedang, Pangeran Sugih Soeria Koesoemah Adi Nata. Kemudian ia disekolahkan di Juliana-school di Sukabumi. Sebelum menikah dengan Dr. Leimena ia pernah menikah dengan anak Regent Cirebon, Soemitro Ariodinoto, Ibu dan Dr. Leimena saling berkenalan di Rumah Sakit Imanuel di mana Ibu pun bekerja melalui bantuan pihak Zending, setelah menceraikan suaminya yang pertama tersebut. Sesungguhnya keluarga Ibu tidak menerima keputusannya itu untuk bekerja di kalangan Kristen itu. Bagi mereka hal ini memalukan. Namun pekerjaan sebagai kepala asrama putri di rumah sakit itu menyenangkannya. 

Keadaan yang diliputi suasana Kekristenan ini di kalangan staf dan personal Rumah Sakit Imanuel itulah yang mempengaruhi Ibu Wijarsih Prawiradilaga yang masih muda itu. Kebaktian yang diselenggarakan setiap pagi hari dan setiap Sabtu mengesankannya. Sebab itu tidak lama setelah bekerja di sana ia minta mengikuti katekisasi (pelajaran-pelajaran agama) dari Ds. Woordman. Setahun sebelum menikah dengan dr. Leimena Ibu dibaptiskan di Gereja Pasundan Bandung. Perkawinan mereka dilangsungkan di Sukabumi oleh Ds. Siebold van der Linde di rumah Ds. B. Arps pad atahun 1933. 

Dari pihak keluarga Dr. Leimena perkawinan ini tidak mendapt persetujuan. Ibu kandungnya kehilangan suami kedua dan berdiam di Jl. Batutulis sejak putranya di Stovia, tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya menikah dengan orang dari suku bangsa lain. Ia menolak menghadiri upacara perkawinan itu dan tidak bersedia mengunjungi kedua suami-istri itu di Bandung. Baru setelah dr. Leimena dikaruniakan seorang putri, Annemarie Elizabeth. Selain itu Ibu Leimena pun berusaha agar mertuanya betah di Bandung. Ia meninggal di kota itu dan dimakamkan di sana pula. 

Dari pihak keluarga Ibu Leimena perkawinan itu mula-mula juga tidak dibenarkan. Mereka pun tidak bersedia menghadiri upacara perkawinan itu, hanya pamannya Wedana Cikampek dan Ibu Komalainten menghadiri perkawinannya dan “huwelijksdinner” di Selabintana, Sukabumi. Dr. Leimenalah yang dalam hal ini, dengan pribadinya yang sangat simpatik itu, berhasil melunakkan pihak keluarga istrinya, Pendekatannnya kepada mereka yang selalu ramah dan selalu bersedia mendengarkan pendirian mereka, membuat mereka merasa akhirnya bisa menghargainya juga. Selain itu kebanyakan dari mereka adalah pasiennya di pelbagai poliklinik, antara lain di Sumedang. 

Perkawinan dengan Ibu Leimena yang berasal dari kalangan masyarakat Sunda menyebabkan Dr. Leimena pun makin tertarik kepada kalangan ini. Hubungan yang telah dibinanya sebelumnya melalui personalia rumah sakit dan poliklinik-poliklinik serta para pasien, kini makin dipererat lagi. Terutama setelah pihak keluarga Ibu melupakan keberatan mereka mengenai perkawinan tersebut, hubungan ini meluas pula ke kalangan bangsawan Priangan. 

Suatu peristiwa yang melukiskan betapa hubungan-hubungan yang terjalin dalam diri Dr. Leimena itu sangat bermanfaat, nampak di Sumedang Poliklinik di sana baru dibangun pada tahun 1935. Kira-kira setahun kemudian sebuah gereja pun berhasil dibangun pula di sana. Namun masyarakat Pasundan di daerah ini sangat keras dalam agama Islam dan menentang adanya gereja itu. Sikap itu juga dipengaruhi oleh tingkah laku orang-orang Belanda yang bertugas memimpinnya. Sebab itu setiap kali diadakan kebaktian, rumah gereja itu selalu dilempari orang. Selain itu, akibat dari tingkah laku yang kurang baik itu, orang-orang Sunda yang telah menjadi Kristen juga merasakan akibatnya. Banyak yang menyembunyikan diri karena takut dicela orang. 

Keadaan ini berubah dengan kedatangn Dr. Leimena yang ditugaskan pimpinan Rumah Sakit Imanuel untuk membina poliklinik di sana. Dr. Andreas yang menjalankan tugas itu sebelumnya, dipindahkan ke Purwakarta. Dengan demikian setiap Senin dan Kemis dr. Leimena pulang balik Bandung-Sumedang. Selain bertugas melayani orang sakit di poliklinik, ia juga bertugas mencari penyelesaian atas pertikaian penduduk setempat dengan jemaat kecil di Sumedang. Pergaulannya yang sangat lancar dengan masyarakat sangat membantu dalam hal ini. Namun yang lebih menentukan barangkali adalah hubungan dengan keluarga Ibu Leimena. Melalui seorang pensiunan Bupati yang masih keluarga dengan Ibu Leimena, masalah itu berangsur-angsur diselesaikan sehingga pekerjaan penginjilan ini pun meluas di daerah itu. Malah melalui Bupati Sumedang ia berhasil mendapat sebidang tanah yang kemudian dipakai untuk membangun gedung gereja yang masih berdiri sampai sekarang. 

Sudah disebut di dalam bab sebelum ini bahwa Dr. Leimena sangat peka terhadap masyarakat colonial yang sedikit banyak dipengaruhi oleh warna kulit. Dalam pekerjaannya sebagai dokter hal ini pun dialaminya sendiri. Namun, pribadinya yang khas itu selalu bisa menghindarkan pertentangan yang tidak berguna, dan dengan cara yang luwes ia dapat mengatasi suasana. Suatu peristiwa yang melukiskan sifat yang khas ini terjadi di Padalarang. Klinik dari pabrik kertas di sana biasanya diladeni oleh Dr. Bonebaker, direktur dari Rumah Sakit Imanuel. Terutama dari pihak staf pabrik tersebut selalu harus diperiksa olehnya. Namun pada suatu ketika dokter Belanda itu berhalangan dan mengirimkan Dr. Leimena sebagai penggantinya. Tetapi melihat hal ini para pasien yang terdiri dari orang-orang Belanda itu langsung bertanya dengan nada yagn menjengkelkan: “Mana Dr. Bonebaker?” Jelaslah bahwa mereka mencurigai Dr. Leimena. Namun ia tidak menjadi marah, dengan tersenyum ia meneruskan pekerjaannya sambil memberi keterangan yang seperlunya. 

Ciri lainnya yang khas dari pribadi Dr. Leimena adalah kesetiakawanannya. Dokter-dokter maupun personalia rumah sakit bisa menyaksikan bahwa commitment yang telah diberikannya pada seseorang selalu dipertahankannya. Dr. Sugandhi pernah mengalaminya sendiri. Setelah menamatkan pendidikan kedokterannya ia bisa memilih menjadi dokter pemerintah atau dokter swasta. Sebagai dokter swasta terang penghasilannya jauh lebih banyak. Namun ia memilih sebagai dokter pemerintah. Pada saat itu Dr. Leimena berjanji akan membantunya dalam hal prakteknya dan dalam kesulitan-kesulitan lain. Janji ini tidak pernah dipungkiri Dr. Leimena. Perlindungan yang dijamin oleh seorang dokter senior kepada seorang dokter yang mulai bekerja, sungguh merupakan suatu bantuan yang tidak ternilai. 

Sifat hati-hati dan teliti seorang dokter nampak antara lain pada suatu peristiwa yang dialami Dr. Sugandhi di Bandung. Pada suatu ketika Sugandhi menerima panggilan dari Cimindi (antara Bandung dan Cimahi). Ia sangat terkejut melihat bahwa yang dihadapinya adalah penderita pes paru-paru. Pasien itu segera diangkutnya ke Rumah Sakit Imanuel. Tetapi sampai dimuka gerbang rumah sakit pasien itu meninggal. Pemeriksaan selanjutnya membenarkan pendapatnya, bahwa kasus itu adalah pes paru-paru, suatu penyakit yang mudah sekali menjangkit. Mendengar hasil pemeriksaan itu, Dr. Leimena menyarankan kepada Dr. Sugandhi agar ia segera mengisolir dirinya selama dua hari penuh. Kemudian ternyata tidak kurang dari 46 orang meninggal karena penyakit tersebut di sekitar Cimindi. 

Sikap teliti dan hati-hati dengan sendirinya banyak membantu keberhasilannya sebagai dokter. Hal ini sudah Nampak dalam pekerjaan sehari-hari di Rumah Sakit Imanuel. Selain itu setiap tiga bulan di Rumah Sakit Imanuel diadalah “klinise avond”. Pada saat-saat itu dokter-dokter dari Bandung dan Cimahi berkumpul untuk menyaksikan kasus-kasus kedokteran yang menarik yang dialami oleh dokter-dokter Rumah Sakit Imanuel. Dr. Leimena juga sering mengambil bagian dalam demonstrasi-demonstrasi ini dengan menampilkan kasus-kasus yang dialami dengan beberapa orang pasiennya. Beberapa diantara kasus-kasus itu dilapornya dalam majalah kedokteran (Geneeskundige Tijdschrift voor Nederlandsch Indie) edisi 1934 sampai 1941. 

Di tengah-tengah kegiatannya sebagai dokter dan sebagai anggauta gereja yang ikut aktif dalam bidang Zending. Dr. Leimena masih menyediakan waktu untuk penyelidikan-penyelidikan teratur. Pekerjaan itu dilakukannya di rumah sakit dan di rumah. Obyek penelitian yang dipilihnya adalah penyakit lever atau penyakit-penyakit yang menyerang hati. Percobaan-percobaan yang teliti dilakukannya dengan pasien-pasien di rumah sakit. Di rumah ia membaca hasil-hasil penelitian dari pelbagai sarjana lain tentang penyakit yang sama. Kemudian hasil-hasil itu dibandingkannya dan akhirnya ia mendapat kesimpulan-kesimpulannya sendiri. Pekerjaan di rumah yang di malam hari itu sudah barang tentu mendapat restu dari Ibu Leimena.  Untuk itu mereka bersedia mengorbankan kebiasaan untuk mengunjungi kerabat atau pun nonton filem. Pengertian mengenai usaha itu diperolehnya juga dari Dr. Bonebakker, direktur rumah sakit. Seluruh pekerjaan itu dibuatnya dengan bimbingan dan pengawasan Prof. Dr. Siegenbeek van Heukelom yang pada waktu itu menjadi guru besar di Geneeskundige Hogeschool (Batavia). Akhirnya hasil penelitian itu diajukan kepada pihak GH untuk dinilai. 

Disertasi yang berjudul Leverfunctie-proeven bij Inheemsche itu diuji pada tanggal 17 Nopember 1939 oleh Geneeskundige Hogeschool di bawah pimpinan Dekannya Prof. Dr.J.A.M. Verbunt. Suatu hal yang menarik pada sidang istimewa dewan gurubesar di Salemba itu adalah para pendamping promovendus (paranymphen). Pada satu sisi berdiri Sucipto, Sekretaris CSV op Java, yang menggunakan pakaian adat Jawa lengkap dengan kerisnya. Pada sisi lain berdiri kawan lamanya, juga anggauta CSV, Mr. Amir Syarifuddin dengan menggunakan teluk belanga. 

Penelitian ilmiah dan disertasi untuk gelar doctor dalam ilmu kedokteran merupakan suatu prestasi yang memuaskan bagi diri pribadi Dr. Leimena. Tetapi hal inipun memperlihatkan suatu aspek lain dari pandangan hidupnya. Sebagai seorang Kristen yang memiliki iman yang teguh, ternyata ia tidak memusuhi ilmu pengetahuan. Ilmu baginya, seperti juga antara ilmu dan iman yang nampak pada pihak-pihak tertentu dalam kalangan Zending, sama sekali tidak nampak pada dirinya. Selain itu, salah satu dari “stellingen”-nya yang dilampirkan pada disertsi tersebut (suatu kebiasaan dalam tradisi ilmiah Belanda) mengungkapkan perhatiannya yang khusus pada dinamika masyarakat Indonesia. Untuk menanggulangi kurangnya jumlah bidan bersalin yang terlatih secara modern, ia menganjurkan agar “dukun-dukun beranak” ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan itu. 

Kegiatan dalam bidang gerakan Oikumene yang telah dikenalnya semasa mahasiswa tidak pernah dikesampingkan selama melakukan penelitian-penelitian itu. Perkembangan CSV dengan sendirinya merupakan salah satu hal yang menarik perhatiannya. Kecuali sebagai Ketua Umum CSV, hubungannya dengan anggauta-anggauta CSV di Bandung juga sangat penting. Berkali-kali diadakan pertemuan-pertemuan di rumahnya dengan pemuda J.A. Manusama yang pada saat itu sedang menempuh pelajaran pada Technische Hoogeschool. Tidak disangka ketika itu bahwa kemudian pemuda ini pulalah yang menentang RI dengan membentuk “RMS” bersama beberapa orang Maluku lainnya. 

Kegiatannya dalam bidang Zending juga memerlukan banyak tenaga dan waktu. Keberhasilannya di pelbagai tempat dalam bidang ini, seperti umpamanya di Sumedang, mengesankan. Sebab itu tidaklah mengherankan bila ia akhirnya diangkat pula sebagai anggauta Zendings ComMisie. Dalam tahun-tahun 1930-an gerakan Ouikumene yang mulai dengan wadah-wadah non gerejani sepert YMCA dan WCSF itu, mulai mengarahkan kegiatannya ke dalam gereja-gereja itu sendiri. John R. Mott, yang sebelumnya menjadi pemimpin WCSF, kini beralih memimpin International Misionary Council (IMC). Dengan sendirinya gerakan yang memfokus pada gereja-gereja di Asia sebenarnya sudah dimulai sejak Konperensi IMC di Jerusalem pada tahun 1928. Thema yang penting pada waktu itu berkisar pada latar-belakang dari gereja-gereja di Asia. Suatu contoh yang diambil pada saat itu umpamanya perkembangan gereja-gereja di Jepang dan Cina. Dengan pengalamannya dalam pergerakan mahasiswa Kristen di Jepang dan Cina, John T. Mott lebih meningkatkan kegiatan itu. Dalam mempersiapkan konperensi IMC berikutnya ia menghendaki agar lebih banyak orang-orang Asia berpartisipasi dalam diskusi-diskusinya. Selain itu ia berpendapat, bahwa konperensi itu seharusnya diadakan di Asia pula. Mula-mula tempat konperensi itu ditentukan di Hongkong, tetapi kemudian dipindahkan lagi ke Hangchow. Invasi Jepang ke Cina menyebabkan tempat ini dipindahkan lagi ke Tambaram (Perguruan Tinggi Kristen yang terletak tidak jauh dari kota Madras). 

Persiapan-persiapan Konperensi Tambaram ini sudah dimulai pada tahun 1935. Ada tiga persoalan yag dipersiapkan. Pertama adalah latar belakang sosial ekonomis dari gereja-gereja di Asia. Sebagai hasil penyelidikan yang dilakukan sebuah panitia khusus terbitlah suatu seri yang berjudul The Economic basis of the Church. Gereja Batak (HKBP) yang mulai berdiri pada tahun 1930 itu diambil sebagai contoh yang mewakili Indonesia. Kesimpulan yang menarik dari panitia ini adalah bahaya subsidi pemerintah kepada gereja-gereja dan kesalahan yang bisa terjadi bila gereja-gereja di Asia mengambil oper begitu saja sruktur gereja di Asia. Permasalahan yang kedua adalah soal penginjilan. Segi inipun mulai Nampak menonjol sejak tahun-tahun 1930 dengan munculnya gereja-gereja baru di tengah-tengah masyarakat Asia. Masalah ketiga adalah hubungan antara kebenaran yang ditemui dalam agama-agama lain yang telah ada di Asia dan yang selalu diidentifikasikan dengan kebudayaan Barat. Untuk inilah Dr. H. Kraemer menyelesaikan bukunya yang berjudul The Christian Message in a non-Christian World.  Disamping masalah secularisme, masalah ini pun telah dibicarakan pula di Jerusalem. Bahan-bahan yang dihasilkan panitia-panitia itu sebagian dikirimkan kepada delegasi dan sebagian lagi diserahkan pada saat konperensi berlangsung. 

Dr. J. Leimena adalah salah seorang dari sejumlah orang Indonesia yang dikirim ke Tambaran itu. Selain itu antara lain Sucipto, Sekretaris pengurus pusat CSV, Mr. Tiene Frans yang juga telah banyak berjasa dalam kegiatan-kegiatan Oikumene, Dr. Wardojo, dan lain-lain. Pada konperensi yang berlangsung antara tanggal 12 sampai 29 Desember 1938 itu, para delegasi dibagi dalam16 seksi dan delapan kelompok-kelompok istimewa. Delegasi-delegasi dari Asia terutama menyerukan adanya suatu organisasi yang mengikat semua gereja-gereja. Seruan ini juga disokong oleh Dr. Visser’t Hooft, Sekjen WCSF. Dengan demikian terbentuklah suatu panitia yang ditugaskan untuk menyusun anggaran dasar dari suatu organisasi dewan gereja Internasional. Dr. J. Leimena duduk dalam panitia ini sebagai wakil dari Indonesia. Sayangnya usaha-usaha ini terpaksa terhenti karena perang dunia yang kedua. Cita-cita pembentukan dewan gereja-gereja sedunia baru terlaksana sehabis perang itu pada tahun 1948 di Amsterdam. 

Permasalahan yang kedua yang menarik pada delegasi dari Asia dalam Konperensi Tambaram adalah pengalaman-pengalaman bangsa mereka masing-masing. Pergolakan-pergolakan di Asia seperti revolusi di Asia seperti revolusi di Cina, peperangan antara Cina dan Jepang, pergerakan-pergerakan kebangsaan di pelbagai negeri, kadang-kadang menyobek–nyobek persatuan di kalangan Intelegensia Asia. Permasalahan ini tidak jarang menimbulkan pertentangan batin di antara pemuka-pemuka Oikumene asal Asia.

Namun demikian masalah yang paling banyak dibicarakan adalah buku dari Dr. H. Kraemer. Tidak semua delegasi dapat menyetujui pendapat Kraemer, namun sejak itu permasalahan yang dibawanya menjadi  salah satu pokok pembicaraan penting di kalangan Zending. Sedemikian menariknya buku itu sehingga masalah-masalah pertama dan kedua, yaitu keadilan sosial dan ekonomi gereja dan penginjilan, tergeser ketempat kedua. Pengalaman mengikuti Konperensi di luar memungkinkan Dr. Leimena membuat perbandingan antara keadaan di Indonesia dan keadaan di luarnya. Nampak jelas adanya, bahwa kesadaran agama perlu sekali ditingkatkan. Dasar gereja tidak lain tidak bukan adalah Allah yang Nampak melalui Jesus Kristus. Pertemuan Tambaram itu juga menyebabkan ia mengambil kesimpulan, bahwa betapapun samanya agama-agama lain dengan agama Kristen, percampuran agama (sinkretisme) adalah sesuatu yang bertentangan dengan hakekat Injil. Namun ini tidak berarti bahwa orang harus lalu harus menjauhkan diri dari segala faktor-faktor non-injil yang terdapat di sekelilingnya Dr. Leimena berpendapat bahwa Tuhan telah menempatkan kita dalam suatu lingkungan tertentu. Sebab itu gereja-gereja di Indonesia harus menjadi gereja yang berakar dalam masyarakat. Suatu gereja Kristen dan suatu masyarakat Kristen harus menjadi suatu gereja dan suatu masyarakat yang sedemikian rupa sehinggga orang-orang bukan Kristen bisa berkata: “Cara hidup dan berpikir orang Kristen lain sekali dari kami namun demikian mereka tetap sama dengan kami”. Hal ini harus Nampak dalam arsitektur gereja, tata kebaktian dalam gereja, perayaan hari-hari besar Kristen, dan lain-lain.” 

Permasalahan keesaan gereja sebenarnya juga dibicarakan di Tambaram. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Asia, perkembangan di Indonesia sangat terbelakang. Pada waktu itu sejumlah kelompok kesukuan di Indonesia berhasil membangun gereja-gerejanya sendiri yang terlepas dari “Protestantsche Kerk van Nederlandsch Indie”. Berturut-turut Gereja Batak berdiri dengan nama Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), kemudian Gereja Kristen Jawi Wetan dan Gereja Jawa Selatan (1931), kemudian menyusul Gereja Kristen Pasundan (1934) dan Gereja Masehi Injili Minahasa (1934) serta Gereja Protestan Maluku (1935). Namun keadaan ini tidak bisa sampai di situ saja. Masalah keesaan Gereja di Indonesia khususnya dibicarakannya pada Konperensi Zending se Indonesia yang dilangsungkan di Karangpandan (Solo) pada tahun 1941. Sikapnya mengenai hal ini Nampak pertama-tama dalam masalah pemilihan judul prasatannya. Pihak Panitia memberi judul “De Ontmoeting der Rassen in de kerk” (Pergaulan antara Ras di dalam Gereja). Menurut Dr. Leimena istilah ras samasekali tidak tepat. Istilah ini hanya mencakup ciri-ciri biologis dari kelompok-kelompok manusia, dan tidak memperhatikan keadaan kebudayaannya. Sebab itu sebaiknya digunakan istilah volk atau atau bangsa yang lebih banyak memperhatikan ciri-ciri psikologis dan budayanya disamping ciri-ciri biologisnya. Pendapat ini diberinya landasan teologis dengan mengemukakan, bahwa di dalam kitab Injil pun dipakai istilah volk atau bangsa untuk membedakan pelbagai kelompok masyarakat di Timur Tengah. 

Untuk menghilangkan keragu-raguan dalam menggunakan istilah bangsa yang dalam masyarakat Indonesia pada saat itu mempunyai konotasi politik yang sangat tajam, dikemukakannya bahwa kehadiran seseorang di dalam suatu bangsa adalah kehendak Tuhan juga, sama seperti kehadiran seseorang dalam gereja tertentu. Kristen yang baik bisa saja seorang nasionalis yang baik pula. Dengan perkataan lain, agama Kristen baginya tidak merupakan antagonis dari bangsa Indonesia seperti yang seringkali dikemukakan orang masa itu. 

Terbentuknya gereja-gereja yang keanggautaannya berasal dari salah satu sukubangsa tidak dianggapnya suatu kejanggalan. Keadaan itu merupakan konsekwensi yang logis dari keadaan masyarakat kolonil pada waktu itu. Namun yang lebih penting baginya adalah usaha-usaha selanjutnya. Sejalan dengan pikiran-pikiran Oikumenis, yang selain menekankan segi penginjilan juga mementingkan persatuan umat Kristen, ia mengemukakan di hadapan pemimpin-pemimpin gereja di Karangpandan bahwa hendaknya diusahakan pula agar tercapai suatu keesaan dalam organisasi gereja-gereja di Indonesia. Tetapi, sejajar pula dengan sifatnya khas, Dr. Leimena memberi anjuran agar usaha-usaha kearah penyatuan gereja-gereja dilakukan dengan cara-cara persuasive, bukan dengan cara-cara paksaan. Keinginan bersatu harus datang dari kalangan gereja-gereja yang bersangkutan, masing-masing pribadilah yang harus mengambil keputusan sendiri-sendiri untuk bersatu. Yang dituntut di sini adalah kesadaran dari anggauta-anggauta jemaat masing-masing gereja. Dengan sendirinya usaha kearah itu seharusnya dimulai dari kalangan pimpinan gereja. Dalam hal inilah Dr. Leimena meminta perhatian dari peserta Konperensi Zending di Karangpandan itu. 

Gereja-gereja yang ada di Indonesia pada waktu itu, menurut pendapatnya dapat digolongkan dalm tiga bagian. Gereja-gereja dari kelompok –kelompok etnis Indonesia yang sudah mulai terbentuk sejak tahun 1930, kemudian gereja-gereja dari kalangan orang Belanda, dan gereja-gereja dari kalangan etnis Cina. Berdasarkan hal ini, untuk tahap pertama dapat dibentuk tiga buah gereja. Kemudian, kalau telah ada kesadaran untuk menyatukan ketiganya, baru melangkah ke arah persatuan dari semua gereja-gereja aliran Protestan. Cita-cita keesaan gereja ini merupakan suatu vision pula dari Dr. Leimena. Ia senantiasa “committed” kepada visio ini dalam masa-masa berikutnya. 

Adalah suatu vision pula dari Dr. Leimena, bahwa persatuan bangsa merupakan dasar utama bagi persatuan umat beragama, khususnya umat Kristen-Protestan. Persatuan gereja bisa terlaksana dengan terciptanya persatuan bangsa, dan sebaliknya. Sebab itu tidaklah mengherankan bila ia sangat mengecam struktur masyarakat colonial. Masyarakat yang terpecah-pecah menurut garis warna kulit itu baginya merupakan suatu keadaan yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Injil yang diyakininya. Sebagai seorang dokter yang bergerak di kalangan Zending dan oleh sebab itu mengenal betul ciri-ciri masyarakat Belanda di zaman colonial itu, disesalkannya pandangan-pandangan tertentu yang muncul dari kalangan masyarakat itu. Terutama penolakan, secara sadar ataupun tidak, terhadap pergerakan nasional Indonesia, dianggapnya sebagai suatu kebodohan. Keadaan ini sedikit banyaknya  disalahkannya pada kalangan Kristen juga yang sebagian bersikap “netral” dalam persoalan-persoalan yang maha penting di zaman itu. Dalam salah satu majalah Zending situasi ini pernah dibentangkannya sebagai berikut. Dengan meminjam beberapa istilah dari seorang psikolog Belanda yang memakainya untuk menganalisa masyarakat Indonesia, Dr. Leimena membagi masyarakat Belanda di daerah jajahan dalam tiga kategori. Yang pertama adalah mereka yang telah berdiam lama di Idonesia dan bekerja secara menguntungkan bagi dirinya sendiri, tetapi samasekali tidak pernah berusaha untuk mengenal situasi sosial politik dari masyrakat di sekelilingnya. Mereka samasekali tidak mengetahui aspirasi-aspirasi kebangsaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia yang ada di sekeliling mereka. Golongan kedua adalah mereka yang sudah sudah sangat lama berdiam di Indonesia dan mengerti perkembangan masyarakat dan aspirasi-aspirasi baru yang ada di kalangan masyarakat Indonesia. Namun golongan ini menolak ini aspirasi-aspirasi kebangsaan itu. Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang akan membahayakan kepentingan-kepentingan mereka. Kedua golongan tersebut sedikit bannyaknya bersifat pasif. Sekali pun sebagian tidak setuju dengan perkembangan baru, yaitu perkembangan nasional, mereka tidak mengeluarkan kecaman-kecaman yang menyakitkan. Tetapi golongan ketiga, yaitu mereka yang mengerti perkembangan baru dan tidak menerimannya, senantiasa melontarkan kecaman-kecaman yang pedas. Setiap tindakan dari kalangan masyarakat Indonesia dilihat sebagai tindakan pengacauan, tindakan criminal. Dan yang menyedihkan, menurut Dr. leimena adalah kepribadian yang picik dari golongan ini. Apabila kemudian hari ternyata kecaman-kecaman yang salah itu. Sikap berdiam diri terhadap kebenaran inilah yang bagi Dr. Leimena  bertentangan dengan hati nuraninya, bertentangan dengan moral Kristen yang seharusnya dikenal pula oleh golongan ini. Sebagai seorang Kristen yang saleh kepicikan seperti ini sangat menentukan sikap Dr. Leimena terhadap masyarakat colonial. 

Namun tidak semua orang yang menentukan perkembangan masyarakat di masa itu dihinggapi “penyakit” seperti yang diuraikannya di atas. Menurut Dr. Leimena, diantara anggauta-anggauta masyarakat colonial masih ada satu dua orang yang tidak tergolong salah satu kategori tersebut di atas. Sebagai contoh dikemukakannya Dr. Adriani, seorang ahli bahasa dari Lembaga Alkitab Belanda yang mempunyai perhatian yang besar atau masalah-masalah kebudayaan di Indonesia.  Sarjana ini tidak menggunakan pengetahuannya untuk menghancurkan masyarakat dan budaya yang dikenalnya. Yang menarik dari sarjana ini, menurut Dr. Leimena, adalah tindakan-tindakan dan anjuran-anjuran terutama pada generasi muda. Segala sifat yang baik yang ada di kalangan generasi muda itu diusahakan agar bisa dilihatnya sebagai perkembangan yang wajar. 

Dalam hal ini perlu dikemukakan lagi pandangan-pandangan Dr. H. Kraemer yang juga sangat menguntungkan pergerakan nasional. Pada tahun 1931 Dr. Kraemer menulis dalam majalah “Algemen Weekblad voor Christendom en Cultuur”: “Nasionalisme timur merupakan masalah utama bagi Zending. Zending yang bertugas mengungkapkan semangat Kristen yang sejati, tidak boleh mengabaikan bangkitnya rasa harga diri, dorongan dan keinginan akan kelahiran kembali (hergeboorte) yang terwujud dalam corak yang beraneka ragam dalam nasionalisme. Segala sesuatu yang menambahkan kehormatan dan daya-kemampuan bangsa-bangsa di Timur berhak memperoleh dukungan yang diberikan dengan gembira oleh pihak Zending dukungan itu berada dalam batas-batas kemampuannya. Hanya dengan itulah dapat dinyatakan kasih yang tidak memikir diri sendiri, yang merupakan sumber bagi Zending.” Dr. Kraemer dapat dikatakan penerus dari cita-cita Dr. Andriani yang meninggal pada tahun 1926. Dan sedikit banyaknya pemikiran Dr. Kraemer tentang hubungan antara Injil dan kebudayaan sangat mempengaruhi pemikiran Dr. Leimena. 

Kurangnya pengertian mengenai dinamika masyarakat Indonesia menurut Dr. Leimena mengakibatkan timbulnya salah paham yang tidak berkesudahan. Golongan Belanda melihat perkembangan masyarakat dengan pandangan colonial yang kolot seolah-olahnya hanya kekuasaan Belanda-lah satu-satunya faktor yang menentukan hidup mati masyarakat di kala itu. Keangkuhan ini telah berkali-kali dimanifestasikan dalam kejadian-kejadian tertentu. Sikap yang sangat keras  terhadap pemimpin-pemimpin pergerakan nasional adalah salah satu manifestasi ini. Penangkapan Ir. Sukarno dan beberapa orang pemimpin lainnya di tahun 1929 sangat jelas melukiskan kesalahpahaman tersebut. Dalam pengadilan di Bandung Sukarno bermasud menyatakan bahwa PNI yang dipimpinnya sama sekali tidak bermaksud mengadakan suatu Revolusi Fisik seperti yang dituduhkan jaksa kepadanya. Dengan panjang lebar ia membentangkan betapa kelirunya pernyataan itu. Namun para hakim lebih mempercayai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak kejaksaan. Kemudian penangkapan dan pembuangan Sukarno, Haatta, Syahrir dan lain-lain merupakan tanda yang jelas pula betapa kebodohan merajalela di segala lapisan aparatur penjajahan. 

Penolakan-penolakan terhadap bangsa Indonesia di zaman penjajahan tidak saja dilakukan dengan alasan-alasan politik, tetapi juga dengan alasan-alasan yang lebih mendalam. Menurut suatu kalangan tertentu di kalangan tertentu di masa itu perbedaaan budaya antara Belanda dan Indonesia merupakan pemisah yang kokoh kuat antara kedua golongan itu. Mereka membenarkan ungkapan Kipling, bahwa “Barat adalah Barat dan Timur adalah Timur dan keduanya tidak akan pernah bertemu.” Ini pun suatu kesombongan karena kebudayaan India jelas bisa berjumpa dengan kebudayaan Barat. Unsur-unsur kedua kebudayaan Timur itu banyak diterima oleh orang-orang Barat. 

