Artikel 28 September 2009

Tantangan Legislatif Masa Kini dan Masa Depan

oleh Simon Patrice Morin

I. APA TANTANGAN MASA KINI DAN MASA DEPAN INDONESIA?

Pertama, Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir mengalami proses demokratisasi yang luar biasa majunya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. 

Sebelumnya sejarah pernah mencatat, bahwa di era Orde Lama (1959 – 1967) eksperimen demokrasi kita yang pertama diawali pada Pemilu 1955, kemudian diakhiri oleh Presiden Soekarno dengan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 dengan membubarkan parlemen hasil pemilu tersebut dan memberlakukan DEMOKRASI TERPIMPIN yang sangat mirip dengan sistem yang berlaku di negara‐negara sosialis.

Orde lama kemudian ditumbangkan oleh rakyat PADA TAHUN 1966 dan melahirkan Orde Baru (1967 – 1998) dengan segala harapan yang terkandung di dalamnya demi tegaknya demokrasi di Indonesia. Dibawah kepemimpinan Presiden Suharto, Bangsa Indonesia melaksanakan DEMOKRASI PANCASILA yang didukung dengan PEMILU yang teratur setiap lima tahun namun kedaulatan yang mestinya berada ditangan rakyat masih tetap berada di dalam genggaman penguasa. Soeharto selama lebih dari tiga dekade berhasil membangun Indonesia dan membawa bangsa Indonesia mencapai tingkat kemajuan tertentu, namun hal itu tidaklah menyurutkan tuntutan rakyat Indonesia agar demokrasi dikembalikan dan ditegakkan di negerinya sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Presiden Suharto pun akhirnya ditumbangkan demi demokrasi yang bersumber dari kedaulatan rakyat.

Singkatnya, selama kurang lebih empat dekade, bangsa Indonesia tidak pernah mendapat kesempatan untuk berdemokrasi secara baik dan benar. Semua kekuasaan berada di satu tangan dan dijalankan secara otoriter dengan alasan bahwa yang diperlukan rakyat adalah kesejahteraan dan bukan demokrasi.

Dalam memasuki era baru ini dibutuhkan adaptasi yang cepat dengan suatu mind‐set baru. Sebab betapa pun kita telah membangun institusi yang merupakan simbol‐simbol demokrasi, betapa pun kita sudah membuat berbagai undang‐undang untuk mendukung perubahan‐perubahan tersebut, namun selama sikap mental manusia Indonesia belum berubah maka bangsa Indonesia sulit membangun suatu negara moderen yang benar‐benar demokratis. Perubahan mind‐set harus dimulai dari para pemimpin bangsa  pada berbagai tingkatan, mencakup berbagai komponen seperti: pemimpin sipil, militer, dunia usaha, agama dan lain‐lain. Mind‐set otoriter, nepotisme, mau menang sendiri tidak boleh lagi dipakai untuk memimpin masyarakat Indonesia yang semakin terbuka dan demokratis. Sebagai suatu bangsa yang masyarakatnya majemuk, kita harus berpikir, berperilaku dan bertindak dengan selalu mengedepankan kebersamaan sebagai satu bangsa. Pandanganpandangan yang bersifat sukuistis, stereotip dan lain‐lain harus mulai dikoreksi secara terbuka agar diganti dengan pandangan dan cara berfikir yang baru. Dalam perjalanan bangsa selanjutnya, hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa semua kelemahan dan ketegangan yang menyertai seluruh proses perubahan ini memerlukan kepemimpinan yang kuat dan arif untuk mengelolanya sehingga bangsa ini tidak kembali lagi ke belakang dalam arti gagal demokrasinya. 

