Kewarganegaraan yang Bertanggungjawab 1995

Dr. Leimena dan Komisi Tiga Negara

oleh Thomas Kingston Critchley

Wajarlah bila kegembiraanku yang meluap ketika dapat kembali ke Indonesia agak berkurang, karena tidak menjumpai kembali sebagian dari kawan-kawan lamaku. Pertama-tama di antara mereka adalah Johannes Leimena yang untuk pertama kali saya jumpai tidak lama setelah saya tiba di Indonesia pada tahun 1947 bersama Komisi Tiga Negara PBB.

Pada saat itu sifat baik Dr. Leimena sebagai seorang yang jujur dan berperikemanusiaan telah diketahui banyak orang. Baru beberapa hari saja saya berada di Jakarta sudah saya dengar tentang peranannya yang tulus ikhlas sewaktu memberikan pertolongan secara medis pada orang-orang dari segala ras dan bangsa selama Perang Dunia ke II dan sesudahnya. Seorang yang berasal dari suku Ambon ini berhasil memimpin Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) menjadi suatu partner yang bernilai bagi Republik Indonesia.

Komitmen Dr. Leimena yang tulus dan setia pada kemerdekaan Indonesia tidak diragukan oleh anggota-anggota KTN.  Sifat-sifat itu, ditambah lagi dengan kerendahan hati dan kesediaan untuk melihat segi-segi yang baik kepada sesamanya, merupakan jawaban yang tegas bagi mereka yang beranggapan bahwa Republik Indonesia hanya terdiri suatu kelompok kecil orang-orang radikal yang merebut kekuasaan secara tidak sah, kekuasaan mana tidak sanggup mereka jalankan.

KTN adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga anggota yaitu Australia (dipilih oleh Indonesia), Belgia (dipilih oleh Belanda) dan Amerika Serikat yang dipilih oleh Australia dan Belgia. Panitia ini dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan tanggal 25 Agustus 1947 sesudah pada tanggal 21 Juli tahun itu juga Belanda atas anjuran Letnan Gubernur Jenderal Van Mook, menyerang R.I. Sekalipun oleh Belanda secara resmi dilukiskan sebagai “aksi polisionil yang sangat terbatas”, serangan itu dilancarkan dengan bantuan alat-alat/angkutan yang mekanis, diawasi tank-tank serta perlindungan pesawat-pesawat udara.

Pada saat pertempuran masih terus berlangsung di Jawa dan Sumatera, pada tanggal 30 Juli Pemerintah Australia dan Pemerintah India secara resmi menuntut agar Dewan Keamanan menghentikan pertikaian senjata itu sebagai “suatu pelanggaran perdamaian” berdasarkan pasal 39 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga dengan demikian Australia menjadi pemerintah pertama dalam sejarah yang menggunakan suatu pasal dari Bab VII yang memberi kekuasaan kepada Dewan Keamanan untuk bertindak bila perdamaian terancam atau dilanggar. Berdasarkan rencana resolusi Australia, pada tanggal 1 Agustus Dewan Keamanan menyerukan penghentian permusuhan dengan segera dan penyelesaian pertikaian melalui perantara atau cara-cara damai lainnya.

Gencatan senjata itu diterima kedua belah fihak. Van Mook memerintahkan agar tentara Belanda menghentikan permusuhan pada tengah malam tanggal 4 – 5 Agustus, dan Yogyakarta mengeluarkan perintah yang sama. Pemerintah kedua belah fihak melaporkan kepada Dewan Keamanan apa-apa yang telah mereka lakukan. Sekalipun demikian pertikaian berlangsung terus, terutama sebagai akibat “operasi-operasi pembersihan” Belanda. Dengan mengingat bahwa operasi-operasi militer masih berlangsung dalam wilayah R.I., pada tanggal 26 Agustus Dewan Keamanan mengingatkan kedua pemerintah pada seruannya agar diadakan gencatan senjata dan penyelesaian  perselisihan mereka secara damai dan menyerukan pula agar mereka mematuhi anjuran itu.