Sebagai Ketua Umum CSV op Java, Dr. Leimena mendapat kesempatan untuk menyaksikan ciri-ciri masyarakat colonial itu di kalangan mahasiswa. Pada umumnya mahasiswa Belanda dan mahasiswa Indonesia jarang bergaul rapat. Keadaan ini oleh mahasiswa Belanda disalahkan pada mentalistas mahasiswa Indonesia. Mereka berpendapat bahwa tekanan-tekanan yang setiap hari dirasakan oleh mahasiswa Indonesia bersumber pada kebudayaan Barat yang mendasari pendidikan tinggi mereka. Keunggulan Barat yang setiap hari mereka saksikan di bangku sekolah itu kemudian menimbulkan rasa rendah diri dan akibat kebencian terhadap mahasiswa-mahasiswa Belanda yang dilihat sebagai ahli waris sesungguhnya dari ilmu dan teologi Barat. Inilah yang menyebabkan mahasiswa Indonesia enggan bergul dengan mahasiswa Belanda. 

Menurut Dr. Leimena situasi ini tepat sekali tetapi argumen-argumen yang dipakai untuk menerangkan sebab-musabab situasi itu tidak benar. Ia membenarkan adanya perbedaan-perbedaan keadaan kejiwaan antara orang-orang timur dan orang-orang Barat. Orang-orang Barat, terutama kaum intelektualnya, sangat rasional. Unsur emosi selalu dikesampingkan bila berhadapan dengan orang lain. Unsur ini tidak memainkan peranan apapun bila mereka mengambil keputusan-keputusan penting. Sebaliknya, bagi orang-orang Timur unsur emosi sangat penting disamping unsur rasionalitas. Selain itu sebagai bangsa yang terjajah dan rendah keadaan sosial-ekonominya, orang-orang Timur sering bersifat tertutup terhadap orang-orang Barat yang dilihat sebagai  penjajah dan secara materil berlimpah. Namun ciri-ciri seperti itu menurut Dr. leimena, janganlah disimpulkan sebagai manifestasi dari keadaan rendah diri saja. 

Sekalipun mengecam masyarakat Belanda di masa penjajahan, ia samasekali tidak menutup mata terhadap keadaan yang jauh dari sempurna di kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Sikap kritis ini, baik terhadap pihak-phak yang bertentangan dengannya maupun dengan pihak-pihak yang termasuk golongannya sendiri, bukanlah sesuatu yang aneh dalam diri Dr. Leimena. Gerakan Oikumene memang mengajurkan agar sikap kritis senantiasa dipakai untuk menilai suasana kemasyarakatan. Umat Kristen diharuskan berdiri dengan teguh di tempat yang telah ditentukan Tuhan bagi mereka. Aspirasi-aspirasi politik yang membela kemerdekaan dan keadilan perlu mendapat perhatian. Tetapi sejajar dengan itu mereka juga dianjurkan menjamin kelangsungan keyakinan Kristen mereka di tengah-tengah suasana yang mungkin tidak Kristen, tetapi juga bisa menghindarkan munculnya sikap sombong, angkuh yang bertentangan dengan moral Kristen. 

Dalam hubungan ini menarik untuk melihat pandangannya mengenai sebab-musabab perkembangan pergerakan nasional dan peranan Umat Kristen di dalamnya. Pendapat seseorang mengenai sebab-sebab timbulnya pergerakan nasional mungkin bisa pula menerangkan pandangan orang tersebut tentang sejarah Indonesia. Bila kita membaca tulisan Dr. Leimena yang diterbitkan pada tahun 1936 maka jelaslah pula faktor-faktor apa yang dianggap dominan dalam masyarakat Indonesia pada paroh pertama abad ke-20. Menurut pikirannya ketika itu, gerakan kebangsaan timbul karena reaksi kelompok-kelompok masyarakat tertentu terhadap lingkungannya. Pertama-tama, reaksi kelompok itu terhadap perkembangan di wilayah-wilayah lainnya di Asia. Perubahan-perubahan konstelasi politik di India, Turki, Jepang, Cina, Philippina, dan lain-lain, menyadarkan kelompok-kelompok tertentu di Indonesia tersebut akan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan pula oleh pemerintah colonial di negeri mereka. Selain itu, pemerintah colonial sejak awal abad ke-20 memang telah mulai mengadakan perubahan-perubahan yang sangat menentukan dalam konstelasi desentralisasi (1903), yang memungkinkan timbulnya dewan-dewa kota dan dewan-dewan daerah, yang juga beranggautakan pemuka-pemuka masyarakat setempat. Denga cara ini bangsa Indonesia mendapat kesempatan untuk turut menentukan perkembangan masyarakatnya, Peranan ini meningkat lagi dengan terbentuknya Volksraad (1918) yang mencakup wakil-wakil dari seluruh Hindia Belanda. Patut disebut disini, bahwa perubahan-perubahan lain seperti usaha-usaha meningkatkan kemakmuran, pendidikan, dan lain-lain kegiatan dalam bidang sosial. Seorang pejabat Belanda pernah mengemukakan, bahwa perubahan-perubahan yang diprakarsai pemerintah jajahan dalam dasawarsa pertama abad ke-20 jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang mereka buat selama 300 tahun sebelumnya. 

Perubahan-perubahan inilah, menurut pendapatnya, memungkinkan timbulnya gerakan-gerakan seperti Boedi Oetomo, Sarekat Ambon dan lain-lain organisasi yang terbatas pada salah satu sukubangsa saja. Gerakan-gerakan ini kemudian disusul oleh gerakan-gerakan lain yang menjangkau lebih dari satu suku bangsa. Ada kelompok-kelompok yang bersifat radikal seperti yang tergabung dalam Perhimpunan Partai-Partai Politik Indonesia (PPPKI), ada pula yang moderat dan ada pula yang konservatif. Gerakan yang moderat seperti Parindra hanya menekankan tindakan-tindakan konstruktif seperti mendirikan perkoperasian, dan lain-lain. Bertentangan dengan golongan radikal, yang senantiasa mengecam politik pemerintah jajahan, golongan moderat bekerja tanpa banyak bicara (kritik terhadap pemerintah). Selain itu golongan radikal juga lebih banyak berbicara tentang perubahan-perubahan masyarakat secara menyeluruh, sedangkan golongan moderat menginginkan perubahan-perubahan secara bertahap. Golongan konservatif sebagaian besar ingin mempertahankan keagungan feodal dan mendekatkan kebudayan feodal dengan kebudayaan Barat. 

Sebab-sebab timbulnya gerakan kebangsaan yang dikemukakan Dr. Leimena mengingatkan kita pada falsafah sejarah Arnold Toynbee yang menjadi terkenal dalam tahun-tahun 1950-an. Menurut ahli sejarah Inggris ini, timbulnya sistem-sistem budaya yang agung di lembah sungai Nil, sungai Mesopotamia, sungai Indus, sungai Yangtze, dan lain-lain disebabkan jawaban yang tepat yang diberikan masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan alamiah. Tetapi munculnya peradaban itu hanya mungkin bila tantangan yang diberi oleh lingkungan alam tidak terlalu kejam dan masih dalam jangkauan kemampuan manusia untuk menanggulanginya. Sekali pun tidak sama benar, di sini ada para elisme antara kemungkinan-kemungkinan yang disediakan oleh pihak Belanda (perubahan-perubahan konstelasi politik, dalam penglihatannya) dan jawaban yang diberi oleh pelbagai kelompok-kelompok masyarakat Indonesia. Secara tegas baru dalam tahun-tahun 1950-an Dr. Leimena menyatakan kekagumannya atas teori tantangan-jawaban dari Toynbee itu. 

Dalam tulisan tersebut di atas Dr. Leimena mengemukakan juga pergumulan CSV di tengah-tengah pergerakan kebangsaan itu. Sekalipun dalam hal tujuan tidak ada perbedaan yang besar antara golongan tua dan generasi muda di tahun-tahun 1930-an, namun dalam cara bekerja sering ia menyadari adanya perbedaan-perbedaan penting. Golongan muda terutama dari kalangan mahasiswa, sering menggunakan cara-cara yang belum matang. Konsep-konsep mereka sering diambil dari buku-buku pelajaran dan diterapkan secara praktis tanpa memperhatikan adanya nuansa-nuansa tertentu dalam situasi. Umpamanya sikap gerakan mahasiswa pada umumnya terhadapa CSV kurang realistis. Gerakan mahasiswa pada umumnya kurang bersedia bekerja sama dengan CSV karena menghadapi kenyataan adanya pimpinan Belanda di dalam gerakan mahasiswa Kristen itu. Mereka tidak menyadari bahwa di kalangan Kristen, yang dianggap bagian masyarakat yang paling dekat dengan pihak penjajah, adapula permasalahan-permasalahan yang sering tidak nampak bagi orang-orang yang tidak mengerti seluk-beluk organisasi mahasiswa Kristen itu. Dalam kenyataannya anggauta-anggauta CSV sebagian besarnya juga mengalami pergumulan-pergumulan dengan problema kolonialisme, penjajahan, ketidakadilan dan lain-lain. 

Kurangnya pengertian terhadap CSV dari kalangan masyarakat luas ini mungkin disebabkan tidak adanya program politik di dalam perencanaa CSV. Hal ini diakuinya juga. Tetapi ia menandaskan dalam tulisan tersebut, bahwa tugas CSV terutama adalah menyadarkan anggauta-anggautanya akan Kekristenan mereka; tugas penginjilan, tanpa mengabaikan lingkungan masyarakat di mana anggauta-anggautanya hidup. 

Situasi umat Kristen Indonesia dalam perspektif pegerakan nasional di tahun-tahun 1930-an menimbulkan rasa prihatin pada diri Dr. Leimena. Masyarakat Kristen di Indonesia pada masa itu pecah belah dalam menghadapi permasalahan pergerakan kebangsaan. Satu golongan tertentu menolak sama sekali dan mengidentifikasikan dirinya dengan kekuasaan colonial. Secara sadar atau tidak mereka menginginkan kelangsungan sistem colonial. Golongan konservatif ini menganggap pergerakan kebangsaan sebagai suatu perbuatan yang menodai agama Kristen. Bagi mereka agama Kristen yang diintrodusir oleh pihak penjajah menjamin kedudukan-kedudukan dan penghasilan yang baik. Semboyan politik, kalaupun mereka berpolitik, yang disenangi adalah “ketertiban”. Segala perubahan, apalagi perubahan menguntungkan gerakan persatuan nasional, dianggap merugikan kepentingan-kepentingan duniawi dan rohani. Lapisan inilah yang paling tebal di kalangan masyarakat Kristen di masa penjajahan. 

Selain itu ada suatu golongan yang tidak terlampau banyak jumlahnya yang bisa mengerti aspirasi-aspirasi persatuan bangsa Indonesia. Mereka melihat bahwa gerakan ini mempunyai masa depan baik. Mereka merasakan kepincangan-kepincangan yang ada dalam masyarakat colonial dan melihat pergerakan kebangsaan sebagai suatu koreksi terhadap kepincangan-kepincangan itu. Sekalipun demikian mereka tidak berani berpatisipasi dalam gerakan yang sedemikian kuatnya dalam bagian pertama dari abad ke-20. Sebabnya bersifat pribadi. Mereka tidak bisa mendamaikan aspirasi kebangsaan dengan ajaran-ajaran kitab suci yang selama ini mereka ketahui. Golongan ini belum berkenalan dengan gerakan raksasa lainnya yang juga berkembang di bagian pertama abad ke-20, yaitu gerakan Oikumene. Kebanyakan dari golongan ini adalah pemuda-pelajar ataupun pegawai-pegawai yang menerima agama Kristen sebagai tuntunan hidup pribadi saja. Mereka tidak menyadari aspek-spek intelektual yang dikembangkan oleh CSV umpamanya. 

Kemudian masih ada golongan lainnya, yaitu mereka yang menerima gerakan persatuan kebangsaan dengan mengesampingkan agama Kristen yang mereka peroleh dari keluarga mereka. Orang-orang Kristen yang terdapat dalam Sarekat Ambon, Jong Ambon, dan partai-partai politik seperti Parindra dan lain-lain termasuk dalam golongan ini. Ketegangan antara agama Kristen yang diperoleh dari rumah, dengan pergerakan nasional yang nampak ketika mereka berkecimpung dalam masyarakat, tidak bisa didamaikan. Jembatan yang dibangun oleh Oikumene tidak mereka kenal. Dari orang-orang Kristen yang baik, mereka beralih menjadi nasionalis-nasionalis yang baik, tanpa melihat kemungkinan merangkaikan keduanya secara bertanggung jawab. Dalam perkataan-perkataan Dr. Leimena: “Politik telah menjadi religi mereka.” Pada kalangan inilah CSV menyerukan, bahwa Kekristenan tidak sama dengan penjajahan.” Sebagai orang Kristen mereka berada dalam dua dunia sekaligus, yaitu bangsa Indonesia dan “kerajaan Allah.” Pandangan sedemikian memang menimbulkan ketegangan-ketegangan. Namun karena kedua-duanya sama-sama pemberian Tuhan, maka adalah kewajiban seorang Kristen untuk menggumuli setiap situasi yang dihadapinya tanpa mengorbankan salah satu anugerah Tuhan itu. Menjadi orang Kristen memang tidak mudah, tetapi menjadi pengikut Kristus dan sekaligus menjadi seorang Indonesia, lebih sulit lagi. Tetapi menurut keyakinan Dr. Leimena pergumulan inilah satu-satunya jalan terhormat bagi setiap orang Kristen yang bertanggung jawab pada Tuhan maupun masyarakat. 

Tidak saja masyarakat Kristen disorot oleh Dr. Leimena dari sudut perspektif pergerakan nasional, tetapi seluruh situasi di tahun-tahun 1930-an itu dilihatnya dari sudut Oikumene dan pergerakan nasional. Baginya masa itu ditandai dengan kemerosotan kehidupan politik di Eropa. Munculnya kekuasaan-kekuasaan fasisme di Jerman dan di Italia baginya merupakan tanda-tanda kemunduran kebudayaan Barat. Negara-negara yang dikendalikan Hitler dan Musolini dengan mengandalkan kekuasaan semata-mata, tanpa mengindahkan hak asazi manusia adalah sesuatu yang bertentangan dengan ciri-ciri umum kebudayaan Eropa yang dikenal sebelumnya. Mundurnya demokrasi sebagai suatu tatakrama politik dan sebagai pandangan hidup adalah gejala yang sangat disesalkan. Kebudayaan Barat yang “mencanangkan kebebasan jiwa dan kebebasan individu” mendapat gempuran-gempuran bukan saja di negara-negara fasis, tetapi juga di Perancis dan Belanda sendiri. 

Banyak teori-teori yang telah dikemukakan mengenai mundurnya kebudayaan Barat di tahun-tahun 1930-an itu. Buku dari ahli filsafat Spengler yang berjudul Der Untergang Des Abendlandes dengan teori perkembangan sejarah yang mengikuti siklus biologis manusia, sudah dikenalnya pula. Namun semua keterangan mengenai kemunduran kebudayaan Eropa itu ditolaknya. Menurut pendapat Dr. Leimena, kemunduran itu disebabkan satu hal saja, yaitu memudarnya keyakinan Kristen di dalam masyarakat Eropa. Sebagai contoh dibahasnya pengertian demokrasi. Dasar demokrasi yang paling kuat dan yang telah dilupakan Eropa adalah dasar yang diberi oleh Kristus sendiri. Dalam Galatia 5 pasal 14, umpamanya, tekanan diletakkan pada saling kasih mengasihi. Inilah landasan demokrasi  yang paling kuat. Dengan perasaan atau sikap sedemikian kerjasama dalam bidang politik atau pun kerjasama dalam bidang-bidang lainnya bisa berjalan dengan baik. 

Mundurnya demokrasi di Eropa disesalkannya karena, menurut pendapatnya, pengalaman yang sedemikian lama dan berharga mengenai demokrasi di sana, sebenarnya bisa dijadikan suri-tauladan bagi kehidupan politik di Indonesia. Yang dimaksudkan di sini terutama adalah tradisi menyelesaikan masalah politik tanpa menggunakan kekerasan yang sudah dikembangkan di Eropa selama beberapa abad. Segi inilah dari demokrasi Barat yang bisa dimanfaatkan pula oleh bangsa Indonesia yang mulai berpolitik itu. Namun ada segi lain dari demokrasi Barat yang perlu diperhatikan dengan kritis. Menurut pandangannya masyarakat Barat tidak pernah mengalami masa penjajahan seperti bangsa Indonesia. Sebab itu permasalahan-permasalahan yang muncul dari situasi penjajahan tidak pernah dipergumulkan dalam sejarah demokrasi di Eropa. Suatu ciri yang pokok di masa penjajahan adalah, umpamanya, keadaan kemiskinan yang sangat merata di dalam masyarakat Indonesia. Kemunduran-kemunduran dalam bidang sosial dan ekonomi inilah yang tidak terasa oleh masyarakat Eropa. Sebab itu, menurut Dr. Leimena, dalam mengambil unsur-unsur demokrasi Eropa tersebut, hendaklah dipertimbangkan kenyataan sejarah di Indonesia. Berhubungan dengan inipula Dr. Leimena membantah pendapat-pendapat yang sedang popular di kalangan konservatif bahwa demokrasi hanya bisa dipraktekkan dalam masyarakat-masyarakat tertentu saja. “Saya yakin bahwa demokrasi pada suatu bangsa dan jaman akan berlainan bentuknya dengan demokrasi pada bangsa lainnya sejalan dengan kemampuan-kemampuan masing-masing bangsa dan jaman di mana mereka hidup.” 

Dalam tahun-tahun terakhir masa penjajahan, tatkala Eropa telah dilanda peperangan, dan kemungkinan peperangan di Indonesia pun sudah dilihat banyak orang, ia mengajukan suatu usul kepada pihak pemerintah penjajahan. Hal inilah yang dilakukannya pada kesempatan memberi prasaran pada Konperensi pemuda Kristen Indonesia yang ke-7 di Salatiga pada tahun 1940. Pada kesempatan itu ia mecoba meyakinkan masyarakat Belanda di Indonesia, bahwa di kalangan bangsa Indonesia ada pula pendapat-pendapat yang menganjurkan kerjasama dengan pihak Belanda. Tetapi kerjasama ini harus melalui suatu wadah tertentu. Mungkin di sini ia sedang berpikir mengenai usul-usul golongan GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang juga menyerukan agar Volksraad ditingkatkan menjadi suatu parlemen yang sesungguhnya. Semboyan yang mereka dengung-dengungkan adalah “Indonesia Berparlemen.” 

Namun bagi Dr. Leimena kerjasama politik belum cukup. Perlu dicari saluran-saluran untuk memungkinkan kerjasama dalam bidang kebudayaan. Untuk hal ini ia mengusulkan perbaikan sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan siswa-siswa menghayati kebudayaan Timur disamping kebudayaan Barat. Melalui saluran inilah bisa dicapai suatu pengertian antara kedua bangsa di Indonesia. 

Dengan demikian jelas sudah, bahwa pada tahun-tahun terakhir masa penjajahan Hindia Belanda, Dr. Leimena dapat digolongkan pihak “cooperatie” dalam spectrum politik pergerakan nasional. Banyak persamaan-persamaannya dengan tokoh-tokoh Parindra seperti Thamrin dan Dr. Sutomo yang moderat, serta tokoh-tokoh Gerindo seperti kawan lamanya, Mr. Amir Syarifuddin yang radikal.

 

III

PENDERITAAN DAN PERJUANGAN 

Setahun sebelum Belanda menyerah tanpa syarat kepada bala tentara Dai Nippon, Dr. Leimena dipindahkan dari Bandung ke Rumah Sakit Zending Bayu Asih di Purwakarta. Pemindahan ini juga berarti suatu promosi karena di tempat kerja yang baru itu, ia diserahkan jabatan direktur rumah sakit. Seperti halnya di Bandung, di Purwakarta pun ada apa yang kemudian dikenal dengan nama referral-sistem, yaitu suatu sistem kuratif yang terdiri atas suatu rumah sakit pusat di dalam kota yang menunjang sejumlah poliklinik yang tersebar di daerah pedesaan sekitar kota itu. Pengalaman-pengalamannya di Bandung banyak membantu Dr. Leimena untuk menangani tugas yang berat itu. 

Pendudukan Jepang sebenarnya tidak mengubah kedudukannya sebagai pimpinan rumah sakit. Mula-mula memang pihak tentara Jepang menduduki Bayu Asih untuk keperluan-keperluan mereka sendiri, tetapi kemudian Dr. Leimena menerima kembali pimpinan rumah sakit itu. Namun beberapa bulan kemudian, pada tahun 1943, ia ditangkap pihak Kenpeitai dan dipenjarakan di kantor pusat mereka yang terletak di bekas gedung Rechts Hogeschool di Jl. Merdeka Barat (sekarang dipakai Hankam). Dr. Leimena sendiri tidak mengerti benar sebab-sebab tindakan pihak Jepang itu. Ia mengemukakan dua kemungkinan. Pertama, hubungannya dengan Mr. Amir Syarifuddin. Beberapa waktu sebelum ditangkap ia pernah ke Jakarta dan antara lain bertemu dengan kawan lamanya itu yang diketahuinya banyak membantu umat Kristen di Jakarta. Sekembalinya di Purwakarta ia mendapat kabar tentang penangkapan Amir oleh pihak Kenpeitai dengan tuduhan mengadakan kegiatan mata-mata untuk pihak sekutu. Pada waktu itu Amir telah dijatuhi hukuma mati. Hanya dengan perantaraan Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta yang pada waktu itu sangat dibutuhkan Jepang, Amir tidak jadi dibunuh. Hukumannya diubah menjadi hukuman seumur hidup. Menurut dugaanya, mungkin sekali pihak Kenpetai menghubung-hubungkan kunjungannya kepada Amir tersebut dengan gerakan bawah tanah itu. Kemungkinan kedua, menurut dugaan Dr. Leimena pula, adalah kegiatannya sendiri sebagai direktur rumah sakit di Purwakarta. Pada saat ditangkap itu ada beberapa orang tentara Belanda yang dirawat di sana. Mereka diangkut dalam keadaan luka-luka parah dari Kalijati di mana pernah terjadi pertempuran yang cukup seru antara pihak Belanda dan Jepang. Kedatangan mereka sudah barang tentu tidak dapat ditolaknya. Namun, sekali pun kehadiran mereka di Bayu Asih dapat disembunyikan sebaik mungkin, pada akhirnya perbuatan itu tercium juga oleh Kenpetai. 

Pengalaman dalam penjara Kenpetai merupakan penderitaan yang sangat berat baginya. Teman-temannya yang melihatnya kemudian setelah ia dibebaskan kembali, mengatakan bahwa secara fisik ia rusak. Di pergelangan tangannya nampak bekas-bekas luka, mungkin disebabkan kawat listrik yang biasanya ingin dikatakannya. Namun apa yang dialaminya selama kira-kira sekitar enam bulan dalam kurungan Kenpetai itu tidak pernah diceritakannya kepada siapapun. Ruapnya pihak Kenpetai melarang setiap bekas tahanannya untuk menceritakan apa yang mereka alami selama di tahanan kepada siapapun. 

Sebenarnya sejak ditahan ia tidak yakin akan hidup terus. Apapun sebab-sebab yang dijadikan alasan oleh pihak Kenpetai untuk menahannya, ia pasti tidak akan dibebaskan lagi. Tuduhan menjadi mata-mata untuk kepentingan pihak musuh cukup berat dalam situasi perang. Sekali pun dalam kenyataannya ia tidak pernah menjadi anggauta gerakan semacam itu, namun di kalangan tertentu dari masyarakat Maluku kegiatan semacam itu jelas ada. Salah satu gerakan bawah tanah pada waktu itu dipimpin oleh Dr. Kajadu, bekas anggauta Sarekat Ambon. Sarekat Ambon, seperti halnya semua organisasi lainnya yang muncul dalam masa penjajahan Belanda, dibubarkan tentara Jepang segera setelah mereka menguasai keadaan di Indonesia. Untuk kepentingan-kepentingan perang para pemuka masyarakat diizinkan membentuk organisasi-organisasi sosial di kalangan kelompok-kelompok etnis di kota-kota besar di Jawa. Badan pertolongan Ambon-Timor (Bapati), yang dibentuk di kalangan masyarakat Ambon dan Timor, adalah salah satu diantaranya yang dipimpin oleh para pemimpin masyarakat. Tokoh-tokoh dari masa sebelum perang seperti Dr. Kajadu, Mr. Latuharhary, Nunu Sjaranamual, Piet de Quelyu, dan lain-lain diakui sebagai pemimpinnya. Dr. W.Z. Johannes mewakili masyarakat Timor. Sekalipun organisasi ini secara resminya adalah orrganisasi penghubung antara pihak penguasa dan pihak masyarakat, dan sekaligus juga dipercayakan untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sosial-ekonomis masyarakat Ambon dan Timor, tidak dapat disangkal bahwa banyak diantara pemimpin dan anggautanya menggunakannya sebagai kedok untuk gerakan bawah tanah. Segi ini kemudian terkenal dengan julukan “Gerakan Kajadu” karena dipimpin oleh Dr. Kajadu.  Entah bagaimana, gerakan ini akhirnya diketahui pihak Kenpetai. Seluruh pimpinan Bupati yang berasal dari masyarakat Ambon ditangkap dan disiksa. Rupanya oleh karena siksaan-siksaan itu akhirnya pihak Kenpetai mengetahui siapa pemimpinnya. Dr. Kajadu kemudian dibunuh sebagai mata-mata musuh. Mungkin, mengetahui hubungan Dr.Leimena dengan pemimpin-pemimpin masyarakat Maluku inilah ia mengalami siksaan berat. Kemudian kedua, yaitu mengasuh tentara musuh, sudah barang tentu juga memberatkannya. Ini pun bisa menyebabkannya mengalami siksaan itu. Apa pun sebab yang sebenarnya pihak Kenpetai sudah memutuskan untuk tidak membiarkannya hidup terus. 

Namun suatu kejadian yang tidak terduga menyelamatkannya. Pada suatu saat pimpinan Kenpetai itu jatuh sakit. Salah seorang diantara anggauta stafnya teringat, bahwa diantara para tahanan ada seorang dokter yang sudah terkenal. Dengan demikian Dr. Leimena diperintahkan untuk menghadap. Setelah diperiksanya perwira Jepang tersebut nampak gejala penyakit malaria. Tetapi untuk mendapat kepastian ia minta pada pihak Jepang agar perwira itu diperiksa di laboratorium. Ini menimbulkan masalah lagi. Tetapi kebetulan di salah satu ruangan gedung itu tersimpan peralatan laboratoriuum dari seorang dokter Belanda dari Jl. Raden Saleh yang diangkut ke sana bersama dokternya. Sebuah mikroskop yang masih utuh tersusun di antara pelbagai botol-botol kimia, diantaranya cairan-cairan yang diperlukan untuk menganalisa darah. Namun pihak Jepang masih belum percaya kebenaran diagnosanya. Dengan perantaraan sebuah gambar dari salah satu buku kedokteran yang juga terdapat di situ, keraguan ini akhirnya bisa dilenyapkan. Dengan demikian obat yang diperlukan juga bisa dicari dan perwira itu pun akhirnya sembuh kembali. Rasa terimakasih komandan Kenpetai itu tidak terbatas. Selain memberi kebebasannya, Dr. Leimena juga menerima sebuah bungkusan yang berisi barang-barang keperluan yang pada saat itu sulit diperoleh di luar seperti sabun, korek api, singlet, celana dalam, dan lain-lain. 

Selama berada dalam tahanan, keluarga Dr. Leimena yang ditinggalkan sama sekali tidak mengetahui tempt ia ditahan, apalagi keadaannya. Selama itu mereka mengungsi Garut, di tempat saudara Ibu Leimena, R. Aju Poernamaningrat. Sebelum bertemu kembali dengan keluarganya di Garut. Dr. Leimena telah melaporkan diri kepada dr. Surono yang pada waktu itu menjabat kepala dinas kesehatan Jakarta (termasuk Tangerang). Ia dianjurkan agar jangan kembali ke Bayu Asih lagi dan menjadi dokter pemerintah saja di salah satu “rumah sakit” di Tangerang.

Sebenarnya “rumah sakit” di Tangerang itu lebih tepat dikatakan sebuah poliklinik yang besar dengan fasilitas-fasilitas untuk rumah sakit kecil. Ketika Dr. Leimena sekeluarga tiba di sana keadaan gedung dan kegiatannya sudah tidak teratur. Tetapi hal ini rupanya samasekali tidak mematahkan semangatnya. Situasi itu lebih banyak dilihatnya sebagai suatu tantangan bagi diri pribadinya. Dengan susah payah rumah sakit itu dibangunnya kembali sehingga bisa berfungsi secara normal dan berguna bagi masyarakat sekelilingnya. Rupanya kegiatan ini banyak menolong keadaan dirinya yang secara fisik sangat menderita itu. Optimisme yang mendasari kegiatan medisnya, serta keyakinan yang teguh pada anugerah Tuhan memberi kegembiraan pada diri pribadinya dan dengan demikian menggairahkannya untuk mengabdi kepada sesama manusia di saat-saat yang sulit itu 

Perubahan-perubahan dalam situasi perang di Pasifik sebenarnya sudah diketahuinya semenjak awal Agustus 1945. Seorang teman yang mempunyai hubungan dengan “radio gelap (gerakan bawah tanah) selalu memberitahukan berita-berita tentang kemunduran tentara Jepang di arena Perang Pasifik. Sekitar tanggal 10 Agustus ia mendapat berita bahwa pasukan Amerika Serikat telah tiba di Laut Cina Selatan. Kemudian pada tanggal 15 dan 16 Agustus datang berita, bahwa kota-kota Jepang sudah dibom. Yang dimaksud di sini tentu bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Lalu tersiar kabar dari mulut ke mulut, bahwa beberapa hari lagi akan terjadi sesuatu. Pada tanggal 17 Agustus datang berita dari Jakarta tentang proklamasi kemerdekaan. Rapat umum di Ikada tanggal 19 Agustus pun diketahuiya karena nampak rakyat berbondong-bondong di jalan-jalan. Tidak lama kemudian terjadilah kekacauan di Tangerang. 

Pada bulan-bulan pertama sejak Proklamasi Kemerdekaan terjadi pergolakan-pergolakan di beberapa daerah di Jawa dan Sumatra yang sering secara popular dinamakan “revolusi sosial”. Salah satu gerakan semcam ini yang berpusat di Banten menjalar pula ke Tangerang. Gerakan ini diduga ada hubungannya dengan usaha-usaha Tan Malaka yang kembali ke Jakarta melalui Banten pada tahun 1945 setelah merantau di luar negeri akibat hukuman buang sejak tahun 1922. Pengikut-pengikutnya beranggapan bahwa tokoh-tokoh pemerintah daerah yang terdiri dari bupati, wedana, camat, lurah, dan lain-lain adalah bekas kakitangan Belanda. Selain itu mereka juga disalahkan karena bekerjasama dengan pihak Jepang dan dianggap bertanggungjawab atas kesengsaraan yang dialami bangsa Indonesia di kala itu. Oleh sebab itu anggauta-anggauta pamongpraja itu diganti dengan orang-orang mereka sendiri. Hal ini tidak jarang dilakukan dengan kekerasan senjata. 

