Institut Leimena

Cita-cita Indonesia

Mon, 23 Apr 2012 00:46:18 -0700

Indonesia dan wawasan Nusantara “INDONESIA” adalah sebuah kata yang sarat makna. Didalamnya terkandung sejarah yang panjang, gagasan, tujuan, harapan dan cita-cita yang luhur serta semangat berjuang dan kerelaan berkorban mewujudkan cita-cita. Adalah James Richardson Logan, seorang sarjana hukum lulusan Universitas Edinburgh, Skotlandia, yang pada tahun 1850 memberi nama “Indonesia” pada…

Diskusi Warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur

Sun, 11 Mar 2012 23:14:16 -0700

“Syarat utama pendidikan kewarganegaraan yang berhasil adalah pendidikan berpikir kritis yang bersifat partisipatif dan kontruktif. Artinya harus disertai tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan sekedar mengajar tapi harus ada aplikasinya. Hal ini sering sekali dilupakan oleh pengajar-pengajar pendidikan Pancasila di kampus/sekolah.” Inilah salah satu hasil dari Diskusi Warga,…

Siswa-Siswi SMP Frater Mamasa ber-Diskusi Warga

Mon, 05 Mar 2012 23:40:36 -0800

Diskusi Warga SMP Frater Mamasa, berawal dari kehadiran Ibu Hadinah dalam acara yang difasilitasi oleh Institut Leimena yaitu Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dengan Guru-guru PKn se-Indonesia pada tanggal 16-19 September 2011. SMP Frater berdiri tahun 1967 dan dikelola oleh para frater Hamba-Hamba Kristus dibawah naungan Yayasan Taman Tunas yang berpusat…

Memimpin Kelompok Diskusi Warga

Wed, 29 Feb 2012 21:48:25 -0800

Sikap dan ketrampilan saudara sebagai pemimpin adalah salah satu faktor penting dalam menentukan semangat dan suasana pertemuan. Sikap yang rileks namun penuh antusiasme, akan menyebar kepada setiap anggota kelompok sejak awal Diskusi Warga (DW) dimulai. Jadikan DW sebagai diskusi milik bersama dan bangun suasana menyenangkan Persiapan 1. …

Kenali Hak dan Kewajiban Anda: Hak dan Tanggungjawab Warga Negara

Sun, 26 Feb 2012 18:57:32 -0800

Oleh : Jakob Tobing, M.P.A. Dewasa ini kewarganegaraan menjadi hal yang penting dibahas dalam tataran politik demokrasi modern. Kesadaran menjadi warganegara Indonesia menjadi hal yang sering dibicarakan ketika fundamentalisme religius dan fundamentalisme pasar yang semakin kuat menyerang ruang publik di negara ini. Melalui tulisan berseri ini, Suara Warga akan…

Diskusi Warga: Langkah Kecil untuk Perubahan Besar

Mon, 06 Feb 2012 18:39:35 -0800

Mungkinkah sekelompok warga yang hanya rakyat biasa membawa perubahan besar dalam keberlangsungan suatu negara? Suatu bentuk pertemuan kelompok kecil yang disebut Diskusi Warga ditawarkan sebagai salah satu bentuk partisipasi warga untuk membawa perubahan di Indonesia. Apa itu Diskusi Warga Perubahan besar dapat dimulai oleh sekelompok kecil orang yang tekun mempelajari…

Salam Redaksi

Wed, 08 Feb 2012 01:26:25 -0800

Dilarang Buang Sampah di Sini. Saya sering melihat larangan ini, lengkap dengan tumpukan sampah di dekatnya. Tanpa didukung manusianya, aturan itu tidak berguna. Kita juga bisa menyediakan banyak tempat sampah, tapi kalau orang tidak mau menggunakannya, percuma saja. Apakah berarti tempat sampah itu tidak perlu? Tentu perlu. Kalau itu tidak…

Diskusi Warga: Langkah Kecil untuk Perubahan Besar

Wed, 08 Feb 2012 01:18:38 -0800

Kenali Hak & Kewajiban Anda: Hak dan Tanggungjawab Warga Negara

Wed, 08 Feb 2012 02:09:29 -0800

Dewasa ini kewarganegaraan menjadi hal yang penting dibahas dalam tataran politik demokrasi modern. Kesadaran menjadi warganegara Indonesia menjadi hal yang sering dibicarakan ketika fundamentalisme religius dan fundamentalisme pasar yang semakin kuat menyerang ruang publik di negara ini. Melalui tulisan berseri ini, Suara Warga akan menyajikan tulisan yang membahas hak dan…

Diskusi Warga Toraja (Sulawesi Selatan)