Kedua, Indonesia sedang mengalami proses alih generasi yang semakin paripurna dari generasi yang melahirkan dan lahir bersama NKRI dengan segala semangat dan nilai kejuangannya kepada generasi baru. Berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi baru tersebut hidup dalam Indonesia yang lebih demokratis dan dalam suatu dunia yang sangat dinamis, interconnected, dan dengan tantangan‐tantangan yang jauh berbeda dengan yang pernah dialami para pendiri negara. Proses alih generasi sebagaimana dimaksud akan sangat menonjol pada tataran peralihan kepemimpinan nasional. Generasinya SBY, JK, Megawati, Akbar Tanjung, Wiranto dll, yang saya namakan generasi kepemimpinan nasional dengan konsep negara Indonesia yang masih sejalan dengan jiwa dan semangat the founding fathers akan memudar dari panggung politik pada tahun 2014 dan digantikan oleh kepemimpinan nasional generasi baru. Karena tantangan zamannya jauh berbeda, generasi kepemimpinan nasional yang baru belum tentu mengadopsi seluruh nilai yang diwariskan generasi sebelumnya secara utuh termasuk nilai‐nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila sebagai perekat bangsa. Amandemen UUD 1945 merupakan salah satu indikasi kuat tentang trend perbedaan visi dan persepsi antara Indonesia yang dicita‐citakan oleh generasi sebelumnya atau sang kakek dengan Indonesia yang dimimpikan oleh generasi baru atau sang cucu. Lalu pertanyaan yang muncul adalah: apakah dalam proses alih generasi tersebut bangsa ini melalui sistim yang ada sudah dengan sengaja bangsa ini mempersiapkan lapisan kepemimpinan nasionalnya yang baru? Apakah sudah ada kader‐kader kepemimpinan nasional yang nampak di cakrawala atau yang sudah dikenal serta diaksep oleh bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, berbagai lapisan dan golongan sebagai calon‐calon pemimpinnya di masa depan? Kalau sudah ada, apakah calon‐calon tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai pemimpin nasional? Apakah umat kristen sendiri sudah mempersiapkan kader‐kadernya yang akan ikut diperhitungkan dalam kepemimpinan nasional? Atau paling tidak sudah memunculkan kriteria‐kritea yang seharusnya di penuhi seorang kader pimpinan nasional yang ideal? Hal yang patut menjadi keprihatinan kita adalah: jangan‐ angan para kader pimpinan nasional yang ideal justru belum ada. Justru yang baru kita miliki adalah para kader pimpinan nasional yang lahir dari lingkungan‐lingkungan tertentu dan belum menasional. Kita butuh kader‐kader pimpinan nasional yang memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi. 

Ketiga, sejak era reformasi, ideologi PANCASILA mengalami semacam erosi atau degradasi karena sering dijadikan kambing hitam atas berbagai kegagalan yang dialami bangsa Indonesia di era sebelumnya. Phenomena seperti ini tanpa disadari semakin menjadikan PANCASILA ideologi yang tidak relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Realitas seperti ini apabila tidak dicermati untuk diperbaiki, Indonesia akan mengalami krisis ideologi. Dan kalau pun masih ada pengakuan terhadap eksistensi PANCASILA, mungkin hanya sekedar sebagai MANTRA dan bukan ideologi yang mampu menjawab tantangan zaman dan tuntutan kehidupan bangsa. Misalnya nilai PANCASILA yang selama ini selalu dikaitkan dengan musyawarah untuk mufakat akan dikalahkan oleh suara terbanyak sebagai instrumen demokrasi moderen dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara demikian keampuhan PANCASILA untuk melindungi eksistensi kebhineka tunggal ika‐ n Indonesia boleh jadi akan terancam apabila bangsa ini kehilangan kearifan kolektifnya melalui prinsip musyawarah untuk mufakat tersebut. Demikian juga korupsi yang masih merajalela dan salah urus terhadap pemanfaatan potensi ekonomi bangsa untuk menyejahterakan rakyat. Kemiskinan dan kemelaratan yang berkepanjangan akan menempatkan PANCASILA sebagai sebuah ideologi gagal yang tidak membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsanya. Apalagi  kalau para pemimpin yang digolongkan PANCASILAIS tidak konsisiten dalam kata dan perbuatannya untuk mengamalkan PANCASILA. Krisis atau kekosongan ideologis seperti ini dapat dimasuki/ diisi dengan ideologi‐ideologi baru yang secara konseptual maupun secara nyata dianggap lebih mampu menjawab persoalan kesejahteraan dan keadilan yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Sekarang ini bangsa kita membutuhkan pandangan‐pandangan baru dan interpretasi baru tentang peran ideologi PANCASILA dalam kehidupan sehari‐hari sebagai way of life yang harus memasyarakat. Kita tidak mau PANCASILA hanya dijadikan mantera atau slogan kosong tetapi sebagai ideologi yang mewarnai cara hidup dan cara bertindak dalam kehidupan bersama kita sebagai suatu bangsa. Kita butuh konsep pengamalan PANCASILA yang kompetitif dan punya pesona dalam suatu dunia yang terus dipengaruhi oleh nilai‐nilai dari berbagai ideologi dunia dengan pesonanya sendiri‐sendiri. 

