Artikel

Building Public Support for a Second Wave of Reformasi

oleh drs. Jakob Tobing, M.P.A.

 1. Pada perempat terakhir abad ke-20 telah terjadi proses reformasi di banyak Negara, baik yang disebabkan kebuntuan politik maupun dipicu oleh kemandekan ekonomi, dan sebagainya. Sebagian Negara berhasil melakukan reformasi dan demokratisasi dan melanjutkan pembangunan secara lebih berkeadilan. Beberapa di antaranya dengan membayar mahal, seperti berpisahnya sebagian wilayahnya menjadi negara merdeka. Beberapa negara gagal melanjutkan reformasi setelah sebelumnya berhasil menjatuhkan rezim lama untuk kemudian jatuh ke dalam kaos dan perpecahan dan kembali ke titik awal. Penyebabnya terutama ialah ketidakberhasilan meletakkan dasar yang kuat bagi proses reformasi.

Reformasi di Indonesia telah bergulir semenjak berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto yang dipicu oleh krisis ekonomi yang mendalam serta adanya gerakan di dalam elite masyarakat yang telah cukup lama berupaya mendesakkan terjadinya perubahan mendasar dalam kebijakan pembangunan, perpolitikan, dan kepemimpinan nasional

2. Secara berangsur-angsur Indonesia pulih dari krisis dan telah melampaui titik kritis. Keberhasilan ini terutama karena pada masa krisis yang mendalam telah dapat dicapai kesepakatan untuk mencari jalan keluar melalui pemilu yang dipercepat pelaksanaannya dan melakukan amandemen UUD 1945. Pemilu 1999 telah berhasil dilaksanakan dan diakui sebagai sebuah pemilu yang demokratis. Selanjutnya UUD’45 juga telah berhasil diamandemen untuk menjadi landasan konstitusional yang mampu mendasari proses konsolidasi demokrasi dan proses reformasi yan berkelanjutan. Hasilnya telah terjadi secara umum dan luas. Secara lebih nyata hasilnya dapat dilihat di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Mekanisme checks and balances telah mulai bekerja. Pemilu legislatif dengan cara baru dan pemilihan Presiden secara langsung disepakati dan akan dilaksanakan teratur mulai putaran tahun 2004. Lembaga dan proses pembuatan kebijakan pokok telah mulai terkonsolidasi. Berikutnya sedang berproses pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan perintah konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah dibentuk untuk memastikan konsistensi Indonesia sebagai negara hukum. Aspirasi di tengah masyarakat pada dasarnya telah dapat diekspresikan dalam lembaga dan proses politik resmi. Keamanan dan ketertiban telah diatasi dan mulai dipulihkan. Terorisme sedang ditanggulangi dan telah mulai teratasi. Fundamental ekonomi telah amat membaik. Keadaan ini merupakan prasyarat objektif bagi keberhasilan proses reformasi selanjutnya.

 3. PDI-Perjuangan adalah partai pemenang pemilu 1999. Ketua Umum kami, Megawati Soekarnoputri telah menjadi Presiden RI ke-5 semenjak Juli 2001. Ribuan kader PDI-Perjuangan duduk di lembaga legislatif di Pusat dan Daerah. Demikian juga banyak yang menduduki posisi di lembaga pemerintahan, termasuk menteri kabinet dan kepala daerah. PDI-Perjuangan berusaha dan berharap akan memenangkan kembali posisi-posisi itu melalui pemilu 2004. Posisi ini dipahami mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang luas atas kelangsungan dan arah reformasi.

Platform gerakan PDI-Perjuangan merupakan pegangan dalam keterlibatan dan dukungan atas proses reformasi. Antara lain platform PDI-Perjuangan menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan kebangsaan Indonesia yang majemuk serta menjaga keutuhan wilayah tanah air negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Platform itu juga menjelaskan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari peradaban dunia yang damai dan menghargai perikemanusiaan.

 4. Reformasi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dalam tahapan dan prioritas yang secara objektif mampu diemban oleh masyarakat dalam kondisi dan situasinya yag khas. Langkah-langkah reformasi tentu berbeda dengan langkah revolusi yang meledak-ledak dan cenderung memporak-porandakan segala sesuatu. Oleh karena itu salah satu pertimbangan utama dalam melakukan reformasi adalah untuk menentukan phasing dan sequencingyang paling aman dan tertanggungkan. Langkah-langkah yang terburu-buru atau tidak fokus serta terlalu meluas akan menimbulkan masalah ataupun resistensi yang akan menghambat proses reformasi itu sendiri. Tetapi, langkah-langkah reformasi, khususnya dalam menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan baru di bidang politik dan ekonomi, memerlukan keberanian, namun penuh perhitungan, yaitu sebuah keberanian dengan resiko yang diperhitungkan

 5. Otonomi telah menjadi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam hukum dasar negara. Ketentuan itu perlu dijabarkan lebih lanjut untuk menegaskan luas dan batas kewenangan otonomi yang didelegasikan oleh pemerintahan nasional kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hubungan itu perlu dijadian rujukan bahwa otonomi dan desentralisasi akan sangat memberdayakan dan membangkitkan kemampuan daerah-daerah membangun. Di sisi lain secara imperatif konstitusi kita menegaskan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan ekonomi dan perlu senantiasa diupayakan keseimbangan kemajuan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Sinkronisasi peraturan perundangan di semua tingkatan, Pusat dan daerah, perlu dirujuk kepada ketentuan UUD, sebagai bagian dari langkah untuk menjadikan prinsip otonomi bermanfaat maksimal bagi kemajuan seluruh wilayah dan keutuhan NKRI.