Wed, 08 Feb 2012 02:28:33 -0800

Pengurus Pusat Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PP.PPGT) sebagai Organisasi Intra Gerejawi di dalam Gereja Toraja menindaklanjuti seminar bersama antara Gereja Toraja dengan Institut Leimena pada tanggal 17-18 Januari 2011 di Pusat Studi dan Pembinaan “Tangmentoe” Gereja Toraja dengan mengadakan Diskusi Warga. Acara Diskusi Warga yang pertama dilaksanakan pada 27…

Diskusi Warga Tolitoli (Sulawesi Tengah)

Wed, 08 Feb 2012 20:55:47 -0800

Pada tanggal 6-7 Januari 2011 telah diadakan pembinaan kebangsaan yang merupakan kerjasama Institut Leimena dengan Gereja Protestan Indonesia di Buol Tolitoli (GPIBT). Pembinaan tersebut telah melahirkan sebuah kesadaran baru tentang hak konstitusi warga negara pada jemaat yang hadir, khususnya pada generasi muda gereja yang mengikutinya. Kesadaran baru itu menginisiasi…

Diskusi Warga Manado (Sulawesi Utara)

Wed, 08 Feb 2012 19:40:21 -0800

Pengantar Kunjungan Institut Leimena ke Manado dilaksanakan pada tanggal 10-11 Januari 2011 merupakan kerjasama dengan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) untuk mengembangkan program Pendidikan Warga. Hasil dari kunjungan ini telah membawa dampak pengembangan pembinaan bagi warga jemaat dalam lingkup GMIM. Pembinaan yang dilakukan mencakup berbagai tema, seperti: korupsi, kemiskinan,…

Sekolah Perempuan MOSINTUWU

Wed, 08 Feb 2012 20:03:31 -0800

Sebuah gerakan perempuan interfaith untuk perdamaian, dan pemenuhan hak Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB) dan hak Sipil Politik (SIPOL). Sekolah perempuan ini dibidani oleh Institut MOSINTUWU bersama para aktifis dari GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah). Rekonsiliasi konflik Poso masih menyisakan satu bagian lain yang penting: bagaimana melanggengkan damai di antara warga…

Memimpin Kelompok Diskusi Warga

Wed, 08 Feb 2012 20:41:34 -0800

Sikap dan ketrampilan saudara sebagai pemimpin adalah salah satu faktor penting dalam menentukan spirit dan suasana pertemuan. Sikap yang rileks namun penuh antusiasme, akan menyebar kepada setiap anggota kelompok sejak awal Diskusi Warga (DW) dimulai. Jadikan DW sebagai diskusi milik bersama dan bangun suasana menyenangkan 1. Mulailah tepat pada waktu.…

Info Institut Leimena

Wed, 08 Feb 2012 20:46:49 -0800

Hingga pertengahan tahun 2011, Institut Leimena telah mengunjungi berbagai kota di Indonesia, seperti Tolitoli (Sulteng), Manado (Sulut), Makassar (Sulsel), Toraja (Sulsel), Tentena (Sulteng), Palu (Sulteng), Jakarta, Bandung (Jabar), Salatiga (Jateng), Kupang (NTT), Alor (NTT), dan Luwuk (Sulteng) untuk memberikan “Pendidikan Warga”. Institut Leimena mengadakan program ini bekerjasama dengan Gereja dan…

Lakukan Advokasi terhadap Kebijakan-kebijakan yang Diskriminatif

Tue, 07 Feb 2012 18:50:56 -0800

Di Indonesia terdapat setidaknya 154 kebijakan daerah yang diskriminatif (2009). Disebut diskriminatif karena kebijakan itu menyebabkan pembedaan, pembatasan, dan pengabaian kesempatan warga negara, khususnya perempuan dan kelompok minoritas, untuk dapat menikmati hak-haknya sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi. Pengabaian ini menimbulkan akibat yang luar biasa. Hak-hak dasar warga negara atas kepastian…

Contoh Kasus Akibat Perda Diskriminatif

Tue, 07 Feb 2012 19:00:11 -0800

Lilis Lisdawati adalah karyawan sebuah restoran yang sedang hamil 2 bulan. Suaminya Kustoyo, adalah guru SD. Tanggal 27 Februari 2006, Lilis ditangkap oleh petugas saat sedang menunggu kendaraan umum di daerah Tangerang. Ia dituduh telah melanggar Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Aturan perda tersebut memang multitafsir sehingga menyebabkan ketidakpastian…

Pemiskinan Akibat Kebijakan Diskriminatif

Tue, 07 Feb 2012 19:07:53 -0800

Mereka yang paling diuntungkan dari munculnya berbagai kebijakan (perda) diskriminatif adalah para penggagas kebijakan tersebut yang bertujuan melakukan politik pencitraan. Politik pencitraan adalah sebuah langkah politik, termasuk melalui penerbitan kebijakan, untuk menciptakan citra semata atau untuk mengedepankan citra tandingan terhadap stigma atau citra tertentu yang dianggap tidak menguntungkan daerah. Padahal, …

Perlukah Gereja Terlibat?