Keempat, Indonesia harus segera merancang strategi pembangunan ekonomi yang tepat untuk memakmurkan rakyatnya agar tidak tertinggal jauh di belakang bangsa‐bangsa lain. Soal kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menyangkut harga diri bangsa dan menjadi ukuran kualitas para pemimpin dalam mengurus rakyat dan negaranya. Pertanyaannya adalah: apakah sistem politik kita sudah mampu menghasilkan para pemimpin yang memiliki kualitas sebagai gembala‐gembala yang tahu dan mau mengantar domba‐dombanya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang ataukah pemimpinpemimpin yang hanya sekedar bertindak sebagai gembala sewaan yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya serta membiarkan dombadombanya kelaparan dan dimangsa binatang buas? Sebagai perbandingan, Cina dalam kurun waktu 20 tahun mampu mencapai kemajuan ekonomi yang sangat mengagumkan dunia. Bahkan dalam kurun waktu 7 tahun, mampu mempersiapkan penyelenggaraan Pesta Olympiade termegah sepanjang sejarah Olympiade. Demikian juga halnya dengan India. Kedua negara ini selalu disebut‐sebut secara berbarengan sebagai dua raksasa ekonomi dunia yang patut diperhitungkan dalam percaturan ekonomi global. Walaupun patut diakui bahwa kemakmuran yang sudah dicapai baru menyejahterakan sebagian dari penduduknya yang diatas satu miliar. Sementara itu, Indonesia nyaris dilupakan dan bahkan diremehkan. Saya berpandangan bahwa tidak ada alasan untuk menjadi bangsa yang diremehkan kecuali atas persetujuan kita sendiri atau karena kebodohan kita sendiri. Negeri ini memiliki segala potensi yang didambakan oleh setiap bangsa untuk memakmurkan rakyatnya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Tahun 2008 Indonesia diperkirakan mencapai jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa (nomor 4 di dunia) dengan rata‐rata pertumbuhan sekitar 1,4% sehingga tiga dekade lagi akan mencapai 400 sampai 500 juta jiwa. Jumlah penduduk sebesar ini merupakan pasar yang sangat potensial apabila rakyatnya semakin dimakmurkan. 

Selain jumlah penduduk Indonesia memiliki wilayah negara dengan: daratan yang luasnya 1,9 km persegi (17.000 pulau), laut yang luasnya 5,9 juta km persegi (3,2 juta km persegi laut teritorial dan 2,7 juta km persegi Zone Ekonomi Exclusif), panjang pantainya lebih dari 80.000 km. 

Kekayaan sumber daya alamnya yang sudah dieksploitasi menurut The World in Figures terbitan majalah The Economist Tahun 2008, memosisikan Indonesia sebagai: penghasil tembaga no.3 setelah Cile dan Amerika Serikat; timah no.2 setelah Cina; nikel no.6; emas no. 8; natural gas no. 6; batu bara no.9 di dunia. 

Di bidang pertanian: penghasil biji‐bijian terbesar no.6; beras no.3 setelah Cina dan India; teh no.6; kopi no.4; coklat no.3 setelah Pantai Gading dan Ghana; minyat sawit no.2 setelah Malaysia, lada hitam no.3; karet alam no.2 setelah Thailand; dan penghasil cengkeh, lada putih dan fuli dari buah pala terbesar di dunia. Indonesia mestinya menjadikan dirinya gudang pangan dunia.

Potensi sumber daya kelautannya yang luar biasa sampai sekarang masih belum mampu diidentifikasi dan dimanfaatkan secara optimal sehingga terus menjadi sasaran ilegal fishing oleh para nelayan asing. 

Indonesia memiliki Keindahan alam mulai dari gunung yang diliputi salju sampai dengan terumbu‐terumbu karang yang menyimpan berbagai jenis ikan dan biota laut dengan keindahannya serta kekayaan budaya dari suku‐suku bangsanya yang sangat majemuk. Semua ini merupakan potensi pariwisata yang sangat besar. Sayangnya pariwisata belum ada apa‐apanya bila dibandingkan dengan negeri‐negeri lain karena negeri ini sering dicitrakan sebagai sebuah negeri yang tidak aman dan miskin infrastruktur untuk menunjang pariwisata. Sementara itu, banyak negara di dunia menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung ekonominya. 

Kita memiliki potensi sumber energi air, panas bumi, matahari, batu bara, biofuel dan juga minyak bumi yang memungkin kita hasilkan energi murah bagi rakyat dan industri dalam negeri. Ternyata kita akan hadapi masalah energi yang serius menjelang tahun 2010. 

Hutan hujan tropis dan terumbu karang kita mengandung keanekaragaman hayati yang tidak ada taranya di dunia. 