Di Tangerang dibentuk pula bagian “Republik Soviet Indonesia” dengan Kiyai Achmad yang digelari “Bapak-Rakyat” sebagai pemimpinnya. Sebenarnya nama Dr. Leimena telah tercantum pula dalam daftar mereka untuk dibunuh atau disingkirkan bersama orang-orang lain yang tidak dapat mereka percayai. Namun, sekali lagi profesinya berhasil menolong jiwanya. Kebanyakan dari pemimpin-pemimpin baru itu adalah bekas pasiennya sehingga banyak yang mengenalnya secara pribadi. Sikapnya yang ramah terhadap setiap orang tanpa memandang kedudukan, kebiasaannya menggunakan bahasa Sunda bila berbicara dengan penduduk desa, dan kemampuannya sebagai dokter, rupanya menjadikannya di mata orang-orang itu sedikit berlainan dengan orang-orang lain yang mereka anggap “musuh rakyat”. 

Dengan sifat kepribadian yang demikian tidaklah mengherankan bila “Bapak Rakyat” bersedia mengangkatnya menjadi penasehatnya. Kedudukan ini pun diperolehnya dengan cara kebetulan. Pada suatu ketika seorang putra dari “Bapak Rakyat” menderita suatu penyakit tertentu. Dr. Leimena didatangkan dan berhasil menyembuhkan penyakitnya. Di tengah percakapan dengan “Bapak Rakyat” Dr. Leimena melihat setumpukan wang yang aneh yang rupanya dikeluarkan oleh pemerintah “Bapak Rakyat”. Selanjutnya ia mendapat perlakuan yang istimewa. “Bapak Rakyat” yang telah menggantikan Bupati di kantor kabupaten Tangerang itu memberi keluasan padanya untuk membicarakan segala kesulitan ataupun rencana-rencana kegiatan rumah sakit pada “pemerintahnya“ melalui sekretarisnya. Kebetulan sekretatris itupun pernah dikenalnya pula. Pertama kalinya Dr. Leimena diundang pada suatu kenduri ketika Kepala Intel melangsungkan perkawinannya (entah yang keberapa). Ia sudah akrab dengan pejabat-pejabat lainnya. Kepala Polisinya adalah seorang yang pernah dikenalnya sebagai Kepala Jaga di Rumah Sakit. Tentara “Republik Soviet Indonesia” berseragam hitam. Kepala intelnya sendiri menggunakan semacam calana midi yang ternyata dibuat dari kain meja bilyard. 

Sebagai seorang yang tugas formalnya adalah dokter, segi-segi kemasyarakatan ini diterimanya dengan sabar. Pada suatu ketika di awal Oktober beberapa perwira bekas Peta menemuinya secara diam-diam. Mereka menerangkan padanya bahwa “Bapak Rakyat” dengan tentara hitamnya tidak bersedia mengakui pemerintah yang syah. Selanjutnya mereka minta agar Dr. Leimena membantu menertibkan keadaan di Tangerang. Pada waktu itu antara lain nampak Subandrio, Daan Jahya, dan Singgih. Permintaan ini diterima dan sejak saat itu mereka mendapat perlindungan dari seorang yang justru sangat dipercaya oleh pihak lawan. Secara bergurau Dr. Leimena kemudian mengatakan “saya jadi penasehat untuk kedua belah pihak.” 

Sebelumnya di daerah Tangerang telah ada kegiatan-kegiatan yang diprakarsai Jepang. Sebelum terbentuk Peta pada tahun 1943 beberapa orang pemuda pernah dilatih di sini oleh Yanagawa, seorang perwira intel Jepang, antara lain Zulkifli Lubis. Kemudian setelah terbentuknya Peta (Pembela Tanah Air) dibentuk pula suatu battalion di Cikampek yang juga mencakup daerah ini. Dengan bantuan Dr. Leimena bekas anggauta Peta itu akhirnya bisa mendapat gedung yang sebelumnya dijadikan penjara untuk anak-anak nakal (Pro Juventute). Tempat itu dijadikan suatu Akademi Militer dengan pimpinan Daan Mogot, seorang bekas perwira Peta, dan Singgih sebagai komandan Resimen. Kepada “Bapak Rakyat“ ia menerangkan, bahwa pasukan itu bermaksud melindungi pemerintahnya. Tetapi di saat Dr. Leimena berbicara dengan “Bapak Rakyat” di rumahnya, di kamar belakang selalu ada seorang anggauta TKR yang turut mendengar dengan diam-diam. Di bawah hidung “Bapak Rakyat” para pemuda itu mulai menyiapkan rencana-rencana untuk memulihkan ketertiban di Tangerang. Pasukan-pasukan dan senjata yang didatangkan dari Jakarta itu akhirnkya dipakai untuk menumpas gerakan “Bapak Rakyat” bersama Kepala Staf, Kepala Intel dan Kepala Polisinya serta seluruh “Republik Soviet Indonesia”. Kemudian Akademi Militer Tangerang menyiapkan penyerbuan ke Lengkong, tempat penimbunan senjata Jepang. Dalam usaha ini pun nasehat-nasehatnya dimintakan. Ia menekankan agar pemuda berhati –hati karena Jepang cukup kuat di sana. Penyerbuan ini, seperti yang dapat kita baca dalam sejarah, gagal. Daan Mogot dan sejumlah kadet gugur di sana. Letnan Jendral Kemal Idris salah seorang yang berhasil lolos dari tembakan-tembakan Jepang , berpendapat bahwa nasehat-nasehat yang diberi Dr. Leimena untuk menghadapi terorisme di Tangerang tidak pernah dilupakan para perwira yang lulus dari Akademi Militer itu. Melalui pengalamannya di Tangerang Dr. Leimena beruntung bisa mengenal perwira-perwira Indonesia yang pertama dihasilkan di sana dan kemudian disebar di pelbagai tempat di tanah air. Ini pun mungkin merupakan salah satu sebab mengapa ia kemudian diangkat sebagai Ketua Delegasi Militer dalam perundingan-perundingan dengan Belanda. Oom Yo tidak pernah melupakan mereka. Di mana pun ia berjumpa dengan salah seorang perwira lulusan Tangerang, ia selalu menyapa terlebih dahulu. Perhatiannya kepada mereka selama Perang Kemerdekaan seperti nampak dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya kepada mereka mengenai keadaan pribadi atau keluarga atau kawan seperjuangan lainnya membuatnya seseorang yang sangat menonjol perasaaan setiakawannya. Perasaan inilah yang menjadi pengikat utama antara Oom Yo dengan sahabat-sahabatnya sejak Perang Kemerdekaan, sehingga sekalipun kemudian karena perbedaan-perbedaan politik mereka tidak lagi sejalan, namun masih terasa suatu ikatan persahabatan antara mereka. 

Hubungan persahabatan jugalah yang mungkin merupakan faktor utama yang menjembatani Dr. Leimena ke dalam lingkungan tinggi dalam pemerintahan RI. Sebelum terbentuknya Kabinet Syahrir yang kedua (Maret 1946) ia pernah menerima telepon dan kunjungan dari Mr. Amir Syarifuddin yang dalam Kabinet Syahrir pertama menjadi Menteri Penerangan. Kemudian Sutan Syahrir pun berkali-kali meneloponnya agar ia mau menerima kursi Menteri Muda Kesehatan dalam kabinet keduanya, Mula-mula Dr. Leimena menolak. Ia berpendapat bahwa tugasnya di Tangerang lebih penting. Amir membantahnya, “ . . . itu nanti saja, sekarang kita sedang berjuang. . . “. Akhirnya Sutan Syahrir mengirimkan sebuah mobil untuk menjemputnya ke Jakarta di bawah Menteri Kesehatan Dr. Darma Setiawan. 

Dalam sejarah ia selalu dikenal sebagai menteri dari Parkindo (Partai Kristen Indonesia). Sebenarnya jauh sebelum terbentuknya partai itu ia ia telah berhubungan dengan beberapa pemuda dari kalangan Kristen. Di antara para mahasiswa dari asrama Ika Dai Gaku (Fakultas Kedokteran dalam masa pendudukan Jepang) ada beberapa yang berasal dari kalangan Kristen. Frans Pattiasina (kemudian menjadi dokter militer dengan pangkat Brigadir Jenderal), Piet Mamahit (sekarang Brig.Jen.), Siddharta, dan lain-lain pernah ikut menyiapkan proklamsi bersama-sama penghuni lainnya dari Prapatan 10 (sekarang Dep.Kes). Mereka pun bersama-sama-sama dengan pemuda Menteng 31 mendesak Sukarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Malah pada malam 16 Agustus menjelang penyusunan naskah proklamasi oleh para pemimpin Indonesia Piet Mamahit berbicara dalam salah satu rapat di Prapatan 10. Ia menekankan bahwa saatnya telah tiba bagi kita untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa dan negara kita. Jepang telah kalah dan kita tidak mau dijajah oleh siapapun.” Proklamasi di kediaman Bung Karno (Jl. Proklamasi) pada keesokan harinya mereka saksikan pula. Tetapi kemudian terjadi perpecahan di antara mereka. Sebagian dari penghuni Prapatan 10 bergabung dengan Menteng 31 dan sebagian mengambil jalan sendiri. Perpecahan di kalangan pemuda ini merupakan pertanda yang kurang baik sehingga tidak kurang dari Drs. Mohammad Hatta sendiri yang memesankan, antara lain kepada Tadjuluddin, Nasroen dan O.E. Engelen, agar perjuangan jangan didasarkan kepada hal-hal lain kecuali pergerakan kebangsaan Indonesia. Dalam situasi perpecahan inilah pada tanggal 20 Agustus para mahasiswa Kristen di Jakarta mengirimkan Frans Pattiasina, Siddharta, dan O.E. Engelen untuk menemui Dr. Leimena di Tangerang. Dari mereka inilah Dr. Leimena mendengar berita-berita seputar proklamasi kemerdekaan. Berdasarkan pengalamannya ia mengerti bahwa banyak orang Kristen tak bisa mengerti perkembangan baru itu. Kebanyakan sangat menderita di masa pendudukan Jepang dan berita-berita tentang akan kembalinya Belanda di Indonesia meragukan sebagian besar dari masyarakat Kristen. Penegasan Dr. Leimena ketika itu tidak banyak berbeda dengan pesan Drs. Mohammad Hatta. Ia berkata, “Kita wajib dan harus berjuang bersama-sama sebagai bangsa Indonesia untuk menegakkan dan mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negara kita yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus baru-baru ini.” Sejak awal Revolusi Indonesia Dr. Leimena sudah menempatkan perkembangan bangsa dan negara di dalam konteks pemikirannya yang berkembang dalam masa gerakan nasional, yaitu Oikumene. Persatuan Kristen dan persatuan nasional merupakan dua hal yang sama penting baginya, yang satu bisa mengokohkan yang lainnya. Tidak lama sesudah itu ia pun dikunjungi oleh Mr. Tan Po Goan bergaul erat dengan tokoh-tokoh intelektual Belanda seperti Prof. Logemann, Dr. Kollewijn, Prof. Mr. Schepper, Ds. Verkuyl dan lain-lain. Dalam penjara Jepang di Cimahi mereka pernah membicarakan masa depan bila Jepang telah dikalahkan Sekutu. Mereka mengimpikan suatu struktur politik baru, di mana antara lain Dr. Leimena akan diberi tempat penting sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Berita inilah yang disampaikan pula oleh Mr. Tan Po Goang di Tangerang, Tetapi pada saat itu Dr. Leimena menjawab bahwa pilihannya telah dibuat. Ia berada pada pihak Republik. Ibu Leimenapun tidak mengerti mengapa harus memilih Belanda. 

Bagi Dr. Leimena proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan yang logis. Baginya peristiwa itu merupakan kelanjutan yang mau tidak mau harus diambil sesuai dengan usaha-usaha yang sudah dirintis dalam masa pergerakan nasional sebelumnya. Peranan yang paling jelas dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai delegasi Indonesia perundingan-perundingan dengan pihak Belanda. Ia tidak terlibat dalam pertempuran-pertempuran sengit antara para pemuda dengan pihak Inggris dan Belanda di kota-kota sejak bulan September, atau ikut dalam percaturan politik di Jakarta atau dalam KNI-KNI setempat. Ia langsung terlibat dalam suasana perundingan-perundingan yang sedikit banyaknya berlangsung dalam suasana tenang dan teratur, sekalipun tidak selalu memuaskan dan tanpa emosi dan ketegangan. 

Ada beberapa sebab yang memungkinkan keadaan itu. Pertama-tama sebagai seorang intelektual, pandangan Dr. Leimena sedikit banyaknya sejalan dengan pandangan orang-orang sosialis seperti Syahrir dan Amir Syarifuddin. Baginya fasisme merupakan suatu bahaya yang mengancam kehidupan bangsa. Inilah yang merupakan salah satu sebab ia diterima di kalangan Syahrir. Selain itu agama Kristen baginya merupakan suatu perintah untuk mendekati segala persoalan dengan dasar kasih dan oleh sebab itu mengharuskannya sedapat mungkin mencari cara-cara penyelesaian yang tidak memerlukan pertumpahan darah. Wataknya sejak semula sudah mengarahkannya ke situasi ini. 

Faktor lainnya adalah peranannya sebagai pemimpin Kristen, khususnya dalam gerakan Oikumene. Pada masa pendudukan Jepang pihak Kristen juga pernah didekati Gunseikan. Mereka pun pernah dianjurkan membentuk semacam organisasi tunggal umat Kristen. Salah seorang yang dipakai untuk pembentukannya adalah Mr. Rufinus Lumban Tobing yang pernah dipenjarakan Kenpetai. Karena berhasil meyakinkan pihak Kenpetai bahwa ia sama sekali tidak memusuhi mereka, Mr. Rufinus dibebaskan dan dikirim ke kantor Penerangan Jepang. Di sana ia bertemu dengan seorang Jepang yang bernama Shimizu yang memerintahkannya mengumpulkan pemuka-pemuka Kristen di Jakarta. Dengan perantaraan Pendeta Assa yang pernah dikenalnya dalam tawanan Kenpetai, ia berhasil menemui para pendeta di Jakarta. Tetapi ketika ia bertemu dengan tokoh-tokoh CSV seperti Dr. Moelia dan Sucipto untuk mendapatkan gedung di Jl. Kebon Sirih 44 bagi keperluan organisasi yang akan dibentuknya, ia mendapat penolakan secara halus. Dr. Leimena pun pernah dijumpainya dengan hasil yang sama pula. Tetapi dengan perantaraan Mr. Amir Syarifuddin ia berhasil membentuk suatu organisasi sementara yang dinamakan “Persiapan Persatuan Kaum Kristen” dengan markas di Jl. Kramat 65 gedung yang diusahakan oleh Ir. Mananti Sitompul dari Jawatan Pekerjaan Umum. Organisasi yang diketuai Mr. Amir Syarifuddin dengan Mr. Rufinus sebagai wakil ketua, memang berhasil membantu banyak orang Kristen di Jakarta dan sekitarnya sehingga tidak terlalu menderita di bawah tekanan-tekanan Jepang. Semua gereja-gereja yang ada di Jakarta dikunjungi kedua pimpinan PPKK itu. Juga Dr. Kajadu membantu mereka dalam hal ini di kalangan orang-orang Ambon. Tetapi sayangnya setelah perayaan Natal pertama pada tahun 1942 Mr. Amir Syarifuddin ditangkap Jepang dan dr. Kajadu pun ditangkap pula. Mr. Rufinus akhirnya bertolak ke Sumatra sehingga seluruh kegiatan Kramat 65 jatuh ke dalam tangan Dr. Sitanala. 

Di gedung yang kemudian diubah namanya menjadi “Balai Pertemuan Kristen” inilah sehari setelah proklamasi kemerdekaan umat Kristen untuk pertama kalinya mendengar hasil pekerjaan Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Bangsa Indonesia berupa Rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian terkenal dengan nama UUD 45. Di sanalah mereka menyatakan dukungan terhadap  pembentukan suatu negara merdeka. Dalam pertemuan itu masalah yang mengenai syariat Islam yang disinggung dalam Rancangan Pembukaan UUD dan pasal tentang Presiden harus asli dan beragama Islam ditolak oleh para hadirin, antara lain Dr. Sitanala. Hal ini agaknya ada hubungannya dengan penyelesaian kompromis yang dicapai dalam sidang PPKI dengan pimpinan Drs. Moh. Hatta tanggal 18 Agustus 1945. 

Ketika dalam bulan Nopember 1945 Pemerintah mengumumkan izin pembentukan partai-partai politik, umat Kristen sekitar Jl. Kramat 65 mengambil inisiatif pula sehingga terbentuklah Partai Kristen Nasional pada tanggal 10 Nopember 1945 dengan dr. W.Z. Johannes sebagai Ketua Umum pertama. Kemudian dalam Kongres Solo pada bulan September tahun itu nama parpol itu diubah menjadi Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Ds. B. Probowinoto yang banyak berjasa dalam proses pembentukannya dipilih sebagai Ketua Umum sampai Kongres Jakarta pada tahun 1950. Pada rapat pembentukan ini Dr. Leimena tidak hadir, mungkin sedang terlibat dalam pembersihan “Republik Soviet Indonesia” di Tangerang. 

Sebagai seorang pemimpin Kristen Dr. Leimena bukan seorang yang baru bagi elite Indonesia. Perannya dan pendiriannya semasa Pergerakan Nasional sedikit banyaknya telah dikenal. Pengetahuannya yang mendalam mengenal masyarakat colonial membuatnya seorang yang tepat untuk dikedepankan dalam perundingan-perundingan dengan Belanda. Melalui kenalan-kenalannya pihak Zending pendirian Indonesia bisa disalurkan ke masyarakat Belanda sehingga mereka bisa mendapat gambaran yang tepat pula tentang perjuangan kemerdekaan. 

Tidak lama setelah tawanan perang dibebaskan Zendings consulaat yang bermarkas di Jl. Teuku Umar (sekarang Goesthouse DGI) telah mulai bergiat lagi dan Dr. Leimena sudah tentu mencari hubungan kembali dengan kawan-kawan lamanya di sana. Kira-kira dalam bulan Oktober 1945 Mr. De Nie yang menjabat Zendingconsul di Jakarta mengadakan suatu pertemuan di tempat itu yang dihadiri oleh sebagian besar menteri-menteri dari Kabinet Syahrir. Selain itu seorang uskup Inggris dari Gereja Anglikan yang kebetulan berada di Jakarta hadir pula sehingga pertemuan itu merupakan pertemuan internasional yang pertama di Jakarta setelah proklamasi kemerdekaan. Dr. Leimena juga nampak hadir, demikian pula O.E. Engelen yang mewakili para mahasiswa. Kemudian selama Perang Kemerdekaan pihak Zendingconsulaat tidak pernah menutup mata terhadap kejadian-kejadian di Indonesia. Kekejaman-kekejaman pihak tentara Belanda senantiasa mendapat kecaman-kecaman yang pedas dalam surat-surat kabar Belanda di Jakarta. Tokoh-tokoh Zending yang jelas memihak kepada Indonesia adalah Mr. De Niet, Zendingconsul di Jakarta, dan Ds. Hildering serta Ds. Verkuyl. 

Suatu faktor lagi yang bisa menerangkan kehadiran Leimena dalam kabiner-kabinet selama Perang Kemerdekaan adalah persoalan suku bangsa Ambon. Sekalipun Dr. Leimena tidak pernah menganggap dirinya wakil Ambon namun ini tidak kurang penting. Sejak semula, di masa pergerakan nasional, Dr. Lelimena berusaha menempatkan dirinya sebagai orang Indonesia. Ia pernah mengemukakan, bahwa di dalam dirinya ada dua hal yang dominan pada bulan-bulan pertama setelah proklamasai. Yang pertama adalah agama Kristen yang diperolehnya dari keluarganya dan yang dipelajarinya sendiri (yaitu gerakan oikumene), dan yang kedua adalah keIndonesiaannya. “Jadi walau merasa berasal dari Maluku.” Sebab itu ia hanya berpartisipasi dalam usaha-usaha masyarakat Maluku yang jelas bertujuan memupuk semangat persatuan kebangsaan. Gerakan-gerakan semacam ini malah didorongnya sekuat tenaganya. Sebab itu tidaklah mengherankan bila sejak bulan-bulan pertama Proklamasi Kemerdekaan ia telah melibatkan dirinya dalam badan-badan perjuangan dari para pemuda Maluku. 

Sebagai akibat terbentuknya Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Menteng 31, beberapa orang Ambon membentuk pula API – Ambon yang beranggautakan pemuda-pelajar Ambon. Pmpinannya yang terkenal adalah Nani de Fretes, Frans Pattiasina, Robert Akyuwen, dan lain-lain. Tujuan utama API-Ambon adalah mencegah masyarakat Ambon menjadi korban revolusi karena adanya salah paham di kalangan masyarakat yang menyamakan begitu saja semua orang Ambon dengan pihak Belanda dalam konflik fisik yang timbul sejak bulan September 1945. Organisasi perjuangan ini juga melancarkan penerangan-penerangan pada orang Ambon yang belum mengerti perkembangan baru karena terpikat pada alam pikiran lama yang didominir oleh pemerintah Hindia Belanda dan KNIL-nya. Di Surabaya terbentuk PRI-Maluku dengan tujuan yang sama. Di sana pemimpinnya adalah dr. Siwabessy, Mohammad Padang, M. Kalibonso, dan lain-lain. 

Kemudian ketika timbul pertempuran di Surabaya, PRI-Maluku juga terseret dalam peristiwa yang kemudian dinamakan Pertempuran Surabaya itu. Di kota-kota lainnya muncul pula organisasi-organisasi serupa. 

Koordinasi masyarakat Maluku secara resmi sebenarnya dipegang oleh Mr. J. Latuharhary yang sejak bulan Agustus 1945 diangkat sebagai Gubernur Maluku. Atas prakarsa Kantor Gubernur Maluku di Yogya, pada bulan Februari 1946 diadakan suatu konperensi antara semua badan perjuangan itu dengan tujuan menyatukan dalam satu pimpinan. Oganisasi yang dinamakan Pemuda Indonesia Maluku (PIM) dan berpusat di Yogyakarta itu untuk pertama kalinya memilih Nani de Fretes sebagai ketuanya dengan Robert Akyuwen sebagai sekretaris. Ketika Dr. Leimena diangkat sebagai Menteri Muda Kesehatan Nani de Fretes mendekatinya dengan permintaan agar ia mau menjadi ketua PIM pada masa kepengurusan berikutnya. Hal ini diterima Dr. Leimena dengan syarat agar Nani de Fretes menjadi sekretarisnya. 

Kemudian bersama-sama dengan Mr. Latuharhary, Dr. Leimena memimpin rapat pembentukan Divisi Pattimura di Malang pada tahun 1947. Dr. Pattiradjawane dari Malang (ex PRIM) dijadikan panglimanya dengan dr. Siwabessy (juga ex PRIM) menjadi Kepala Stafnya. Kepala Operasi adalah Herman Pieters dan Minggus Nanlohy, Kepala Intel dijabat Wim Hukom serta Mohammad Padang menjadi Kepala Logistik. Laskar-laskar Hukom serta Laskar-laskar PRIM dan API-Ambon dikoordinir menjadi tiga batalion, masing-masing Batalion Jawa Timur dengan kedudukan di Malang dipimpin Kalibonso. Batalion Jawa Tengah dengan kedudukan di Magelang dipimpin Pelupessy. 

Sebagai anggota cabinet, Dr. Leimena pun berkewajiban pindah ke Yogyakarta. Sejak Januari 1946 Presiden, Wakil Presiden dan Kabinet Syahrir telah pindah ke sana karena keadaan di Jakarta tidak aman. Tetapi ketika beberapa bulan kemudian Dr. Leimena berusaha menemui keluarganya yang ditinggalkannya di Tangerang, ternyata Ibu Leimena dan putra-putranya telah mengungsi karena keadaan di sana  pun tidak aman. Dengan menggendong Nanda yang baru berusia enam bulan Ibu Leimena berhasil diungsikan oleh pihak tentara ke Balaraja. Dengan susah payah Dr. Leimena bisa melalui pos-pos penjagaan Belanda dengan menumpang sebuah mobil PMI. Kemudian mereka diangkut ke Jakarta dan menumpang di keluarga Ibu Leimena sampai pihak TKR menyediakan sebuah rumah di Jl. Bonang. Selama perang kemerdekaan Ibu Leimena beserta putra-putranya berdiam di sana sementara Dr. Leimena mondar-mandir Yogya-Jakarta dalam rangka perundingan-perundingan dengan Belanda. 

Demikianlah, selama Perang Kemerdekaan Indonesia Dr. Leimena dikenal dan berjasa dalam perundingan-perundingan diplomatik antara Indonesia dan Belanda dari tahun 1946 sampai tercapainya KMB pada tahun 1949. Dalam kabinet Syahrir kedua dan ketiga ia bertindak sebagai anggauta pengganti disamping anggauta pengganti lainnya seperti Amir Syarifuddin dan Sudarsono (kemudian ditambahkan pula dengan Setiadjit). Delegasi Indonesia yang utama pada waktu itu terdiri dari Sutan Syahrir, Mr. Mohammad Roem, dan Mr. Susanto Tirtiprodjo. Tetapi dalam perundingan Linggarjati Dr. Leimena ikut sebagai peserta penuh. 

Namun sesudah tercapinya persetujuan diplomatik itu ternyata permusuhan antara Indonesia dan Belanda tidak berhenti. Pelanggaran-pelanggaran garis demarkasi dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga perlu diselesaikan pula. Untuk itu dibentuklah panitia-panitia teknis yang terdiri dari wakil-wakil tentara kedua belah pihak . Sesungguhnya Indonesia sudah mengetahui sebelumnya bahwa Linggarjati tidak akan menyelesaikan seluruh masalah.  Naskah itu ditandatangani dewan pertimbangan agar Indonesia diakui di mata dunia sebagai negara yang dalam kenyataannya ada (ide facto). Pengakuan internasional inilah yang dipentingkan pada waktu itu, bukan isi dari perjanjian tersebut, yang sudah jelas tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian tidaklah mengherankan bila pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda mengadakan serangan besar-besaran. Peperangan ini dapat dihentikan dengan perantaraan Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya PBB juga membentuk suatu panitia “Komisi Tiga Negara” untuk memimpin perundingan-perundingan selanjutnya.’ 

Boleh dikatakan sejak perundingan-perundingan inilah Dr. Leimena turut sebagai salah satu peserta utama. Sejak bubarnya Kabinet Syahrir III akibat pertentangan pendapat mengenai Linggarjati, Dr. Leimena dipilih sebagai salah seorang menteri dengan tugas sebagai Menteri Kesehatan dalam kabinet Amir Syarifuddin. Kedudukan ini sebenarnya tidak dikehendakinya, tetapi atas desakan berulang-ulang dari Presiden Sukarno yang menghendaki seorang yang bisa mewakili umat Kristen, akhirnya diterimanya juga. 

Delegasi Indonesia pada waktu itu dibagi dalam empat komisi, yaitu Komisi Politik, Komisi Militer, Komisi Ekonomi dan Keuangan, serta Komisi Sosial-Budaya. Komisi Militer dipimpin oleh Dr. Leimena, sesuai dengan anjuran Mr. Mohammad Roem kepada Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Wakil Ketua Komisi Militer adalah Kolonel T.B. Simatupang (kini Dr., Ketua DGI) yang merupakan orang yang sesungguhnya memahami permasalahan intern dari TNI dan yang mendapat mandat dari TNI  untuk turut dalam perundingan-perundingan. Kemungkinan besar pertimbangan untuk menjadikan Dr. Leimena sebagai ketua Komisi Militer ada hubungan dengan pandangan serta sikapnya. Sebagai seorang tokoh gerakan Oikumene yang mengetahui benar, bahwa di kalangan Belanda ada pula orang-orang yang bersimpati kepada aspirasi perjuangan bangsa Indonesia, Dr. Leimena adalah orang yang bisa diharapkan mengadakan kontak dengan pihak-pihak itu, atau paling tidak bisa membantu menciptakan suasana yang baik di kalangan Belanda melalui kenalan-kenalannya yang bersimpati kepada Indonesia itu. Selain itu sifat ketenangannya yang luar biasa juga sangat cocok untuk dijadikan ketua Komisi. Kahin menyebutkan bahwa di antara semua anggauta delegasi Indoesia Dr. Leimena-lah orang yang “most dispassionate” (paling tenang). Istilah “rustig” yang kemudian sangat sering dikaitkan dengan dirinya rupanya sudah lahir jauh sebelumnya. Menurut pendapat Dr. Simatupang, pilihan itu sangat tepat justru karena sifat-sifat pribadi itulah. Berbeda dengan anggauta-anggauta komisi lainnya yang masih muda-muda, seperti Kolonel Simatupang sendiri, Dr. Leimena adalah orang yang paling bisa mengendalikan emosinya. Malah tidak jarang ia pun bertindak sebagai “Bapak” dan menenangkan anggauta-anggauta lainnya (dari kedua belah pihak) yang sedang tidak sabar dan marah. 

Orang-orang lain yang mengenalnya dalam kegiatan-kegiatan diplomasi itu mempunyai kesimpulan yang sama. Mr. Abdul Wahab Suryodiningrat yang menjadi Sekretaris Delegasi Indonesia sejak tahun 1947 menandaskan, bahwa Dr. Leimena adalah seorang yang berjiwa besar, tidak mengejar pamrih dan mengutamakan kepentingan-kepentingan nasional. Dalam perundingan-perundingan itu Dr. Leimena hanya memikirkan bagaimana memimpin Komisi Militer RI. Selain itu Dr. Leimena pun berhasil memelihara hubungan yang akrab dengan ketua-ketua delegasi lainnya. Pada umumnya suasana persahabatan, saling percaya adalah ciri yang menonjol pada ketua-ketua delegasi RI. Mr. Ali Budiardjo yang mengenal Dr. Leimena pada masa perundingan-perundingan Linggarjati berpendapat bahwa segi yang positif adalah sifat human dan tidak berprasangka serta keinginan yang kuat untuk mencegah pertumpahan darah, serta bisa mengendalikan emosinya. Dr. Leimena seorang yang loyal terhadap teman-temannya, tetapi sejajar dengan itu ia juga sangat kritis. Kejujuran dan tingkah laku kependetaan juga sudah menonjol dalam masa-masa perundingan ini. Jendral Hidayat yang pernah menjadi anggauta Panitia Militer juga terkesan pada sikap-sikap human dan bijaksana dalam kedudukannya sebagai anggauta delegasi maupun ketua Panitia. 

Persoalan pokok yang dihadapi Komisi Militer sebenarnya cukup ruwet. Tidak lama setelah Linggarjati disepakati, Jendral Spoor, Panglima tentara Belanda di Indonesia, mengajukan suatu nota mengenai sistem ketentaraan. Menurut pendapatnya dalam struktur politik baru harus diciptakan pula suatu “Unie-leger” (tentara Uni). Tentara ini akan terdiri dari KNIL sebagai intinya dengan orang-orang TNI yang tidak lulus seleksi itu dikembalikan ke masyarakat atau dijadikan tentara daerah model tentara Mangkungaran umpamanya. Di sini nampak jelas bahwa bagi Belanda, Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda itu merupakan faktor yang paling penting dalam sistem politik yang akan dibangun itu (negara federal). 