Tue, 07 Feb 2012 19:16:57 -0800

Kebijakan-kebijakan diskriminatif itu memang inkonstitusional. Tapi di tengah begitu banyaknya prioritas yang diperlukan oleh gereja, apa yang menjadi dasar keterlibatan gereja dalam hal-hal semacam ini? Dasar Keraguan Dasar Keterlibatan Bukankah Roma 13 menyatakan setiap orang harus patuh kepada pemerintah? Ya, kita memang harus patuh pada pemerintah, tapi selama kebijakan yang…

Mengidentifikasi Masalah dengan Memahami Konstitusi

Tue, 07 Feb 2012 19:29:26 -0800

Di IL News edisi lalu (06/2010) telah dibahas tentang “Siklus Advokasi.” Ada enam langkah dalam melakukan advokasi yaitu 1) mengidentifikasi masalah, 2) mengumpulkan informasi, 3) mengambil keputusan, 4) membuat rencana, 5) melakukan tindakan, 6) mengevaluasi. Edisi kali ini akan membahas tentang langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Untuk mengidentifikasi apakah selembar uang…

Pojok Konstitusi: Terobosan HAM di Pasal 28 UUD 45

Tue, 07 Feb 2012 19:33:35 -0800

Sebelum Amandemen UUD 45, pasal 28 hanya terdiri dari satu baris yaitu “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Pasca amandemen konstitusi, terjadi terobosan besar bagi pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dengan ditambahkannya satu bab khusus yang membahas tentang HAM di…

Memberdayakan Jemaat untuk Menjadi Warga Negara yang Bertanggung Jawab

Tue, 07 Feb 2012 19:43:27 -0800

Berikut ini adalah ide-ide praktis yang dapat dilakukan oleh gereja (baik sebagai institusi maupun sebagai individu) agar dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab, terutama ketika harus menghadapi berbagai isu atau kebijakan yang diskriminatif dan inkonstitusional: Usul dari: Sabam Sirat (politisi senior) · Bentuk Kelompok-kelompok Studi Politik jadi barang terlarang di gereja…

Ide Materi untuk Kelompok Diskusi

Tue, 07 Feb 2012 19:58:28 -0800

Untuk membentuk kelompok studi semacam ini, pemimpin dapat mencari berbagai ide di media massa atau dengan menonton film-film inspiratif yang dapat memicu terjadinya diskusi. Komnas Perempuan membuat sebuah film dokumenter yang berjudul “Atas Nama Moralitas dan Agama”. Film ini dikemas dalam bentuk DVD yang disertai dengan buku panduan diskusi. Film…

Rakyat Perlu Melapor ke Pemerintah dan DPR (D)

Tue, 07 Feb 2012 20:05:56 -0800

Bagaimana gereja dapat berperan mengatasi berbagai kebijakan diskriminatif ini? Berikut ini masukan dari para anggota DPR-RI periode 2009-2014: Ignatius Mulyono, Ketua Badan Legislasi DPR-RI, Fraksi Demokrat Dengan diwakili oleh organisasi-organisasinya, umat bisa menulis surat yang disertai data dan fakta kepada Pemda dan DPRD setempat. Kirim pula tembusannya kepada Departemen Dalam…

Seputar DPR-RI

Tue, 07 Feb 2012 20:11:04 -0800

Untuk memahami mengenai DPR-RI secara lebih luas lagi, eksplor situs resminya di /www.dpr.go.id/ Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI adalah alat kelengkapan DPR yang berfungsi merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran. Baleg juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPR dan…

Arti Kata

Tue, 07 Feb 2012 20:15:24 -0800

Diskriminasi = pembatasan, pembedaan, pelecehan, pengucilan dan/atau pengabaian, yang langsung atau pun tak langsung, didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan…

Materi Diskusi

Tue, 07 Feb 2012 20:18:02 -0800

Setelah membaca IL News edisi ini, diskusikan beberapa hal berikut ini: Adakah kebijakan publik yang diskriminatif di daerah Anda? Mengapa kebijakan yang diskriminatif itu bisa timbul di daerah Anda? Apa yang dapat Anda lakukan untuk menyadarkan komunitas Anda (tetangga, teman, saudara, dll.) akan adanya kebijakan diskriminatif itu? Bagaimana cara mengajak…