Tetapi pada tanggal 29 Agustus Van Mook membuat garis batas daerah yang termasuk tanggungjawab Belanda. Tuntutan itu melampaui daerah yang diduduki Belanda saat itu dan jauh melampaui daerah yang mereka duduki tanggal 4 Agustus. “Garis Van Mook” ini sama sekali tidak dijadikan batas kegiatan antara Belanda dalam bulan-bulan berikutnya. Saya mendengar bahwa Van Mook dengan sokongan Letjen. Spoor, Panglima tentara Belanda di Indonesia, menganjurkan agar Belanda maju terus sampai Yogyakarta. Untung pemerintah Belanda mendapat saran yang sebaliknya dari dua orang diplomat senior dan menolak anjuran tersebut. Kemudian dalam tahun itu juga Perdana Menteri Mr. Sjarifuddin mengklaim bahwa tentara Belanda telah maju lebih dari 100 km di Jawa Barat, 80 km di Jawa Tengah dan 50 km di Jawa Timur.

Pada tanggal 1 Nopember, Dewan Keamanan karena perintah-perintahnya tidak dilaksanakan dengan baik, meminta KTN membantu kedua belah fihak agar bisa mencapai kesepakatan dan menyarankan agar resolusinya harus diinterpretasikan sebagai mengandung arti : “Penggunaan tentara oleh kedua belah pihak dengan maksud meluaskan kekuasaannya ke daerah yang tidak dikuasainya pada tanggal 4 Agustus 1947 adalah tidak sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 1 Agustus”.

Komisi Tiga Negara merasa bahwa ia berhak mengambil inisiatif. Tanpa menunggu tibanya kapal perang Amerika “Renville” dimana akan dilangsungkan perundingan, KTN mulai berusaha agar gencatan senjata terlaksana. Pada tanggal 14 Nopember KTN bertemu dengan Panitia-panitia Khusus dari fihak Indonesia dan fihak Belanda. Dr. Leimena memimpin Panitia Indonesia, dan Jhr. Van Vredenburg memimpin Panitia Belanda.

Mengapa Dr. Leimena (seorang dokter) dipilih untuk tugas ini? Sepanjang pengetahuan saya pada waktu itu, bisa jadi karena dia orang Ambon, terutama karena orang-orang Ambon banyak sekali terdapat dalam KNIL (Tentara Hindia Belanda). Tetapi menurut hemat saya faktor ini tidak penting. Yang lebih tepat adaalh karena orang-orang yang berpengalaman dalam bidang militer tidak banyak pada fihak R.I. dan betapapun juga R.I menginginkan agar seorang sipillah yang memimpin perundingan-perundingan itu dengan Belanda yang juga dipimpin seorang sipil. Leimena bukan saja telah lama menjadi anggota Kabinet, tetapi ditambah dengan sifat-sifat pribadinya tersebut ia memiliki suatu ciri yang sangat penting. Sekalipun secara emosional ia terlibat, ia mempunyai kemampuan untuk menjauhkan dirinya dari suatu permasalahan dan mengkajinya dengan tenang. Hal ini memungkinkannya membuat reaksi yang tidak terburu-buru dalam situasi yang mau tidak mau telah diliputi suasana emosi yang tinggi. Bahwa kepemimpinannya diterima tanpa membuktikan bahwa ia cocok untuk tugas itu. Dan, dengan bantuan dan nasehat yang sangat jitu dari para perwira muda R.I. seperti Simatupang (perwira senior pada saat itu) dan Simbolon, tugas itu dijalankan dengan baik sekali.

Dalam minggu-minggu berikutnya Leimena dan tim memperjuangkan suatu gencatan senjata yang bisa mendekati keinginan Dewan Keamanan seperti yang tertera dalam resolusinya. Delegasi Australia membantu sedapat-dapatnya dan selama saat-saat yang sulit itu kami mulai mengenal siapakah Leimena itu dan mengaguminya.Tujuan bersama kami adalah agar Belanda mundur paling kurang sampai posisi yang didudukinya pada tanggal 4 Agustus. Tetapi mereka tidak bersedia melepaskan “Garis Van Mook” atau menerima kenyataan bahwa dibalik garis itu ada kesatuan-kesatuan R.I. yang kuat.

Perundingan-perundingan militer terhenti karena jalan buntu itu. Pertemuan terakhir Panitia-panitia Khusus tersebut dilangsungkan pada tanggal 18 Desember, pada waktu mana Leimena menandaskan bahwa persoalan pokok adalah apakah Resolusi-resolusi Dewan Keamanan berlaku untuk seluruh Jawa, Sumatera dan Madura atau apakah Belanda berhak mencaplok daerah-daerah tertentu tanpa menghiraukan resolusi-resolusi tersebut.