Pihak Indonesia sudah barang tentu tidak bisa menerima gagasan itu. Sudah sejak itu pula Kolonel Simatupang mengeluarkan nota balasan yang berisi pendirian pihak TNI. Ketentaraan yang akan dibangun dalam sistem politik baru itu harus berintikan TNI dengan anggauta-anggauta KNIL sendiri sebagai alat dari pemerintah Belanda harus dibubarkan. Boleh dikatakan perbedaan paham mengenai struktur ketentaraan inilah yang menjadi pokok pangkal perbedaan pendapat sejak tahun 1946 sampai 1949. Selama itu pula pihak Belanda mempertahankan gagasan yang berasal dari Spoor sedangkan delegasi Indonesia selalu mempertahankan gagasan Simatupang. 

Perundingan-perundingan militer yang dilakukan di bawah pengawasan KTN pun mengambil pokok-pokok yang sama pula. Sebelum diadakan perundingan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville, Komisi Milliter telah mengadakan perundingan-perundingan mendahului Komisi Politik. Perundingan-perundingan yang diadakan di Jakarta ini penuh dengan ketegangan dan emosi. Kedua belah pihak saling mempertahankan pendapatnya. Di sinilah tampak sekali peranan Dr. Leimena sebagai orang yang bisa menciptakan suasana tenang. Pada saat tertentu ia berdiri dari kursinya dan merangkul salah seorang anggauta delegasi (Indonesia maupun Belanda) dan mengajaknya berbicara di suatu sudut yang terpencil. Sesudah itu nampak orang itu kembali ke kursinya dengan wajah yang tenang sehingga perundingan dapat dilanjutkan lagi. 

Permasalahan yang menimbulkan kesulitan dalam perundingan-perundingan Komisi Militer ini adalah usul Belanda agar TNI menarik diri dari daerah pantai utara pulau Jawa dan Sumatra. Inilah yang mereka namakan “Garis van Mook” sesuai dengan nama Letnan Gubernur Jenderal mereka ketika itu. Pihak TNI sudah barang tentu tidak bisa menerima usul ini. Sebab itu Panitia Militer tidak bisa sampai kepada suatu keputusan. Masalah ini kemudian diambil oper oleh Amir Syarifuddin, Ketua Komisi Politik, untuk dibicarakan secara keseluruhan bersama-sama dengan masalah-masalah lainnya dalam perundingan Renville. Perjanjian Renville pun ditandatangani dengan “Garis van Mook” sebagai salah satu pasalnya. Dengan demikian diharuskan menarik tentaranya dari “kantong-kantong” seperti di Jawa Barat, dan lain-lain. 

Kolonel Simatupang pernah menanyakan kepada Amir Syarifuddin mengapa ia sampai menyetujui usul Belanda itu. Alasan yang dikemukakannya pada waktu itu adalah diplomatis pula. Usul Belanda itu diterima agar perjanjian Renville bisa disetujui secepatnya sehingga dengan demikian terbukalah kesempatan untuk perundingan-perundingan selanjutnya sehingga tercapai suatu struktur politik baru. Amir Syarifuddin ketika itu yakin bahwa Dr. Frank Graham, anggauta KTN dari Amerika Serikat, akan menjamin agar perundingan –perundingan yang akan menyelesaikan persoalan secara tuntas bisa dilakukan. 

Tetapi ternyata kemudian dugaan Amir Syarifuddin keliru. Tidak lama sesudah tercapainya persetujuan Renville, State Department (Deplu Amerika Serikat) menarik Dr. Graham sehingga Amir Syarifuddin kehilangan dukungan. Hal ini antara lain mengakibatkan krisis kabinet sehingga Presiden Sukarno terpaksa mengangkat Wakil Presiden Hatta sebagai Perdana Menteri untuk menyelesaikan persoalan yang masih tertunda. 

Tatkala Dr. Simatupang bertemu kembali dengan Dr. Graham di New York pada tahun 1968 permasalahan ini pernah ditanyakan. Dr. Graham ketika itu mengungkapkan beberapa hal yang mungkin merupakan sebab mengapa Amir Syarifuddin menerima usul Belanda. Ketka perundingan masih berlangsung di atas kapal Renville pada suatu malam Amir dan Graham bertemu. Sebenarnya para delegasi tidak pernah menginap di atas kapal tersebut sekalipun bagi mereka masing-masing disediakan kamar tidur. Tetapi pada malam itu Amir Syarifuddin menginap di sana dan demikian pun Frank Graham. Ketika berjalan-jalan sambil memikirkan permasalahan yang akan dibahas keesokan harinya, Dr. Graham melihat salah satu jendela kamar diterangi lampu. Ketika ditengoknya ternyata Amir Syarifuddin sedang membaca. Dr. Graham masuk dan agak heran melihat buku yang dibaca itu adalah Kitab Injil. Pada saat itulah terjadi percakapan yang santai. Amir dan Graham ternyata pernah mejadi anggauta gerakan mahasiswa Kristen di negeri masing-masing. Hal ini rupanya menimbulkan hubungan batin sehingga keduanya bertekad untuk menyelesaikan konflik Indonesia – Belanda itu dengan semangat kekristenan tanpa membiarkan jatuhnya korban dan mengalirnya darah di kedua belah pihak. Menurut Dr. Graham mungkin suasana inilah yang menimbulkan kesimpulan pada diri Amir Syarifuddin bahwa Dr. Graham akan menyokongnya dalam langkah-langkah berikutnya. Namun, rupanya sikap Dr. Graham yang condong kepada Indonesia itu tidak disenangi pihak Belanda. Mereka memprotes kepada State Department dan Dr. Graham pun ditarik kembali dari posnya. 

Mr. Amir Syarifuddin dan Dr. Leimena adalah kawan lama. Mereka telah berkenalan sejak menjadi anggauta CSV, Malah ketika Dr. Leimena mempertahankan disertasinya pada tahun 1939 Amir Syarifuddin pun dimintanya sebagai pendampingnya (paranymph) bersama-sama dengan Amir Syarifuddin sebagai orang yang dalam pandangan politiknya berdiri ke sebelah “kiri”, sekalipun bukan komunis. Kesan inipun terdapat pada Dr. Abu Hanifah yang mengenalnya juga semenjak bersama-sama mondok di asrama Indonesische Studieclub (sekarang Gedung Pemuda). Suatu hal yang sampai sekarang tidak dapat dipecahkan dengan memuaskan adalah mengapa pada tahun 1948 Amir Syarifuddin menyatakan dirinya sebagai komunis dan menyokong Muso? Seperti halnya dengan Dr. Abu Hanifah, Dr. Leimena pun berpendapat bahwa Amir Syarifuddin yang ambisius itu tidak dapat mentolerir pendapat bahwa hanya Sutan Syahrir yang bisa menjadi Perdana Menteri.” Ketika Bung Karno mengangkat Bung Hatta sebagai Perdana Menteri Amir pernah dipanggil ke Kaliurang untuk ditawarkan kedudukan “Menteri Daerah Seberang”. Tawaran ini ditolaknya. Ia ingin menduduki kursi Menteri Pertahanan. 

Sejarah mencatat bahwa Perjanjian Renville ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan. Sekalipun demikian perundingan-perundingan dengan pengawasan KTN terus dilakukan. Protes-memprotes senantisa timbul sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran garis demarkasi. Kedua belah pihak tidak mau mengalah. Apabila pihak Belanda mengirim nota protes dengan tuduhan bahwa pihak Indonesia melakukan 30 kali pelanggaran, pihak Dr. Leimena dan Kol. Simatupang membalas bahwa Belanda melakukan 35 kali pelanggaran, demikian seterusnya. 

Perbedaan-perbedaan pokok antara pihak Indonesia dan pihak Belanda pernah diuraikan oleh Dr. Leimena dalam sebuah buku kecilnya yang berjudul The Dutch-Indonesian Conflict. Menurut pendapat Dr. Leimena kegagalan Linggarjati sebenarnya terletak pada persoalan kemiliteran , yaitu keinginan delegasi Belanda agar dibentuk “Gendarmerie bersama” atau polisi bersama. Demikian pula Renville gagal karena persoalan militernya, yaitu keinginan Belanda untuk mengawasi “keamanan” wilayah RI. Pihak Indonesia sudah tentu tidak bersedia membiarkan pasukan-pasukan Belanda memasuki daerahnya untuk “menjamin keamanan”. Dalam hal ini memang sejak semula Komisi Militer yang dipimpin Dr. Leimena dan Kol. Simatupang tidak pernah memberi konsesi apapun kepada pihak Belanda. 

Di atas segala-galanya Dr. Leimena berpendapat bahwa pihak Belanda tidak bisa mengerti bahwa permasalahan yang sesungguhnya bersifat psikologis. Seharusnya bangsa-bangsa Barat, termasuk Belanda, mengubah sikapnya dengan munculnya negara-negara baru di Asia sesuai Perang Pasifik.” Tidak dapat disangkal, bahwa kedua perang dunia yang baru lalu, terutama yang terakhir, mengakibatkan pergerseran-pergeseran dalam masalah kekuasaan, secara politis maupun secara rohaniah, dari Barat ke Timur. Mungkin benar, dalam masalah-masalah politik global pihak Barat masih memimpin karena keunggulan-keunggulan ekonomi dan ilmunya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa berangsur-angsur pihak Timur mulai mendesak peranan dominan dari pihak Barat itu.” Pihak RI, kata Dr. Leimena, memang pernah membuat kesalahan-kesalahan, malah ada kesalahan-kesalahan yang besar. Tetapi kesalahan Belanda adalah tidak dapat memahami bahwa Indonesia ingin membangun negaranya dengan kekuatannya sendiri sekalipun dengan bantuan dari Belanda. Bukan sebaliknya. 

Dengan demikian tidaklah mengherankan pula bila pada pertengahan Desember 1948 pihak Belanda mengadakan serbuan besar-besaran yang kedua kalinya. Sebelumnya pihak RI telah yakin bahwa serangan itu cepat atau lambat pasti akan datang. Sebab itu pula disamping tukar-menukar nota dan perundingan oleh Komisi Militer, pihak TNI pun mulai menyiapkan perang gerilya dengan menurut-sertakan seluruh unsur masyarakat. Dengan demikian sekalipun pimpinan negara dengan sengaja membiarkan dirinya tertangkap di Yogya, perlawanan secara gerilya masih bisa diteruskan sehingga Belanda tidak berhasil mematahkan seluruh kekuatan RI. 

Dr. Leimena termasuk salah seorang menteri yang membiarkan dirinya ditangkap di Yogya. Pertimbangan pimpnan negara dan Kabinet pada waktu itu adalah sangat pragmatis. Betapapun mereka akan berusaha bersembunyi di daerah pedalaman Belanda pasti akan mengarahkan seluruh kekuatannya untuk mencari mereka dan lambat atau cepat pasti akan berhasil juga. Sebaliknya segera tertangkapnya pimpinan negara pihak luar negeri yang bersimpati pada Indonesia pasti akan turut campur sehingga permasalahannya akan dibahas lagi di PBB. 

Setelah ditangkap lagi di Yogya Dr. Leimena kemudian dibebaskan dan kembali ke Jakarta untuk berdiam bersama keluarganya yang sejak tahun 1946 berdiam di Jl. Bonang. Sejak itu ia mulai didekati oleh pelbagai pihak dari kalangan Zending yang ingin membantu menyelesaikan konflik Indonesia – Belanda. Pembicaraan-pembicaraan secara informal ini mungkin sangat bermanfaat pula bagi langkah-langkah berikutnya. Melalui PBB akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta dikembalikan lagi ke Yogyakarta (Roem-Royen Statement) sehingga perundingan-perundingan dapat dilanjutkan lagi secara formal. 

Dalam mempersiapkan perundingan KMB di Den Haag pernah diadakan Konferensi Antar Indonesia sebanyak dua kali, pertama di Yogyakarta, kedua di Jakarta. Dalam perundingan-perundingan ini pihak RI berhadapan dengan wakil-wakil dari pelbagai negara bagian ciptaan van Mook yang tergabung dalam BFO (Bijenkomst voor Federaal Overleg). Diantara  komisi-komisinya terdapat pula Komisi Militer yang dari pihak RI dipimpin oleh Dr. Leimnena dan Kol. Simatupang pula. Konperensi ini membicarakan sikap bersama dalam menghadapi Belanda di Den Haag. Di sinilah Komisi Militer RI berhasil menganjurkan pihak BFO agar menerima gagasan RI yang telah diajukan setelah Linggarjati ditandatangani. Pada waktu itu disetujui agar KNIL dibubarkan dan TNI menjadi “intisari” dari pasukan RIS. Anggauta-anggauta KNIL yang masih dibutuhkan bisa diterima secara perorangan maupun satuan dalam TNI (APRIS). Suatu catatan yang menarik: dalam perundingan-perundingan selau dipakai istilah “kern:, tetapi ketika datang waktunya untuk pernyataan yang dalam bahasa Indonesia, perkataan itu perlu diterjemahkan. Ada yang mengajukan kata inti sebagai terjemahannya, ada pula yang mengajukan sari. Keduanya digabung menjadi intisari. Ini suatu hal yang sebenarnya tidak logis sebab inti adalah suatu yang keras dan utuh, sedangkan sari adalah hasil perasan. Namun istilah intisari sampai sekarang masih dipakai juga. 

Dengan tercapainya kesepakatan mengenai persoalan militer ini, perundingan-perundingan di KMB dapat berjalan cepat pula. Di antara komisi-komisi KMB, Komisi Militerlah yang berhasil menyelesaikan persoala-persoalannya secara sempurna dan cepat. Komisi politik umumnya tidak bisa menyelesaikan masalah Irian Jaya. Komisi Ekonomi dan Keuangan mengalami permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan pula. Komisi militer dipimpin oleh Dr. Leimena ternyata tidak memberi satu konsesi pun kepada pihak Belanda. APRIS berintikan TNI sedangkan KNIL dibubarkan dan anggauta-anggautanya yang masih bersedia meneruskan karirnya dalam bidang ketentaraan diterima dalam APRIS. Mula-mula pihak Belanda tidak bisa menerima pembubaran KNIL dengan alasan anggauta-anggautanya terdiri dari orang-orang Indonesia pula. Pihak Indonesia membalas dengan mengatakan bahwa KNIL adalah tentara Belanda bukan tentara Indonesia. Buktinya sewaktu Belanda menggunakannnya untuk menyerang RI pihak Parlemen Belandalah yang memberi persetujuannya. Kemudian Belanda juga ingin mempertahankan pangkalan Angkatan Laut Surabaya selama tentaranya dipulangkan ke Belanda. Komisi Militer RI tidak setuju dengan alasan Surabaya adalah wilayah RIS, tetapi selama proses pemulangan tentara Belanda pangkalan itu dapat dipakai mereka dengan pengawasan seorang perwira Belanda yang diangkat RI. Selain itu dengan ada masalah Misi Militer Belanda yang disepakati dalam Konperensi Antar Indonesia di Yogya. Menurut ketentuan itu Belanda akan membiarkan sejumlah tentaranya di Indonesia untuk melatih prajurit-prajurit TNI. Melalui Misi Militer inipun Belanda ingin mempertahankan kekuasaannya. Pihak Komisi Militer RI mencegah hal ini dengan menandaskan bahwa Misi Militer itu berada sepenuhnya di bawah pengawasan RI. Mereka dibayar oleh RI dan akan dipertahankan oleh Komisi Militer ini sejak tahun 1946 sampai 1949. Inilah salah satu jasa yang paling baik dari Dr. Leimena selama masa Perang Kemerdekaan. Tetapi peranan ini tidak mungkin dilakukannya dengan baik tanpa didampingi oleh para pimpinan TNI yang mengetahui seluk-beluk yang terdapat dalam tubuh TNI itu sendiri. Umpamanya masalah yang sulit adalah penerimaan bekas anggauta KNIL dalam APRIS. Pada saat terakhir Julius Tahya, wakil BFO untuk masalah-masalah politik dan militer, pernahkah bertanya kepada Kol. Simatupang apakah pimpinan TNI di Yogya bersedia menerima keputusan itu. Kolonel Simatupang menjawab bahwa “Itu adalah masalah saya”. Dan satu hal yang dibicarakan di Yogya segera setelah ia kembali adalah permasalahan ini pula. Sebenarnya banyak suara-suara yang tidak bisa menerima keputusan itu. Tetapi hanya karena kepercayaan sebagian besar dari pimpinan TNI atas Kol. Simatupanglah hal itu akhirnya bisa diterima pula. 

Kemenangan-kemenangan dalam sidang-sidang Komisi Militer ini tidak dapat tiada menimbulkan kejengkelan pada pihak-pihak tertentu di kalangan KNIL maupun KL. Hal ini nampak jelas dalam beberapa peristiwa seperti pemberontakan Westerling di Bandung. Pemberontakan Andi Aziz di Ujung Pandang, dan Pemberontakan RMS di Ambon. Selain itu ada pula peristiwa yang menyangkut Sultan Hamid. Tokoh ini merupakan salah seorang perwira tinggi dalam KNIL yang merasa tidak puas dengan perkembangan tersebut. Selama perundingan KMB ia pernah mengadakan lobbying dengan maksud menggagalkan usul-usul dari Komisi Militer RI. Dari pihak dialah muncul isu yang menghendaki agar setelah terbentuknya RIS, satuan-satuan TNI tetap dipertahankan di wilayah RI sedangkan satuan-satuan KNIL di daerah BFO dijadikan TNI untuk mengawal daerah tersebut. Hal ini tidak pernah dibicarakan secara formal dalam sidang-sidang, dan sudah sejak semula pihak RI menandaskan bahwa TNI, yang merupakan inti APRIS itu sudah selayaknya berhak pula ditempatkan di setiap daerah RIS. Itulah sebabnya pihak APRIS mengirim Batalion Worang ke Ujung Pandang dalam peristiwa pemberontakan Andi Azis. Ini pula sebabnya APRIS tidak segan-segan mengirimkan satuan-satuan TNI untuk menumpas pemberontakan RMS di Ambon. 

Persoalan RMS muncul di Ambon di tahun 1950 karena beberapa tokoh dari kalangan masyarakat Maluku tidak bersedia menerima negara kesatuan RI yang diperjuangkan antara lain oleh orang-orang Ambon juga sejak tahun 1945. Tokoh-tokoh yang melahirkan gagasan RMS dalam kategorisasi Dr. Leimena termasuk orang-orang yang sama sekali tidak mau tahu menahu tentang suatu gerakan yang besar dalam abad ke-20, yaitu pergerakan nasional. Dr. Soumokil dan Ir. Manusama tergolong dalam kategori ini, bukan saja sejak tahun 1945 tetapi jauh sebelum itu di tahun-tahun 1930-an. Sesudah yakin bahwa negara Indonesia Timur tidak dapat dipertahankan lagi karena unsur-unsur Republikein dalam Parlemen NIT akhirnya akan berhasil memasukkan Indonesia Timur ke dalam wilayah RI, Dr. Soumokil bertolak ke Ambon dan melakukan serangkaian pembicaraan dengan tokoh-tokoh pemerintah daerah maupun pendidikan untuk melepaskan Maluku Tengah dari Negara Indonesia Timur maupun dari Republik Indonesia. Proklamasi RMS yang dikeluarkan di Ambon pda tanggal 25 April 1950 itu sebenarnya hanya mungkin dengan paksaan senjata pasukan-pasukan para KNIL yang ditempatkan di Ambon beberapa bulan sebelumnya dengan maksud-maksud yang tidak jelas. 

Segera setelah berita itu tiba di Ibukota Jakarta pemerintah membentuk suatu panitia di bawah pimpinan Dr. Leimena untuk mengadakan pembicaraan dengan Dr. Soumokil cs. A.M. Pelupessy yang pernah menjabat Reside di Ambon dan kemudian menjadi Ketua Senat RIS juga menjadi anggauta Misi Leimena disamping dr. Rehatta yang berdiam di Surabaya dan Ir. Putuhena. Rombongan bertolak dengan sebuah pesawat bom, ke Ujung Pandang dan dari sana menumpang Fregat Hang Tuah terus ke Ambon. Setiba di Teluk Ambon Hang Tuah mengirimkan kawat dengan sandi lampu bahwa Misi Leimena bermaksud berbicara dengan pemimpin-pemimpin di Ambon. Beberapa kali pesan itu diulangi sampai datang sebuah kapal motor membawa Shahbandar Ambon, dengan sepucuk surat yang menandaskan bahwa pihak pemberontak hanya bersedia berunding di atas sebuah kapal yang netral dan dengan pengawasan panitia PBB. Hal ini sudah barang tentu tidak dapat diterima oleh Dr. Leimena. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Saparua di mana mereka pun disambut dengan sikap yang sama. Penolakan atas uluran tangan ini sangat disesalkan pelbagai pihak. 

Sekembalinya misi Leimena di Jakarta, pemerintah mengadakan blokade laut atas kepulauan Ambon dan sekitarnya dengan maksud memaksakan pihak pemberontak untuk mengadakan perundingan. Namun pihak pemberontak tetap pada pendirian mereka semula. Sebab itu pemerintah memutuskan unntuk mengadakan serangan terhadap pusat kekuasaan RMS di Ambon. Sebelum serangan ini dimulai Kol. Simatupang yang waktu itu menjabat pejabat KSAP (setelah Jenderal Sudirman wafat, pada bulan Januari 1950), mengajukan pada para pemimpin masyarakat Ambon di pulau Jawa untuk membicarakan niat tersebut. Pertemuan ini disiapkan oleh J. de Fretes bersama anggauta-anggauata dari Kantor Gubernur Maluku. Konperensi yang diadakan di Semarang pada tanggal 12 dan 13 Juni 1950 itu dihadiri oleh pemuka-pemuka Maluku dari angkatan Pergerakan Nasional maupun dari kalangan pemuda yang tergabung dalam PIM dan bekas laskar Pattimura. Dalam perundingan ini terjadilah suatu perdebatan yang sengit antara Dr. Leimena dengan Mr. Latuharhary mengenai Misi Leimena tersebut. Sesudah itu rencana pemerintah untuk mengadakan operasi le Maluku Tengah dibicarakan semalam suntuk. Rencana itu disetujui dengan pertumpahan darah yang berlebih-lebihan dapat dihindarkan. Selain itu konperensi juga mengeluarkan beberapa seruan lain serta membentuk suatu putusan yang akan mencoba mengadakan hubungan lagi dengan kaum pemberontak. Tetapi keputusan itu tidask dapat menunaikan tugasnya karena tidak lama kemudian APRIS mulai mengadakan operasi penumpasan RMS. 

Permintaan pemuka-pemuka masyarakat Maluku agar perwira-perwira yang berasal dari Maluku Tengah diturut-sertakan dikabulkan oleh pemerintah. Kapten J. Muskita (kemudian may.Jen. TNI), Letnan Leo Lopulisa (kemudian Let.Jen. TNI), May Herman Pieters (kemudian Kol. TNI) diikut-sertakan bersama pasukan-pasukan Batalion Pattimura. Pada mulanya Kol. Simatupang mengharapkan agar Mayor Harry Sitanala menjadi komandan operasi itu. Tetapi karena perwira itu tidak sampai hati melakukannya, maka dipilihlah Kol. A. Kawilarang. Pilihan inipun mempunyai motivasi lain disamping motivasi kemiliteran. Nama Kawilarang, seorang bekas KNIL pula yang selama Perang Kemerdekaan memimpin pasukan-pasukan TNI di Jawa Barat dan kemudian di Sumatra, bisa memberi kesan kepada pihak KNIL bahwa RI Dan TNI-nya bukan terdiri dari orang Jawa atau orang Islam saja seperti yang sering dipropagandakan oleh para pemimpin RMS. Pasukan-pasukan Pattimura, pasukan asal Minahasa dan Batak pun dikerahkan disamping pasukan dari daerah-daerah lain dengan maksud tersebut. 

Pada saat-saat terakhir sebelum TNI mendarat di Ambon Dr. Leimena masih berusaha mencegah pertumpahan darah. Dengan menggunakan sebuah pesawat udara ia bertolak ke Maluku, untuk mencari Komandan Operasi. Setiba di Piru (Seram) ia mendapat berita bahwa kapal perang ditumpangi Kol. Kawilarang sedang menuju ke Ambon. Dengan menumpang kapal “Anggang” akhirnya ia berhasil menemukan Komandan Operasi di Baguala. Pesan yang disampaikannya ketika itu, ialah agar sedapat mungkin pertumpahan darah yang berlebih-lebihan jangan terjadi. Sejak itu Kapten J. Muskita, seorang perwira KNIL yang juga masuk ke dalam dinas TNI mendampingi Kol. Kawilarang untuk memikirkan strategi dan taktik operasi. 

Mengenai pemberontakan RMS ini Dr. Leimena pernah menerbitkan sebuah buku kecil berjudul Soal Ambon. Berdasarkan hasil peninjauannya ke Ambon ia yakin bahwa persoalan RMS adalah bagian dari persoalan KNIL yang merupakan salah satu pokok utama timbulnya peperangan sampai duakali dengan pihak Belanda. Dengan tegas ia menolak campur tangan Panitia PBB yang diminta oleh pihak RMS maupun oleh pihak Belanda. Dr. Leimena menganggap masalah ini adalah masalah intern Republik yang bisa diselesaikan sendiri. Dan sejarah mencatat bahwa pemberontakan di Ambon itu juga dapat diakhiri dalam beberapa bulan sekalipun Soumokil baru tertangkap pada tahun 1962. 

 

IV

“RENCANA LEIMENA” 

Apabila diperlihatkan sejarah politik Indonesia, nampak antara lain bahwa Dr. Leimena pernah menjabat Menteri Kesehatan sebanyak delapan kali, mulai dari tahun 1947 sampai 1956, kecuali antara 1953 sampai 1955 selama masa kabinet Ali pertama. Sebelumnya sejak tahun 1946 ia juga telah menjadi Menteri Muda dalam Kabinet Sjahrir kedua dan ketiga. Namun kegiatan-kegiatannya selama masa perjuangan fisik itu sedikit banyaknya bersifat rutin. Dinas kesehatan pada waktu itu terdiri dari dua bagian, pertama, dinas kesehatan di wilayah kekuasaan RI, dan kedua, di wilayah kekuasaan Belanda. Antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali. Selama Perang Kemerdekaan, dan terutama selama empat tahun pendudukan Jepang sebelumnya, bidang kesehatan di Indonesia banyak mengalami kemunduran. Di masa Jepang seluruh kegiatan dinas kesehatan yang diwarisi dari pihak Belanda diarahkan untuk kepentingan perang melawan Sekutu. Sesudah itu, di masa Perang Kemerdekaan, kekacauan ini tidak sempat diatasi karena diplomasi dengan Belanda lebih banyak membutuhkan tenaga dan waktu. Selama kurang lebih delapan tahun itu gedung-gedung, rumah sakit-rumah sakit , poliklinik-poliklinik, serta lembaga-lembaga penelitian hancur sebagian atau seluruhnya. Selain itu, setelah masa Perang Kemerdekaan, Kementrian Kesehatan menghadapi kekurangan tenaga dokter, para-medis, pegawai administrasi dll. Keadaan ini dipersulit lagi dengan kesimpang-siuran yang muncul akibat dimasukkannya dinas kesehatan federal ke dalam lingkungan kementrian Kesehatan RI. Sebagai akibatnya hubungan antara instansi-instansi pusat tidak lagi sinkron dengan dinas-dinas kesehatan yang tersebar di daerah-daerah. 

Tumpang tindih (overlaping) antara pelbagai instasi yang menangani bidang kesehatan rakyat ini perlu mendapat perhatian khusus. Dalam masa antara 1949 sampai 1953 Dr. Leimena memusatkan perhatiannya kepada tugas-tugas “unifikasi” ini. Dalam rangka pembinaan suatu sistem kesehatan masyarakat itu langkah pertama yang dilakukannya adalah mengadakan suatu survey atau pendaftaran dari semua peralatan dan personalia yang ada dalam lingkungan Kementrian Kesehatan. Dengan demikian nampaklah, pertama-tama, bahwa di seluruh Indonesia terdapat 680 buah rumah sakit saja dengan 60.000 tempat tidur. Jumlah ini sudah termasuk rumah sakit swasta yang jumlahnya lebih besar. Dengan demikian bagi setiap 10.000 orang hanya tersedia delapan buah tempat tidur atau 0,8  per mil. Kenyataan ini sangat menyedihkan bila diketahui bahwa di Srilanka, umpamanya, prosentasi jumlah tempat tidur di rumah-sakit dengan jumlah penduduk adalah 2 per mil , di Jepang  3, 5 per mil, di Inggris 7,1 per mil, dan Amerika Serikat 10,4 per mil. Angka-angka ini menunjuk pada perlunya penambahan jumlah rumah-sakit. 

Angka-angka mengenai personalia juga sangat menyedihkan. Jumlah dokter pada waktu itu hanya 12.000 orang dan dokter gigi hanya 150 orang. Seluruh tenaga para-medis hanya berjumlah 4976 orang, apoteker 80 orang dan asisten apoteker 650 orang. Jumlah ini diharuskan melayani 75 juta penduduk Indonesia. Kenyataan ini lebih menyedihkan lagi bila diingat bahwa sebagian besar dari peralatan dan personalia tsb. berada di daerah perkotaan yang hanya menampung 30% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. 

Selain peralatan dan tenaga, sistem kesehatan rakyat yang diwarisi pada tahun 1950 juga tidak memuaskan. Dua istilah yang penting untuk menguraikan sistem kesehatan ini adalah “usaha-usaha preventif” dan “usaha-usaha kuratif”. Kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1916 adalah menitikberatkan kegiatan bidang kesehatan pada usaha-usaha preventif atau pencegahan penyakit-penyakit menular dan penyakit rakyat. Segi kuratif atau pengobatan yang dilakukan dalam rumah sakit-rumah sakit dan poliklinik-poliklinik sebagian besar diserahkan kepada pihak swasta. Kebijaksanaan ini disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran pada waktu itu. Di awal abad ke-20 kemajuan-kemajuan dalam penelitian bakteriologi dan epidemologi memberi pengertian yang lebih lengkap mengenai sebab-sebab penyakit menular dan cara pencegahannya. Perkembangan yang lebih pesat dalam bidang ini dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian dari perusahaan-perusahaan perkebunan di Sumatera Timur. Kemungkinan-kemungkinan yang baru dalam bidang preventif ini menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengubah kebijaksanaannya pada tahun 1916. Perkembangan ini pun menyebabkan pemerintah itu mengubah Sekolah Dokter Jawa pada tahun 1901 menjadi Stovia. 

Dalam tangan pihak swasta kegiatan kuratif meningkat di Indonesia. Pihak misi, zending, organisasi-organisasi Islam, dan pihak-pihak lainnya mulai mendirikan pelbagai rumah sakit dan poliklinik di kota-kota besar di Indonesia. Suatu contoh yang baik adalah Rumah Sakit Zending Imanuel di mana Dr. Leimena pernah bekerja selama sebelas tahun. Perkembangan survey 1950 bahwa di antara 60.000 tempat tidur itu, 38.000 adalah milik swasta dan hanya 22.000 tempat tidur saja yang dimiliki oleh rumah sakit pemerintah. Sekalipun dalam tahun 1937 pihak pemerintah Hindia Belanda mengubah sedikit policynya dengan memberi kelonggaran kepada daerah-daerah untuk menangani sebagian dari kegiatan kuratif itu. Namun peranan pihak pemerintah tetap tidak sebanding dengan peranan pihak swasta dalam bidang ini. 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan ini Dr. Leimena memutuskan agar “unifikasi” yang mulai dijalankan dalam bidang kesehatan sejak ktahun 1950 menitik beratkan segi preventif juga. Dengan demikian nampaklah bahwa maksud semula adalah hanya menggiatkan kembali keadaan yang telah mundur selama kira-kira delapan tahun tersebut. Pada waktu itu belum ada rencana-rencana besar-besaran untuk meningkatkan pembangunan dalam bidang kesehatan. Selain situasi politik yang lebih banyak memerlukan perhatian, juga kemampuan dalam bidang keuangan belum memungkinkannya. 