Negeri kita memiliki iklim tropis yang tidak mengenal empat musim, melingkari katulistiwa dengan lahan pertanian yang luas dan sangat subur, dan letaknya sangat strategis antara samudera India dan samudera pasifik. 

Tidak banyak negara di dunia yang dikaruniai Tuhan dengan potensi ekonomi yang luar biasa kayanya seperti Indonesia. Ironisnya, banyak negara di dunia mampu menyejahterakan rakyatnya hanya dengan memanfaatkan secara optimal satu aspek potensi keunggulan saja. Sedangkan negeri ini, seperti kata peribahasa, rakyatnya diibaratkan “tikus mati di lumbung beras.” Dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan bangsa Indonesia ditantang untuk mendesign pembangunan nasional yang benar‐benar mencerminkan pengamalan ideologi PANCASILA. Hanya dengan cara itulah mudah‐mudahan kita akan mencapai tujuan nasional kita, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Demikian inilah beberapa tantangan yang menurut pandangan pribadi saya perlu mendapat perhatian dari kita semua, baik sebagai gereja maupun sebagai legislator yang akan memasuki Senayan pada tanggal 1 Oktober 2009, atau dua hari lagi dari sekarang. 

II. APA PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM MENJAWAB TANTANGANTANTANGAN TERSEBUT?

Berdasarkan pasal 20A ayat 1 UNDANG‐UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, Dewan Perwakilan memiliki tiga fungsi utama yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, hal yang penting untuk diperhatikan adalah agar semua peraturan perundangan‐undangan yang akan dibentuk, hendaknya benar‐benar diuji berdasarkan norma‐norma fundamental yang terdapat dalam UNDANG‐ UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 disamping mempertimbangkan kondisi‐kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan bervariasi. Terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan bahwa kadang‐kadang suatu niat baik yang mendasari pembentukan suatu undang‐undang, dapat bertentangan dengan kepentingan bersama sebagai satu bangsa. Misalnya Undang‐undang tentang pornografi yang didorong oleh niat yang luhur untuk melindungi bangsa Indonesia dan khususnya generasi dari hal‐hal yang dapat mengundang perbuatan maksiat dan kebebasan seks karena sangat dangkal kajian filosofis, sosiologis, dan konstitusionalnya mengundang protes dari berbagai kalangan. Kadang‐kadang sebagai legislator kita bisa terjebak dalam godaan berlombalomba membentuk undang‐undang sebanyak‐banyaknya sehingga tidak mengkajinya secara mendalam untuk jangka waktu yang jauh ke depan. Perkembangan dunia yang begitu cepat dalam berbagai bidang kehidupan sering juga menuntut para pembentuk undang‐undang untuk lebih teliti agar undang‐undang yang dibuat tidak cepat usang atau bertentangan dengan berbagai konvensi internasional sudah berlaku namun belum di ratifikasi. Dari semua ini menurut pandangan saya yang terpenting adalah seorang legislator berkewajiban mengawal seluruh proses pembuatan undang‐undang dengan menguji keabsahannya berdasarkan konstitusi.

Saudara‐ audara juga setiap tahun akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum disahkan. APBN mempunyai peran yang masih sangat dominan diberbagai wilayah negara sebagai stimulus ekonomi. Bahkan di banyak daerah kabupaten/kota yang baru dibentuk, mati hidupnya sangat ditentukan oleh APBN. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan alokasi dan pelaksanaan APBN harus merupakan perwujudan dari pembangunan nasional sebagai pengamalan PANCASILA. 

Fungsi ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dan implementasi undang‐undang. Menurut pengalaman saya, pengawasan terhadap pelaksanaan undang‐undang yang sudah dibentuk masih sangat lemah. Sementara itu, dari sisi masyarakat sendiri belum ada gerakan dari civil society untuk mendorong sosialisasi berbagai peraturan pertundang‐undangan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara termasuk hal‐hal yang kontradiktif sehingga dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

III. APA PERANAN GEREJA DALAM KURUN WAKTU LIMA TAHUN KE DEPAN

 Di masa lampau, ada pandangan tertentu dikalangan gereja‐gereja kita yang mentabukan urusan politik. Ada anggapan bahwa poltik adalah urusan najis yang tidak boleh disentuh oleh gereja. Tugas gereja hanyalah mempersiap  umat agar surga kalau sudah waktunya di panggil pulang sang Pencipta.