 6. Sampai sekarang imbas awal proses reformasi masih terasa atas proses politik. Hubungan antar lembaga negara dan proses politik yang mengikutinya masih belum sepenuhnya mengikuti sistem pemerintahan presidensil yang telah disepakati. Sekarang, proses pembuatan UU telah memberikan keseimbangan kedudukan dan peran antara DPR dengan Presiden. Walau kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR, namun tidak akan ada undang-undang yang dapat dibentuk tanpa persetujuan Presiden. GBHN tidak ada lagi. Kebijakan pokok pembangunan dalam suatu masa pemerintahan akan mencerminkan rencana kerja seorang Presiden terpilih dan rancangan UU-APBN akan selalu berasal dari Presiden. Kita dapat berharap bahwa kebijakan pembangunan ke depan akan merupakan pilihan rasional dari berbagai kemungkinan dengan penanggung jawab tunggal yang jelas, yaitu Presiden terpilih dan bukan merupakan kompromi minimum dari berbagai kepentingan politik

 7. Politik luar negeri yang tepat diperlukan untuk mendukung pembangunan dalam negeri, untuk meningkatkan harkat bangsa Indonesia, dan untuk memenuhi amanat konstitusi guna turut menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Politik luar negeri yang asional dan bebas-aktif perlu dilanjutkan dengan memberi perhatian keapda kerjasama ASEAN Plus (Jepang, Korea Selatan, dan Cina) sebaga batu penjuru. Perhatian juga perlu diberikan keapda tetangga di sebelah Timur, seperti Timor Leste dan Papua Nugini. Persahabatan dengan negara-negar tetangga ini perlu dipelihara untuk memantapkan kawasan damai di Asia Tenggara pada khususnya, sementara dilakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan batas wilayah kedaulatan Indonesia di darat dan di laut. Kegiatan ekonomi lintas batas misalnya, sebagai bagian daripada upaya menyeluruh pembangunan, memerlukan langkah-langkah tersebut.

8. Keterlibatan dan komitmen dengan WTO, AFTA, APEC, PBB, dan lainnya diperlukan untuk mendukung reformasi yang berkelanjutan, khususnya di bidang ekonomi. Dalam kerangka itu kita perlu memberi perhatian khusus pada kondisi objektif petani, buruh, dan para pengusaha. Melalui perundingan dalam kerangka kerjasama bilateral dan multilateral organisasi-organisasi itu dan dengan menggunakan berbagai celah atau peluang yang ada, kepentingan khas para petani, buruh, dan pengusaha Indonesia perlu diperjuangkan. Perlindungan yang sehat bagi produk pertanian tradisional, pupuk yang terjangkau bagi petani misalnya, kondisi kerja yang sehat bagi buruh, dan kompetisi yang menguatkan bagi para pengusaha merupakan agenda yang selalu memerlukan perhatian. Para pengusaha nasional, dengan tidak diperlakukan diskriminatif, harus dijadikan partner pemerintah, sementara investasi di Indonesia, dalam dan luar negeri, memerlukan perlindungan hukum yang adil dan pasti.

9. Fundamental ekonomi yang kuat dan tingkat pertumbuhan yang telah positif sekitar 4.5%  per-tahun dalam 2.5 tahun terakhir ini merupakan indikasi tercapainya kondisi yang menunjang pembangunan. Demikian pula cadangan devisa yang meningkat besar, nilai rupiah yang stabil, perolehan pajak yang meningkat tinggi, dan lain-lain, mengindikasikan penyehatan kondisi ekonomi yang signifikan. Namun disadari bahwa diperlukan laju pertumbuhan sekitar 7% atau lebih karena pertumbuhan yang tercapai sekarang tidak cukup tinggi untuk menyerap tenaga kerja menganggur yang telah berakumulasi selama 7 tahun terakhir. Pertumbuhan selama ini masih terutama didorong oleh konsumsi dan itu ada batasnya. Investasi diperlukan untuk menjadi pendorong tahap pembangunan mendatang dan dengan memperluas basis pertumbuhan untuk meningkatkan keterlibatan dan peran pelaku ekonomi kecil dan menengah. Untuk itulah berbagai langkah reformasi, baik di bidang politik, hukum dan peraturan perundang-undangan, pemulihan keamanan dan ketertiban, di samping reformasi di bidang ekonomi, diperlukan

 10. Reformasi di bidang hukum dan perundang-undangan adalah bidang yang amat memerlukan perhatian bersama. Negara ini adalah negara hukum, yang berarti negara ini menganut tiga prinsip dasar yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Itu berarti bahwa kita memerlukan berbagai perangkat, lunak maupun keras, agar baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas atau melalui hukum. Prinsip itu juga berarti adanya kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka, adanya peradilah tata usaha negara dan adanya jaminan tidak boleh melanggar hukum sering membuat perasaan keadilan seperti terpinggirkan. Tetapi, sambil terus melakukan perbaikan hukum dan peraturan perundangan, prinsip ini perlu ditegakkan demi untuk kepastian hukum. Menegakkan hukum hanya demi rasa keadilan tetapi mengabaikan hukum akan membuahkan kesewenang-wenangan yang akan mengganggu proses reformasi yang berkelanjutan. Untuk itu berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan UU Komisi Yudisial amat diperlukan. Dengan pembentukan Komisi Yudisial, yang anggotanya berasal dari masyarakat, kita dapat berharap bahwa rekrutmen para Hakim Agung, sebagai anggota Mahkamah Agung yang merupakan puncak peradilan, akan lebih baik. Komisi Yudisial juga akan berperan sebagai Dewan Kehormatan bagi para hakim di semua peradilan yang akan meningkatkan kredibilitas peradilan kita.

 



  • Follow us on Twitter
  • Like us on Facebook
  • Subscribe to our IL News
  • Subscribe to the Suara Warga RSS
  • Support Institut Leimena