Karena merasa prihatin kalau-kalau jalan buntu ini akan lebih lagi melemahkan fihak R.I. yang memang sudah lemah setelah aksi militer Belanda itu, delegasi Australia menyetujui gagasan anggota KTN  lainnya yang dinyatakan dalam perayaan Natal. Pernyataan itu mengandung usul agar diadakan gencatan senjata menurut “Garis Van Mook” tetapi dengan memberi kemungkinan ditariknya pasukan Belanda ke posisi pada tanggal 21 Juli sebelum agresi dan disertai usul-usul untuk penyelesaian secara politik secepat mungkin. Delegasi Indonesia, termasuk Leimena, menerima usul-usul KTN tersebut, tetapi Belanda menolaknya. Mereka menyetujui gencatan senjata menurut “Garis Van Mook” tetapi menolak kemungkinan penarikan tentara mereka dengan disertai usul-usul lain lagi. Mereka menolak hak KTN untuk mengajukan usul-usul yang bersifat politik. Mereka mengajukan 12 pasal yang bertujuan memaksakan konsep mereka sendiri tentang negara serikat. Dan mereka mengeluarkan sebuah ultimatum: bila Republik Indonesia tidak menerima usul mereka dalam waktu 48 jam setelah R.I. berunding dengan KTN di Yogya pada tanggal 11 Januari, usul-usul itu akan ditarik. Bila hal ini terjadi Belanda mengancam akan melanjutkan “gerakan pembebasan” – suatu ungkapan yang diartikan oleh R.I. sebagai serangan militer.

Sebelum KTN berangkat ke Yogya dengan usul-usul Belanda tersebut, wakil Amerika Prof. Graham, mendapat persetujuan dari fihak Belanda dan Belgia untuk menambahkan enam pokok lagi. Sekalipun ke enam pokok tersebut lebih menguntungkan fihak R.I. dibandingkan usul-usul Belanda tersebut, keenam pokok tersebut tidak memuaskan fihak Indonesia. Umpamanya pokok yang pertama adalah usul bahwa kedaulatan atas seluruh Hindia Belanda tetap berada dalam tangan Kerajaan Belanda sampai kedaulatan itu diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Delegasi Australia pun kurang bergembira dengan cara penyusunan pokok-pokok tersebut dan menginginkan agar diikutsertakan dalam perumusannya. Namun hal ini telah menjadi kenyataan dan tidak ada jalan lain bagi Australia dari pada menerimanya. Suatu hal yang penting adalah bahwa keenam pokok tersebut seluruhnya merupakan gagasan Amerika. Sebab bila dicapai persetujuan berdasarkan pokok-pokok itu, maka Amerika akan lebih bertanggung jawab lagi untuk menyelesaikan pertikaian itu.

Saya mengetahui betapa perundingan-perundingan yang berat dalam bulan Nopember dan Desember 1947 dan Januari 1948 membebani Leimena. Pada satu fihak Belanda memaksakan suatu persetujuan yang oleh Indonesia (dan delegasi Australia) dianggap mengecewakan  dan bertentangan dengan maksud Dewan Keamanan. Pada fihak lain membiarkan pertempuran-pertempuran berlangsung terus dan menewaskan banyak pemuda Indonesia adalah suatu gambaran yang tragis yang sangat menekan seorang yang demikian perasanya seperti Leimena. Saya masih teringat akan kesedihan dan prihatinnya ketika mendengar insiden 9 Desember di Rawagede kira-kira 70 km sebelah timur Jakarta sebagai “gerakan pembersihan” Belanda yang menewaskan dan melukai banyak orang Indonesia (sipil).

Pada tanggal 14 Januari 1948 fihak R.I. menerima baik pokok-pokok tersebut . Persetujuan ini kemudian ditandatangani di atas kapal “Renville” pada tanggal 17 Januari dan dikenal dengan nama “Perjanjian Renville”. Fihak R.I. tidak puas sepenuhnya , tetapi paling kurang Leimena merasa senang karena terbukti di balik “garis van Mook” ada satuan-satuan R.I. yang kuat. Belanda meragukan hal ini, tetapi ketika sesuai dengan persetujuan Renville, pasukan-pasukan R.I. ditarik dari dalam daerah Belanda, ternyata tidak kurang dari 35.000 prajurit R.I.. yang meninggalkan daerah itu.