Sejak semula Dr. Leimena telah menyadari bahwa kegiatan pereventif ini hanya bisa berhasil bila beberapa syarat yang non-medis terpenuhi. Pertama-tama kegiatan preventif yang sebagian besar merupakan pencegahan penyakit rakyat dan penyakit menular, hanya bisa berhasil bila rakyat yang bersangkutan menyokongnya. Hambatan di sini sangat terasa karena rakyat pada umumnya lebih banyak menginginkan tindakan-tindakan preventif seperti kebersihan, penyediaan air minum yang bersih, jamban, tidak dikaitkan dengan kesehatan. Syarat lainnya yang diperlukan untuk mensukseskan kesehatan rakyat adalah peningkatan taraf hidup (quality of life). Bidang ini dengan sendirinya tidak bisa ditangani oleh Kementrian Kesehatan. Sebab itu nyatalah bahwa keberhasilan juga bergantung pada keberhasilan seluruh aparatur pemerintah. Selain itu, karena sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan, maka dengan sendirinya seluruh kegiatan preventif harus dialihkan dari kota ke desa. 

Perobahan orientasi dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan sama sekali tidak mudah bagi kementrian Kesehatan pada waktu itu. Perobahan ini menyangkut pembangunan rumah-rumah sakit di daerah pedesaan yang tidak sedikit biayanya. Selain itu diperlukan pula personalia yang mempunyai orientasi ke desa pula. Untuk maksud inilah Menteri Kesehatan menciptakan dua instansi baru dalam Kementrian Kesehatan Rakyat, dan instansi kedua adalah Jawatan Usaha Higiene. 

Jawatan Pendidikan Kesehatan Rakyat bertugas mempelajari cara-cara dan peralatan yang dapat digunakan secara efisien dalam usaha-usaha peningkatan kesehatan rakyat di pedesaan dan di kota-kota yang banyak penduduk desanya. Selain itu jawatan ini juga bertugas untuk mencari jalan yang paling baik untuk mendidik tenaga-tenaga para-medis serta cara-cara yang baik untuk mengadakan penerangan kesehatan di daerah pedesaan. Cara-cara dan peralatan yang dikemukakan oleh Jawatan Pendidikan Kesehatan Rakyat kemudian diterapkan di daerah-daerah pedesaan oleh Jawatan Usaha Higiene. 

Salah satu usaha dari Jawatan Usaha Higiene adalah mengadakan pusat-pusat percontohan (pilot project) adalah apa yang dinamakan “Plan Bandung”. Rencana yang dimulai pada tahun 1951 ini sesungguhnya sudah lebih meningkat lagi dari sekedar rehabilitasi dan unifikasi saja. Dalam “plan” atau rencana ini tidak saja segi preventif mendapat perhatian, tetapi juga segi kuratif. Dalam menyusun rencana ini Dr. Leimena sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalamannya di Rumah Sakit Imanuel (Bandung). Dalam bab ke II telah dibentangkan, bahwa RS Imanuel lebih menekankan segi kuratif. Tetapi disamping rumah sakit tsb., pihak Zending juga membangun berbagai poliklik di daerah Kabupaten Bandung dan sekitarnya yang langsung menangani kebutuhan rakyat pedesaan. Dengan demikian sudah sejak semula dokter-dokter RS Imanuel terlibat dalam kegiatan-kegiatan preventif pula. 

Kegiatan RS Imanuel dan rumahsakit-rumahsakit lainnya di Bandung selama berpuluh tahun sebelumnya menimbulkan suatu keadaan di mana rakyat sudah menjadi terbiasa dengan usaha kesehatan. Dalam perkataan Dr. Leimena: mereka telah “medicine minded”. Inilah sebabnya pula pertama mengapa Kabupaten Bandung dijadikan percontohan karena tanpa partisipasi yang konkrit dari rakyat yang bersangkutan, mustahil usaha-usaha kesehatan rakyat bisa berhasil. Sebab kedua mengapa Kabupaten Bandung dipilih oleh Dr. Leimena adalah keadaan ekonomi rakyatnya yang relatif lebih baik. Faktor ini sangat diperlukan karena sebagian dari pembiayaan kegiatan di daerah pedesaan diharapkan datang dari pihak daerah. 

Berdasarkan prinsip penggabungan antara segi preventif yang biasanya dilakukan oleh pemerntah di masa lampau, dan segi kuratif yang dalam masa lampau lebih banyak ditangani pihak swasta itulah, maka Rencana Bandung tsb terdiri pula dari dua bagian besar. Bagian pertama mencakup usaha-usaha kuratif. Kegiatan ini dipusatkan di rumah sakit pemerintah di Bandung (RSU). Rumahsakit dari pihak swasta diminta kesediaannya pula untuk mengarahkan kegiatannya sejalan dengan Rencana Bandung tsb. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat pedesaan, di setiap Kawedanan pemerintah harus membangun sebuah Rumah Sakit Pembantu dengan 40 sampai 70 tempat tidur untuk menampung kasus-kasus enteng saja. Di setiap kecamatan perlu dibangun pula sebuah Balai Pengobatan yang ditangani seorang jururawat dari Rumah Sakit Pembantu tsb. Rumah Sakit Pembantu maupun Balai Pengobatan tsb diawasi oleh seorang dokter dari RSU. 

Bagian kedua dari rencana Bandung mencakup usaha-usaha preventif yang terutama berpusat di daerah pedesaan. Agar kegiatan ini mendapat dukungan dari rakyat pedesaan, maka segala sepak terjangnya harus disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di daerah pedesaan. Juru Higiene (Juru Kesehatan) yang bertugas di suatu desa tertentu sebaiknya seorang yang dipilih oleh penduduk desa tsb di antara kalangan mereka sendiri. Ia harus dianggap sebagai pamong desa seperti halnya kepala desa. Ini berarti bahwa semua keputusannya dalam menyelenggarakan kesehatan rakyat perlu dimusyawarahkan dengan penduduk desa dan mendapat persetujuan mereka. Dengan sendirinya pembiayaan hidupnya harus ditanggung oleh desa yang bersangkutan pula. 

Tugas-tugas yang dibebankan kepada seorang juru Higiene mencakup pendidikan kesehatan, pengawasan kebersihan rumah, pasar dan warung, pencatatan sumber-sumber penyakit seperti nyamuk, lalat, dll. Juru Higiene di desa diawasi dan sebelumnya dilatih selama kurang lebih enam bulan, oleh Mantri Kesehatan yang ditempatkan di ibukota kecamatan. Berbeda dengan Juru Higiene, Mantri Kesehatan adalah pegawai negeri. 

Rencana Bandung mula-mula dicoba di dua kecamatan dari Kabupaten Bandung, yaitu Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Majalaya. Satu sampai tiga desa dalam satu kecamatan mendapat sebuah Balai Pengobatan yang dibangun di ibukota kecamatan juga mengawasi kegiatan kuratif di daerah pedesaan. 

Selain rencana Bandung, sejak tahun 1951 Kementrian Kesehatan mengaktifkan beberapa lembaga preventif yang dibangun pada masa penjajahan. Sejak tahun 1932 pemerintah Belanda telah membangun sebuah pusat percontohan dan pendidikan kesehatan pedesaan di Purwokerto. Pekerjaan yang terhenti pada masa pendudukan Jepang dan masa Perang Kemerdekaan itu digiatkan lagi oleh Menteri Kesehatan. Selain itu di Yogyakarta juga dibangun suatu sistem kesehatan rakyat yang mirip dengan Rencana Bandung. Sampai tahun 1954 sistem itu telah berhasil tujuh buah kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 1948 di Magelang telah ada pula suatu sistem kesehatan rakyat yang pada tahun 1954 telah meluas pula sampai tujuh kecamatan. Selain itu di sana terdapat sebuah Sekolah Pendidikan Higiene yang menggunakan Balai-Balai Pengobatan di kecamatan-kecamatan itu sebagai tempat praktek. 

Suatu lembaga lain yang diaktifkan kembali adalah Balai Penelitian Kesehatan Masyarakat di Jakarta yang dibangun pada tahun 1937. “Hygiene Study Ward Centre” ini menyediakan fasilitas-fasilitas untuk pendidikan para pegawai kesehatan masyarakat serta para mahasiswa kedokteran. Selain itu data-data dikumpulkannya juga berguna bagi perluasan sistem kesehatan masyarakat yang dibangun sejak tahun 1951 itu. 

Perluasan proyek-proyek percontohan ke seluruh Indonesia memang tidak dapat dibayangkan tanpa penelitian dan perencanaan yang matang. Setiap daerah mempunyai ciri tersendiri yang harus diperhitungkan bagi keberhasilan usaha itu. Selain itu perencanaan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia juga membutuhkan kerjasama yang erat ditingkat pusat. Pembentukan Biro Perancang. 

Rencana yang mulai disusun pada awal tahun 1954 itu mengambil Rencana Bandung sebagai inti yang disebarluaskan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Efisiensi bekerja yang dimungkinkan oleh rencana tsb dan pembiayaan yang relatif rendah menyebabkan rencana itu terpilih sebagai contoh yang berhasil. Untuk mudahnya kita dapat menamakan rencana yang disusun pada tahun 1954 itu sebagai “Rencana Leimena”. 

“Rencana Leimena” mencakup dua prinsip pokok. Pertama adalah penggabungan antara usaha-usaha preventif dan usaha-usaha kuratif seperti yang telah dilaksanakan dalam Rencana Bandung. Prinsip kedua adalah perimnbangan antara kegiatan-kegiatan di daerah pedesaan dan daerah kota. Prinsip kedua ini dilandaskan pada kenyataan, bahwa di Indonesia batas antara kota (urban) dan desa (rural) tidak bisa ditarik secara tegas. Kedua lingkungan itu tumpang-tindih (overlapping). Sebab itu, seperti halnya dengan Rencana Bandung pula, unit kegiatan dipusatkan di ibukota Kabupaten dengan jaringan yang mencakup kecamatan dan pedesaan. 

Untuk menerapkan “Rencana Bandung” ke seluruh Indonesia. Dr. Leimena dan stafnya menghadapi dua persoalan penting. Pertama adalah soal pembiayaan, dan kedua adalah penentuan kabupaten mana yang dijadikan bagian dari rencana itu.  Hal ini disebabkan adanya syarat-syarat obyektif untuk keberhasilan suatu proyek kesehatan masyarakat. Seperti telah disinggung di atas, syarat-syarat itu adalah: partisipasi masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat. Dalam hal pembiayaan Dr. Leimena dan stafnya menghadapi satu alternatif, yaitu seluruh biaya dipikul oleh pemerintah pusat, atau seluruh biaya dipikul oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sebagai pemberi biaya intensif saja ataupun sebagai pemberi bantuan tehnis saja. Kemungkinan terakhir mengandung pengertian bahwa terutama bagi usaha-usaha preventif, desalah yang menjadi juru bayarnya. 

Menentukan kabupaten-kabupaten mana yang bisa disertakan dalam Rencana Leimena juga tidak mudah. Tiga kriteria yang dipakai untuk memilih kabupaten-kabupaten itu adalah, pertama kabupaten yang rakyatnya relatif makmur agar pembiayaannya sebagaian dapat berjalan secara swasembada. Kedua, kesediaan rakyat untuk berpartisipasi dalam rencana-rencana kesehatan rakyat yang sering tidak segera memperlihatkan hasil-hasil kongkrit. Ketiga, sistem perhubungan yang baik dalam seluruh kabupaten yang memungkinkan rakyat maupun pejabat pergi dan datang ke tempat-tempat pengobatan. 

Dengan dasar kriteria itulah akhirnya terpilih sebelas kabupaten, masing-masing Lahat (Sumatera Selatan), Agam (Sumatera Tengah), Tapanuli Utara (Sumatera Utara), Aceh Besar (Sumatera Utara). Banjarmasin (Kalimantan), Kutai (Kalimantan), Makasar (Sulawesi), Tomohon (Sulawesi), Ambon (Maluku Tengah), Denpasar (Nusa Tenggara), Timor kupang (Nusa Tenggara), Bondowoso (Jawa Timur), dan Kota Besar Jakarta (Jakarta Raya). Di daerah Jawa Tengah pusat-pusat percontohan Yogyakarta dan Magelang diperluas pula. 

Pilihan yang perlu ditentukan juga adalah perimbangan antara usaha-usaha kuratif dan usaha-usaha preventif. Masalah di sini adalah keuangan pula. Bila usaha-usaha kuratif dipentingkan, hal mana berarti pembangungan rumah-rumah sakit, akan berarti pula pengeluaran yang lebih banyak bidang itu. Para ahli WHO berpenfapat bahwa untuk daerah-daerah di Asia sebaiknya segi preventif yang dipentingkan. Prinsip “it is better to prevent than to cure” (lebih baik mencegah daripada menyembukan) dianut oleh Dr. Leimena pula. Namun ia juga menyadari perkembangan sejarah kesehatan di Indonesia di mana bidang kuratif sangat dilalaikan oleh pemerintah sehingga merugikan rakyat di daerah pedesaan. Dengan mengingat sedikitnya dana yang tersedia, maka akhirnya Dr. Leimena mencari jalan lain. Segi preventif diutamakan, tetapi bersamaan dengan itu dikaitkan pula usaha-usaha kuratif. Sebab itu diputuskan untuk lebih banyak membangun Pusat Kesehatan di daerah pedesaan dan mengurangi pembangunan Rumahsakit Pembantu di ibukota kecamatan. Setiap Pusat Kesehatan tsb dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur sebanyak 10 sampai 15 buah untuk kegiatan-kegiatan kuratif. Kegiatan utama berupa usaha-usaha preventif merupakan titik pusat dari Pusat Kesehatan ybs. 

Rencana lima tahun (1954 – 1960) yang akhirnya tersusun adalah sebagai berikut. Dalam tahun pertama, setiap kabupaten yang telah terpilih tsb akan mendapat sebuah Pusat Kesehatan di sebuah kecamatannya. Kemudian setiap dua tahun sekali ditambah lagi dengan sebuah Pusat Kesehatan lain dalam kecamatan lain pula di Kabupaten ybs. Di ibukota Kabupaten, pada awal rencana, akan dibangun sebuah Rumah Sakit Pembantu, dan setiap lima tahun sekali ditambahkan dengan sebuah lagi. Dengan demikian pada akhir rencana lima tahun itu disetiap kabupaten yang terpilih akan tersedia tiga buah Pusat Kesehatan dan dua buah Rumah sakit Pembantu. 

Disamping pembangunan gedung-gedung Pusat Kesehatan dan Rumah sakit Pembantu dengan sendirinya pembangunan Rumah Sakit Pusat dan Poliklinik diusahakan pula dalam Rencana tsb. Demikian pula perbaikan dan perluasan rumahsakit-rumahsakit yang telah ada. Selain itu rencana tsb juga mencakup usaha-usaha lain seperti pemberantasan pelbagai penyakit menular dan penyakit rakyat. Di antara penyakit rakyat yang mendapat perhatian khusus adalah malaria. Menurut perhitungan pada waktu itu penyakit ini merupakan pembunuh terbesar di Indonesia. Diperkirakan setiap tahun terjadi 120.000 kematian disebabkan malaria. Selain itu ternyata pula bahwa kira-kira 30 juta penduduk Indonesia menderita penyakit itu. Untuk mengatasinya para ahli WHO menganjurkan penyemprotan DDT sebagai tindakan utama disamping menelan pil kina. Perencanaan yang terperinci untuk penyemprotan daerah-daerah yang paling berbahaya selama jangka waktu lima tahun diambil karena dalam waktu itulah kekebalan DDT bisa bertahan. Sesudah itu perlu diadakan penyemprotan lagi di tempat-tempat yang masih mengandung bibit malaria. 

Suatu bagian lain dari Rencana Leimena yang menarik adalah “environmental sanitation” atau kesehatan lingkungan hidup. Usaha ini bermaksud untuk mengawasi faktor-faktor di alam sekeliling manusia yang mempengaruhi kehidiupannya sehingga tidak membahayakan kesehatannya. Termasuk di sini adalah faktor-faktor biologis seperti tumbuhan dan hewan yang membawa bibit penyakit, dan sosiologis atau pergaulan hidup yang juga bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Terutama untuk kesehatan di daerah pedesaan segi ini perlu sekali diperhatikan. Air bersih, udara bersih, makanan sehat dan perumahan yang baik merupakan usaha-usaha yang kongkrit untuk menjamin kesehatan lingkungan hidup. 

Sehubungan dengan kesehatan lingkungan hidup adalah kesehatan industri (industrial hygiene) atau lebih tepat kesehatan buruh. Segi ini memang sudah mulai diperhatikan pada masa-masa sebelumnya, terutama di Sumatera Timur. Pihak pemerintah Hindia Belanda pun tidak melalaikannya sekalipun belum ada usaha secara besar-besaran ketika itu. Sejak 1950 pihak RI juga tidak mau ketinggalan. Kementerian Kesehatan membentuk Jawatan Keselamatan Kerja dan Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja. Juga Kementrian Perburuhan dan Kementrian Sosial mempunyai jawatan-jawatan serupa. Dr. Leimena mengemukakan bahwa keadaan ini perlu diubah dan disederhanakan. Dalam rencananya ia menganjurkan agar dibentuk satu badan saja di dalam Kementerian Perburuhan yang dapat menyalurkan tenaga-tenaga medis ke daerah perindustrian. Badan yang dinamakan Lembaga Hygiene Perusahaan (LHP) itu dilengkapi dengan suatu dewan direksi yang terdiri dari unsur-unsur ketiga kementerian tadi. 

Masalah partisipasi rakyat dalam rencana-rencana kesehatan masyarakat juga menjadi suatu pokok yang penting dari rencana tsb. Adalah suatu faktor yang penting bagi keberhasilan rencana kesehatan masyarakat bila rakyat dengan rela dan penuh perhatian menyokong setiap usaha mulai dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Dengan demikian rencana-rencana kesehatan perlu dilengkapi dengan rencana-rencana penerangan. Persoalannnya di sini, menurut Dr. Leimena, adalah cara-cara yang harus digunakan untuk memberi penerangan. Sudah barang tentu cara-caranya harus dimengerti oleh rakyat dan bersifat persuasif. Hasil yang segera tidak akan nampak sehingga perlulah dicari cara-cara yang lebih efektif untuk menginsafkan rakyat bahwa perencanan ini dalam jangka panjang akan menguntungkan mereka juga. Untuk kepentingan-kepentingan penerangan yang efektif inilah Dr. Leimena menganjurkan agar pejabat-pejabat Kesehatan Masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial-budaya. Pengetahuan mengenai sosiologi, antropologi,  adat-istiadat  adalah suatu syarat mutlak bagi pejabat-pejabat kesehatan yang bertugas di daerah pedesaan. 

Sejarah mencatat bahwa “Rencana leimena” maupun rencana-rencana lainnya dalam masa Orde Lama tidak terlaksana seluruhnya. Terpikatnya Bung Karno dengan masalah-masalah luar negeri seperti perjuangan “ganyang malaysia” menyerap sebagian besar dari energi kabinet. Selain itu keuangan yang diperlukan juga tidak ada karena pihak luar negeri pada waktu itu tidak bersedia memberi pinjaman-pinjaman kepada Indonesia. Namun demikian, pola dasar pembinaan kesehatan masyarakat disusun Dr. Leimena kemudian dipakai pula pada masa orde baru. Buku Sejarah Kesehatan Nasional Indonesia yang disusun oleh sebuah panitia dengan koordinator Dr. Leimena sejak tahun 1975, mengakui bahwa sistem Puskesmas sekarang adalah pertumbuhan dari “Plan Bandung”. 

Permasalahan lain yang tidak kurang penting dalam tahun 1950-an adalah masalah kesusilaan dokter (etika kedokteran atau deontologi). Pada waktu itu nampak jelas adanya kecenderungan ke arah merosotnya segi ini dari profesi kedokteran sehingga IDI memandang perlu mencantumkan matapelajaran etika kedokteran dalam kursus-kursusnya. Sebagai Menteri Kesehatan Dr. Leimena pun memperhatikannya seperti nampak dari sebuah ceramahnya kepada IDI di tahun 1951. Ia berpendapat bahwa Sumpah Hipokrates tetap masih merupakan dasar dari etika kedokteran. Sebagai etika Sumpah Hipokrates bisa digolongkan dalam falsafah, tetapi karena di dalamnya diakui pula ajaran-ajaran agama sebagai sumber etika maka Sumpah Jabatan itu tidak bisa dilepaskan dari agama yang dianut seorang dokter. Tiga soko-gurunya adalah hubungan dokter-pasien, tugas utama dokter, dan rahasia jabatan. Dokter harus bersifat “gentleman” terhadap pasiennya dan tidak menganggap sekedar “kasus yang menarik”, sedangkan tugas utamanya adalah menyembuhkan. Memperpendek usia seorang pasien walau dengan maksud meringankan bebannya, adalah tindakan yang bertentangan dengan etik kedokteran. Mengenai rahasia jabatan Dr. Leimena mengemukakan beberapa pasal dari KUHP dan peraturan-peraturanyang menetapkannya. Namun kesimpang-siuran dalam pelbagai peraturan itu, dan kenyataan bahwa pada saat itu tradisi kedokteran belum terlalu panjang usianya di Indonesia, maka pasal-pasal tsb tidak akan banyak membantu seorang dokter dalam menentukan kapan rahasia jabatan harus dipegang teguh dan kapan tidak, umpamanya jika ia wajib memberi keterangan-keterangan kepada kepolisian. Sebab itu Dr. Leimena berusaha memberi suatu pedoman yang dapat digunakan untuk mengatasi keadaan yang membingungkan itu.  

Menurut pedoman Leimena mengenai Sumpah Jabatan, keterangan-keterangan medis yang bersifat rahasia hanya bisa diberikan kepada seorang hakim, dan itupun harus tertulis. Itu sebabnya ia berpendapat bahwa rahasia jabatan seorang dokter bukanlah rahasia yang mutlak. Namun sekalipun bukan rahasia mutlak, seorang dokter harus pula mempertimbangkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian tergantung pada kesadaran seorang dokter-lah kapan ia bisa membuka rahasia jabatan dan kapan tidak. Tekanan pada kesadaran masing-masing orang ini merupakan titik tolak pada kesadaran seseorang, ia beranggapan bahwa setiap krisis yang menimpa masyarakat, bangsa, dan pribadi, dapat diatasi dengan kebijaksanaan.

 

V

DR. LEIMENA SEBAGAI NEGARAWAN

Pembawaan Dr. Leimena yang tenang, hati-hati, prasaja dan penuh dedikasi tidak pernah berubah dalam masa-masa berikutnya. Istilah “rustig-rustig” (tenang-tenang) pernah di-identikkan dengan nama Leimena. Setia kawan dan akrab juga merupakan ciri-ciri yang tidak pernah luntur dalam situasi apapun. Sesuai ajaran-ajaran Kristen kasih selalu nampak dalam hidupnya. 

Dalam pandangan mengencai negara dan masyarakat kita bisa juga melihat adanya kontinuitas. Dalam kamus politik Indonesia istilah-istilah “nation-building” dan “character-building” pernah merupakan dua perkataan yang mencakup hampir keseluruhan kehidupan politik. Bidang-bidang atau rencana-rencana apapun yang keluar dari pemerintah pada waktu itu tidak dapat tidak akan dilandaskan kepada tujuan pembinaan bangsa dan kepribadian nasional. Usaha memberi warna yang khas pada bangsa Indonesia sehingga nampak jelas kehadirannya dalam panggung sejarah bangsa-bangsa modern merupakan tujuan yang sangat didambakan ketika itu. 

Dengan latar belakang pergerakan Oikumene dan pergerakan Nasional sudah barang tentu usaha-usaha menjadikan masyarakat Indonesia suatu bangsa yang bermartabat tinggi menarik Dr. Leimena pula. Perhatian yang utamanya adalah orang-orang Kristen. Tujuan perorangan adalah menjadikan orang-orang Kristen bagian yang mutlak dari bangsa Indonesia. Kedudukan sebagai “minoritas” Kristen diusahakan tidak nampak karena menurut pendapatnya “minoritas” berarti menyendiri (isolasi) sedangkan tugas seorang Kristen justru adalah menjadi “saksi” dalam masyarakat. Landasan itulah, menurut pendapatnya, mengharuskan orang-orang Kristen berpartisipasi dalm setiap segi kehidupan bangsa Indonesia. Dasar pandangan ini tetap konstan sampai akhir hidupnya. Hanya bila kita melihat pengalaman-pengalamannya dalam politik praktis, maka nampaklah ada perbedaan besar antara masa sebelum dan sesudah 1957, terutama sejak 1959.

Permasalahan masyarakat Kristen dalam pembinaan bangsa sebenarnya merupakan kelanjutan dari masa sebelumnya. Ia beranggapan, bahwa setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya orang-orang Kristen di Indonesia tidak serempak menerima keanggautannya dalam bangsa yang baru merdeka itu. Perbedaan-perbedaan yang tajam yang nampak antara pelbagai bagian dalam masyarakat Kristen mengenai masalah persatuan kebangsaan masih tetap sama seperti dalam tahun-tahun 1930-an. Perbedaannya kini, setelah Indonesia merdeka, adalah, bahwa umat Kristen telah memiliki beberapa wahana yang dapat dijadikan alat perjuangan kesatuan nasional yang ampuh. Wahana perjuangan yang pertama adalah Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan yang kedua adalah Dewan Gereja-Gereja di Indoenesia (DGI). Selain itu organisasi mahasiswa Kristen (GMKI) juga dianggapnya suatu alat yang tidak kurang penting bagi gerakan Oikumene dan persatuan nasional seperti CSV sebelumnya.

Sejak menjabat Menteri Muda Kesehatan dalam Kabinet Syahrir kedua (1946) Dr . Leimena sudah menjadi orang penting dalam Parkindo. Setahun sesudah namanya tercantum pula dalam deretan nama-nama pengurus pusatnya yang dipimpin Ds. Basuki Probowinoto. Kemudian antara tahun 1950 sampai 1957 ia menggantikan Ds. Prabowinoto sebagai ketua pimpinan Parkindo. Sejak itu nama Dr. Leimena dan nama Mr. Tambunan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan orpol itu. Ada yang malah menamakan mereka berdua “dwitunggal” Parkindo. Dr. Leimena mewakilinya dalam bidang eksekutif sedangkan Mr. Tambunan mewakilinya dalam bidang legislatif. Dengan latarbelakang itu pulalah masing-masing mencoba menyoroti permasalahan-permasalahan nasional dan mencari jalan penyelesaiannya. Dengan latar-belakang itu pulalah timbul perbedaan-perbedaan antara keduanya. Dengan menelusuri sejarah kehidupan kedua tokoh Parkindo ini kita sebenarnya bisa menemukan seluruh permasalahan-permasalahan nasional yang dihadapi bangsa Indonesia. Cita-cita perjuangan, perbedaan-perbedaan pandangan, polarisasi kepartaian, yang merupakan ciri-ciri pokok sejarah masa itu, dapat kita temukan kembali dalam diri kedua sesepuh Parkindo itu. Dalam tahun 1959 Dr. Leimena memilih “Demokrasi Terpimpin” sedangkan Mr. Tambunan memilih “Liga Demokrasi”, dua macam tafsiran dari permasalahan yang sama.

Selain Parkindo sebagai suastu wahana pembinaan bangsa di kalangan Kristen, ada pula Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI). Berbeda sekali dengan pembentukan Parkindo, dalam rapat pembentukan DGI, Dr. Leimena turut hadir dan memainkan peranan yang penting. Gerakan pembentukan suatu gereja yang esa di Indonesia sebenarnya sudah timbul sejak sebelum Perang Pasifik. Selain itu selama Konperensi Dewan Zending Internasional (IMC) di tambaram pada tahun 1938 ia pun sudah berpartisipasi dalam usaha-usaha pembentukan wadah kesatuan suatu wadah kesatuan gereja-gereja sedunia. Dan sekembali di Indonesia Dr. Leimena turut dalam sebuah rapat yang bertujuan membentuk Dewan Gereja-Gereja dan Zending. Tetapi karena situasi perang dunia kedua, tak lama sesudah itu usaha itu pun gagal. Pada tahun 1948, beberapa tokoh Oikumene di Indonesia mengambil prakarsa untuk melontarkan kembali ide keesaan kepada pelbagai gereja di Indonesia dalam suatu konperensi di Jakarta. Setahun kemudian mereka berhasil menyelenggarakan suatu konperensi yang dihadiri tokoh-tokoh gereja lainnya. Tiga tokoh gereja yagn memainkan peranan terpenting dalam usaha-usaha persiapan itu adalah Pendeta T.S. Sihombing yagn mewakili Majelis-majelis Gereja di Sumatera, Pendeta B. Probowinoto, salah seorang pendiri Parkindo, yang mewakili majelis-majelis Gereja di Indonesia bagian Timur. Mereka mengirim surat-surat kepada pelbagai gereja di Indoensia dengan usul untuk membentuk suatu Panitia Perancang yang akan membentuk suatu “Majelis Gereja-Gerja di Indonesia”. Panitia Perancang yang kemudian terbentuk dengan pimpinan Prof. Dr. Mulia, berhasil mengadakan rapat-rapat persiapan di Jakarta pada bulan Nopember 1949. Tidak kurang dari 29 organisasi gereja yang tersebar di Indonesia mengirimkan wakil-wakilnya. Sekretaris Jenderal Dewan Gereja-Gereja se-Dunia, Dr. Visser ‘t Hooft, juga hadir pada waktu itu bersama Sekretaris Jenderal Dewan Pekabaran Injil Internasional. Pada saat itulah diputuskan untuk membentuk suatu Dewan Gereja-gereja di Indonesia sebagai “tempat permusyawaratan dan usaha bersama.” Selain “tempat musyawarah” seperti halnya dengan dewan-dewan gereja di negara-negara lainnya di dunia ini, “DGI di Indonesia itu haruslah dipandang sebagai jembatan yang akan membawa keesaan Gereja di Indonesia.”

Adanya banyak gereja di Indonesia disebabkan oleh dua hal: pertama adanya perbedaan bahasa dan adat antar suku-suku; dan kedua adanya perbedaan-perbedaan konfensional (Hervormd, Lutheran, Methodis, Baptis, d.l.l.). Bagi Dr. Leimena yang sejak semula telah mempunyai kesadaran nasional yang tinggi, adanya gereja-gereja suku dan konfensional ini merupakan suatu kejanggalan. Baginya persatuan bangsa harus juga berarti persatuan dalam gereja. Ini merupakan suatu konsekwensi logis dari pendirian-pendiriannya yang tidak saja berdasarkan nasionalisme, tetapi terutama berdasarkan cita-cita gerakan Oikumene.