Gereja Perlu Terlibat dalam Advokasi Kebijakan Publik

Thu, 23 Jun 2011 00:22:28 -0700

Di Jerman pada abad ke-15, seorang imam muda yang bernama Martin Luther melihat bahwa gereja telah menyimpang dari kebenaran dengan menjual keselamatan. Dalam pernyataan kebijakan yang dikeluarkan oleh gereja pada masa itu dikatakan misalnya, “jika ibu dari satu orang menderita di dalam api penyucian, maka tepat pada saat orang itu…

Manfaat Advokasi Kebijakan Publik oleh Gereja

Thu, 23 Jun 2011 00:25:41 -0700

· Mencabut akar kemiskinan serta ketidak-adilan dan membawa perubahan dalam jangka panjang. · Menjadikan masyarakat sebagai agen perubahan di komunitas masing-masing. · Mengubah struktur kekuasaan dan sistem yang tidak adil. · Memunculkan lebih banyak lagi SDM yang telah diberdayakan untuk juga turut ‘bergerak’. Bukalah mulutmu untuk…

Kesalahan Fatal Gereja di Indonesia

Thu, 23 Jun 2011 00:27:14 -0700

Pdt. Dr. Japarlin Marbun (Sekretaris Umum, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia) mengakui bahwa gereja-gereja di Indonesia umumnya belum banyak terlibat di area kebijakan publik. Berikut ini adalah ringkasan pendapatnya yang disampaikan kepada IL News mengenai hal tersebut. “Selama ini PGPI dan gereja-gereja yang ada di bawahnya masih banyak yang menghayati bahwa…

Belajar dari Kegagalan Gereja di Jerman

Thu, 23 Jun 2011 00:28:40 -0700

Apatisme dan pandangan sempit gereja untuk melindungi keselamatan diri sendiri di zaman rezim NAZI di Jerman telah menjadi corengan hitam dalam sejarah gereja. Kebungkaman lembaga gereja terhadap kekejaman yang terjadi menjadi alasan bagi umat Kristen di Jerman untuk juga berdiam diri. Keberanian serta pengorbanan individu-individu penentang kekejian rezim NAZI merupakan…

Memahami Siklus Advokasi

Thu, 23 Jun 2011 00:32:24 -0700

Terdapat langkah-langkah mendasar ketika melakukan advokasi dalam bentuk apa pun. Tearfund, sebuah lembaga advokasi Kristen internasional yang berbasis di Inggris, menjelaskan enam langkah dari sebuah siklus advokasi. Dalam prakteknya, langkah-langkah ini mungkin saja diterapkan secara tumpang tindih sesuai dengan kompleksitas isu yang dihadapi. Langkah 01: Identifikasi Masalah Ajukan pertanyaan-pertanyaan…

Situs-situs Untuk Mendalami Advokasi Kebijakan

Thu, 23 Jun 2011 00:38:53 -0700

Kita dapat lebih memahami dunia advokasi kebijakan publik dengan mempelajarinya dari berbagai situs di internet, seperti misalnya: http://www.walhi.or.id/in/kampanye/advokasi-kebijakan (ini adalah situs milik Walhi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, tadi di dalamnya memiliki kolom khusus yang membahas advokasi kebijakan). http://www.cipe.org/regional/asia/pdf/advocacyguidebook_indonesian.pdf (di dalam situs ini terdapat panduan advokasi kebijakan di bidang…

Cara-cara Praktis Melakukan Advokasi Kebijakan Publik

Thu, 23 Jun 2011 00:50:38 -0700

Ketika mendengar istilah “advokasi” biasanya kita akan segera berpikir tentang para ahli hukum atau tumpukan tebal buku KUHP. Akibatnya kita tidak berani bertindak karena tampak sulit, rumit, dan tak terjangkau. Padahal, advokasi kebijakan publik dapat dilakukan oleh semua kalangan dengan cara-cara yang sederhana. Berikut ini adalah contoh berbagai bentuk tindakan…

Belajar Advokasi dari Yohanes Pembaptis

Thu, 23 Jun 2011 00:56:11 -0700

Bacalah Lukas 1:5-25 dan Lukas 3:1-20 Bacaan ini menceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang melakukan advokasi untuk kebenaran dan keadilan. Marilah kita belajar tentang tujuan dari sebuah advokasi dan bagaimana seharusnya sikap seorang yang melakukan advokasi. A. Tujuan Advokasi Zakharia, seorang imam, ditemui oleh malaikat Tuhan sewaktu sedang melaksanakan tugasnya…