Menerima Perjanjian Renville tidak mudah bagi R.I. dan wajarlah bila ada fihak-fihak yang kurang senang, termasuk Leimena. Kira-kira 15 bulan kemudian ia menulis bahwa umum mengetahui adanya sebagian besar dari bangsa Indonesia terutama pasukan-pasukannya yang menginginkan agar peperangan dilanjutkan , tetapi di bawah tekanan Amerikayang nyatanya pemerintah R.I. harus menerima Perjanjian Renville dan gencatan senjata yang dicapai pada tanggal 17 Januari 1948. Selanjutnya ia menekankan bahwa hal itu mengakibatkan berkurangnya wilayah R.I. menjadi setengah dari pulau Sumatera, dan bahwa hal itu berarti penyerahan daerah-daerah R.I . yang secara ekonomis paling kaya. Ditambahkannya bahwa hal ini juga berarti dialihkannya separoh dari warganegara R.I. ke dalam wewenang administrasi Belanda.

Frustasi yang dialami Leimena pada saat itu dapat dimengerti. Tetapi apakah yang dimaksudkannya dengan “tekanan Amerika yang nyata”? Tidak perlu disangsikan bahwa Amerika Serikat menekan Belanda agar menerima keenam pokok dari Graham. Bila tidak mengapa mereka menerimanya tanpa alasan-alasan yang jelas tidak lama setelah mereka memaksakan agar syarat-syarat yang mereka ajukan sendiri tidak dapat di tawar-tawar lagi dan bahwa mereka tidak akan menerima usul-usul lagi dari KTN sekalipun diajukan secara informal. Karena kesulitan ekonomis Belanda fihak Amerika Serikat dapat memaksanya. Tetapi tekanan Amerika pada R.I. lain lagi dan didasarkan pada keinginan R.I. untuk mendapatkan dukungan Amerika dalam usaha mencari penyelesaian secara damai. Dalam perundingan KTN maupun di luarnya Graham sangat menginginkan agar R.I. menerima semua pokok-pokok tersebut dengan harapan tercapainya penyelesaian secara cepat. Graham sangat persuasif  dalam menenangkan R.I. Bahwa dengan menerima perjanjian Renville terbukalah jalan penyelesaian secara damai. Fihak pemerintah R.I. yakin mendapat dukungan bangsa Indonesia sekalipun fihak Belanda secara militer lebih kuat.

Lagipula seperti disebut di atas, dengan mengajukan keenam pokok tambahan tersebut secara unilateral, fihak Amerika Serikat telah mengambil tanggungjawab yang lebih besar daripada sebelumnya untuk mencari penyelesaian politik. Pada fihak lain menolak intervensi Amerika pada saat itu bagi R.I. bisa mengakibatkan fihak Amerika meninggalkan meja perundingan. Tanpa suatu penyelesaian politik kemerdekaan Indonesia masih harus melampaui suatu perang gerilya yang lama dengan akibat-akibatnya seperti penderitaan dan kehilangan daerah.

Saya yakin, Leimena yang penuh dengan perasaan kemanusiaan dan berkemampuan untuk menilai keadaan tanpa emosi, menyadari hal ini. Saya yakin, ia pun sependapat dengan saya (dan dengan Graham) bahwa sekalipun banyak kekuarangannya Perjanjian Renville memberi kesempatan terbaik untuk mencapai suatu penyelesaian tanpa terlalu banyak mengorbankan jiwa dan harta benda di fihak Indonesia.

Leimena tentu sadar pula betapa cepatnya fihak tentara Belanda bisa maju dan betapa kecilnya korban yang jatuh pada fihak mereka. Seperti para pemimpin Indonesia lainnya, Leimena mengetahui betapa lemahnya posisi Indonesia dalam ruangan perundingan. Mungkin saja bila Renville ditolak R.I. bisa membentuk suatu pemerintahan darurat (mungkin di Sumatera) tetapi tentara Belanda pasti segera akan menduduki pulau Jawa dan bagian-bagian penting lainnya dari R.I.

Dalam keadaan ini R.I. membutuhkan perhatian Internasional dan sahabat-sahabat yang kuat. Leimena sendiri mengakui bahwa sebelum KTN mengajukan keenam pokok tambahan tersbut, pemerintah R.I. belum kepastian bagaimana harus menanggapi ultimatum Belanda tersebut. Inilah adalah suatu petunjuk yang jelas, bahwa pemerintah R.I. menyadari ketidakmampuannya dan penderitaan yang bisa timbul bila ultimatum itu ditolak.