Pengesahan berdirinya DGI ditunda sampai bulan Mei 1950 karena keputusan-keputusan Konperensi persiapan itu perlu dibahas dan diterima oleh masing-masing gereja. Tanggal 25 Mei 1950 dianggap sebagai hari lahirnya DGI. Pada kesempatan itu Dr. Leimena memberi pengarahan dengan judul “Hubungan Gereja dan Negara”. Sayang sekali ceramah ini tidak dapat ditemukan kembali, tetapi rupanya isinya tidak berbeda dengan ceramah-ceramah lainnya yang masih tersimpan karena dicetak oleh Badan Penerbit Kristen. Sejak Konperensi pembentukan ini Dr. Leimena terpilih sebagai Wakil Ketua DGI dan sebagai ketua salah satu Komisi DGI, yaitu Komisi Gereja dan Negara. Tugas kedua ini dijalankannya sampai tahun 1958 ketika timbul perbedaan pandangannya tentang masalah politik dengan anggauta pimpinan DGI lainnya. Anggauta-anggauta lainnya dari Komisi ini adalah Mr. A.M. tambunan, Ds. Probowinoto, Dr. Verkuyl, Ds. Rumambi, Ds. Susilo, Bapak Abednego dan Fet Mien sebagai Bendahara. Dr. Leimena menjabat pula sebagai anggota badan Pengurus harian disamping tokoh-tokoh Oikumene di Indonesia lainnya seperti Mr. Tine Frans, Ds. Tjan Tong Ho dan Dr. C. Nainggolan. Ketua Umum pertama dari DGI adalah Prof. Dr. Mr. Todung Sutan Gunung Mulia seorang ahli pendidikan dan kebudayaan yang telah berkecimpung dalam dunia Zending dan oikumene sejak tahun 1920-an. Dalam konperensi Zending di Jerusalem kpada tahun 1928 ia menjadi salah seorang utusan dari Indoensia. Pada masa pergerakan nasional ia berkecimpung dalam Volksraad dan salah seorang anggauta ComMisie Visman bersama Prof. Dr. Mr. Supomo yang bertugas mengajukan saran –saran untuk penyempurnaan sistem pemerintahan pada masa itu. Tetapi perhatiannya pada bidang pendidikan dan kebudayaan lebih banyak menonjol di samping kegiatan gerejani. Ia pernah menjabat Menteri Pengajaran dalam Kabinet Syahrir I sebagai wakil Parkindo (Nopember 1945 sampai Maret 1946). Kemudian selain sebagai Ketua Umum DGI ia juga dikenal sebagai Rektor UKI yang pertama.

Dalam masa pertama, yaitu sampai tahun 1957, nampak jelas kesejajaran perjuangan Dr. Leimena dengan aspirasi-aspirasi politik yang nampak dalam Parkindo maupun dalam DGI. Sejak semula nampak jelas bahwa bagi para pemimpin partai maupun pemimpin gereja serta Dr. Leimena pribadi, ciri pokok jaman itu adalah ketidakpastian dalam segala bidang. DGI dalam Sidang Rayanya yang kedua pada tahun 1953 menggaris-bawahi adanya “kegoncangan yang besar” di seluruh Asia, khususnya di Indonesia. Keadaan di Indonesia ini terutama disebabkan suasana post-revolution yang menempatkan masyarakat Indonesia pada “tingkat peralihan”. Dalam situasi itulah DGI berpendapat bahwa umat Kristen mempunyai tanggung jawab untuk membangun suatu masyarakat baru, bersama orang-orang Indonesia lainnya. Sikap ini kemudian dinamakan sikap “masyarakat yang bertanggung jawab” yang merupakan inti dari perjuangan gerakan tahun 1950-an.

Dr. Leimena lebih senang menggunakan istilah “krisis” dan melihatnya dari sudut kedudukannya sebagai anggauta lembaga pemerintah. Dari sudut itu nampak jelas bahwa keadaan di Indonesia, memang jauh dari memuaskan. Sebagai seorang dokter aspek-aspek buruk itu dilihatnya sebagai “penyakit”. Pergolakan “RMS” di Maluku Tengah, pergolakan DI/TII di Jawa Barat, krisis-krisis kabinet, pertikaian-pertikaian dan polarisasi kepartaian, temasuk dalam jenis krisis itu. Krisis-krisis ini berkembang sampai mencatat bahwa Dr. Leimena akhirnya memilih Sukarno dalam polarisasi politik di tahun-tahun 1950-an itu dan muncul juga dalam masa yang sering dinamakan masa “Demokrasi Terpimpin”.

Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai pemikiran Dr. Leimena pada masa- masa 1950-an ini ada baiknya kita lihat beberapa tulisannya yang diterbitkan antara tahun 1952 dan 1954. Menurut pendapatnya krisis di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari krisis yang sedang melanda dunia pada umumnya. Ketergantungan pada perkembangan dunia tersebut, menurut Dr. Leimena, disebabkan beberapa faktor. Pertama-tama adalah kolonialisme. Kolonialisme Barat yang dihadapi bangsa-bangsa di Timur itu “rupanya mempunyai suatu fungsi dalam sejarah”, yaitu mengikat kepulauan Nusantara kita dengan perkembangan di Eropa. Faktor lainnya, adalah masuknya pelbagai agama besar seperti Islam dan agama Kristen yang mengkaitkan penduduk Nusantara secara rohaniah dengan penduduk di bagian-bagian lain dari muka bumi ini. Faktor ketiga adalah perkembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan mobil, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, radio dan alat-alat komunikasi modern lainnya. Penemuan-penemuan ini menyebabkan manusia bisa dengan cepat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Jarak antara kota-kota besar di Indonesia, maupun antara Indonesia dan Eropa kini dapat ditempuh dalam waktu singkat saja.

Faktor-faktor tersebut mengakibatkan dunia menjadi kecil dan satu (one world). Tetapi bersamaan dengan itu pertentangan-pertentangan di satu bagian dari dunia kita terasas pula di bagian-bagian lainnya. Jadi ada segi-segi baik dan ada pula segi-segi yang buruk dari perkembangan itu.

Dr. Leimena tidak menyangkal pendapat dari kalangan intelektuil tertentu bahwa situasi di Indonesia sebenarnya adalah situasi peralihan. Masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita kemerdekaan, umpamanya, belum ada bentuknya pada masa itu. Untuk mencapai tujuan-tujuan perjuangan kemerdekaan memang dibutuhkan juga suatu “omschakeling can de geest” (perubahan mentalitas). Menurut Dr. Leimena hal itu disebabkan, pertama-tama, sejak penyerahan kedaulatan dari pihak Belanda (1949), kita menerima warisan dari pihak kolonial yang sebenarnya tidak ada isinya. Negara kita kekurangan tenaga ahli di semua bidang, ketentaraan kita tidak teratur dan pamongpraja perlu disusun lagi. Kedua, revolusi nasional kita mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelapisan masyarakat. Lapisan yang dalam masa kolonial selalu ditekan kini muncul memegang pimpinan. Selain itu ada pula masalah-masalah khusus seperti masalah pemuda, masalah pembangunan daerah pedesaan, perkembangan perkotaan. Faktor ketiga adalah masuknya faham-faham baru dalam kebudayaan kita seperti faham kemerdekaan, demokrasi dan keadilan sosial. Faktor keempat adalah belum adanya persesuaian pendapat mengenai dasar negara yang paling baik bagi bangsa Indonesia. Apakah negara kita harus didasarkan pada agama Islam, atau pada Komunisme, ataukah tetap pada Pancasila. Ia menambahkan, faktor-faktor ini memang bersifat sementara dan oleh sebab itu masa yang sedang kita hadapi ini mengandung ciri-ciri peralihan.

Tetapi Dr. Leimena berpendapat, bahwa sejajar dengan faktor peralihan tersebut ada faktor-faktor yang lebih berbahaya, faktor-faktor yang menimbulkan krisis atau penyakit. Korupsi dan apatisme (sikap masa bodoh) termasuk dalam kategori penyakit sosial. Demikian pula tidak adanya persatuan dalam lapangan politik dan belum adanya keseimbangan antara kekuasaan dan kewibawaan. Selain itu belum ada kesepakatan mengenai apa yang dianggap ekonomi nasional, pendidikan nasional, kebudayaan nasional. Kemiskinan yang merajalela juga merupakan suatu faktor krisis yagn perlu ditangani secara khusus pula.

Ada pendapat-pendapat yang menekankan, bahwa pada dasarnya semua gejala krisis tersebut dapat disatukan menjadi krisis kebudayaan. Ada juga yang menandaskan, bahwa dasarnya adalah krisis kepemimpinan. Dr. Leimena menambahkan bahwa sesungguhnya dasar-dasar kebudayaan dan kepemimpinan tersebut masih harus ditambahkan dengan dasar keagamaan. Krisis kepemimpinan, umpamanya, menunjukan kekurangan nilai-nilai etika. Dalam hal ini ia setuju dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam pidatonya pada Diskusi Besar Demoralisasi Pelajar pada tanggal 28 Februari 1955 di Yogya. Dr. Hatta pada waktu itu menunjuk pada sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar yang harus lebih banyak diperhatikan.

Salah satu faktor lain yang sering dilihat sebagai sumber krisis adalah komunisme. Dalam situasi di mana kemiskinan merupakan suatu gejala umum dan kenyataan bahwa hanya satu golongan saja yang menikmati kekayaan alam, komunisme bisa mendapat tempat yang subur. Gejala-gejala yang nampak pada golongan atas seperti kecenderungan untuk menekankan segi-segi materi saja, kurang pengertian mengenai aspirasi-aspirasi golongan tani dan buruh sekularisasi, bisa pula menjadi tempat yang subur bagi pertumbuhan komunisme. Khususnya golongan pemuda yang tidak merasa betah dalam masyarakat merupakan tempat yang baik bagi perkembangan ideologi itu, karena pada umumnya para pemuda membutuhkan suatu idealisme untuk memberi arti dalam hidupnya. Penekanan kaum komunisme pada usaha-usaha pemberantasan kemiskinan bisa merupakan suatu daya tarik yang kuat di kalangan pemuda yang ingin berbuat sesuatu bagi masyarakat. Lebih kuat dari itu, komunisme dengan slogan-slogan dan ajaran-ajarannya sering menimbulkan kesan adanya harapan di ujung jalan yang mereka berikan. Unsur harapan inilah yang sering tidak ada dalam situasi krisis itu. Sejarah dunia membuktikan bahwa faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya komunisme tersebut bukan sekedar teori. Di Rusia Lenin dan Stalin berhasil membangun suatu sistem pemerintahan komunis justru karena golongan tani dalam masyarakat Rusia tidak lagi menaruh harapan pada sistem pemerintahan Tsar. Sistem komunisme bangkit pula di Cina karena rakyat menjadi sinis, kehilangan kepercayaan, kehilangan tujuan, sementara korupsi merajalela di kalangan pemerintahan. Di daerah-daerah tertentu di India muncul kekuasaan komunis karena adanya perbedaan yang menyolok antara kehidupan tuan tanah yang mewah dan buruh tani yang melarat. Kemudian, Dr. Leimena menandaskan, bahwa di Indonesia pengaruh komunisme jangan diremehkan karena ternyata sebagian dari golongan buruh dan tani sudah terperangah oleh propagandanya.

Untuk mengatasi sumber krisis ini memang sangat perlu adanya usaha-usaha yang lebih besar untuk meningkatkan kemakmuran. Terutama daerah pedesaan memerlukan perhatian khusus dengan proyek-proyek yang bisa membangkitkan penyediaan makanan, pakaian, perumahan dan keamanan. Selain itu korupsi di kalangan pemerintah dan swasta perlu pula dihilangkan disamping menghilangkan perbedaan-perbedaan yang menyolok dalam kehidupan politik.

Suatu cara lain untuk mengatasi krisis yang bersumber pada komunisme adalah dengan cara mempelajari dengan seksama ajaran-ajaran yagn termaktub di dalam komunisme. Konperensi Gereja-gereja Anglikan di tahun 1930, umpamannya, telah menekankan agar umat Kristen mempelajari ajaran itu agar tidak terjebak oleh rayuan-rayaunnya. Ajaran itu bisa menyesatkan, karena di samping segi yang jelas bertentangan dengan ajaran Kristus (yaitu pandangan tentang manusia dan sejarahnya), komunisme mengandung segi-segi yang riil seperti gugatan-gugatannya mengenai kepincangan-kepincangan dalam masyarakat.

Dalam uraiannya mengenai komunisme, Dr. Leimena membedakan antara filsafat komunisme mengenai manusia dan sejarah dan teori sosial ekonominya. Ia berusaha menelusuri jalan pikiran Marx yagn dipengaruhi oleh beberapa faktor dari kebudayaan Eropa seperti revolusi Industri abad ke-19, politik kekerasan (power politics) abad ke-19, mesianisme Jahudi, filsafat Hegel, dan sosialisme Perancis. Inti-inti pokok dari ajaran Marxisme adalah sanggahan atas teori nilai lebih dari ajaran kapitalisme, sosialisme (alat produksi harus dalam tangan umum), metode analisa dialektis materialisme, filsafat sejarah dengan determinasi ekonomi, perjuangan kelas, revolusi, relativitas ajaran-ajaran moral, kediktatoran proletariat, masyarakat tanpa kelas, atheisme, “tujuan menghalalkan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”.

Seluruh ajaran komunis mengenai masyarakat, sejarah dan manusia itu jelas bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Menurut paham Kristen sejarah ditentukan oleh kemauan Tuhan dan manusia diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Namun menurut Dr. Leimena, kritik ajaran komunis mengenai masyarakat dan keadaan ekonominya ada kebenarannya. Segi itulah yang merupakan sumber krisis yang sesungguhnya dari kehidupan kita.

Menurut tanggapan Dr. Leimena sumber luar yang menyebabkan krisis di Indonesia itu harus ditambahkan dengan sumber-sumber krisis yang ada di Indonesia sendiri. Salah satu sumber krisis itu muncul di kalangan masyarakat Kristen. Pada tahun-tahun pertama sesudah revolusi banyak orang Kristen di Indonesia bermental apatis, tidak mau tahu tentang bangsanya dan negaranya. Golongan Kristen seperti ini bermacam-macam, paling kurang ada tiga macam. Pertama, golongan yang kecewa. Golongan ini tidak bisa membedakan antara faktor-faktor peralihan dan faktor-faktor krisis. Mereka melihat seluruh pergolakan sebagai suatu krisis dan mengidap nostalgia pada masa lampau di kala penjajah bisa menjamin ketenangan dan kehidupan. Golongan kedua adalah mereka yang takut. Golongan ini tidak bisa menempatkan peristiwa-peristiwa politik, ekonomi dan sosial, serta keamanan di Indonesia pada perspektif yagn benar. Golongan ketiga adalah yang ingin menyendiri. Mereka adalah orang-orang yang saleh (pietistis-individualistis) yang berpendapat bahwa gereja dan negara adalah dua bidang yang terpisah sama sekali.

Menurut Dr. Leimena, sebab-sebab munculnya ketiga golongan tersebut diantara golongan Kristen lainnya yang bisa mengerti suasana tahun 1950-an itu adalah, pertama kurang pemahaman tentang sejarah Indonesia. Kedua, kurang pemahaman tentang revolusi Indonesia. Ketiga, kurang pemahamanan tentang kewajiban mereka sebagai anggauta Gereja. Untuk menerangkan sebab pertama ia menguraikan lagi pahamnya mengenai sejarah. Sejarah dilihat secara metodologis adalah “rangkaian yang logis dari fakta-fakta” sekalipun kadang-kadang ada pula faktor ”kebetulan” yang tidak terduga sebelumnya. Secara filosofis sejarah dilihat dari sudut ajaran-ajaran Kristus, yaitu suatu proses perjalanan umat manusia yang telah digariskan Tuhan. Namun dalam proses itu manusia masih mempunyai kebebasan untuk mengambil inisiatif, mereka harus menanggulangi tantangan (challenge) yang timbul dalam lingkungan mereka. Penanggulangan (respons) yang didasarkan iman itu akan memberi corak dari kehidupan mereka sebagai individu ataupun sebagai bangsa.

Mengenai revolusi nasional dikemukakannya, bahwa yang dimaksud di sini adalah perubahan bentuk negara. Contohnya dalam sejarah dunia adalah Revolusi Cina, Rusia, Amerika Serikat, Perancis dan Indonesia. Tetapi revolusi nasional Indonesia mempunyai suatu segi yang tidak terdapat dalam revolusi negara-negara tersebut di atas, yaitu perlawanan terhadap penjajah asing. Dasar-dasar teologis dari revolusi ini sudah dirumuskan dalam konperensi Gereja di Bogor (1948) dan konperensi Gereja di bangkok (1949). Orang Kristen diharuskan berpartisipasi dalam segala lapangan hidup untuk mewujudkan peranannya sebagai saksi dari kebesaran Kristus di dunia ini. Sikap orang Kristen harus “dialektis” karena situasi mereka yang mendua itu, yaitu berada “di dunia ini” dan sekaligus menjadi bagian dari “kerajaan Allah”. Sebagai bagian dari “kerajaan Allah” ia harus mampu menilai apa yang baik dan apa yang buruk, menerima yang baik dan menolak yang buruk “di dunia ini”.

Tentang sebab yang ketiga mengapa ada orang-orang Kristen Indonesia tidak mau tahu atau menolak perkembangan negara dan bangsanya Dr. Leimena membuat suatu analisa yang khusus. Dalam tulisannya yang berjudul Kewarganegaraan Yang Bertanggungjawab (1955) keseluruhan persoalam ditinjaunnya dari segi yang lebih luas, yaitu hasil-hasil pembahasan Dewan Gereja-Gereja se Dunia dalam Sidang Raya 1948 di Amsterdam. Sejak berdirinya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia pada tahun 1950, dan terutama sejak Sidang ke – II pada tahun 1953, konsep kewarganegaraan yagn bertanggungjawab sudah dijadikan mlandasan pokok perjuangan Oikumene di Indonesia pula. Sekalipun mengenai masalah masalah sebab-sebab  kegoncangan di tahun-tahun 1950-an Dr. Leimena sedikit-banyaknya berbeda pendapat dengan DGI yang melihat zaman itu sebagai zaman peralihan, tetapi mengenai cara orang Kristen berpartisipasi dalam kehidupan negara dan masyarakat, rupanya tidak terdapat perbedaan-perbedaan yang pokok. Menurut pengertian Oikumenis itu, warga-warga dari suatu negara diwajibkan turut bertanggungjawab atas maju mundurnya keadaan bangsa mereka. Termasuk dalam pengertian itu adalah hak untuk menyatakan ketidak-setujuan dengan keadaan atau peristiwa-peristiwa yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan Kristen.

Rumusan “kewarganegaraan yang bertanggungjawab” tersebut jelas mencakup masalah-masalah politik. Berhubungan dengan itu adalah menarik pula untuk mengetengahkan pandangan Dr. Leimena tentang negaranya seperti yang dilihatnya dari sudut pandang keyakinannya. Dalam tulisan tersebut di atas ia menolak teori-teori mengenai negara yang dikemukakan oleh para teolog Barat seperti Calvin, Luther dan Karl Barth. Ia berpendapat, bahwa teori dua lingkungan yang mereka kemukakan, kurang tepat bagi situasi di Indonesia. Memisahkan samasekali antara lingkungan Gereja di satu pihak dan lingkungan Negara di pihak lain tidak akan memungkinkan orang-orang Kristen di Indonesia berpartisipasi dalam kehidupan negara secara bertanggungjawab. Memisahkan tanggungjawab dalam soal-soal gereja degnan tanggungjawab dalam soal-soal negara tidak mungkin. Selain itu pengalaman-pengalaman di Eropa, seperti di Jerman misalanya, tidaklah menggembirakan. Berdasarkan uraian Luther mengenai pemisahan tanggungjawab itu, nampaklah bahwa Jerman kemudian menjurus ke fasisme karena orang Kristen di sana tidak mau tahu tentang perkembangan politik. Ajaran-ajaran Calvin, menurut Dr. Leimena, sebenarnya telah mencoba menghindarkan hal itu. Kemudian Barth pun mencoba melihat permasalahannya dengan kacamata yang lebih luas. Tetapi bagi Barth seluruh proses kenegaraan harus dilihat secara teologis pula, yaitu dari sudut kelahiran Kristus dan kematian Kristus sekaligus. Sekalipun Gereja dan Negara di sini dipisahkan, namun keduanya dilihat sebagai suatu proses yang tidak terpisahkan.

Dr. Leimena sendiri berpendapat, bahwa teori-teori tersebut memang cocok untuk kehidupan masyarakat di Eropa di mana sebagian besar anggauta-anggautanya memahami dasar-dasar teori-teori yang bersumber pada teologi di sana. Tetapi bagi Indonesia, dan daerah-daerah lainnya di Asia pada umumnya, perlu sekali dipikirkan landasan-landasan teoritis lain yang lebih cocok dengan masyarakat. Sebab itu ia mengemukakan teori  “konsentrik”, atau lingkaran dalam lingkaran. Gereja menurut teori ini adalah lingkaran dalam dengan Jesus Kristus sebagai titik pusatnya, dan negara atau masyarakat pada umumnya adalah lingkaran luarnya. Umat Kristen yang berada dalam lingkaran dalam memancarkan sinar kasih Kristus ke dalam masyarakat melalui partisipasi mereka. Mereka tidak berdiri terpisah di luar masyarakat dan negara, mereka adalah bagiannya juga mencakup kehidupan mereka (lingkaran luar). Tugas umat Kristen dalam berpartisipasi itu adalah sebagai “saksi-saksi” dari kebesaran Kristus dalam masyarakat maupun negara.

Dengan demikian jelaslah bahwa Dr. Leimena menemukan dalam teori konsentrik itu suatu rumusan teologis mengenai kehidupan kenegaraan. Cara penglihatan inilah yang dipakainya dalam menghadapi setiap persoalan politik di dalam maupun di luar gereja. Melalui pengertian tersebutlah ia melaksanakan tugasnya sebagai seorang negarawan.

Salah satu persoalan yang penting di awal tahun 1950 yang dihadapi umat Kristen adalah persoalan kepemudaan. Sebagai seorang yang turut aktif dalam Revolusi Dr. Leimena paham benar akan fenomena baru yang muncul dalam situasi itu dengan nama “pemuda”. Sesungguhnya, seperti yang disaksikannya sendiri, para pemuda-lah yang menjadi motor dalam awal Revolusi, merekalah yang menggerakan partisipasi masyarakat di mana-mana. Tanpa partisipasi pemuda perkembangan Revolusi tidak mungkin dibayangkan. Revolusi Indonesia dibedakan degnan revolusi-revolusi lain justru karena peranan pemuda yang dominan. Tetapi bersamaan itu tidak jarang Dr. Leimena menyaksikan pertentangan-pertentangan yang tajam antara pemuda sendiri maupun antara pemuda dengan golongan-golongan masyarakat lainnya. Keadaan ini sering menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dalam perjuangan. Sesuai dengan pendapat dasarnya, kerugian-kerugian itu hanya bisa diatasi dengan “persatuan”.

Masalah dinamika pemuda ini pun muncul di kalangan DGI. Suatu hal yang menonjol sejak pembentukan DGI adalah tidak diciptakannya suatu Komisi Pemuda di samping komisi-komisi lainnya. Urusan kepemudaan waktu itu diserahkan kepada kedua organisasi pemuda Kristen yang ada pada saat itu yakni Majelis Pemuda Kristen Oikumene (MPKO) dan Persatuan Pemuda Kristen Indonesia (PPKI). Namun dalam kenyataannya kedua organisasi pemuda ini tidak berhasil menelorkan suatu kebijaksanaan tunggal bagi kehidupan kepemudaan di Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama-tama PPKI dan MPKO mempunyai latar belakang sejarah yang berlainan. PPKI muncul di masa memuncaknya semangat perjuangan pada bulan Nopember 1945. Organisasi yang dibentuk di Yogyakarta itu pada mulanya bermaksud untuk memilih wakil-wakil pemuda Kristen yang akan menghadiri Kongres Pemuda pertama di bulan Nopember 1945. Kemudian organisasi ini berkembang menjadi semacam kelaskaran yang turut berpartisipasi dengan para pemuda lainnya dalam kancah perang kemerdekaan. MPKO dibentuk di Jakarta pada tahun 1947 untuk menghimpun organisasi-organisasi pemuda gerejani. Jadi PPKI bersifat extra gerejani dan MPKO bersifat intra gerejani. Setelah perang kemerdekaan, timbul usaha-usaha untuk menyatukan kedua organisasi pemuda Kristen itu. Usaha-usaha itu ternyata tidak berjalan lancar. Oleh sebab itu dalam Sidang Raya ke III (1956) DGI mengundang kedua organisasi itu untuk membentangkan pendirian masing-masing. MPKO diwakili oleh Lee Sian Hui, Ketua Umumnya, dan PPKI diwakili oleh Alex Wenas. Kedua tokoh pemuda itu menyesalkan kegagalan usaha-usaha penggabungan dan menunjuk pada kekurangan yang ada pada DGI yang tidak membentuk Komisi Pemuda. Keduanya menyerukan agar DGI memberi bimbingan yang lebih kongkrit dalam permasalahan kepemudaan.

Dalam menghadapi permasalahan itu Dr. Leimena pertama-tama membenarkan gugatan kedua organsiasi pemuda tersebut. Ia pun menganjurkan agar DGI membentuk suatu Komisi Pemuda. Ia menandaskan bahwa perpecahan di kalangan pemuda Kristen akan menghambat perkembangan gereja karena para pemuda adalah harapan gereja di masa mendatang. Bila para pemuda tidak bersatu sekarang juga, maka di masa kemudian perpecahan di antara mereka itu akan merembet pula ke dalam tubuh gereja. Namun, untuk menyatukannya, menurut Dr. Leimena, perlu sekali dipahami latar belakang sejarah masing-masing organisasi itu. Dan seperti biasanya, ia menganjurkan agar penyatuan itu janganlah dilakukan dengan cara paksaan. Yang penting adalah, bahwa kedua belah pihak telah menyatakan pendirian masing-masing dan pokoknya tidak melihat adanya perbedaan-perbedaan prinsipil yang menghalangi suatu fusi. Kemudian ide fusi itu harus dibahas dalam organisasi masing-masing setelah Sidang Raya tersebut. Selanjutnya Sidang Raya III menugaskan Dr. Leimena untuk mengusahakan penggabungan tersebut.

Usaha itu dilangsungkan dalam dua kali rapat bertempat di kediaman Dr. Leimena di Jl. Teuku Umar 36 Jakarta. Pertemuan itu dihadiri oleh enam orang anggauta Pengurus Harian MPKO dan sepuluh anggauta Pucuk Pimpinan PPKI. Sebagai kata pembukaan Dr. Leimena menandaskan lagi bahwa dasar perjuangan kedua organsasi itu sama, yaitu Injil, “sumber kekuatannya” tidak berbeda. Tetapi terutama dunia luar tidak dapat mengerti mengapa keduanya tidak bersatu. Ini merupakan suatu kejanggalan. Sebaiknya masing-masing menguaraikan secara terbuka alasan-alasan pokok yang menyebabkan tidak tercapainya kata sepakat untuk fusi. Ds. Lee Sian Hui yang mewakili MPKO sekali lagi menegaskan bahwa MPKO lahir untuk mengkoordinir organisasi-organisasi “inter-gerejani” yang juga bergerak di bidang sosial. Bagi MPKO cita-cita fusi belum dapat dilaksanakan. Langkah pertama yang dapat dilakukan saat itu adalah pembentukan suatu badan federasi dengan PPKI sebagai salah satu bagiannya dan MPKO sebagai bagian lainnya.

PPKI yang diwakili antara lain oleh Eliander Dantji mengemukakan dasar-dasar dan ruang lingkup kegiatan PPKI. Kemudian dikemukakannya juga usaha-usaha yang sudah dirintis kedua organisasi itu untuk menyatukan diri. Awal pendekatan telah dimulai sesaat setelah Kongres Pemuda Kristen Indonesia di Yogya pada tahun 1949. Kemudian dalam Kongres PPKI di Yogya tahun itu juga MPKO mengirimkan utusannya sebagai peninjau. Di sana telah terjadi kesepakatan untuk mencari jalan keluar secara bersama. Usaha-usaha selanjutnya dilakukan terus menerus oleh MPKO maupun oleh PPKI. Kemudian pada tahun 1952 diadakan Kongres Pemuda Kristen Indonesia dengan maksud mencari jalan selanjutnya. Namun seusai kongres itu MPKO mengeluarkan surat edaran tertanggal 20 Juli 1952 yang pada dasarnya membatalkan semua usaha kerjasama dengan PPKI. Hal ini mungkin disebabkan jalannya kongres itu terlampau banyak didominir oleh PPKI.

Dalam pertemuan di kediaman Dr. Leimena PPKI menuntut agar surat edaran tersebut dicabut sebelum diambil langkah-langkah berikutnya. Sebab itu Dr. Leimena minta agar rapat tersebut ditunda untuk memberi kesempatan kepada MPKO membicarakan usul PPKI tersebut dengan cara wajar sesuai prosedur organisasinya.

Rapat berikutnya diadakan tanggal 23 Nopember 1955 di tempat yang sama. Dalam rapat inilah dikeluarkan pernyataan bersama bahwa surat edaran tersebut telah dicabut dan terbuka usaha-usaha selanjutnya untuk mencari jalan ke  arah fusi. Perlu ditambahkan di sini bahwa usaha-usaha ini tidak pernah berhasil sekalipun DGI membentuk Komisi Pemuda dalam Sidang Raya ke-IV. Fusi baru berhasil dalam suasana lain di tahun 1964 dengan nama GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia).

Usaha penggabungan lainnya yang lebih berhasil adalah dalam kalangan mahasiswa Kristen. Hal ini mungkin disebabkan peranan Dr. Leimena dalam CSV sejak terbentuknya organisasi itu pada tahun 1926. Dalam masa pendudukan Jepang organisasi ini dapat dikatakan tidak ada lagi. Terutama setelah Dr. Leimena ditangkap Kenpetai dan Sucipto meninggal. Sekalipun demikian masih ada usaha-usaha  seperti Hari Doa Sedunia yang sering dilangsungkan di Gedung STT di Jl. Pegangsaan Timur 27 dengan pimpinan Mr. Tine Frans. Sesudah proklamasi kemerdekaan Dr. Leimena kembali muncul sebagai ketuanya dengan kantor pusatnya di Jl. Pegangsaan Timur 27. Nama organisasi itu diubah menjadi Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKI). Dekatnya kantor PMKI tersebut dengan kediaman para pejabat RI yang sering berunding dengan Belanda itu (mereka berdiam di Pegangsaan Timur 56) memungkinkan Dr. Leimena mondar-mandir dari tugas resmi ke tugas kemahasiswaan.

Namun tidak lama sesudah itu Belanda membentuk “Nood Universiteit” di Jakarta. PMKI dengan sendirinya dilarang meluaskan kegiatannya ke perguruan tinggi karena dicap “republikeins” (yang bagi pihak Belanda pada waktu itu mempunyai konotasi yang buruk). Sekalipun demikian Dr. Leimena dan Mr. Tine Fransz tidak kehilangan akal. Dengan tibanya Ds. Boland di Jakarta mereka mengusulkan agar pendeta itu menghidupkan suatu organisasi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Dengan demikian CSV muncul kembali. Sekalipun dalam kehidupan sehari-hari tidak ada hubungan sama sekali antara kedua organisasi mahasiswa Kristen itu, namun bagi para pemimpinnya keadaan itu dilihat sebagai sementara.

Namun demikian ketegangan tidak dapat dihindarkan sejalan dengan ketegangan-ketegangan yang muncul dalam situasi itu. Kegiatan PMKI boleh dikatakan mundur samasekali karena organisasi itu hanya bisa bergerak di Jakarta dan Yogyakarta saja. Anggautanya pun tidak lebih dari 60 orang ketika itu. Sebaliknya CSV yang bebas bergerak di kota-kota yang dikuasai Belanda makin bertambah saja keanggautaannya. Banyak anggauta PMKI yang “menyeberang” ke CSV, dan CSV pun memungkiri janjinya semula pada PMKI bahwa organisasi itu tidak akan mencaplok angauta-anggautanya.