Menegakkan Kebebasan Beragama Lewat Advokasi Lintas Agama

Thu, 23 Jun 2011 01:00:11 -0700

“Konstitusi memberi landasan dan perlindungan yang amat kuat bagi kebebasan beragama dan berkepercayaan di negara kita. Pasal 29 UUD’45 menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Amandemen UUD’45 memperkuat prinsip…

Bagikan Pengalaman Anda

Thu, 23 Jun 2011 23:38:49 -0700

Jika anda memiliki pengalaman-pengalaman advokasi kebijakan lainnya, khususnya advokasi dalam mengatasi "Kebijakan Daerah yang Diskriminatif" (yang akan dibahas di edisi mendatang). Kirimkan ke atau via fax ke ((021) 5288.0362

Indonesia Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler

Thu, 23 Jun 2011 01:53:39 -0700

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengadakan “Temu Wicara” dengan para pemimpin gereja dan lembaga pelayanan Kristiani mengenai Pancasila dan Konstitusi, sebagai kerjasama MK dengan Institut Leimena. Acara yang berlangsung di Hotel Sultan - Jakarta (19-21 Februari 2010) ini dihadiri oleh 187 peserta, yang mayoritasnya adalah para pimpinan teras sinode gereja…

Jakob Tobing: Demokrasi Butuh Sikap Proaktif

Thu, 23 Jun 2011 01:57:27 -0700

“Perubahan UUD’45 juga telah menghadirkan MK sebagai bagian penting dari negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi dan hukum. Kehadiran, fungsi, serta kewenangan MK telah dan akan terus mempertinggi nilai demokrasi Indonesia, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya ditentukan oleh perhitungan kekuatan politik belaka, tetapi haruslah mengacu kepada ketentuan UUD’45,” ujar…

Kitab Suci di Tangan Kanan, Konstitusi di Tangan Kiri

Thu, 23 Jun 2011 02:00:06 -0700

Sebagai norma hukum yang tertinggi, Konstitusi mengatur hak dan kewajiban Warga Negara RI. Hubungan antar umat beragama pun diatur dalam konstitusi. Karena itu Janedjri M. Gaffar, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, menyatakan pentingnya umat beragama untuk “memegang kitab suci di tangan kanan dan konstitusi di tangan kiri.” Berikut ini adalah petikan…

Wewenang & Kewajiban MK

Thu, 23 Jun 2011 02:02:55 -0700

Berdasarkan pasal 24c ayat (1) UUD’45, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1.Menguji UU terhadap UUD’45. 2.Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. 3.Memutus pembubaran parpol. 4.Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sementara itu menurut pasal 24C ayat (2) UUD’45, kewajiban…

Ketua Mahkamah Republik Indonesia: Demokrasi + Nomokrasi

Thu, 23 Jun 2011 02:08:27 -0700

Moh. Mahfud M.D. lebih dikenal sebagai Guru Besar Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia - Yogyakarta sejak 1984. Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI (2000-2001), Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB (2002-2005), Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006), Anggota DPR-RI, dan…

Strategi Gereja dalam Menghadapi Permasalahan Publik

Thu, 23 Jun 2011 02:12:15 -0700

Di acara Temu Wicara ini juga diadakan Sesi Internal agar para peserta dapat lebih memahami permasalahan kemasyarakatan yang terjadi dan berdiskusi mengenai strategi terbaik bagi gereja dan warga Kristiani di Indonesia. Berikut ini adalah petikan dari beberapa pemikiran yang dilontarkan oleh para nara sumber dalam sesi ini. Jakob Tobing…

Mengenal MK dengan Lebih Dekat

Thu, 23 Jun 2011 02:14:16 -0700

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdiri dengan diadopsinya ide MK (constitutional court) dalam amandemen UUD’45 yang dilakukan oleh MPR tahun 2001. Karena itu sebagai Sekjen, Janedjri M. Gaffar menegaskan bahwa ia dan tim-nya berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang modern dan terpercaya di MK. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan menerapkan E-Laws…

Demokrasi Bukan Segalanya

Thu, 23 Jun 2011 02:16:54 -0700

“Tahun 2005, datanglah seorang guru yang bersendal jepit dari Banyuwangi ke Mahkamah Konstitusi. Ketika saya tanya, guru itu mengatakan bahwa ia akan memohon pengujian APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) terhadap UUD. Rupanya pasal 31 ayat (4) UUD’45 menyatakan bahwa anggaran pendidikan itu sekurang-kurangnya 20 % dari APBN. Setelah dihitung,…

KONSULTASI NASIONAL 2009, Reformasi di Indonesia: Diperlukan Respon yang Tepat

Thu, 23 Jun 2011 19:24:48 -0700

Telah terjadi reformasi besar dan mendasar di Republik Indonesia. Sebelumnya Indonesia merupakan salah satu negara otoriter utama di dunia, tapi kini menjadi negara demokrasi terbesar ketiga (setelah India dan Amerika Serikat). Reformasi ini dimungkinkan setelah dilakukannya perubahan atas UUD’45 melalui empat tahap amandemen (tahun 1999 - 2002). Amandemen UUD’45 menegaskan…

Sudahkan Gereja Menyadari Perubahan Besar ini?