Yang paling penting dari Perjanjian Renville adalah, bahwa persetujuan itu menjamin kelangsungan R.I. sebagai suatu kesatuan politik, suatu hal yang menjadi prinsip pokok dalam perselisihannya dengan Belanda dan yang diakui juga oleh PBB maupun masyarakat internasional pada umumnya.

Dalam bulan-bulan berikutnya setelah Perjanjian Renville disepakati, Leimena tetap memegang peranan penting dalam perundingan-perundingan militer. Hal ini berlangsung sampai 19 Desember 1948 ketika Belanda melancarkan aksi militernya yang kedua. Dengan tindakan ini mereka melancarkan aksi militernya yang kedua. Dengan tindakan ini mereka mencampakkan suatu kemungkinan mengadakan pendekatan dengan Indonesia serta konsesi-konsesi lainnya yang diperoleh dengan susah payah berkat tekanan-tekanan politik dan ekonomi yang pernah mereka lakukan terhadap Indonesia. Berdasarkan laporan-laporan KTN pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang lebih keras dari yang dikeluarkan sebelumnya. Dewan Keamanan memerintahkan agar tahanan-tahanan politik dilakukan Belanda sejak 19 Desember 1948 dibebaskan tanpa syarat ; pemulihan pemerintah di Yogyakarta; mengusulkan dasar-dasar penyelesaian politik yang akan memungkinkan peralihan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada waktu yang sesingkat-singkatnya, paling lambat tanggal 1 Juli 1950; dan mengubah KTN menjadi United Nations ComMision for Indonesia (UNCI) dengan susunan keanggotan yang sama tetapi wewenang khusus untuk membuat usul-usul dan mengambil keputusan berdasarkan pungutan suara.

Dr. Leimena turut membantu usaha-usaha pengembalian pemerintah R.I. ke Yogyakarta dan menyiapkan jalan ke arah Konperensi Meja Bundar di Den Haag untuk membicarakan segi-segi yang menyangkut peralihan kedaulatan tersebut. Konperensi ini, yang pembukaannya dilakukan di Ridderzaal pada tanggal 23 Agustus 1949 terbagi atas lima panitia utama dan Dr. Leimena adalah Ketua dari Panitia Militer R.I.

Sejak pembukaan rapat Panitia Militer, Leimena memperlihatkan pengaruh persuasifnya. Dalam pidato pembukaannya ia membahas dengan panjang lebar tanggungjawab kedua belah fihak untuk menyelesaikan pertikaian tersebut secara cepat agar korban di fihak Indonesia tidak perlu jatuh lagi. Pidato tersebut adalah seruan yang menarik dan jujur dan dari seorang yang dihargai banyak orang, termasuk lawan-lawannya di fihak Belanda yang sangat terkesan oleh pidato ini. Tidak diragukan lagi, bahwa pengaruh Leimena sangat penting. Berbeda dengan perundingan-perundingan militer sebelumnya, perundingan ini cepat selesai. Hanya dua masalah yang sulit, pertama soal batas waktu pengunduran tentara Belanda dan kedua beberapa persoalan yang menyangkut Angkatan Laut. Kedua masalah tersebut dengan mudah diselesaikan berdasarkan rekomendasi dari UNCI.

Bisa saja dikatakan bahwa di atas meja perundingan fihak belanda tidak mempunyai pilihan lain kecuali bersepakat dengan Indonesia  karena semangat bangsa Indonesia, sikap golongan Federal, resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan sikap dan tekanan-tekanan internasional. Tetapi bangsa Belanda bisa pula ngotot dan berkepala batu serta bisa saja mendahulukan sentimen-sentimennya dari pada perhitungan rasional. Menurut pendapat saya keberhasilan Konperensi Meja Bundar dalam memungkinkan suatu peralihan kedaulatan yang kurang lebih licin kepada fihak Indonesia sangat banyak bergantung kepada juru damai seperti Johannes Leimena.

 

Diterjemahkan oleh Drs. R.Z. Leirissa.



  • Follow us on Twitter
  • Like us on Facebook
  • Subscribe to our IL News
  • Subscribe to the Suara Warga RSS
  • Support Institut Leimena