PMKI dengan pimpinan Dr. Leimena tetap berpartisipasi dalam suka dukanya Perang Kemerdekaan. Sebab itu bersamaan dengan dimulainya Konperensi Meja Bundar di Den Haag, pada bulan Agsutus 1949 para pemuda Kristen se-Indonesia melangsungkan kongresnya pula di Yogyakarta. PMKI pada waktu itu diwakili oleh F. Tahalele, seorang mahasiswa kedokteran di Jakarta. Salah satu keputusan konperensi itu adalah suatu manifesto yang antara alin mencanangkan pendirian para pemuda Kristen bahwa “Kesempurnaan negara Republik Indonesia yang satu, merdeka, dan berdaulat ke luar dan ke dalam, yang meliputi seluruh kepualuan Indonesia (termasuk Irian Barat) dan berdasarkan Pancasila.”

Sesuai konperensi itu dibentuklah suatu panitia yang bertujuan mengadakan penggabungan antara PMKI dan CSV. Panitia ini terdiri atas J. L. Ch. Abineno, O.E. Engelen dan Ds. Boland. Namun kesepakatan tidak bisa tercapai. Sekalipun pada akhir tahun 1949 telah ternyata bahwa CSV yang muncul untuk sementara di kala pertikaian di tahun 1946 itu sudah tidak mempunyai hak hidup lagi dalam negara Indonesia yang berdaulat itu, namun pengurus CSV masih mempertahankan status organisasi  dan tidak mau melebur begitu saja dalam PMKI.

Untuk mengatasi kemacetan inilah pada tanggal 9 Februari 1950 diadakan suatu rapat bersama di kediaman Dr. Leimena. Dengan pengarahan Dr. Leimena pada saat itu dicapai suatu kompromi yang memuaskan kedua belah pihak. Usaha-usaha kedua belah pihak akan dilanjutkan dalam satu organisasi yang mendapat nama baru, yaitu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Pada kesempatan itu Dr. Leimena mengatakan:

“Tindakan ini dalah suatu tindakan historis bagi dunia mahasiswa pada umumnya dan masyarakat Kristen pada khususnya. GMKI menjadilah pelopor dari semua kebaktian yang akan dan mungkin harus dilakukan di Indonesia. GMKI jadilah suatu pusat, tempat latihan, dari mereka yang bersedia bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan dan kebaikan negara dan bangsa Indonesia. GMKI bukan merupakan suatu gesellschaft, tetapi ia adalah suatu gemeinschaft, persekutuan dalam Kristus Tuhannya. Dengan demikian, ia berakar baik dalam gereja maupun dalam nusa dan bangsa Indonesia. Sebagai suatu bagian dari pada iman dan roh, ia berdiri di tengah-tengah dua proklamasi: Proklamasi Kemerdekaan Nasional, dan Proklamasi Tuhan Yesus Kristus dengan Injilnya, yaitu Injil Kehidupan, Kematian, dan Kebangkitan.”

Selanjutnya Dr. Leimena menyerahkan pimpinan ketua GMKI kepada dr. J.E. Siregar yang berada di Bandung. Pilihan atas dr. Siregar merupakan suatu hasil kompromi antara kedua belah oihak. Ia sendiri tidak hadir ketika itu dan mendengar keputusan itu dari sejumlah perutusan PMKI yang menemuinya di Bandung. Sekalipun selanjutnya De. Leimena tidak lagi berkecimpung secara aktif dalam kehidupan mahasiswa Kristen di Indonesia, namun GMKI tetap mengakuinya sebagai sesepuh dan nasehat-nasehatnya selalu dimintakan untuk menghadapi pelbagai situasi. Pribadinya selalu terbuka bagi para mahasiswa yang dianggapnya sebagai unsur yang sangat penting bagi perkembangan Oikumene.

Dalam situasi 1950-an yang dinamakannya “situasi krisis” itu, Dr. Leimena melihat adanya tantangan-tantangan baru yang harus ditanggulangi oleh umat Kristen secara bertanggungjawab demi kebaikan seluruh bangsa Indonesia. Tantangan yang timbul pada waktu itu berpusat pada masalah bentuk negara dari bangsa Indonesia. Sekalipun pada tahun 1945 masalah ini sudah diselesaikan, namun akibat pergolakan dalam masa Perang Kedua RI pada bulan Agustus 1950. Tetapi dasar-dasar negara pada waktu itu masih bersifat “sementara” sesuai dengan UUDS. Sebab itu timbul pertikaian politik mengenai dasar-dasar negara yang sebaiknya. Pada saat itu muncul pelbagai pandangan di kalangan masyarakat. Dengan tegas Dr. Leimena tetap memilih Pancasila sebagai landasan yang paling cocok bagi masyarakat Kristen dan bangsa Indonesia pada umumnya. Baginya sila Ketuahanan Yang Maha Esa dalam Pancasila merupakan unsur pokok yang harus menyinari sila-sila lainnya. Sekalipun diakuinya pada waktu itu, bahwa Pancasila masih memerlukan penafsiran yang lebih jelas, tetapi baginya tidak diragukan lagi bahwa Pancasila tidak bertentangan degnan keyakinan Kristen. Sebagai dasar negara Pancasila bisa menampung partisipasi umat Kristen seperti yang dirumuskannya dalam teori konsentrik tersebut.

Permasalahan dasar-dasar idiil dan struktural dari negara RI senantiasa mendapat perhatian dari Dr.  Leimena dimasa itu. Selain perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa itu ada pula pendapat yang oleh Dr. Leimena dinamakan rumusan “teokrasi” dari golongan Islam. Kemudian terdapat juga rumusan yang dilontarkan oleh golongan Komunis. Sebagai Ketua Parkindo Dr. Leimena menganjurkan agar Umat Kristen memilih Pancasila dan tidak mengajukan perumusan tersendiri. Pancasila sebagai landasan ideal bisa menjamin partisipasi umat Kristen seperti yang dirumuskan  oleh gerakan Oikumene. Alternatif lainnya bagi Dr. Leimena tidak akan memungkinkan umat Kristen berpartisipasi sepenuhnya secara langsung dalam kehidupan kenegaraan. Sebab itu tidak mengherankan bahwa pada mulanya ia diberi tugas untuk mengemukakan pandangan Pancasila dalam Konstituante yang dibentuk pada tahun 1955 itu. Sejak itu istilah persatuan dan Pancasila bagi Dr. Leimena mengandung arti politik yang sama.

Dalam proses perkembangan politik sampai tahun 1957 Dr. Leimena dapat kita golongkan pada orang-orang yang mempertahankan persatuan di atas segala-galanya. Selama periode  itu boleh dikatakan pihak-pihak yang bertentangan dalam arena politik Indonesia sama kuat. Namun dengan jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II bulan April 1957 nampaklah perubahan-perubahan yang menentukan. Ketika itu Dr. Leiemna masih berbicara atas nama Parkindo. Menurut pendapatnya pada waktu itu, perpecahan hanya bisa diatasi bila pemerintah yang akan dibentuk mewakili golongan-golongan yang tersisih selama ini. Mereka itu adalah, Dr. Hatta (bekas Wakil Presiden), pihak Angkatan Bersenjata, pihak Masyumi, dan akhirnya pihak daerah-daerah luar Jawa. Tetapi sejarah mencatat bahwa Presiden Sukarno tetap memilih seorang PNI (Suwirjo) sebagai formatur sehingga kabinet yang harus dibentuknya pun tidak terwujud. Sesudah itu Presiden mengangkat dirinya sendiri menjadi formatur dengan hasil terbentuknya kabinet Djuanda.

Kabinet Djuanda merupakan keistimewaan karena menteri-menteri yang bersangkutan tidak dipilih atas nama partai-partai tetapi atas kemampuan mereka masing-masing untuk menyelesaikan suatu tugas (kabinet Karya). Sejarah mencatat bahwa kabinet ini merupakan peralihan ke arah penguasaan yang menyeluruh Presiden Sukarno.

Sesungguhnya sejak tahun 1957, yaitu sejak ia menjadi anggauta Kabinet Djuanda, peranan Dr. Leimena dalam bidang eksekutif sudah tidak tergantung lagi pada Parkindo. Sejak inilah perbedaan-perbedaannya dengan Mr. Tambunan, umpamanya, makin nampak jelas. Sejak inilah ia melepaskan (non aktif) tugas-tugasnya sebagai Ketua Umum Parkindo dan kemudian digantikan oleh Mr. Tambunan. Sekalipun nampak jelas perbedaan-perbedaannya dengan pimpinan partai, namun pribadinya yang luwes itu bisa menghindarkan suatu perpecahan yang nyata. Perbedaan faham antara “dwi-tunggal” Parkindo tidak separah dan tidak menjalar ke lapisan-lapisan lainnya seperti halnya perpecahan antara “dwi-tunggal” pimpinan negara.

Permasalahan yang cukup penting dalam masa ini adalah permberotakan PRRI/Permesta. Peristiwa ini terutama terasa dalam tubuh DGI karena sebagian umat Kristen terlibat di dalamnya (Tapanuli, Sulawesi Utara). Komisi Gereja dan Negara yang dipimpin Dr. Leimena berusaha memberi pengarahan-pengarahan untuk menyelesaikan pertentangan dalam gereja di  daerah bersangkutan, tetapi rupanya usaha itu kurang kena. Sekali pun demikian dalam sidang-sidang DGI ia pertahankan pendapatnya bahwa masalah pokoknya bukanlah pertentangan dalam gereja di daerah bersangkutan, tetapi rupanya usahanya itu kurang kena. Sekalipun demikian dalam sidang-sidang DGI ia pertahankan pendapatnya bahwa masalah pokok baginya adalah perpecahan pimpinan negara (“dwi-tunggal”), antagonisme dalam kehidupan kepartaian, masalah kedudukan ABRI, dan soal-soal sosial dan ekonomis. Apabila hal-hal tersebut bisa diselesaikan, maka dengan sendirinya masalah hubungan pusat-daerah juga turut diselesaikan. Dengan perkataan lain ia melihat permasalahannya dari perspektif persatuan nasional. Dalam Sidang Lengkap DGI yang membahas masalah ini ada beberapa pihak yang mengajukan pertimbangan-pertimbangan. Salah satu pihak mengkaitkan keadaan itu dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur pemerintah pusat di Jakarta. Kecenderungan di Jakarta dilihat sebagai mengarah ke sistem kediktatoran yang bisa membahayakan. Dr. Leimena tidak sepaham dengan pendapat itu. Keadaan politik pada masa itu menurut pendapatnya tidak akan menghalangi atau merugikan kegiatan gereja-gereja di Indonesia. Sejak timbulnya masalah ini dalam DGI boleh dikatakan hubungannya dengan organisasi Oikumene itu mulai merenggang. Kedudukannya sebagai Ketua Komisi Gereja dan Negara pun dilepaskannya dan sejak itu ia bertindak sebagai penasehatnya saja.

Kemudian sejarah juga mencatat bahwa Konstituante yang bermula dengan penuh optimisme itu akhirnya juga berakhir dengan menyedihkan. Kekuatan-kekuatan politik yang bertarung dalam wadah itu tidak sanggup mencapai suatu kompromi. Menghadapi keadaan yang semakin krisis itu pihak TNI-AD dengan pimpinan Jenderal Nasution mengusulkan kepada Presiden agar menyatakan berlakunya kembali UUD 45. Hal ini dilakukan melalui Dekrit 5 Juli 1959 sehingga sejak itu Dewan Konstituante pun praktis bubar.

Sejak perubahan-perubahan yang mulai dalam tahun 1957 itu nampak bahwa pendirian-pendirian dan dan sikap terjang Dr. Leimena lebih condong untuk memihak kepada Presiden Sukarno. Sudah barang tentu sikap ini dibarengi dengan sikap kritis. Pernyataan-pernyataannya sejak tahun 1957 jelas membuktikannya. Pendirian di atas bisa menerangkan mengapa ia tidak turut aktif dalam pembicaraan-pembicaraan di Konstituante, padahal ia menduduki jabatan Ketua Fraksi Parkindo dan Wakil Ketua III badan tersebut. Tindakan selanjutnya adalah akibat logis dari sikap itu.

Sebenarnya sudah sejak masa Perang Kemerdekaan Bung Karno pun sudah sangat tertarik pada pribadi Dr. Leimena. Dalam biografinya yang ditulis oleh Cindy Adams jelas nampak bahwa sifat kejujuran dari Dr. Leimena lah yang menyebabkan Presiden RI yang pertama itu menyenanginya. Selain itu dengan terus terang Bung Karno mengatakan, bahwa Dr. Leimena dibutuhkannya untuk mewakili umat Kristen dalam pimpinan negara. Inilah gaya Bung Karno. Pertikaian antar partai kurang menarik perhatiannya. Ia tidak mengandalkan kedudukannya pada salah satu partai karena menganggap dirinya berada di atas semua kepartaian. Percaturan politik melalui struktur kepartaian baginya bersifat kebarat-baratan. Sebaliknya ia melihat person-person tertentu sebagai simbol-simbol dari kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan merangkul Dr. Leimena, ia mengharapkan bisa mendapat simpati dari sebagian umat Kristen Protestan, sehingga dengan demikian menimbulkan kesan terwujudnya persatuan nasional paling kurang dari segi umat Kristennya. Golongan-golongan lain pun dilihatnya dengan cara yang sama.

Penekanan atas persatuan bangsa inilah yang rupanya menyebabkan Dr. Leimena pun tertarik kepada Presiden Sukarno. Sebenarnya kecenderungannya kepada kBung Karno sudah jelas nampak dalam awal tahun 1950-an. Dengan menanamkan masa itu sebagi “masa krisis: mengikuti Bung Karno yang pada waktu itu pun menggunakan istilah “panca krisis” sedikit banyaknya Dr. Leimena melihat keadaan politik itu dalam perspektif yang tidak terlalu berbeda dengan Presiden Sukarno. Golongan-golongan lain – termasuk DGI ketika itu – menggunakan istilah “peralihan” untuk menamakan situasi di tahun 1950-an itu.

Selain itu, sejalan dengan Bung Karno, Dr. Leimena melihat, bahwa alternatif lain daripada Pancasila tidak ada. Pada waktu itu hanya terbuka dua pilihan lain. Seperti dikatakan di atas, pilihan itu, pertama, adalah negara Islam dan pilihan kedua adalah negara Komunis. Sekalipun sejumlah negara Islam yang dikenalnya waktu itu mencoba meyakinkannya bahwa dalam struktur negara yang mereka perjuangkan kebebasan agama tetap dijamin, namun menurut pengertian Dr. Leimena hal itu tidak akan mungkin. Memilih Komunisme sudah barang tentu lebih berbahaya lagi seperti yang diuraikan di atas. Tetapi sikapnya terhadap golongan terakhir ini pun sejalan dengan Bung Karno. Dr. Leimena menganggap, bahwa untuk sementara pihak komunis bisa dikatakan tidak terlalu berbahaya, karena sejak masa Dewan Konstituante pada tahun 1956, mereka telah menyatakan kesediaan menerima Pancasila pula.

Memilih Bung Karno, bagi Dr. Leimena pada saat itu, adalah konsekwensi logis karena memilih Pancasila. Bung Karno dilihatnya sebagai “penggali” Pancasila yang utama. Selama penggali Pancasila itu masih hidup, maka penggali itulah yang bisa menjamin dipertahankannya terus idealisme Pancasila.

Alasan-alasan lain yang  menyebabkan Dr. Leimena memihak mendampingi Bung Karno sejak tahun 1957 masih banyak. Salah satunya adalah persamaan dalam menilai demokrasi. Sejak tahun 1930-an Dr. Leimena telah berpendapat bahwa sistem demokrasi yang selama itu dikembangkan di dunia Barat tidak akan mungkin bertumbuh subur dalam situasi-situasi di Asia dan di Indonesia pada saat itu. Sejarah demokrasi di Barat pertama-tama tidak mengenal akibat-akibat yang timbul karena sistem penjajahan yang lama. Masalah-masalah kemasyarakatan yang muncul karena sistem penjajahan belum pernah dihadapi dalam sejarah demokrasi Barat. Kemudian, dalam ceramahnya DGI di tahun 1956 berhubung dengan Sidang Raya ke III dan menjelang sidang Konstituante, Dr. Leimena mengemukakan lagi pendapatnya itu. Eksperimen Sukarno dnegan Demokrasi Terpimpin yang jelas mempertimbangkan unsur penjajahan itu rupanya merupakan suatu hal yang menarik bagi Dr. Leimena. Tetapi mungkin tidak kurang penting dari pelbagai alasan yang rasional itu, adalah pernyataan Dr. Leimena sendiri bahwa langkah itu dilakukannya setelah memohon kekuatan dan bimbingan dari Tuhan. Ia melakukannya dengan tulus sehingga tidak ada lagi keraguan dan pertentangan batin seperti yang timbul pada saat-saat tertentu di tahun-tahun sebelumnya.

Sejarah Demokrasi Terpimpin belum diselidiki secara mendalam oleh para ahli ilmu politik. Apa yang muncul secara gamblang dari pelbagai pidato-pidato Bung Karno dari masa ini adalah pertentangan antara penjajah dan dijajah seperti yang telah dirumuskannya dalam masa pergerakan, kini menjadi dasar pula bagi pandangan dan sikap politiknya. Apabila dulu pertentangan itu dilihatnya sebagai pertentangan antara Indonesia dan Belanda, kini setelah mencapai kemerdekaan, Bung Karno menganggap seluruh kekuatan-kekuatan kapitalis sebagai musuh Indonesia yang masih lemah dalam segala bidang. Satu-satunya jalan keluar bagi Indonesia adalah sistem sosialisme yang berurat dan berakar dalam kebudayaan Indonesia sendiri, bukan dari Barat dan bukan dari Timur (komunisme).

Bung Karno menerapkan pikirannya dalam bidang politik dalam negeri dengan cara mengetatkan pengawasan atas kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial dan budaya orang-orang asing; dan di luar negeri dengan memisahkan kekuatan-kekuatan mana yang bergantung pada kapitalis dan mana yang tidak. Salah satu contoh yang menonjol dari sikap politik ini adalah perjuangan membebaskan Irian Barat yang mempunyai akibat-akibat ke dalam mau pun ke luar negeri. Kemudian perjuangan Dwikora untuk menentang berdirinya Federasi Malaysia juga merupakan contoh lainnya. Tidak dapat disangkal bahwa dalam proses ini Bung Karno makin lama makin kuat kedudukan politiknya. Partai-partai “disederhanakan”, kemudian pegawai tinggi dilarang berpolitik, aparat-aparat non-konstitusional seperti Koti (Komando Operasi Tertinggi) memungkinkannya memainkan peranan dalam bidang ketentaraan. Usaha-usaha mengendalikan unsur-unsur dari luar negeri itu, terutama dimaksudkan untuk menghindari pertentangan dalam negeri dan dengan demikian menjamin persatuan nasional.

Di dalam proses ini Dr. Leimena memegang peranan yang penting pula. Dalam kabinet-kabinet yang langsung dipimpin oleh Bung Karno beliau selalu menempati kedudukan salah satu Wakil Menteri Pertama (Wampa). Dalam kedudukan ini sudah barang tentu hubungannya dengan Bung Karno sangat dekat. Adalah sangat menarik untuk mengetahui hubungan ini secara lengkap. Tetapi sebelum seluruh periode Demokrasi Terpimpin dipelajari secara mendalam tidaklah mungkin kita mendapatkan gambaran yang memuaskan. Sementara itu beberapa hal bisa kita ketahui dari orang-orang yang pernah menyaksikan hubungan ini secara langsung. Menurut pendapat itu, Bung Karno sering menamakan Dr. Leimena “Domine Leimena” (Pendeta Leimena). Rupanya segi-segi keagamaan itulah yang menurut Bung Karno merupakan ciri pokok dari kawannya itu. Ia sendiri pernah mengatakan kepada Cindy Adams bahwa yang paling menarik pada Johannes Leimena adalah kejujurannya seperti “Yesus dari Nazaret”. Dapatlah kita mengerti bahwa dalam hubungannya dengan Bung Karno, Dr. Leimena tidak pernah melepaskan tugas-tugas pastoralnya sebagai orang Kristen yang baik. Tingkah laku seperti yang diinginkan dari orang Kristen menonjol di sini. Menurut penglihatan beberapa orang menteri dari masa itu tidak selalu Dr. Leimena mengiyakan begitu saja setiap keinginan Bung Karno. Ia tidak segan-segan mengemukakan pendapatnya secara terus terang dan jujur.

Tidak perlu disangkal bahwa antara tahun 1957 sampai dengan tahun 1966, jadi selama kurang lebih sembilan tahun Dr. Leimena adalah pengikut yang setia dari Bung Karno. Politik Bung Karno seperti yang dirumuskan dalam Manipol-USDEK (Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional) merupakan politik dari Dr. Leimena. Pidato-pidato yang diucapkan Dr. Leimena pada pelbagai kesempatan memperlihatkan hal ini. Jargon-jargon politik yang dilontarkan Bung Karno dalam saat itu diikuti pula oleh pengikut-pengikutnya, termasuk Dr. Leimena. Istilah-istilah seperti Revolusi Belum Selesai, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Old Established Forces, New Emerging Forces, Retooling, dan lain-lain mengandung pengertian-pengertian politik yang berasal dari alam pikiran Bung Karno.

Tidak jarang pula Dr. Leimena berperanan sebagai “penengah” antara Bung Karno dengan pembantu-pembantunya yang terdekat yang sering juga tidak membuntut Bung Karno begitu saja. Menjelang diselenggarakannya Asian Games di tahun 1962 pernah terjadi selisih pendapat antara Bung Karno dan Ir. Djuanda yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertama. Ketika itu Ir Djuanda tidak setuju diadakannya pesta olahraga itu berhubung devisa negara pada waktu itu sangat minim. Bung Karno yang menginginkan terselenggaranya peristiwa olahraga itu sebagai usaha menonjolkan Indonesia di mata dunia, berkeras pula. Dalam membicarakan masalah ini Dr. Leimena menganjurkan agar sebaiknya masing-masing pihak mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa timbul bila pihak ketiga menggunakan masalah ini sebagai isu untuk memukul pemerintah. Melalui pertimbangan inilah permasalahan ini akhirnya bisa diselesaikan tanpa terjadinya pertentangan politik yang besar. Sikap seperti inilah yang menyebabkan Dr. Leimena bisa diterima pula sebagai Pejabat Presiden sebanyak tujuh kali di saat-saat Bung Karno berhalangan karena ke luar negeri.

Kesederhanaan yang telah deperlihatkan sejak than 1930-an itu tidak pernah berubah sekalipun beberapa kali menjabat sebagai Pejabat Presiden. Para pembantu terdekatnya sering kewalahan karena sikap ini. Umpamanya ia tidak pernah mau berkantor di Istana dan menggunakan rumahnya sendiri sebagai “Kantor Pejabat Presiden”. Suatu hal yang menonjol pada waktu ini adalah urusan mengenai rumahnya di Jl. Teuku Umar. Berkat usaha Drs. Djunarsa MA ia akhirnya – sesuai dengan peraturan – membeli rumah itu secara cicil dengan jaminan Bank Indonesia. Setelah surat-suratnya selesai dan tiba saatnya untuk menandatangani kontrak dengan pihak Bank, Dr. Leimena mendesak ia sendiri ke bank untuk maksud itu seperti setiap orang lainnya. Untung saja hal itu bisa dicegah oleh pihak protokol setelah menandaskan bahwa sebagai Pejabat Presiden ia berhak memanggil pejabat bank untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut. Dr. Leimena mula-mula menolak dengan pertimbangan, bahwa urusan itu bukanlah urusan negara tetapi urusan pribadinya.

Drs. Djunarsa pernah pula menyaksikan bagaimana Dr. Leimena menghadapi situasi kritis di dalam hidupnya. Ketika Ir. Djuanda meninggal dunia di tahun 1963 ia sendiri yang menyampaikan berita itu pada Dr. Leimena di tempat kediamannya. Pada waku itu nampak Dr. Leimena tertegun selama lima sampai sepuluh menit. Jelas kelihatan air matanya mengalir di pipinya. Kemudian ia mengajak istrinya dan Drs. Djunarsa ke  kamar tidurnya untuk berdoa  meminta kekuatan dalam menghadapi situasi yang berat itu. Setelah itu ia bertolak ke istana untuk menemui Bung Karno. Di tengah perjalanan ia berkata : “Mas Djunarsa, setelah Pak Djuanda wafat ini akan terjadi perubahan-perubahan besar yang negatif. Yang saya takutkan adalah bahwa pak Djuanda adalah orang yang besar tanpa memberi keterangan-keterangan lebih lanjut. Rupanya pada saat itu ia sedang memikirkan siapa yang akan menggantikan Ir. Djuanda sebagai pembantu pertama dari Bung Karno. Pada waktu itu sudah mulai nampak bahwa Dr. Soebandrio yang menjabat Wakil Perdana Menteri III mempunyai ambisi yang sangat kuat untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar lagi. Untuk itu tidak segan-segan ia berkolaborasi dengan pihak PKI. Inilah yang dikhawatirkan Dr. Leimena sebagai perubahan-perubahan negatif. Ternyata kemudian memang Dr. Soebandrio-lah yang terpilih sebagai pengganti Ir. Djuanda.

Ketika Chaerul Saleh diangkat sebagai Waperdam III (1963) nampak jelas meningkatnya serangan-serangan PKI terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Serangan-serangan yang makin lama makin gencar ini juga diarahkan kepada Adam Malik yang waktu itu menjadi Menteri Perdagangan. Demikian hebatnya agitasi PKI sehingga akhirnya Bung Karno terpaksa harus melepaskan Adan Malik. Sejak saat itu tidak ada yang berani mendekati Adam Malik dalam resepsi-resepsi atau pertemuan-pertemuan umum. Serangan-serangan PKI yang sering melanggar tatakesopanan itu menyebabkan banyak orang menghindarkan diri individu-individu yang tidak disukai PKI. Namun hal ini itidak berlaku bagi Dr. Leimena. Dalam kesempatan-kesempatan umum seperti resepsi dan lain-lain ia tidak segan-segan duduk di samping Adam Malik dan berbicara seperti biasa.

Setia kawan dan rasa hutang budi adalah suatu sifat yang jelas menonjol. Hal inilah yang bisa menerangkan mengapa hubungannya dengan Dr. Soebandrio yang telah memihak kepada PKI  itu tidak pernah goyah pula. Jauh sebelumnya, ketika Dr. Soebandrio masih menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di London, pernah terjadi suatu peristiwa yang tidak dapat dilupakan Dr. Leimena. Dalam perjalanannya ke Nederland ia pernah terjatuh sakit di London. Pada saat itu ia mendapat perhatian dan perawatan yang sangat baik dan dan teliti dari Dr. Soebandrio bersama isterinya yang juga seorang dokter. Sejak itu perasaan terimakasihnya kepada Dr. Soebandrio tidak pernah luntur. Perasaan terima-kasih ini tidak luntur, sekalipun isteri Dr. Soebandrio mengambil bagian aktif dalam demonstrasi-demonstrasi yang diselenggarakan ormas-ormas PKI. Pada suatu ketika terjadi suatu demonstrasi yang menentang kebijaksanaan Menteri Perdagangan mengenai soal sandang-pangan yang termasuk kompartmen Distribusi di bawah koordinator Waperdam II Dr. Leimena. Salah seorang pemimpin demonstrasi itu adalah dr. Hurustiati Soebandrio, isteri Waperdam I. Keadaan ini menimbulkan kemarahan pembantu-pembantu Dr. Leimena, tetapi beliau sendiri mengatakan tanpa mengeluarkan emosi yang berlebih-lebihan: “yah, kalau dikehendakinya begitu, bagaimana”. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu bila beliau bertemu dengan Hurustiati Soebandrio tidak nampak sedikitpun dendamnya kepada orang yang secara terang-terangan mengambil bagian dalam usaha-usaha mendongkelnya.

Kemarahannya timbul bila serangan-serangan politik itu dilancarkan kepada pembantu-pembantunya yang melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Dalam suatu rapat yang membicarakan kebijaksanaan Badan Urusan Bahan Makanan, Dr. Soebandrio pernah melontarkan suatu serangan politik yang cukup keras. Seobandrio menuduh seolah-olah mahalnya harga beras di pasar-pasar disebabkan pengurus BUBM mengambil komisi dari pembelian beras ke luar negeri. Serangan ini jelas diamanatkan kepada Drs. Djunarsa, bekas pembantu terdekat dari Dr. Leimena, yang saat itu menduduki tempat pimpinan dalam lembaga tersebut. Dengan sendirinya ia membela diri dan bersedia mengundurkan diri bila tuduhan itu benar. Dr. Leimena pun merasa tersinggung sehingga sejak saat itu ia tidak berbicara lagi dengan Dr. Soebandrio. Dua minggu kemudian ketika Dr. Soebandrio minta maaf kepada Dr. Leimena, barulah ia bersedia mengadakan pembicaraan-pembicaraan lagi dengan Waperdam I itu. Sifat setiakawan kepada bawahan-bawahan inilah yang selalu merupakan faktor yang menarik dalam hubungan Dr. Leimena dengan anggauta-anggauta stafnya.

Sifat luwes inilah yang mungkin menyebabkan Dr. Leimena selalu mendapat tugas-tugas yang menyangkut persoalan hubungan antar manusia. Salah satu tugas pelik seperti itu umpamanya menyangkut Bung Hatta. Kita ketahui bahwa hubungan antara Bung Hatta dan Bung Karno selalu diliputi perbedaan-perbedaan politik, kepribadian, dan lain-lain. Masing-masing mempunyai tempat dalam sejarah Indonesia, mula-mula di jaman pergerakan nasional, kemudian pada saat-saat proklamasi kemerdekaan, kemudian di masa Revolusi. Kedudukan yang sama ini dirumuskan dengan tepat dalam istilah “Dwi-tunggal”. Ketika RIS dibubarkan pada tahun 1950, pernah timbul suatu masalah pelik mengenai kedudukan bekas Perdana Menteri RIS, yaitu Bung Hatta. Tidak jelas pada waktu itu kedudukan apakah yang harus diberikan kepada beliau. Suatu kemungkinan dan hal yang wajar, adalah kedudukan Wakil Presiden seperti sebelumnya. Tetapi bagaimanakah hal ini harus disampaikan kepada Bung Hatta tanpa menyinggung perasaan beliau dan tanpa mengurangi martabat Bung Karno pula. Pada saat itu Bung Karno tidak mempercayai orang lain kecuali Oom Yo untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Bersama-sama dengan Mr. Abdul Wahab Suryodinigrat, Dr. Leimena bertemu dengan Bung Hatta sehingga permintaan Bung Karno itu dapat diterima dengan wajar oleh Bung Hatta. Tetapi kali ini Bung Hatta menolak. Perbedaannya dengan Bung Karno sudah terlalu jauh untuk dapat menerima ajakan itu. Beliau bersedia membantu dalam situasi di mana bantuan itu diperlukan, tetapi untuk menjadi Wakil Presiden lagi sudah tidak mungkin. Pertemuan yang mengharukan ini terjadi di kediaman Bung Hatta di Jl. Dipenogoro.

Sikap yang menonjol dari Dr. Leimena adalah sikap human, kemanusiaan, akrab. Mencela Dr. Leimena bagi banyak kawan-lawannya adalah tindakan yang sebenarnya menunjukan bahwa pencelanya tidak mengenal Leimena. Di tengah-tengah suasana politik yang antara lain melontarkan apa yang dinamakan “Gerakan Hidup Baru”, kesederhanaan, dan lain-lain sifat-sifat itu telah menjadi darah daging pada Dr. Leimena. Kesederhanaan dalam hidup telah menjadi “way of life”nya. Sesungguhnya sifat-sifat ini tidak diperolehnya dari pelbagai filsafat yang menandaskan humanisme, tetapi sumbernya adalah Injil seperti yang dimengertinya dan dihayatinya sejak masa mudanya.