Thu, 23 Jun 2011 19:28:23 -0700

Reformasi radikal dalam sistem politik di Indonesia melalui amandemen UUD’45 ternyata belum banyak disadari oleh gereja. Berikut ini beberapa komentar pimpinan gereja yang hadir dalam Konsultasi Nasional 2009. Jemaat umumnya belum tahu tentang perubahan besar ini. Ada banyak perubahan dalam UU yang terjadi dalam pemerintahan, yang membuat kita merasa terasing…

Menyikapi Berbagai Kebijakan yang Diskriminatif

Thu, 23 Jun 2011 19:31:56 -0700

Ester Jusuf adalah pengacara hak azasi manusia, serta pendiri dan ketua Solidaritas Nusa Bangsa yang aktif memperjuangkan penghapusan diskriminasi ras, etnis, dan agama. Atas perjuangannya yang gigih, ibu tiga anak yang mengawali karirnya di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ini mendapat penghargaan Yap Thiam Hien Award tahun 2001, serta terpilih sebagai…

Hakim Konstitusi RI, Maruarar Siahaan: Pancasila adalah Jalan Tengah

Thu, 23 Jun 2011 20:07:11 -0700

Perubahan besar di Indonesia yang ditandai oleh Amandemen UUD’45 menyebabkan konstitusi RI (yaitu UUD’45) menjadi pedoman hukum tertinggi di Indonesia. Karena itu Mahkamah Konstitusi kini merupakan gerbang hukum tertinggi di republik ini. Maruarar Siahaan,S.H. adalah satu dari sembilan Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Tahun 2008 ia terpilih kembali…

Harapan Anggota DPR-RI & DPD-RI

Thu, 23 Jun 2011 20:11:16 -0700

Konsultasi Nasional 2009 diselenggarakan menjelang awal siklus nasional baru kehidupan berbangsa dan bernegara untuk periode 2009-2014, yang dimulai tanggal 1 Oktober 2009 dengan pelantikan anggota DPR-RI dan DPD-RI. Karena itulah KonNas 2009 diawali dengan Kebaktian Pengutusan bagi para Legislator periode baru ini. Berikut ini adalah harapan bagi gereja dari dua…

Tantangan Legislatif Masa Kini dan Masa Depan

Thu, 23 Jun 2011 20:15:42 -0700

Drs. Simon P. Morin adalah anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar sejak 1997 hingga 2009 dan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar (2004-2009). Sementara itu Yasonna H. Laoly, PhD adalah anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-Perjuangan yang terpilih kedua kalinya di periode 2009-2014 ini. Berdasarkan pengalaman mereka di DPR-RI, keduanya menyampaikan pandangan…

Tetap Bergandengan Tangan

Thu, 23 Jun 2011 20:22:48 -0700

Kemajemukan yang Setara: Meruntuhkan Mitos Mayoritas Minoritas Alkisah ada seorang anak yang hilang di sebuah hutan. Untuk mencari anak ini, penduduk kampung mencoba mencari sendiri-sendiri tetapi gagal. Mereka lalu bersepakat untuk bergandengan tangan membentuk suatu rantai manusia untuk menyisir hutan tersebut. Akhirnya anak tersebut ditemukan, tapi ia sudah meninggal kedinginan…

Pelajaran Kemajemukan dari Sejarah

Thu, 23 Jun 2011 20:30:38 -0700

Dalam buku “Day of Empire: How Hyperpowers Rise to Global Dominance and Why They Fall”, Amy Chua (profesor Yale University, Amerika Serikat), mempelajari sejarah kerajaan dan negara adikuasa dari masa lalu hingga sekarang untuk mengetahui apa yang menyebabkan suatu negara menjadi adikuasa (hyperpower). Contoh negara hyperpower, yang disebut Amy sebagai…

Memahami Arti "Majemuk Setara"