Syukurlah pandangan‐pandangan seperti ini sudah lama mengalami pergeseran. Sekarang ini hampir di mana‐ ana kita jumpai banyak pendeta yang sudah menjadi anggota DPR dan DPRD. Gereja saya di Papua pernah mengalami semacam krisis kepemimpinan karena sebagian dari pendetapendetamya yang punya pengaruh, di rekrut menjadi anggota DPR dan DPRD. Keterlibatan para pendeta secara langsung dalam politik tidak dilarang, tetapi bukan ini yang dimaksudkan dengan peran dan keterlibatan gereja dalam politik. Ada hal‐hal yang menurut pandangan saya perlu dilakukan oleh gerejagereja secara kolektif untuk menampakkan kehadirannya di dunia ini, khususnya di dunia politik di Indonesia, antara lain: 

• Pendidikan politik bagi umat. Gereja‐gereja perlu mendidik umatnya untuk memahami politik sehingga tidak bermasa bodoh terhadap urusan politik. Misalnya umat kita harus dididik untuk memahami keterkaitan antara Pemilu dan relevansi dengan kepentingan kita sebagai warga negara. Dengan demikian Pemilu tidak dipahami sebagai suatu peristiwa sesaat, tetapi merupakan bagian dari siklus lima tahunan pemerintahan negara. 

• Ikut mengawal eksistensi negara PANCASILA yang semakin moderen. Gereja‐gereja harus memiliki kepekaan terhadap situasi sosial politik yang berkembang dan memiliki sikap kritis serta keberanian untuk menyatakan suara kenabiannya dalam menyikapi berbagai kebijakan yang bertentangan dengan prinsip‐prinsip negara Pancasila. Sikap seperti ini hanya bisa terwujud apabila gereja‐gereja secara kritis terus menerus mengikuti perkembangan politik yang berlangsung di negerinya serta memiliki tolok ukur yang jelas untuk menilainya . 

• Mendorong partisipasi aktif warganya di bidang politik. Gereja harus secara sadar mendukung warganya untuk berperan serta dalam berbagai peristiwa politik nasional seperti pemilihan umum serta selektif dalam memilih calon‐calon anggota legislatif yang benar‐benar diyakini dapat memperjuangkan kepentingan rakyat dan memiliki moralitas yang baik. Demikian juga halnya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden dan keterlibatan warga dalam partai politik. 

• Pembekalan dan pembinaan warga gereja yang terjun di dunia politik. Gereja harus memiliki suatu konsep untuk membekali dan  membina warganya yang terjun ke dunia politik serta berani mengoreksinya kalau dinilai membuat kesalahan‐kesalahan fatal dan merugikan kepentingan umum.

Menyuarakan aspirasi  warganya. Misalnya gereja‐gereja harus  berani menyuarakan kriteria‐kriteria yang harus dipenuhi para  calon presiden dan wakil presiden atau para calon anggota DPR/DPD/DPRD yang kepemimpinan mereka akan menentukan kehidupan para warganya sebagai warga negara. 

Mungkin saja hal‐ al yang dikemukakan tadi bukan itu yang terpenting atau yang dibutuhkan umat Kristen. Namun kiranya dengan lontaranlontaran ini, kita akan terangsang untuk menggali dan menemukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama kita sebagai gereja dan warga negara Indonesia. 

IV. P E N U T U P

Demikianlah beberapa catatan saya tentang hal‐hal yang perlu mendapat perhatian dari kita semua sebagai gereja, yang walaupun tidak berasal dari dunia ini, namun karena gereja hidup dan bersaksi di dalamnya dengan segala godaan dan pesonanya, seharusnya mempunyai sikap yang jelas. 

Sebagai warga negara Indonesia, umat kristen yang tergabung dalam organisasi yang bernama gereja dengan seluruh jaringan kerjanya harus selalu bersikap realistis dan kritis dalam menyikapi berbagai perkembangan politik di negeri ini. 

Kita tidak boleh membiarkan diri kita dibatasi dalam ruang hidup yang dengan sengaja diciptakan pihak lain untuk mempersempit peran dan partisipasi kita membuat Indonesia menjadi lebih baik di hari‐hari mendatang. 

Semoga pandangan‐pandangan ini ada manfaatnya dalam membantu konferensi ini merumuskan kembali peran dan tanggungjawab bersamanya dalam perpolitikan di Indonesia. 

Kiranya Tuhan memberkati kita semua.     

 



  • Follow us on Twitter
  • Like us on Facebook
  • Subscribe to our IL News
  • Subscribe to the Suara Warga RSS
  • Support Institut Leimena