Selain menduduki jabatan “Wampa: sejak tahun 1959 sampai 1966, dalam tahun-tahun itu pula ia menjabat kedudukan sebagai Menteri Koordinator Distribusi.  Secara sepintas lalu hal ini memang aneh: dari Menteri Kesehatan kemudian beralih ke bidang samasekali yang biasanya dikaitkan dengan perekonomian. Namun sesungguhnya lah ini mudah dimengerti. Sebagai Menteri Kesehatan Dr. Leimena terkenal karena usaha-usahanya dalam pengembangan kesehatan masyarakat seperti nampak pada “Bandung Plan” dan “Rencana Leimena” yang diuraikan dalam bab ke-IV. Keberhasilan kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan dalam bidang-bidang lainnya, terutama dalam peningkatan taraf hidup anggauta-anggauta masyarakat. Salah satu tugas pokok dari Menteri Distribusi adalah peningkatan taraf hidup itu, bukan dengan cara peningkatan per capita, tetapi dengan cara membangun saluran-saluran untuk mengalirkan barang-barang kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini masih berada dalam rangka pemikiran keadilan sosial Bung Karno. Tetapi pengalaman-pengalaman Dr. Leimena mengenai keadaan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia tidak kurang pula menjadi pendorong ke arah itu. Sejak menjadi dokter di Bandung dalam tahun 1930-an ia telah mengenal kehidupan rakyat secara langsung. Usaha-usaha mendekatkan dokter dan ilmu kedokteran dengan masyarakat petani merupakan suatu kegiatan yang menonjol dari Rumah Sakit Imanuel pada waktu itu. Pernah diceritakan bahwa ia tidak saja menunggu pasien-pasiennya dari lingkungan kampung dan desa datang ke poliklinik-poliklinik, tetapi ia juga dengan aktif menghubungi mereka. Siang atau malam tidak dihiraukannya bila tugasnya memanggil. Yang sangat menonjol bagi para pembantunya di Rumah Sakit dan poliklinik , adalah sifat-sifat kerakyatannya. Penderitaan rakyat Indonesia bukan merupakan suatu hal yang baru baginya. Seperti telah dibentangkan pula dalam bagian muka, paling kurang sudah pada tahun 1940 ia melontarkan buah pikirannya mengenai keadaan ini. Secara intelektual ia menguraikan bahwa keadaan yang melarat itu disebabkan oleh kolonialisme. Sekalipun mungkin sekali dasar-dasar pemikirannya berlainan dengan Bung Karno yang pernah mengaku sebagai penganut Marxisme, namun gambaran mereka mengenai keadaan masyarakat Indonesia tidak banyak berbeda.

Melangkah dari bidang kesehatan ke bidang ekonomi memang memang tidak mudah bagi Dr. Leimena. Ia sendiri mengakui bahwa ia bukan ekonom dan ekonomi merupakan suatu bidang baru baginya. Dalam alam Demokrasi Terpimpin segi-segi tehnis pelaksanaan suatu bidang, seperti umpamanya bidang ekonomi, tidak banyak dipikirkan secara sempurna. Para pendukung sistem itu memang bukan jenis teknokrat seperti pada masa sekarang. Mereka adalah orang-orang idealis yang sebagian besar dituntun oleh pengalaman-pengalaman dari masa Pergerakan Nasional yang juga sangat idealistis itu. Mungkin justru karena idealisme  dari jaman pergerakan inilah kehidupan kebanyakan dari mereka juga sangat sederhana. Dalam hal ini Dr. Leimena bukan perkecualian.

Dalam masa-masa pertama bertugas sebagai Menteri Koordinator Distribusi, Dr. Leimena banyak mendapat bantuan dari pelbagai pihak. Salah seorang yang tidak dapat dilupakan dalam hal ini adalah Mr. Sumarno yang telah mengenalnya sejak tahun-tahun 1930-an di CSV. Kemudian antara keduanya memang ada perbedaan dalam memilih partai politik sebagai wadah perjuangan. Mr. Sumarno menjadi anggauta PNI sementara Dr. Leimena bergerak di kalangan Parkindo. Selain itu sejak tahun-tahun 1950-an Mr. Sumarno juga telah berkecimpung dalam pelbagai segi perekonomian sehingga sedikit banyaknya lebih mengenal bidang ini daripada Dr. Leimena.

Untuk mendapatkan pengetahuan sekedarnya mengenai bidang baru inilah pada tahun 1960 Dr. Leimena menemui Mr. Sumarno. Pada saat itu Oom Yo mendapat beberapa buah buku mengenai ekonomi dari Mr. Sumarno. Buku pertama adalah dari Samuelson edisi 1958 yang pada waktu itu – sampai sekarang juga – terkenal sebagai salah satu text-book yang paling baik untuk pengantar ke arah ilmu ekonomi. Selain itu ia juga menerima buku Gunnar Myrdal (Beyond the Welfarestate) yang menguraikan cita-cita masyarakat adil dan makmur bagi masyarakat Barat. Rupanya bagi Dr. Leimena kaidah-kaidah ilmu ekonomi saja tidak akan membawa keadilan. Dalam situasi negara-negara Asia seperti Indonesia, campur tangan pemerintah yang aktif untuk menjamin terlaksananya keadilan itu, adalah suatu hal yang semestinya. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian baginya bukan sesuatu yang aneh atau bertentangan dengan dasar-dasar ekonomi. Contoh-contoh di Barat maupun buku dari Myrdal tentang Welfarestate membuktikan hal ini. Tetapi contoh dari Myrdal tidak bisa diterimanya. Ia berpendapat bahwa cita-cita Welfarestate yang dikemukakan itu terutama didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di dunia Barat yang sudah maju sistem kapitalismenya. Keadaan di Indonesia tidak sama. Pertumbuhan masyarakat di Indonesia sangat berlainan dari pada di Eropa dan sebab itu tidak mempengaruhi sistem kapitalismenya. Permasalahan ekonomi ini sering menimbulkan diskusi antara Dr. Leimena dan teman-temannya. Mengikuti sebuah buku yang berjudul “Ethik der willskraft”, Dr. Leimena mengemukakan, bahwa pada dasarnya ekonomi adalah hubungan antar manusia juga. Manusia merupakan sumber kekayaan (resources) yang tertua. Karena sangat pentingnya sumber kekayaan ini, perlulah manusia di sublimer dan diberi kekuatan-kekuatan berupa kebebasan rohaniah untuk mengekspresikan maknanya sendiri. Di sini nampak suatu perkembangan yang sangat menarik. Dari seorang idealis politik yang lahir di jaman pergerakan nasioanl, Dr. Leimena berkembang menjadi seorang idealis dalam ekonomi. Ciri yang sama dalam kedua jaman itu, yaitu idealisme, atau mungkin juga bisa kita gunakan konsep dari Herbert Feith “solidarity maker,” tetap merupakan faktor yang konstan dalam seluruh proses hidupnya. Seperti yang disebut oleh Dr. Leimena sendiri: “Ekonomi Terpimpin” adalah alat bagi “nation-building” dan “character-building”.

Dalam masalah penentuan kebijaksanaan ekonomi tidak jarang pula terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Umpamanya antara Chaerul Saleh dan Bung Karno mengenai peranan modal asing. Sebagai Wakil Perdana Menteri III yang mengkoordinir bidang-bidang pembangunan Chaerul Saleh sudah barang tentu mempunyai sikapnya terhadap masalah ini. Berbeda dengan Bung Karno ia bersedia memberi konsesi-konsesi yang luas kepada perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di dalam dunia perminyakan umpamanya. Pada mulanya Bung Karno tidak terlalu memberi pengarahan yang tegas dalam hal ini. Tetapi sekembalinya dari kunjungan di Mexico Bung Karno melontarkan ide-ide lain yang pada pokoknya menghendaki pengawasan yang lebih ketat atas sumber alam Indonesia. Rupanya dalam pembicaraan dengan Presiden Lopez Matheos di Mexico masalah ini juga muncul. Di sanalah Bung Karno menjadi sadar benar akan perbedaan antara renewable resources dan non-renewable resources. Menurut nasehat Presiden Mexico itu dalam hal non-renewable resources  pemerintah harus bertindak tegas untuk menjamin kekayaan alam yang langka dan habis dipakai (seperti minyak) untuk kepentingan-kepentingan masa-masa mendatang. Sekembali dari Mexico inilah seluruh kebijaksanaan tentang hal ini ditinjau lagi.

Berhubung dengan itu Bung Karno mengeluarkan kebijaksanaan ekonomi baru yang kemudian terkenal dengan nama Dekon (Deklarasi Ekonomi). Yang menarik adalah bukan Chaerul Saleh yang ditunjuk oleh Bung Karno untuk mengetuai panitia yang menyusun Dekon, tetapi Oom Yo dengan bantuan Mr. Sumarno. Pilihan atas diri Oom Yo jelas didasarkan pada idealisme keadilan yang menonjol dalam alam pikirannya.

Dalam menyusun Dekon Oom Yo memperlihatkan sikap kepemimpinannya yang khas. Panitia itu terdiri dari sebuah staf ahli ekonomi dan anggauta-anggauta lain dari kabinet. Suatu pekerjaan yang sama sekali tidak mudah adalah mendamaikan pandangan-pandangan dan keinginan-keinginan para menteri yang berlainan latar belakang politiknya itu. Kebijaksanaan dalam memimpin ini pun dialami oleh Let. Jen Ali Sadikin yang sejak tahun 1963 menjabat sebagai Menteri Perhubungan Laut. Dalam melakukan tugasnya itu ia banyak membuat perubahan-perubahan besar dalam kementriannya. Sebagai orang yang masih muda ia sering bertindak cepat-cepat kurang memperhitungkan hal-hal lain. Dalam hal inilah kepemimpinan Dr. Leimena menonjol. Ia menganjurkan agar segala tindakan itu dilakukan dengan hati-hati, karena dengan demikian rencana-rencananya dapat disetujui pihak-pihak lain. Dalam memimpin rapat-rapat Dr. Leimena memang tidak pernah memaksakan keinginan-keinginannya secara terus-terang dan keras. Ia sering mengajukan pikirannya dalam bentuk mentah sebagai umpan untuk menilai apakah hadirin ada yang secara prinsipil menentangnya. Bila nampak tendensi ke arah pertentangan pendapat yang berlarut-larut maka idenya untuk sementara ditarik kembali untuk dilontarkan lagi bila pembicara lainnya menyinggung masalah yang menyangkut apa yang sedang dipikirkannya sendiri. Yang penting baginya adalah senantiasa memelihara hubungan antara manusia yang serasi dan wajar.

Salah satu masalah yang sangat pelik yang dihadapi Dr. Leimena adalah masalah sandang-pangan yang makin meningkat harganya dan, terutama beras, makin kurang jumlahnya. Masalah ini sering menjadi bulan-bulanan pertentangan politik pada masa itu. Sesuai dengan prinsip-prinsip Dekon Dr. Leimena mencita-citakan swasembada beras di Indonesia. Untuk maksud itu pernah dilontarkannya ide agar Sulawesi Selatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi lumbung beras bagi Indonesia. Masalah penyediaan bahan makanan berupa beras ini merupakan salah satu bidang yang dapat dikatakan  berhasil dari kegiatan Dr. Leimena. Melalui BUBM persediaan beras bagi penduduk kota-kota besar di Indonesia senantiasa bisa dijamin sekalipun pada saat-saat tertentu timbul kesulitan-kesulitan yang bersumber pada agitasi pihak PKI.

Tugas yang dibebankan pada departemen-departemen yang dikoordinir oleh Dr. Leimena adalah memperbaiki aparat-aparat distribusi. Menurut rumusan Dekon ada empat soko-guru aparat distribusi, yaitu (1) Perusahaan Negara dan Perusahaan Dagang Negara (PN dan PDN), (2) Koperasi, (3) Swasta, (4) RT/RK sebagai sosial kontrol. Menurut uraian Dr. Leimena dalam tahun 1965, “Ekonomi Terpimpin” terdiri dari dua unsur seperti yang telah dipikirkan sejak awal tahun 1960. Segi “Ekonomi” nya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi, atau mengikuti “mekanisme pasar”. Tetapi segi Terpimpinnya memberi peranan yang aktif kepada pemerintah. Dalam usaha-usaha meningkatkan kemakmuran itu peranan bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap saja. Sekalipun demikian pada saat-saat terakhir masa Demokrasi Terpimpin Menteri Pertanian Drs. Frans Seda pernah dikirim ke luar negeri untuk menjajaki semacam konsorsium untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Usaha-usaha itu diteruskan selama awal masa Orde Baru sehingga tercapailah apa yang sekarang dinamakan IGGI. Selain sistem “Ekonomi Terpimpin” menghendaki pemusatan segala perencanaan dan kebijaksanaan pada pemerintah pusat sedangkan di daerah-daerah hal –hal yang telah direncanakan itu dilaksanakan oleh petugas-petugas setempat. Hal ini pun tidak terlepas dari kerangka politik yang berlaku pada waktu itu, yaitu suasana “Dwikora”. Dalam masa ini permasalahan-permasalahan ekonomi dibahas dalam Kotoe atau Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dengan Bung Karno sebagai Panglima Besarnya dan Dr. Leimena sebagai Wakil III Panglima Besar.

Suatu persoalan besar yang tidak pernah lepas dari pandangan Dr. Leimena semasa ini adalah partisipasi umat Kristen dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sesuai dengan pandangan-pandangan yang nampak sebelum itu, Dr. Leimena senantiasa memperjuangkan agar umat Kristen di Indonesia tidak menjadi warga yang bermental minoritas. Baginya istilah minoritas mengandung perasaan rendah diri dan eksklusifisme. Seperti halnya pada masa-masa sebelumnya dasar-dasar partisipasi umat Kristen dalam masa “Demokrasi Terpimpin” dilihatnya dari segi Oikumene pula. Maksudnya untuk mengakomodasikannya dalam kebudayaan politik masa itu.

Salah satu istilah yang sangat penting pada saat-saat itu adalah “Revolusi”. Bagi Bung Karno Revolusi Indonesia tidak berhenti pada tahun 1949 tetapi masih terus berlangsung. Apabila diteliti memang nampak bahwa istilah “panca krisis” yang dilontarkan dalam tahun 1950-an, Dr. Leimena dengan sendirinya mengikuti jejak ini pula. Rupanya “masa krisis” dalam tahun 1950 itu masih berlangsung dan diberi nama “Revolusi”. Tetapi dalam tahun 1960-an bukan masalah dasar negara yang menonjol tetapi masalah yang lebih fundamental, yaitu “membangun dunia baru”.

Sebab itu menarik sekali untuk mengikuti analisa Dr. Leimena mengenai masalah ini. Dr. Simatupang menggolongkan andangan itu dalam “teori paralelisme” di antara pemikiran-pemikiran kemasyarakatan dari tokoh-tokoh Oikumene. Dalam Sidang Raya DGI ke V (1964) Dr. Leimena berkata:

“Gereja sebagai sebahagian daripada masyarakat turut bertanggungjawab dalam maju atau mundurnya masyarakat dan negara. Hal-hal ini berlaku juga bagi gereja-gereja di Indonesia yang seperti Saudara-saudara telah menyatakannya berdiri di dalam masyarakat yang berevolusi. Revolusi sebenarnya tidak lain dan tidak bukan, adalah mendobrak dan membangun, suatu penjungkirbalikan daripada keadaan yang lama ke keadaan yang baharu, suatu perubahan radikal daripada apa yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik, suatu operasi chirurgis yang radikal yang menuju kepada rehabilitasi dan penyehatan dalam masyarakat. Dalam hal ini umat Kristen tidak perlu takut-takut, karena Nabi Jeremia sendiri menyatakan tentang panggilanNya oleh Tuhan yang jelas: “bahwa Aku telah membubuh Firmanku di dalam mulutmu. Kepadamu diberikan kekuasaan untuk menjebol dan mendobrak, merobohkan dan membinasakan, tetapi juga untuk membangun dan menanam” (Jeremia 1:10 dikutip dari Alkitab terjemahan lama).

“Maksud daripada Revolusi Indonesia, ialah tiga kerangka yang saya anggap kita semua telah mengetahuinya. Tujuan daripada Revolusi Indoneia ialah di dalam masyarakat, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri suatu masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila, tanpa exploitation de l’homme par homme, pengisapan manusia atas manusia. Tugas dari pada gereja-gereja berjalan paralel dengan tujuan Revolusi Indonesia, karena gereja berlandaskan atas pengasihan Allah terhadap dunia ini, dan gereja melandaskan aktivitas-aktivitasnya atas kemerdekaan, kebenaran, keadilan dan kasih. Hal-hal ini berlaku bukan saja di dalam salah satu masyarakat melainkan juga dalam hubungan antara bangsa-bangsa. Untuk mencapai tujuan daripada Revolusi Indonesia, dan tujuan dari gereja diperlukan suatu masyarakat yang baru, suatu dunia yang baru dalam mana hidup manusia-manusia yang baru. Juga dalam hal ini maksud daripada Revolusi Indonesia dan maksud daripada gereja berjalan paralel.”

“Untuk mencapai tujuan ini, kita sebagai bangsa dan gereja, memerlukan suatu perubahan mental dan spirituil. Yang saya maksudkan ialah bahwa masih terdapat di dalam masyarakat Indonesia suatu mentalitas yang berasal daripada sisa-sisa kolonialisme, yaitu inferioriteit-complex rasa diri tidak mampu mengerjakan hal-hal yang besar dan bersikap pasif, sedangkan Revolusi Indonesia mempunyai dinamika dan ritme tersendiri. Juga di bidang spirituil masih terdapat pikiran-pikiran yang berasal daripada interpretasi yang salah daripada Alkitab, yaitu bahwa seakan-akan Kerajaan Allah hanya terdapat pada akhir zaman sedangkan sebenarnya Kerajaan Allah sudah mulai di dalam dunia ini, sebab Tuhan berfirman : Sedemikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anakNya sehingga dunia ini jangan binasa melainkan memperoleh keselamatan. Ini berarti bahwa untuk turut membangun dunia ini, membangun masyarakat dan negara di dalam mana kita hidup, haruslah ada suatu “omwentelling” spirituil. Gereja dalam dialognya dengan masyarakat selalu harus memperlihatkan suatu “permanente omwenteling”, kalau ia mau tetap taat kepada pemerintah daripada Tuhannya. Gereja melihat bahwa dalam masyarakat Indonesia yang berevolusi ini, bangsa Indonesia berhasrat memperkokoh persatuannya, memperdalam kepribadiannya, berusaha sekuat tenaga untuk menentukan sendiri destiny-nya.”

“Pada dasarnya suatu bangsa yang kuat hidup daripada national unity-nya, suatu “character-gemeinschaft”-nya yang kuat, suatu hasrat yang kuat untuk menentukan nasib sendiri dan konsepsi-konsepsi nasional yang kuat dan realistis di bidang politik-ekonomi-sosial dan kebudayaan. Dalam hal-hal ini gereja harus solider dengan semua usaha yang menuju kepada apa yang saya sebutkan tadi.”

Sebagai anggota jemaat Dr. Leimena sering nampak di Gereja Paulus. Karena kegiatan-kegiatan kenegaraannya ia tidak bisa menerima pencalonan sebagai anggauta majelis Gereja. Tetapi nasehatnya senantiasa didengar mengenai masalah-masalah yang dihadapi jemaat Paulus. Selain itu ia pun sering memberi bimbingan-bimbingan bagi para pendeta dalam lokakarya –lokakarya yang diselenggarakan oleh Sinode GPIB. Terutama dalam fase-fase peralihan ke Demokrasi Terpimpin pendapatnya sering dimintakan dalam rapat-rapat para pendeta GPIB. Seperti biasanya, ada pihak yang bisa menerima dan ada yang menolak. Dan seperti biasanya pula keputusan selalu diserahkan kepada individu masing-masing tanpa paksaan-paksaan.

Peristiwa-peristiwa yang berkisar pada meningkatnya serangan-serangan PKI sejak awal tahun 1965 yang berkaitan erat dengan isu-isu “Dewan Jenderal” dan “sakitnya Presiden” dan yang berakhir dengan malapetaka G-30-S/PKI merupakan suatu episode tersendiri dalam hidup Dr. Leimena serta tokoh-tokoh lainnya dalam masa “Demokrasi Terpimpin” itu. Betapapun keadaannya satu hal jelas nampak menonjol: Dr. Leimena selalu menunjukan kesetiakawannya kepada Bung Karno. Salah satu peristiwa dalam proses ini yang sudah banyak diketahui umum adalah peranannya di Halim Perdana Kusumah pada tanggal 1 Oktober 1965. Karena sebab-sebab tertentu pada pagi hari tanggal tersebut Bung Karno tidak menuju ke istana Merdeka seperti biasanya tetapi ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah. Di sana telah menunggu tokoh-tokoh seperti Aidit, Omar Dhani dan lain-lain yang kemudian ternyata sangat terlibat dalam G-30-S/PKI. Menurut kesaksian Bambang Widjanarko, Ajudan Presiden, pada waktu itu Bung Karno telah siap-siap untuk berangkat ke luar Jakarta dengan menggunakan pesawat AURI. Beberapa saat sebelumnya Dr. Leimena juga tiba di sana dengan maksud mnegetahui apa yang sedang terjadi. Dari keterangan-keterangan yang diperoleh di markas KOSTRAD, Bambang Widjanarko mengambil kesimpulan bahwa KOSTRAD telah siap-siap untuk menyerang Halim yang dianggap markas G-30-S/PKI. Selain itu Pak Harto pun telah memerintahkannya untuk menyingkirkan Presiden dari tempat itu. Pada saat yang kritis itu tidak seorangpun yang mengetahui bagaiman mendekati Bung Karno. Dari pengalamannya Bambang Widjanarko mengetahui bahwa hanya Dr. Leimena yang bisa diharapkan mempengaruhi Bung Karno agar melepaskan niatnya untuk  turut dalam rencana meninggalkan Jakarta ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur bersama Aidit cs. Yang menambah situasi kritis itu adalah tibanya Ibu Dewi yang mungkin telah dipanggil untuk menyertai Bung Karno. Pada saat itulah Dr. Leimena menyertai Bung Karno bersama-sama Dewi ke suatu ruangan di belakang ruangan yang digunakan untuk berapat. Tidak lama kemudian Bung Karno ke luar dari ruangan itu dan bersama-sama dengan Dr. Leimena langsung menuju ke mobil yang membawa mereka ke Bogor. Banyak orang yang menafsirkan tindakan ini sebagai suatu tindakan yang sangat berarti karena dengan demikian Aidit tidak bisa menggunakan Bung Karno dalam rencana-rencana seterusnya (apa pun rencana-rencana itu) setelah ternyata bahwa G-30-S/PKI yang direncanakan semula itu gagal total.

Setelah melepaskan tugas-tugasnya sebagai Menteri, Dr. Leimena masih menjabat sebagai anggauta DPA sampai tahun 1973. Dari tahun 1966 s/d 1968 ia menjabat sebagai caretaker Wakil Ketua I dan dari tahun 1968 s/d 1973 sebagai anggauta. Di masa ini pun terjadi pelbagai ketegangan yang ternyata bisa diatasi karena kepribadiannya yang luwes itu. Sebagai Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat pikiran-pikirannya yang sudah nampak dalam masa-masa sebelumnya tetap menonjol. Soal pajak yang merata, pendidikan yang meluas kepada rakyat jelata, dan lain-lain selalu mendapat prioritas dari padanya selain masalah-masalah pelik seperti siapa yang menjadi Penjabat Presiden bila Pak Harto meninggalkan Jakarta ke luar negeri.

Dalam periode ini pun Dr. Leimena melibatkan diri dengan badan-badan yang pernah dikenalnya seperti Parkindo, DGI, UKI, STT dan lain-lain. Dalam kedua organisasi pertama nama beliau muncul lagi sebgai Ketua Kehormatan disamping jabatannya sebgai Direktur Rumah Sakit DGI “Cikini”. Selain itu pada masa ini pun ia menjabat Ketua Dewan Penyantun Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Dalam kesempatan memberi ceramah-ceramah kepada pimpinan Parkindo Dr. Leimena tidak segan-segan meninjau ke belakang untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan maupun keunggulan-keunggulan “Demokrasi Terpimpin”. Dalam salah satu tinjauan semacam itu ia mengemukakan, bahwa demokrasi yang telah ditanamkan di Indonesia sebenarnya sudah mulai nampak hasil-hasilnya. Political instinct dan political mindedness di samping mantabnya UUD 45 merupakan salah satu hasil yang positif. Yang masih kurang adalah perimbangan dalam mekanisme demokrasi itu. Menurut pendapatnya, masa kini ditantang untuk menciptakan mekanisme yang menjamin perimbangan tersebut. Political instinct dan political mindedness di samping mantabnya UUD 45 merupakan salah satu hasil yang positif. Yang masih kurang adalah perimbangan dalam mekanisme demokrasi itu. Menurut pendapatnya, masa kini ditantang untuk menciptakan mekanisme yang menjamin perimbangan tersebut.

Dalam awal tahun-tahun 1970-an itu muncul pula masalah penyusunan kembali sistem kepartaian di Indonesia. Penggolongan-penggolongan parpol dan golkar yang kemudian menghasilkan PDI, PPP, dan Golkar, sudah mulai dibicarakan juga. Dalam salah satu kesempatan masalah ini dibicarakan pula oleh Dr. Leimena. Ia mengajukan pertanyaan apakah Parkindo didirikan untuk selama-lamanya seperti halnya gereja?

Jawaban yang dikemukakan pada waktu itu adalah, bahwa Parkindo didirikan pada tahun 1945 untuk memenuhi kebutuhan tertentu, yaitu menyalurkan partisipasi umat Kristen di Indonesia dalam perjuangan nasional. Parkindo didirikan sebagai alat saja, bila situasinya menghendaki alat itu bisa diubah atau diganti dengan yang lain. Sebab itu ia tidak melihat keberatan-keberatan untuk menggabungkan Parkindo dengan partai-partai lainnya menjadi PDI. Yang menjadi persoalan baginya adalah ribuan kader-kader Parkindo yang tersebar luas di seluruh tanah air. Untuk merekalah diperlukan suatu wadah yang bisa memberi kesempatan untuk mengadakan komunikasi dan pembinaan semangat kekristenan. Dr. Leimena berpendapat, bahwa dengan memasuki organisasi yang lebih besar orang-orang Parkindo mungkin bisa berdialog secara langsung dengan golongan-golongan yang sebelumnya sering tidak searah dan sependirian. Dengan perkataan lain, peleburan itu bisa membantu meningkatkan kesadaran nasional. Sampai pada saat-saat terakhir itu inti pokok partisipasi dalam kehidupan politik bagi Dr. Leimena masih tetap nation and character-building sekali pun ia tidak menutup mata dari kenyataan yang makin lama makin nyata, bahwa teknokrasi juga diperlukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Suatu peristiwa yang tidak kurang pentingnya dalam  kehidupan Dr. Leimena adalah perjalanannya ke Eropa. Perjalanan itu dilakukannya atas undangan rekan-rekannya di sana di kalangan Gereja. Setelah menunda keberangkatan beberapa lama  berhubung peristiwa-peristiwa politik yang meliputi puteranya Remi (waktu itu Ketua Dewan Mahasiswa UKI) dalam apa yang dinamakan “Malari” (malapetaka 15 Januari 1974”) akhirnya kedua suami isteri yang sangat dikenal kalangan gereja di negeri Belanda itu, bertolak ke Eropa. Salah satu pertemuan yang mengharukan terjadi di Jenewa antara Dr. Leimena dan Dr. Visser’t Hooft. Di negeri Belanda Dr. Leimena sempat berbicara dengan tokoh-tokoh RMS. Pertemuan itu diselenggarakan atas undangan pihak Ir. Manusama yang dikenalnya dari masa Bandungnya. Sayangnya Dr. Leimena terserang suatu penyakit sesudah tiba di Oegstgeest. Walaupun demikian keesokan harinya ia melanjutkan perjalanan ke Jerman. Penyakitnya tidak memungkinkannya berjalan. Perjalanan pulang ke Jakarta dilakukannya dalam sebuah kereta roda. Sekembali dari perjalanan ini kesehatannya tidak pernah pulih kembali. Sekalipun dengan pertolongan Tim Dokter Presiden Suharto, antara lain Prof. Dr. Siwabessy dan Dr. Rubiyono Kertopati, penyakitnya itu makin bertambah juga. Dua kali operasipun tidak dapat menlong. Rupanya Tuhan telah berkenan memutuskan bahwa pengabdian dan sumbangsih Dr. Leimena sudah cukup. Ia dipanggil Tuhan Yang Maha Adil pada hari Selasa tanggal 6 Maret 1977, jam 7.30.

Jenasah dibaringkan sampai hari Rabu di kediamannya di Jl. Cik Ditiro 16. Kawan-kawan lama, tua dan muda, hadir untuk memberi penghormatan terakhir pada pejuang yang tidak mengenal lelah itu. Tidak saja tokoh-tokoh negara seperti Presiden Soeharto, Wakil Presiden Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Agama Prof. Mukti Ali, dan lain-lain, juga tokoh-tokoh gereja dan masyarakat lainnya hadir di saat-saat jenasah masih dibaringkan di rumah. Ibu Leimena beserta ke delapan puteranya menyaksikan peristiwa perkabungan itu dengan hati yang berat dan tertekan. Hadir pada saat itu puteranya yang sulung sampai yang bungsu bersama para menantu yaitu Anne Marie Panji Surya-Leimena, Veronica Tri Mulyono – Leimena, Catharina Wiriadinata-Leimena, Djauhar Leimena, Ir. Eric Leimena,  Vivekananda Leimena, Remi Leimena dan Melani Leimena.

Karangan-karangan bunga dari para kerabat dan lembaga-lembaga resmi maupun tidak resmi membumbung tinggi sampai ke luar rumah, Kemudian jenasah diangkut ke Gereja Paulus untuk kebaktian suci. Khotbah yang diucapkan oleh Prof. Dr. Latuihamalo diikuti oleh sambutan-sambutan dari Dr. Abineno mewakili DGI dan Ds. Rumambi mewakili Lembaga Alkitab Indonesia. Di luar pintu Gereja Paulus jenasah diserahkan kepada pihak ABRI untuk dimakamkan secara militer di Makam Pahlawan Kalibata. Jenderal Panggabean/Menhankam/Pangab bertindak sebagai Inspektur Upacara, dengan didampingi Prof. Dr. Siwabessy, Menpan Dr. Sumarlin, Kapolri Jenderal Widodo Budhidarmo, KSAU Marsekal Saleh Basarah dan lain-lain. Penghargaan pemerintah dan rakyat Indonesia atas perjuangannya sejak jaman pergerakan nasional nampak pada tanda-tanda jasanya yang dibacakan bersama riwayat hidupnya di Taman Pahlawan Kalibata, Berturut-turut Bintang Gerilya, Bintang Mahaputra Kelas II, Satya Lencana Pembangunan, Satya Lencana Kemerdekaan, Satya Lencana Karya Satya Kelas I. Dari pemerintah negara-negara asing dia menerima bintang-bingtang Siaktun Lakan (Philipina), Condor de Los Andes (Bolivia), The Order of the 23rd August, 2nd class (Rumania), Ordeniom Yugoslaevnska Azstavo I Rider (Yugoslavia), Al Merito (Equador). Juga dari Thailand RPA, Kamboja, dan Mexico.



  • Follow us on Twitter
  • Like us on Facebook
  • Subscribe to our IL News
  • Subscribe to the Suara Warga RSS
  • Support Institut Leimena