Thu, 23 Jun 2011 21:00:06 -0700

Apa maksud “kemajemukan yang setara” dalam konteks Indonesia? Ini adalah sebuah konsep yang sangat sentral bagi eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara, dan merupakan konsep yang tidak terpisahkan dari pemahaman yang membentuk Pancasila. Para perumus Pembukaan UUD’45 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara adalah para pemikir yang tidak hanya belajar…

A Tribute to Dr. Johannes Leimena

Thu, 23 Jun 2011 21:02:49 -0700

Institut Leimena dinamai untuk mengenang Dr. Johannes Leimena (1905-1977), negarawan dan gerejawan Indonesia, serta berupaya meneladani kepemimpinan beliau yang mengedepankan kasih dan melayani semua kalangan. Jalan hidup sebagai dokter sama sekali tidak direncanakannya. Niatnya itu muncul dengan tiba-tiba ketika semua jalan lain sudah tertutup. Bagi Om Yo, panggilan akrab Dr.…

Semua Buat Semua!

Thu, 23 Jun 2011 21:06:20 -0700

“Saudara-saudara, saya bertanya: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan? Apakah maksud kita begitu?…

Potret Kemiskinan di Indonesia

Thu, 23 Jun 2011 21:12:59 -0700

“Dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, kemiskinan masih akan jadi masalah utama bangsa Indonesia, dilihat dari segi konsumsi maupun pendapatan.” ujar Dr. Sri Adiningsih, MSc., ekonom dari Universitas Gajah Mada, salah satu narasumber di Konsultasi Nasional yang diadakan oleh Institut Leimena bersama dengan Persatuan Gereja-gereja Indonesia, Persatuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili…

Data Kemiskinan di Indonesia

Thu, 23 Jun 2011 21:42:20 -0700

- Angka kemiskinan di Indonesia: 35 juta orang - Jumlah pekerja yang sudah terkena PHK: 27.578 orang - 24.817 orang lagi sudah masuk daftar tunggu PHK - 11.993 pekerja sudah dirumahkan - 11.191 pekerja menunggu proses dirumahkan. - 600.000 tenaga kerja Indonesia terancam dipulangkan. Sumber: Pusat Informasi KOMPAS, 22…

Cara Gereja Meresponi Kemiskinan

Thu, 23 Jun 2011 21:43:39 -0700

Raden Pardede, PhD (Komisaris BCA dan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan ) meresponi materi Dr. Sri Adiningsih dengan menyatakan bahwa secara praktisnya, gereja di Indonesia perlu: ·Berfokus pada menyediakan pancing dan bukan ikan. ·Menjadi pusat penyedia informasi tentang pertanian, pekerjaan, dan pendidikan. ·Menjadi sumber pengharapan…

Operasi Katarak Gratis dan Klinik Murah

Thu, 23 Jun 2011 21:22:46 -0700

Sekitar 3,5 juta jiwa penduduk Indonesia mengalami kebutaan di dua mata, yang 70% diantaranya disebabkan oleh katarak. Dalam setahun diperkirakan ada 210.000 penderita katarak baru yang jadi buta seumur hidup karena mayoritas tidak tahu dan tidak mampu mengatasinya. Jumlah ini tertinggi di Asia Tenggara (KOMPAS, 11/5/08). Jika mereka masih dalam…

INSPIRASI dari Gereja-gereja yang Telah Bertindak Nyata untuk Mengatasi Kemiskinan

Thu, 23 Jun 2011 21:18:16 -0700

Gereja Batak Karo Protestan: Membuat Bank Perkreditan Rakyat Kami mengatasi kemiskinan dengan antara lain membuat Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Selama 15 tahun ini BPR kami telah melayani 16.000 orang dari berbagai agama dan latar belakang. Perputaran dananya sekitar Rp 30 Milyar. Setiap ada deal selalu diawali dengan doa. Artinya…

Pandangan Para Pimpinan Gereja di Indonesia tentang Kemiskinan

Thu, 23 Jun 2011 21:50:32 -0700

Pdt. Andreas Yewangoe Ketua Umum PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) 80% gereja-gereja yang tergabung dalam PGI adalah gereja-gereja di pedesaaan. Dibandingkan sisanya yang 20%, mayoritas jemaat itu hidupnya kurang. Jadi tantangannya adalah menjembatani kesenjangan antara gereja kaya dan gereja miskin. Diharapkan supaya gereja-gereja kaya di kota bisa membantu gereja-gereja miskin,…

Electoral Education

Thu, 23 Jun 2011 21:45:28 -0700

Institut Leimena telah melayani pembukaan wawasan mengenai PEMILU, antara lain kepada: National Consultation - Bless Indonesia 2020: para pemimpin gereja dan lembaga Kristen yang ada di bawah PGI, PGLII, PGPI (Bali, 19-20 September 2008). International English Service (IES): Youth Fellowship (Jakarta, 15 November 2008) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI): para…

Kemiskinan

Thu, 23 Jun 2011 21:31:02 -0700

Kita berada di tengah-tengah luasnya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Mungkin ada yang berpikir kemiskinan adalah nasib dan bukan urusan kita. Benarkah? Supaya tidak salah dalam bersikap, marilah kita pahami lebih dalam tentang hal ini. Kemiskinan dapat terjadi karena rendahnya produktivitas. Contoh, karena kurangnya ketrampilan dalam memilih bibit dan pupuk, maka…

Mengenang Dr. Johannes Leimena

Thu, 23 Jun 2011 21:54:26 -0700

Institut Leimena dinamai untuk mengenang dr. Johannes Leimena (1905-1977), negarawan dan gerejawan Indonesia, serta berupaya meneladani kepemimpinan beliau yang mengedepankan kasih dan melayani semua kalangan. “Pada waktu menghangatnya pergerakan kaum muda menuju ke arah persatuan pemuda sekitar tahun 1925-1928, Dr. J. Leimena aktif memimpin langsung Pergerakan Pemuda Kristen Indonesia dan…

Kenapa Mesti Pusing-pusing Memilih

Thu, 23 Jun 2011 22:16:09 -0700

Dunia merayakan Pemilu yang monumental lewat kemenangan Obama, yang telah menorehkan tinta emas dalam sejarah demokrasi. Walaupun secara rasial ia seorang minoritas yang berasal dari keluarga sederhana, Barack H. Obama berhasil menjadi presiden ke-44 dari negara paling berkuasa di dunia. Sayangnya, sorak-sorai keberhasilan pemilu di Amerika Serikat (AS) ini telah…

Belajar dari Kemenangan Hitler

Thu, 23 Jun 2011 22:19:42 -0700

Salah satu noda hitam paling tragis dalam sejarah akibat tingginya Golput terjadi di Jerman. Tahun 1920 partai Nazi dibentuk. Awalnya, partai ini hanya mendapatkan 3% suara di Pemilu Legislatif, dan bahkan turun menjadi 2,6% di Pemilu berikutnya. Tapi tahun 1929 bursa saham Wall Street runtuh, dan tahun 1930 partai kecil…

KONSULTASI NASIONAL 2008: Bersama-sama Membahas Perkembangan Indonesia Sekarang dan ke Depan

Thu, 23 Jun 2011 22:22:20 -0700

Telah terjadi perubahan yang sangat mendasar di tengah bangsa Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Dari sebuah negara dengan pemerintahan non-demokratik terbesar ke-2 setelah China, Indonesia kini tergolong negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia setelah India dan Amerika. Bila sebelumnya peran negara dan pemerintah sangat dominan dalam menentukan kehidupan sehari-hari dibanding…

Rekomendasi Konsultasi Nasional 2008

Thu, 23 Jun 2011 22:30:18 -0700

Hasil diskusi dari para peserta KonNas 2008 menghasilkan rekomendasi dari dua isu sentral utama, yaitu isu kemajemukan dan isu kemiskinan sbb: Isu KEMAJEMUKAN: masyarakat majemuk Indonesia harus setara-simetrik, non-diskriminatif, bekerjasama, dan inklusif. Karena itu gereja perlu: 1.Mendorong jemaatnya berperan aktif sebagai warganegara yang bertanggungjawab, serta mempersiapkan kader-kader untuk melayani di…

Orang Kristen Jangan Golput

Thu, 23 Jun 2011 22:28:40 -0700

Jakob Tobing sudah makan asam-garam dalam menangani Pemilu. Tahun 1987 ia menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu dan terpilih sebagai Wakil Ketua Panwaslu di tahun 1992. Tahun 1999 - 2001 ia duduk sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tahun 1999 terpilih sebagai Ketua Panitia Pemilihan Indonesia. Sejarah mencatat, peraih bintang Mahaputera…

Menyuarakan Kebenaran tanpa Bersikap Partisan

Thu, 23 Jun 2011 22:24:37 -0700

“Gereja tidak boleh mengidentifikasikan diri dengan suatu partai politik.” Pernyataan Dr. A.J. Rasker dalam sidang Sinode Am ke-3 Gereja Protestan di Indonesia tahun 1948 masih terdengar relevan, bahkan sejalan dengan rekomendasi Konsultasi Nasional yang diadakan bersama oleh Institut Leimena, PGI, PGLII, dan PGPI pada September 2008, yang diantaranya menyatakan bahwa…